,H.PANITERA PENGGANTIDto.Abdul JalilUntuk Salinan yang sama bunyinya olehPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, SHNIP. 19611231 1985030129halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/Pid/2019/PTBNA

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 9 Mei 2017, Nomor : 01/Pid.Sus/Tipikor/2017/ PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ,sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut .1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN,BE.,ST.,MM bin HAMRAN,tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;2.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000, (limaribu rupiah);Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2017dengan Nomor 07/Akta.Pid.Sus TPK/2017/PN.Bjm, yang dibuat olehPanitera Muda khusus Tipikor Pengadilan Negeri Tindak Pidana KorupsiBanjarmasin yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukanpermintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin No. 01/Pid.Sus/TIPIKOR/2017/ PN.Bjm., tanggal 9 Mei2017, yang mana permintaan

Negeri TindakPidana Korupsi Banjarmasin No. 01/Pid.Sus/TIPIKOR/2017/ PN.Bjm., tanggal9 Mei 2017, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukankepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Mei 2017 No.08/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN.Bjm yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin.

pada Pengadilan Negeri Banjarmasintanggal 9 Mei 2017, Nomor : 01/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PN.Bjm.

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 9 Mei 2017,Nomor : 01/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PN.Bjm., sudah tepat dan benar, sehinggaharus dikuatkan dengan perbaikan;Menimbang, bahwa sedangkan mengenai lamanya hukuman PengadilanTinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri, menurut ketentuan pasal 3Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin tanggal 9 Mei 2017, Nomor : 01/Pid.Sus/Tipikor/2017/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedarHalaman 133 dari 140 halaman, Putusan Nomor .08/Pid.SusTPK/2017/PT.Bjm.mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ,sehingga amar lengkapnyaberbunyi sebagai berikut .Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN,BE.,ST.

Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura sejak tanggal 23 Juni 2016 s/d tanggal 22 Juli 2016 ;8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura,sejak tanggal 23 Juli 2016 s/d tanggal 20 September 2016 ;9.

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding diJayapura Nomor : 31/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT JAP, tentang penunjukanMajelis Hakim Tinggi tanggal 22 Agustus 2016 ;I. Telanh membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim PengadilanTipikor Tingkat Banding di Jayapura Nomor : 31/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT JAP,tentang penetapan Hari Sidang tanggal 15 September 2016 ;Hl.

Menyatakan barang bukti berupa:Dari nomor urut 1 sampai dengan 59 tetap terlampir dalam berkas perkara,karena masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama IR.MARTHEN RUMADAS dan SUWITO SUKENDAR HANDOKO;Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut,Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tipikor Manokwari pada PengadilanNegeri Manokwari telah menjatuhkan putusan dengan amar pada pokoknya sebagaiberikut :1.

PUTUSANNOMOR : 08/Tipikor/2011/PNJPR.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura yangmemeriksa , mengadili dan memutus perkara perkara tindak pidana korupsi di tingkat pertamadengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Drs.

2011 sampai dengan 29 Oktober2011; 4 Perpanjangan penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas I A Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor 08/Pen.Tipikor/2011/PNJPR tanggal 20 Oktober 2011 dengan jenis penahanan rutan diRutan Abepura Kota Jayapura sejak tanggal 30 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 28Desember 2011; 5 Pengalihan penahanan dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas I A Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor 08/TIPIKOR

Tipikor/2011/PNJPR tanggal 30 September 2011 Tentangpenunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 08/Pen.Tipikor/PNJPR tanggal 30 September 2011 Tentang PenetapanHari Sidang pada tanggal 11 Oktober 2011;3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Drs.

