Ditemukan 8648 data
53 — 27
Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
83 — 51
kekuasaan eksekutifatau administratif membuat keputusan pemerintah yang diperolehberdasarkan peraturan perundanganundangan yang berlaku baik secaraatribusi, delegasi atau mandat untuk melakukan tindakan resmi Tatakelola Administrasi dan birokrasi pemerintahan atau negara baik ditingkatPusat maupun Daerah, kapasitas terdakwa dalam Surat Perjanjian Kontrak diatas menempatkan Terdakwa dalam ranah Hukum Keperdataan bukanhalaman 192 dari 205Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnksebagai aparatur Negara atau Penyelenggara
Negara atau disebutkandalam peraturan perundanganundangan lainnya yang bisa mempunyaikewenangan melekat dalam jabatanya sehingga unsur menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan tidak terpenuhi , oleh karenanya unsurunsur Pasal 3 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999
1.AHMAD BAGIR, S.H.
2.DICKY FERDIANSYAH, S.H.
3.YAN ASWARI, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUNAJAT USWANAS, S.E. alias LOUIS
90 — 39
Penyelenggara Negara atau disebutkan dalam peraturanperundanganundangan lainnya yang bisa mempunyai kewenangan melekatdalam jabatanya sehingga unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidakterpenuhi , oleh karenanya unsurunsur Pasal 3 Undangundang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001halaman 196 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK
89 — 29
Unsur setiap orang :Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalampertimbangan dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas,bahwa pengertian Setiap Orang dalam konteks Pasal 3 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 adalahorang perseorangan yang menduduki suatu jabatan atau kedudukan atauseorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa dalam Pasal
85 — 65
Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisa melakukanpenyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat pasal 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara
Negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan.
IMAWATI,SH.MH
Terdakwa:
Drs. H. A. GANI SIRMAN, M.Si
106 — 34
GANI SIRMAN, M.Si. selaku PegawalNegeri Sipil dan Penyelenggara Negara yang menjabat selaku Kepala DinasKoperasi dan UKM Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan WalikotaMakassar Nomor : 821.22.2902009, tanggal 20 Oktober 2009 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan Struktural Eselon II DalamLingkungan Pemerintah Kota Makassar, dan juga bertindak selaku PenggunaAnggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Pasal
235 — 180
Selain itu keputusan mengenai harga GasBumi a quo diterbitkan tanoa mempertimbangkan adanya negosiasidan juga kesepakatan antara Penggugat dengan HCML, yang manabertentangan juga dengan UU No. 22/2001.Bahwa asas tertib penyelenggara negara merupakan asas yangmenjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalampengendalian penyelenggara negara.Sementara itu, dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat, jelasTergugat telah mengabaikan keteraturan, keserasian, dankeseimbangan dalam pengendalian
213 — 172
Disamping itu, ada pula yang disebutDekonsesi = Pemerintah memberikankewenangan pada swasta dan Konsesi = tidakmemberikan delegasi pada pihak swasta ( Varia Peradilan No.314 edisi Januari 2012 hal.14);Menimbang, bahwa dari uraianuraian tersebut di atas dikaitkan dengan faktafaktahukum yang terungkap dalam persidangan tergambar adanya bahwa penyalah gunaankewenangan sama dengan melawan hukum hanya pelakunya yang mempunyai wewenangpublic yaitu penyelenggara Negara atau pegawai negeri, terdakwa sebagai
, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan,oleh karena kesenpatan atau sarana, tidak dapat dilepaskan dari kewenangan yang diperolehkarena jabatan dan kedudukannya itu, sehingga dengan demikian menurut Majwelis Hakimterdakwa tidak mempunyai jabatan atau kedudukan yang dapat disalahgunakan, serta tidakmempunyai fungsi dalam suatu korporasi;Menimbang, Bahwa pertanyaan yang timbul, bagaimana jika terhadap terdakwasebagai orang swasta didakwa bersamasama dengan pejabat penyelenggara
Negara ataupegawai negeri dalam perkara a quo, yakni bersamasama dengan DR I WAYANCANDRA, SH.
