Ditemukan 9446 data
95 — 43
Nahwan datang ke rumah dan akan mengantarkansurat kepada Kepala Pekon Banjar Sari yaitu Surat Permintaan KlarifikasiAnggaran Dana Desa Tahun 2015 dan Tahun 2017 indikasi sarat dengandugaan gratifikasi dan KKN;Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 Terdakwall Nahwan menelpon terdakwa untuk meminta terdakwa memediasikandalam artian mencairkan atau menduitkan kepala Kepala Pekon BanjarSari dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak sanggup karenaKepala Pekon yang dimaksud adalah
366 — 55
Surat teguran yang dimaksud oleh Penggugatsangat sarat akan maksud terselubung dan sudah sangat lewat waktukarena 1 (satu) tahun sebelum Penggugat mengirimkan surat tegurantertanggal 6 Januari 2016 (surat pertama). Tergugat telah terlebih dahuludengan PENUH ITIKAD BAIK memberitahukan kepada semua pembeli unitunit Casablanca East Residences Il,termasuk kepada Penggugat melaluisurat pemberitahuan resmi.
60 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
para Tergugat/Termohon Kasasi termasuk La Ode Asa (orangtua Tergugat/Termohon Kasasi VIVII) dan La Ode Huna tidak membukatanah/mengolah dan tidak ada para pihak diperbatasan yang mengakuinya,hal tersebut melanggar ketentuan sebagai mana penjelasan pasal 22 UUNo,5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yangberbunyi Bahwa ...cara terjadinya hak milik menurut hukum adat ialahpembukaan tanah. dan melanggar ketentuan yang diatur dalam PP No.2419Tahun 1997 mengenai pendaftaran tanah bahwa sarat
129 — 104
perbuatanmelawan hukum karena mengabaikan SEMA dan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksaanaan Lelangdalam Pasal 36 ayat (1);Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai kuasanya, haruslahjuga tunduk terhadap isi putusan majelis hakim, karena sebagai pemenanglelang yang dilakukan secara melawan hukum oleh TERGUGAT danTERGUGAT II, secara hukum TERGUGAT III dan TERGUGAT IV haruslahdiletakan sebagai pihak dan mengembalikan tanah tersebut kepada statussemula sebelum lelang yang sarat
304 — 1025
mempunyai kekuatan hukumtetap ;Bahwa oleh karenanya bukti P2, P6 dan P7 yang demikian itu adalah padatempatnya dan beralasan hukum untuk dinyatakan Batal Demi Hukum dengansegala akibat hukumnya ;Bahwa adalah pada tempaitnya oleh karenanya, Pengadilan Negeri JakartaSelatan memerintahkan TERGUGAT dan atau siapapun juga yang diberikankuasa atau hak olehnya untuk mengosongkan objek tanah dan bangunandimaksud pada bukti P2, P6 dan P7 dan menyerahkan kembali kepadaPENGGUGAT dalam keadaan semula, tanpa sarat
Bahwa memerintahkan TERGUGAT dan atau siapapun juga yang diberikankuasa atau hak olehnya untuk mengosongkan objek tanah dan bangunandimaksud pada bukti P2, P 6 dan P 7 dan menyerahkan kembali kepadaPENGGUGAT dalam keadaan semula, tanpa sarat apapun juga;5.
104 — 42
Halini berarti bahwa eksekusi telah dilaksanakan sebelum putusanperkara terdahulu diputus oleh Mahkamah Agung R.I. sehinggaputusan perkara terdahulu yang oleh Pengadilan NegeriRuteng sarat manipulative dan rekayasa.5.
Halini berarti bahwa eksekusi telah dilaksanakan sebelum putusanperkara terdahulu diputus oleh Mahkamah Agung R.l. sehinggaputusan perkara terdahulu yang oleh Pengadilan NegeriRuteng sarat manipulative dan rekayasa.5.
63 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan lain sebagainya;15.Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas terungkap fakta hukum, apabilatindakan Para Tergugat Rekonvensi sarat dengan pelanggaran normaHal. 40 dari 85 Hal.
