Tanah Mesjid No. 163 Kota Ternate KotaTernate;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS / Mantan KA BAPPEDA Provinsi MalukuUtara;Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :1.2.Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014;Pembantaran Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2014sampai dengan 4 September 2014 ;Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal23 September 2014;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 18September 2014

No. 741 K/Pid.Sus/2016sebagaimana diperintahkan oleh ketentuan pasal 197 ayat (1)huruf k KUHAP, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal197 ayat (2) KUHAP, putusan Majelis Hakim tersebut batal demihukum;Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi MalukuUtara dalam memutuskan~ perkara telah melakukanDISKRIMINASI dalam hal penahanan dimana Terdakwa tidakditahan pada dua tingkat peradilan sedangkan Ramdani, SE.yang merupakan bendahara pengeluaran yang disidangkansecara terpisah di tahan

UndangUndang Nomor 20 Tahun2001;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiMaluku Utara Nomor : 02/Pid.SusTPK/2015/PT.TTE, tanggal 26 Februari 2015yang memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri TernateNomor : 27/Pid.SusTPK/2014/PN.Tte, tanggal 23 Januari 2015 tidak dapatdipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agungakan mengadili sendiri perkara tersebut yang amarnya

TinggiMaluku Utara Nomor : 02/Pid.SusTPK/2015/PT.TTE, tanggal 26 Februari 2015yang memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri TernateNomor : 27/Pid.SusTPK/2014/PN.Tte, tanggal 23 Januari 2015 tersebut :MENGADILI SENDIRI1.

,HakimHakim Adhoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai HakimHakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olen HakimHakim Anggotatersebut serta Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua,Tid / MS. Lumme, S.H. Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.Ttd / Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.Panitera Pengganii,Ttd / Dr. H.

., MH melawan hukumdalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah Genus Delict (delik umum), sedangkanmenyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah Species Delict(bagian dari melawan hukum), karena itu menyalahgunakan wewenang sudahpasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakanHalaman 56 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUSTPK/ 2021 / PT TJKkewenangan.

kewenangandiskresioner (vrijsbestuur, Ermessen) untuk melaksanakan kebijakannya (beleid)dalam mengatasi segera, dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatanbagi kepentingan tugas pemerintahan, yang tidaklan sekedar kekuasaanpemerintahan yang menjalankan UU (kekuasaan terikat), tetapi merupakankekuasaan yang aktif, meliputi Kewenangan untuk memutus secara mandiri, dankewenangan interpretasi terhadap normanorma tersamar (vage norman)(Indrianto Seno Adji, 2007 : 422).Menimbang, bahwa UndangUndang Tipikor

Salah satuunsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah unsur melawan hukum, yang telahdirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor;Menimbang, bahwaberdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Ahli, suratdan/atau barang bukti serta keterangan terdakwa, terdakwa telah melakukanperbuatan sebagai berikut :> Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan LampungUtara berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara

Indriyanto Seno Adji, SH., MHmelawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor adalah Genus Delict (delikumum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikoradalah Species Delict (bagian dari melawan hukum), oleh karena itumenyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawanhukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan.

Indriyanto Seno Adji, SH., MH melawan hukum dalam Pasal 2ayat (1) UU Tipikor adalah Genus Delict (delik umum), sedangkanmenyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor adalahSpecies Delict (bagian dari melawan hukum), karena itumenyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum,sedangkan melawan hukum belum tentu. menyalahgunakankewenanganMenimbang, Bahwa Terkait perbedaan antara unsur "melawan hukumdan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU PTPK, perludipedomani kriteria berikut :(a) Perbuatan

Dan memerintahkan TergugatI/Terbanding Il untuk mewajibkan mencabut objek sengketa berupaSertipikat Hak Milik Nomor : 258/Tlogosari Kulon, penerbitan Sertipikat padatanggal 18 November 1996 dengan Gambar Situasi tanggal 1 Mei 1996 atasnama Liem Wie Tjen; Menyatakan Kepada Tergugat I/Terbanding untuk menerbitkan SP3 kepadaPenggugat/Pembanding berdasarkan bukti surat yang dibatalkan olehPutusan Tipikor No. 134/Pid/SUS/2013/PN.TIPIKOR.