162 — 142
Meitahun 2008 atau setidaktidaknya dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun2008, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah KabupatenPasaman Barat Jalan Guguk III Padang Tujuh dan atau jalan KKN Kemnagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Baratyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, melakukan, atau turut sertamelakukan, pegawai negeri atau penyelenggara
negara yang dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau denganmenyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar,atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinyasendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 Nomor: 34/DPA/2007 tanggal 13 Februari 2007,terdapat proyek pembangunan 4 (empat) unit
PT Konawe Putra Propertindo
Tergugat:
Bupati Konawe
332 — 454
Asas Kepastian Hukum yaitu. asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan,dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;b. Asas kecermatan yaitu dimana TERGUGAT harus didasarkan padainformasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitaskeputusan tata usaha negara (beschikking) hingga tidak ditetapkandan/atau tidak dikeluarkan;c.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. H. SAIFULLAH ANSHARI, M. Ag
109 — 29
Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindakpidana orang pada umumnya yang in casu tindak pidana korupsi disebutkandengan perkataan setiap orang , misalnya pasal 2, 3, 21, 22 dan dapat jugapenyebutan subjek hukumnya diletakkan ditengah rumusan pasal, misalnyapasal 5 dan 6;Kedua, dengan cara menyebutkan kwalitas pribadi dari subjek hukum orangtersebut, yang ada banyak kwalitas pembuatnya seperti : pegawai negeri,penyelenggara negara pada pasal 8, 9 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h dan ,terhadap Pemborong
ANDI PANCA SAKTI, SH.
Terdakwa:
G. GASMAN GILIR BIN GILIR
119 — 16
Bin MOHAMAD SOLEH, di bawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Dasar hukum Kewenangan BPKP dalam melakukanaudit/penghitungan kerugian keuangan negara diatur dalam UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi dalam Pasal 6 beserta penjelasannya, yanitu ; Yangdimaksud dengan instansi yang berwenang adalah BPK, BPKP,Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektoratpada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen; Dasar Ahli untuk memberikan keterangan
54 — 55
hari Selasa tanggal 13 Maret 2012, hari Rabu tanggal 21 Maret 2012, hari Rabutanggal 28 Maret 2012, hari Selasa tanggal 24 April 2012 dan hari Selasa tanggal 1 Mei2012 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di DesaCiherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung atau setidaktidaknya ditempat lainyang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukanperbuatan, pegawai negeri atau penyelenggara
negara yang dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau denganmenyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu,membayar, atau) menerima pembayaran dengan potongan, atau untukmengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, jika antara beberapa perbuatan,meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, adaHalaman21dari131 Putusan No. 115/Pid.SusTPK/2015/PN.BDGhubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut
160 — 92
neenenssasaenennaenseenen242243Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang pernahmenghubungi saksi Hanita Manoo Mahtani dan menyatakan bahwa terdakwamembutuhkan uang Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) untukmengurus masalah dokumen ekspor fiktif yang tengah dilakukan proses penyidikanpihak KPPP Tanjung Priok, telah ternyata bahwa sedianya uang tersebut akandiberikan kepada pihak KPPP Tanjung Priok ; Menimbang, bahwa menurut Majelis Kepolisian Negara Republik Indonesiaadalah penyelenggara
Negara ; nnenn nn nnn nnn nnn nnn nnn ncn nnnMenimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sahPIGAUPUT FUKUI 0 ~~nnnnnnnnmn nnn nnn nnn nmnmnnnnmnnnmnnmmninmannmmmerimnmenAd.3.