Akan tetapi juga dirasakan oleh keluarga Para PenggugatRekonvensi yang cemas dan khawatir atas harta bendanya yang akandiletakkan sita jaminan;11.Bahwa, sehingga dengan demikian perbuatan hukum yang dilakukan olehPara Tergugat Rekonvensi tersebut adalah perbuatan hukum yang tidakbenar dan sarat dengan pelanggaran normanorma/kaedah hukum yang adaserta sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
91 — 146
Tahun kepada Penggugat dan keputusan tergugat dimaksud berlaku sejaktanggal 1 Juli 2013 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016 diberikan kepada Penggugatpada saat menduduki Jabatan/Amanah sebagai Kepala Lembaga PemasyarakatanNarkotika Klas TIAJakarta ;Argumentasi Yuridis Penggugat Menolak Keputusan TergugatAdapun alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat sehubungan dengandikeluarkannya keputusan Tergugat Nomor : M.HH.64.KP.06.03 Tahun 2013, tanggal 30Mei 2013 yang menurut hemat Penggugat sarat
GALINA HARDYANTI
Tergugat:
1.H. LALU RAMLI
2.Ir. AHMAD HAFAZ REDJAMAT
104 — 95
GUGATAN PERLAWANAN PELAWAN OBSCUUR LIBEL;Bahwa dalam perlawan pelawan tidak memenuhi sarat formil hal itudikarenakan objek perlawanan Pelawan tidak jelas, sesuai pasal 195 (6)HIR, pasal 206 (6) RBg maka Objek Pelawan yang diajukan oleh Pelawanseharusnya adalah putusan pengadilan yang mengadung Sita Jaminan(conservatoir beslag) maupun sita revindikasi (revindicatoir beslag)didasarkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungNo. 306K/Sip/1962, dan atau Sita Eksekusi,hal ini senada dengan ketentuanpasal
234 — 206 — Berkekuatan Hukum Tetap
nilai utang Termohon Pailit dalam bentuk rupiahsebesar Rp54.485.288.798,00 (lima puluh empat miliar empat ratusdelapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuhratus sembilan puluh delapan rupiah) dan utang dalam DollarAmerika Serikat sebesar USD 25.581.892,96 (dua puluh lima jutalima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh duapoint sembilan puluh enam Dollar Amerika Serikat),Bahwa jelas jumlah utang sebagaimana didalilkan oleh PemohonPailit tersebut di atas sarat
76 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sudah terlalu banyakmpangan dalam pemeriksaan Majelis Hakim didalam perkara No.765/ Pdt.G / 87 / PN.Jkt.Pst dengan sarat ketidak adilan dan pengabadiandata sebenarnya. (lihat bukti No.surat 1605 / DJAI / IX / 1988 tgl 5September dan No.273 / DJAI / I / 1990 tgl 6 February 1990, BuktiPK25 dan PK26) ;Bahwa atas halhal tersebut diatas sudah benar dan wajar bahwa PT.en Deer melakukan Bantahan sekarang ini sesuai dengan dalil hannyaseperti dalam bantahannya 191 / Pdt / G / 2000 / PN. Jkt.
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
Terbanding/Tergugat III : PT PLN (Persero)
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Kelurahan Bambu Apus
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Timur
Turut Terbanding/Penggugat II : NAMIN BIN BAGOL Diwakili Oleh : GALA ADI PRASETIO, SH
Turut Terbanding/Penggugat III : NAMOT BINTI BAGOL Diwakili Oleh : GALA ADI PRASETIO, SH
52 — 34
Hal ini jugaterindikasi dari struktur posita gugatan dan tuntutan ganti rugi yangnominalnya sangat fantastis, tidak dapat diterima akal sehat manusia,sangat dipaksakan dan mengadaada, sementara di sisi lain daligugatannya sangat tidak berdasar hukum dan fakta sebenarnya ;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terungkap fakta hukum dimanatindakan Tergugat Rekonvensi sarat dengan pelanggaran normanormaHalaman 27 dari 49 Hal. Put.
64 — 38
JKT.Jawaban Komputer (LJK) Ujian CPNS T.A. 2004 Kabupaten Karo beradadalam pengawasan Bupati Karo saat itu selaku salah satu penanggungjawab kegiatan Ujian CPNS T.A. 2004 Kabupaten Karo dan juga PanitiaSeleksi Ujian CPNS T.A. 2004 Kabupaten Karo, maka tindakan TERGUGATtersebut merupakan pelanggaran terhadap ASAS PROFESIONALITASkarena seharusnya KEPUTUSAN TERGUGAT tidak didasarkan padainformasi surat kabar yang diduga sarat dengan fitnah.