Jakarta;Islam;Mantan Kepala Perumnas Unit Tlogosari;Sarjana Muda Arstektur Pertamanan;Terdakwa tersebut :e Ditahan oleh:= Penyidik: sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan 10 September2013;= Perpanjangan Penuntut Umum: sejak tanggal 11 September 2013 sampaidengan tanggal 20 Oktober 2013;= Penuntut Umum: sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal22 Oktober 2013;= Hakim: sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 8November 2013;= Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Katamso No. 24(Panti Marhaen) Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 18 Oktober 2013 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tipikor Semarang;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yangbersangkutan;e Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara; Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;e Telah

Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017 ;8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak 7 Juli 2017 sampaidengan tanggal 4 September 2017 ;9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejak 5Spetember 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DR.

Sudirman No. 180 E Kota Pekanbaruberdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Januari 2017 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbarudengan Nomor: 107/SK/Tpk/2017/PN.Pbr tanggal 23 Januari 2017;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor04/Pid.SusTPK/2017/PN.Pbr tanggal 31 Mei 2017, serta suratsurat yangbersangkutan dengan perkara

Tipikor H.YUSDIRMAN YUSUF,S.H.,M.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan manadibacakan pada hari RABU tanggal 30 Agustus 2017 pada persidanganyang terobuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hj,NUR FATMAWATY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan TindakHalaman 38 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRPidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpadihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H.

Putusan Nomor 25/PID.SUSTPK/2020/PT SBYMei 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang didaftar diKepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Mei 2020 Nomor: 69/HK.07/5/2020;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;Telah membaca dan memperhatikan:1.

Sby. tanggal 27 Mei 2020, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal15 Mei 2020;Tanda terima Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I yang diterima Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Juni 2020;Relaas Permintaan Bantuan Penyerahan memori banding tanggal3 Juni 2020 Nomor W.14.u.1/8779/Hk.07/6/2020 kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan yang dibuat oleh Panitera Muda TipikorPengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan

Putusan Nomor 25/PID.SUSTPK/2020/PT SBY12.13.14.15.16.Relaas Penyerahan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa II yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Nomor 148/Pid.SusTPK/2019/PN.Sby. tanggal 4 Juni 2020, bahwa Terdakwa telah menyerahkanmemori banding di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya tanggal 3 Juni 2020;Tanda terima Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II yang diterima Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Sby. tanggal 29 Mei 2020, bahwa PenasihatHukum Terdakwa II telah menyerahkan memori banding di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Mei 2020;Tanda Terima Kontra Memori Banding Atas Memori BandingPenasihat Hukum Terdakwa I, dari Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Neri Bangkalan yang diterima Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal 16 Juni 2020;Halamaan 120 dari 214 Hal.

Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Surabaya, masingmasing selaku HakimHakim Anggota,Halamaan 214 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUSTPK/2020/PT SBYdan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengandihadiri HakimHakim Anggota serta dibantu, Rusno, S.H.

Perpanjangan (I) oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMedan, sejak tanggal 07 September 2012 s/d tanggal 03 Oktober 2012;4. Perpanjangan (ID oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMedan, sejak tanggal 07 Oktober 2012 s/d tanggal 05 Nopember 2012;5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2012 s/d tanggal 19 Nopember2012 ;6. Perpanjangan (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Medan, sejak tanggal 20 Nopember 2012 s/d tanggal 19 Desember2012;7.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal12 Desember 2012 s/d tanggal 10 Januari 2013 ;8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Medan, sejak tanggal 11 Januari 2013 s/d tanggal 11 Maret 2013 ;9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Medan (I), sejak tanggal 12 Maret 2013 s/d tanggal 10 April 2013 ;10.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Medan (II), sejak tanggal 11 April 2013 s/d tanggal 10 Mei 2013 ;11. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 Mei 2013 s/d tanggal 04 Juni2013 ;12. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Medan, sejak tanggal 05 Juni 2013 s/d tanggal 03 Agustus 2013 ;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat sebagai berikut :1.

Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis,Dr.

MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn. dan KAREL TUPPU, SH.MH.masingmasing Hakim Ad Hoc dan Hakim Karir Tipikor pada Pengadilan TinggiMedan sebagai HakimHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Medan tanggal 05 Juni 2013 Nomor : 207/Pen.Pid.Sus.K/2013/PTMDN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding,putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum olehHakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebuthalaman

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas

perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (limaribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor TingkatPertama tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permintaanbanding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataramsebagaimana ternyata dalam Akta Permintan Banding No 04/AktaBdg/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mtr, tertanggal 12 April 2016, yangmana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengancara seksama kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya pada tanggal18 April 2016

;44Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingtersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtanggal 25 April 2016 diterima di Kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 25April 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan olehJurusita Penggati kepada Penasihat Hukum/Terdakwa padatanggal 3 Mei 2016;;Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMataram telah memberitahukan kepada Penuntut Umum danTerdakwa/Penasehat

Hukumnya untuk mempelajari berkas perkaradi Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMataram selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana ternyata dalamsurat pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) masingmasinguntuk Terdakwa/Penasehat Hukum disampaikan pada tanggal 9 Mei2016 sedangkan untuk penuntut umum disampaikan pada tanggal12 Mei 2016;Menimbang, bahwa terhadap surat pemberitahuan mempelajariberkas perkara di atas, baik Penuntut Umum = maupunTerdakwa/Penasehat Hukum samasama tidak menggunakanhaknya

permohonan pemeriksaan dalam tingkatbanding oleh Penuntut Umum tersebut di atas telah diajukan45dalam tenggang waktu dan dengan caracara serta syaratsyaratyang telah ditentukan oleh undangundang, oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa atas memori banding dari PenuntutUmum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra MemoriBanding;Menimbang, bahwa materi memori banding Penuntut Umumpada pokoknya menyatakan keberatan/tidak sependapat denganputusan Pengadilan Tipikor

,MH, Advokat/ Pengacaraberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Pebruari 2018, terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri/ Tipikor/ PHI Jayapura Klas A NomorW30.UI/ HK.02.04/ 2/ 2018 tanggal 1422018;Selanjutnya disebut sebagai: PEMBANDING/ Semula PENGGUGAT;LAWAN: JUNAN WASHINGTON WAROMILST; Umur: 44 Tahun,Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: di Jalan Nirwana II Nomor 16 BAngkasapura Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura; Dalam hal inimemberikan kuasa kepada: DR James Simanjuntak,SH.

,MH, danRekan, Advokat/ Pengacara PERADI KTPA 02. 12038, alamat di JayaAsri Blok AC No 25 Entrop Jayapura Selatan Kota Jayapura PropinsiPapua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tangal 6 Pebruari 2018,terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Tipikor/ PHI JayapuraKlas IA Nomor W30.UI/ HK.02.04/ 3/ 2019 tanggal 2032019;Selanjutnya disebut sebagai: TERBANDING/ Semula TERGUGAT;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah memperhatikan:1.

PUTUSANNomor: 04/TIPIKOR/2013/PTYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yangmengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telahmenjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :Nama : Saryoto, S.Pd Bin Karyo Utomo ;Tempat lahir : Gunung Kidul ;Umur/tanggal lahir : 47 tahun/27 April 1965 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Dusun Pagutan, RT 002

Ditahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 07 Maret2013 sampai dengan tanggal 05 Mei 2013 ;Terdakwa dalam tingkat banding tidak didamingi oleh Penasehat Hukum ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca ; Penetetapan Ketua Pengadilan tinggi Yogyakarta tanggal 6 Maret 2013No.04/Tipikor/2013/PTY tentang penunjukan Majelis hakim untuk mengadiliperkara ini ; Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan

isisemua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan tipikor termasuklaporan hasil audit BPKP atau auditor lainnya perihal kerugian negara,apabila menurut hakim nilai kerugian negara tidak sesuai denganperhitungan hakim, maka hakim sendiri dapat menentukan kerugian negaraberdasarkan pertimbangan tertentu menurut logika hukum.