1.PURNAMAWATI BINTI H. A MASTURO
2.EDI PURWANTO, S.H BIN H.A. MASTURO
3.SELAMAT RIADI BIN H.A. MASTURO
4.SRI MULIAWATI BINTI H.A. MASTURO
5.Hj. SRI WAHYUN S.Pd BINTI H.A. MASTURO
6.NURHIDAYATI BINTI H.A. MASTURO
7.MARTI SUPRIHATINI AMK BINTI H.A. MASTURO
8.SITI ROHANA BINTI JUFRI
9.MASHANAFI ADHA BIN H.A. MASTURO
10.Edi Purwanto Bin H.A Masturo
11.Marti Suprihatini Binti H.A Masturo
12.Siti Rohana Binti Jufri bertinda untuk diri sendiri dan anak kandung di bawah umur bernama Mashanafi Adha Bin H.A Masturo
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Intervensi:
PT PARINDO KARYA PRIMA dalam hal ini diwakili oleh SYAHRIL M
297 — 145
Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;bersifat final dalam arti lebih luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atauKeputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.oaoMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan penetapan tertulis adalahmenunjukkan isi bukan bentuk formalnya, dan sudah jelas badan atau PejabatTUN yang mengeluarkannya; maksud dan tentang
154 — 102
Putusan Mahkamah Agung RI ini diikutipula oleh putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Pebuari tahun 2007 nomor : 103 K/Pid/2007.Menimbang bahwa dengan demikian rumusan setiap orang dalam butir 1 pasal 3undang undang no.31 tahun 1999 tersebut menurut majelis ialah siapa saja, artinya setiaporang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidanakorupsi baik ia pegawai negeri/penyelenggara Negara maupun bukan pegawai negeriMenimbang bahwa dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan
124 — 39
Putusan Mahkamah Agung R.I. ini diikuti olehPutusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007.Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam pasal 1 butir 3Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja, artinyasetiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukansuatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara mau pun bukanpegawai negeri/penyelenggara negara.Menimbang, bahwa dari
IR.Rachman Hakim.MBA.384Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini dapat dijumpai dalampasal angka 9 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa : setiaporang adalah orang perseorangan atau korporasi.Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam pasal angka 9 UndangundangNomor 8 Tahun 2010 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja, artinya setiap orang yangkarena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidanapencucian uang, baik ia pegawai negeri/ penyelenggara
negara mau pun bukan pegawainegeri/penyelenggara negara.Menimbang, bahwa didepan persidangan perkara ini, Terdakwa membenarkan namadan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan a quo.
115 — 56
Pada awalnya semangat lahirnya Undangundang Tindak PidanaKorupsi sebagai tindak Pidana khusus ditujukan menjerat PenyelengaraNegara baik PNS maupun bukan PNS karena bocornya APBN/APBDdiakibatkan ulah para penyelenggara Negara yangberkolaborasi/bekerjasama dengan pihak swasta, sehinggadirumuskanlah pasal 3 Undangundang No. 31 Tahun 1999 jo Undangundang U No. 20 Tahun 2001;2.
111 — 14
Pasal 3 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003Tentang Keuangan Negara, menyebutkan :Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, menyebutkan :Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib,taat pada peraturan
194 — 230
lampirannya ;Foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan1.03.1.03.01.33.04 Pembangunan Sarana Publik (PIP) Rp.850.000.000,00 SPMNo.0163/SPM/TU/1.03.01.01/2013 tanggal 24 April 2013 SP2DNo.1459/TU/1.93.01.01/2013 tanggal 25 April 2013 tanggal 22 Mei 2013 ;Tetap Terlampir dalam berkas perkara ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perludipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;Keadaan yang memberatkan :Terdakwa selaku Penyelenggara
Negara tidak mendukung program pemerintahdalam rangka memberantas tindak pidana korupsi ;Terdakwa tidak berterus terang mengakui perbuatannya ;Keadaan yang meringankan :Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;Terdakwa belum pernah dihukum ;Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;185Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pulauntuk membayar biaya perkara ;Memperhatikan, Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UndangUndang Nomor31 tahun 1999 tentang