22 — 12
sudah tidaklagi terlaksana dengan baik saya sering mencoba mengalah itu pun tidakmembuat istri Saya berubah juga, dan say memutuskan menjatuhkan Talak 3pada istri saya di rumah Eka Ramadhani saya sampaikan kepada EkaRamadhani kamu saksinya dan kepada Bambang Hutabarat saya bilang sekarang kamu bebas sama dia ;Point : 16Pada kak Butet dan kak Indah saya bilang sama mereka kaLaut masih adakesempatan untuk rujuk lagi dengan syarat istri saya harus menikah terlebihdahulu sama orang lain dan saya punya sarat
63 — 16
Surat KeteranganKepala Desa Rancamanyar tertanggal 25 Agustus 1972 ;Telah memenuhi kentuan Undang undang yang berlaku mengenai sarat syahnyakepemilikan tanah, TERGUGAT I menurut hukum sebagai pemegang sertifikat sertifikat dimaksud telah dijamin secara hukum merupakan bukti otentik dan mutlak,kekuatan daripada sertifikat hak milik sesuai dengan apa yang ditentukan oleh UUPokok Agraria serta peraturan pelaksanaanya, bahwa sertipikat tanah adalah vanaterkuat dan tertinaai sebaaai bukti kepastian hukum
68 — 44
Penggugat dan Tergugat Rekonvensi untuk melunasihutang bersama tersebut;Menimbang, bahwa mengenai hutang sebesar Rp.34.000.000, (tigapuluh empat juta rupiah) ke kakak kandung Tergugat Rekonvensi (Azudah EmiSwarnaningrum), Tergugat Rekonvensi mengajukan surat bukti TR.5 berupafotokopi rincian pinjaman pribadi Tergugat Rekonvensi kepada kakaknya(Azudah Emi Swarnaningrum dan Parnyo), bukti tersebut merupakan aktadibawah tangan yang tidak didukung adanya bukti yang lain, makabuktitersebut tidak memenuhi sarat
AGUS SAMSILATURRAHMAN
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TENGAH
77 — 27
Dimana dalamPemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentakdi 96 (sembilan puluh enam) desa di Kabupaten LombokTengah pada tanggal 24 Oktober 2018, dari sejakpersiapan Sampai dengan penetapan calon terpilih olehPanitia Pemilihan kepala Desa sarat dengan pelanggarandan cendrung menguntungkan calon kepala desa nomorurut 2.Bahwa adapun untuk mengetahuipelanggaranpelanggaran yang terjadi selama prosesPemilihan Kepala Desa Bagu yang mengakibatkan sangatmerugikan PENGGUGAT dapat dilihat dari faktafaktasebagai
43 — 3
Vang paksa (dwangsom)Menimbang, bahwa terterhadap tuntutan pembayaran sebesarRp100.000 (seratus ribu rupiah) per hari, apabila Tergugat Rekonvensi lalaimenjalankan putusan putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung yang telahberkekuatan hukum tetap kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dantanpa sarat, Majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RItanggal 1 September 1971, No. 496 K/Sip/1971, Yurisprudensi MahkamahHal. 51 dari
PT. IDOLA SAKTI JAYA
Tergugat:
PT. YHC KERAMIKA INDONESIA
194 — 90
Bahwa Inti dari pasal 1338 (1) KUHPerdata adalah para pihak terikat hukumapa yang sudah diperjanjikan oleh para pihak, aturan main diantara pihakdan hal tersebut berlaku sebagai undangundang untuk para pihak;Bahwa Ahli menjelaskan tentang perbedaan antara perjanjian dan perikatan,Perjanjian adalah perwujudan kehendak dari para pihak, sedangkanPerikatan adalah hasil dari suatu perjanjian para pihak ;Bahwa Ahli berpendapat jika syarat objektif salah satu saja tidak haruskeduanya tidak dipenuhi, maka sarat
405 — 311 — Berkekuatan Hukum Tetap
MenurutTermohon, argumen yang demikian didasarkan pada asumsi yangkeliru, salah, dan menyesatkan karena dibangun melaluipemahaman dan pemaknaan yang kurang komprehensif, cenderungbias, dan sarat kepentingan terhadap objek permohonan;Pendapat tersebut dapat timbul disebabkan Para Pemohon lebihmengedepankan kepentingan pribadi dan/atau golongan denganmenyampingkan bahkan mengabaikan kepentingan dan hak publikatau masyarakat terhadap materi muatan yang diatur dalam objekpermohonan.