AGUS HERIYANTO, SH,Penasihat Hukum: Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan BantuanHukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin,Pengadilan Negeri tersebut.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Banjarmasin yang menghunjuk Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini ;Telah membaca berkas pemeriksaan perkara dan semua suratsuratyang berhubungan dengan perkara terdakwa ;Telah mendengar keterangan saksisaksi, pendapat ahli danketerangan terdakwaTelah

PUTUSANNo. 49 PK/PID/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :Nama : EFFOST TURIAN GULO Alias EFFOST ;tempat lahir : Nias ;umur / tanggal lahir : 59 Tahun/21 Agustus 1946 ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : JI.

Alat bukti telah dicocokkan denganaslinya dan bermaterai secukupnya (T.1).Fotokopi surat pengantar kutipan pidana nomor : W16U1/1723/HK.01/TIPIKOR/V/2013tanggal 30 Mei 2013..

Sigit Sutanto, SH.MH.PANITERA PENGGANTId.t.oUsman, SH.Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, SHNIP: 19611231 198503 1 029 Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 128/Pid/2018/PT BNA.

EDDY RISDIANTO, SHPANITERA PENGGANTId.t.oUSMAN,SHUntuk salinan yang sama bunyinya oleh:Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda AcehPlt. PaniteraBiaya perkara tingkat banding :1. Redaksi...... Rp. 5.000,. Meterai..... Rp. 6.000,3. Biaya Proses.... Rp. 139.000,Jumlah,........ Rp. 150.000,NH. SAID SALEM, SH. MH.12

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas

perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

kontra memori banding tanggal : 14 Januari 2015dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 18/Akta.Pid.TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor

pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

kontra memori banding tanggal : 14 Januari 2015dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 18/Akta.Pid.TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor

pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Meteral..w : Rp. 6.000,Jumlah nu... eee : Rp. 151.000,(terbilang: seratus lima puluh satu ribu rupiah);Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyasebanyak 10(sepuluh) lembarDiberikan atas permintaan PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPlh. Panitera,Hal 10 dari 11 Pen No : 71/Pdt.P/2017/PN BglA. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Hal 11 dari 11 Pen No : 71/Pdt.P/2017/PN Bgl

,M.HD.t.oJuandra, S.HHalaman 8 dari 9 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN BnaPanitera Pengganti,D.t.oSaiful BahriUntuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda AcehPaniteraTANWIMAN SYAM, S.H.NIP. 19610712 198203 1 004 Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Bna

Rp. 151.000, (seratus lima puluh satu ribu rupiah)Bengkulu, 12 Februari 2019Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak11(sebelas) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPaniteraJOKO SUTRISNO, SH,.MHNIP. 19620210 199103 1 006 Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 49/Pat.P/2019/PN Bgl

Bahwa sejak pemohon dan termohon menikah, antara pemohon dantermohon selama 1 tahun terakhir sering terjadi cekcok dan berselishserta tidak pernah lagi membesuk pemohon dalam masa penahanankasus tipikor di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sari Kelas 1AMakassar, padahal sebelumnya rutin membesuk pemohon 2 x seminggu.4. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah bertemu lagisejak Mei 2013 sampai dengan sekarang.5.

,Hal 10 dari 8 hal puusan perkara pidana No.516/PID.SUS/2019/PT MKSPENGESAHANSalinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.PaniteraPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.H)Nip. 196511201989031004Hal 11 dari 8 hal Putusan Perkara Pidana No.516/PID.SUS/2019/PT MKS.,Hal 12 dari 8 hal puusan perkara pidana No.516/PID.SUS/2019/PT MKS

(lima ribu rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.02/Akta.Pid/2012/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Niaga, HAM, PHI,Perikanan dan Tipikor Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03Januari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Januari 2012 dari Terdakwasebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMedan pada hari itu juga ;Membaca suratsurat

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (limaribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor TingkatPertama tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permintaanbanding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataramsebagaimana ternyata dalam Akta Permintan Banding No 04/AktaBdg/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mtr, tertanggal 12 April 2016, yangmana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengancara seksama kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya pada tanggal18 April 2016

;44Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingtersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtanggal 25 April 2016 diterima di Kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 25April 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan olehJurusita Penggati kepada Penasihat Hukum/Terdakwa padatanggal 3 Mei 2016;;Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMataram telah memberitahukan kepada Penuntut Umum danTerdakwa/Penasehat

Hukumnya untuk mempelajari berkas perkaradi Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMataram selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana ternyata dalamsurat pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) masingmasinguntuk Terdakwa/Penasehat Hukum disampaikan pada tanggal 9 Mei2016 sedangkan untuk penuntut umum disampaikan pada tanggal12 Mei 2016;Menimbang, bahwa terhadap surat pemberitahuan mempelajariberkas perkara di atas, baik Penuntut Umum = maupunTerdakwa/Penasehat Hukum samasama tidak menggunakanhaknya

permohonan pemeriksaan dalam tingkatbanding oleh Penuntut Umum tersebut di atas telah diajukan45dalam tenggang waktu dan dengan caracara serta syaratsyaratyang telah ditentukan oleh undangundang, oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa atas memori banding dari PenuntutUmum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra MemoriBanding;Menimbang, bahwa materi memori banding Penuntut Umumpada pokoknya menyatakan keberatan/tidak sependapat denganputusan Pengadilan Tipikor

Diperpanjang Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriAmbon sejak tanggal 14 November 2012 s/d 13 Desember 2012 ;5.Penahanan ........5. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon sejaktanggal 10 Desember 2012 s/d 8 Januari 2013 ;6. Diperpanjang Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriAmbon sejak tanggal 9 Januari 2013 s/d tanggal 9 Maret 2013;7.

adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomianNegara, dalam Undangundang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegasditetapkan bahwa lembaga/instansi yang berwenang untuk melakukan audit terhadap keuanganNegara adalah BPK/BPKB, namun tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukummelakukan perhitungan kerugian Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yangterungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan Hakimhakim, baik di PeradilanUmum maupun Peradilan Tipikor

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari : RABU, TANGGAL 17 JULI 2013, oleh kami :HENKY HENDRADJAJA, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ABADI, SH dan HERYLILIANTONO, SH Hakim Adhoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan padahari : RABU, TANGGAL 24 JULI 2013, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi HakimHakim Anggota, dibantu oleh : ROSNASANGADJI

Klaten, kecuali saat ini berada di LembagaPemasyarakatan Khusus Wanita Bulu Semarang;Hal tersebut juga menunjukkan tindakan Jaksa Penuntut Umummemasukkan Terdakwa (Dwi Purwandari, SIP) ke dalam Daftar PencarianOrang (DPO) dan Sidang Terdakwa dilakukan dengan tanpa kehadiranTerdakwa adalah tidak benar, dengan kata lain, dengan tidak sahnyapanggilan mengakibatkan memasukkan Terdakwa kedalam DPO dansidang tanpa kehadiran Terdakwa adalah tidak sah, maka akibat hukumnya,Pemeriksaan Persidangan pengadilan Tipikor

Nomor 237 PK/Pid.Sus/2016hukum yang bertentangan dengan KUHAP, maka mengakibatkan BatalDemi Hukum termasuk halnya Surat Panggilan Tersangka dan BeritaAcara Penyidikan atas nama Tersangka Dwi Purwandari, Sip, selanjutnyahal tersebut menyebabkan baik dakwaan dan tuntutan Jaksa PenuntutUmum maupun Putusan Pengadilan Tipikor Semarang yangmendasarkan Surat panggilan dan Berita Acara Penyidikan tersebutadalah tidak sah dan Batal Demi Hukum pula;.

dihitung lagi ;Sehingga mengakibatkan perhitungan jumlah kerugian yang menjadidasar tuntutan penuntut umum dan pertimabangan berikut amarmajelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Semarang menjadi keliru dan tidak benar mengenaiperhitungan kerugiannya, hal tersebut sangat merugikanTerdakwa/Terpidana Dwi Purwandari, Sip. karena dibebankankerugian uang yang jauh lebih besar daripada yang sebenarnya.Dengan demikian kerugian yang dituntut penuntut umum dan putusanpengadilan tipikor

surat pemidanaan harus memuat, pertimbangan yang disusun secararingkas menganai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yangdiperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuankesalahan Terdakwa;Bahwa ayat (2) berbunyi :Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h. j,dan Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hokum;Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan Pasal 197 ayat (2)KUHAP, buktibukti surat yang sesat tersebut dipakai oleh MajelisHakim Pengadilan Tipikor

Oleh karenanya sebagaikonsekuensi hukumnya, Terdakwa harus diputus bebas, karenapelanggaran Pasal 54, Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 114 KUHAP, sesuaiPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1565 K/Pid/1991tanggal 16 September 1993;Berdasarkan yang telah kami uraikan di atas, maka telah terbuktiPengadilan Tipikor Semarang adalah telah jelas memperlihatkankekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana ketentuanPasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP ;.