No. 1765 K/PID.SUS/2017kerugian negara yang dilakukan BPKP atau auditor lainnya tidak bersifatmengikat secara hukum, Mahkamah Agung melakukan penilaian ataupenghitungan sendiri dan tidak tunduk pada laporan hasil audit investigasiyang dibuat oleh BPKP atau auditor lainnya dalam sidang tindak pidanakorupsi (TIPIKOR) karena hakim mempunyai kebebasan dalam menilai isisemua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan tipikor termasuklaporan hasil audit BPKP atau auditor lainnya perihal kerugian negara

Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangannya menghapuskata dapat dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 seperti telah diubah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UndangUndang Tipikor).

Bahwa dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1)dan Pasal 3 UndangUndang Tipikor terkait penerapan unsur merugikankeuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat(delik materil). Tegasnya, unsur merugikan keuangan negara tidak lagidipahami sebagai perkiraan (potential loss), tetapi harus dipahami benarbenar sudah terjadi ataunyata (actual/ioss) dalam Tipikor;.

Dengan demikian, kata dapat dalam Pasal 2Ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Tipikor bertentangan denganUndangUndang Dasar 1945, sehingga dalil para Pemohon beralasanmenurut hukum..

Rp. 151.000, (seratus lima puluh satu ribu rupiah)Bengkulu, 12 Februari 2019Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak11(sebelas) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPaniteraJOKO SUTRISNO, SH,.MHNIP. 19620210 199103 1 006 Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 49/Pat.P/2019/PN Bgl

Bahwa sejak pemohon dan termohon menikah, antara pemohon dantermohon selama 1 tahun terakhir sering terjadi cekcok dan berselishserta tidak pernah lagi membesuk pemohon dalam masa penahanankasus tipikor di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sari Kelas 1AMakassar, padahal sebelumnya rutin membesuk pemohon 2 x seminggu.4. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah bertemu lagisejak Mei 2013 sampai dengan sekarang.5.

,Hal 10 dari 8 hal puusan perkara pidana No.516/PID.SUS/2019/PT MKSPENGESAHANSalinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.PaniteraPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.H)Nip. 196511201989031004Hal 11 dari 8 hal Putusan Perkara Pidana No.516/PID.SUS/2019/PT MKS.,Hal 12 dari 8 hal puusan perkara pidana No.516/PID.SUS/2019/PT MKS

(lima ribu rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.02/Akta.Pid/2012/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Niaga, HAM, PHI,Perikanan dan Tipikor Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03Januari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Januari 2012 dari Terdakwasebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMedan pada hari itu juga ;Membaca suratsurat

dari 11 Penetapan Nomor 49/Padt.P/2019/PN BnaOop w Panggllan ............ 0c. cee cee eee eee eeeeeeeeees Rp. 80.000,00dN) ce Rp. 5.000,00Meteral oo... ccc ee cece cece cece ee eeeeeeeeenaes Rp. 6.000,00Redaksi ee Rp. 5.000,00Jumlah Rp. 176.000,00(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 49/Padt.P/2019/PN BnaNomor : W1.U1/ /HK.02/ III /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Azizah (Pemohon).Banda Aceh, 8 Maret 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR

PaniteraPanitera Muda Khusus Tipikor Wayan Karmada,SH.NIP : 19661231 199403 1 056dengan perincian sebagai berikut Materai : Rp. 10.000, Upah Tulis > Rp. 5.500,JUMLAH >: Rp. 15.500,Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 683/Padt.P/2021/PN.Dps

2018 s/d 19Maret 2018.Pembantaran sejak tanggal 22 Februari 2018Pencabutan pembantaran dan dilakukan penahanan RUTAN sejaktanggal 5 Maret 2018Oleh Penuntut Umum :Ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI sejak tanggal19 Maret 2018 s/d 7 April 2018Perpanjangan penahanan pertama di Rutan Salemba CabangKejaksaan Agung RI oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPada Pengadilan Jakarta Pusat sejak tanggal 8 April 2018 s/d tanggal 7Mei 2018.Oleh Majelis HakimPenahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor