Ditemukan 9173 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 22-01-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Skt
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat:
1.EDI LUKITO BIN SUPENO
2.SUPRAWOTO MS ALS SALMAN AL FARISYI BIN KASUMITRO
3.Drs. SUPARNO BIN TRISNO SUWITO
4.ENDRO SUDARSONO BIN HADI SUBIYANTO
5.JOKO SUTARTO BIN SUTARDI
6.MULYADI, SPd BIN WITO SUMARTO
Tergugat:
1.KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPOLISIAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH CQ KEPOLISIAN RESORT SURAKARTA
2.JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH CQ KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA
145 — 37
  • dengan persetujuanDewan Perwakilan Rakyat;2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presidenkepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya;Menimbang, bahwa tentang bunyi pasal 11 UndangUndangNomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesiatersebut, Bagir Manan berpendapat bahwa pembatasan kekuasaan Presiden,seperti pengangkatan Jaksa Agung, Kapolri, dan lainlain yang semulasematamata merupakan kekuasaan eksekutif, berubah menjadi kekuasaanbersama dengan DPR
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 25-02-2013 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 126/Pdt.G/2013/PN.Jkt-Sel
Tanggal 12 Agustus 2014 — GUNAWAN SUSANTO, Lawan 1. PARA AHLI WARIS ALMARHUM H. MOHAMMAD KADARMAN, 2. PEMERINTAH RI cq. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTRIAN PERINDUSTRIAN RI cq. DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN RI, 3. PT. DAUN RINDANG UTAMA, 4. PT. PERMATA HIJAU. 5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI qq. KANTOR PERTANAHAN WILAYAH DKI JAKARTA qq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, 6. PT. WARGA BATIK 7. NOTARIS ANNA SUNARHADI, SH.
123 — 447
  • Surat Keputusan Menteri DalamNegeri No.SK.1911/HP/DA/1971 tertanggal 4 September 1971 sebagaimanaPENGAKUAN yang diberikan oleh Tergugat dalam Akta Notaris dalam butir(2).23.Bahwa agar diteliti Kembali apakah pelepasan yang dilakukan olehTergugat II kepada Tergugat III telah memenuhi syaratsyarat dan telallsesual dengan prosedur yang benm menurut hukum dan peraturanperundangundangan yang berlaku dan apakah telah disetujui dandiketahui oleh Kementrian Keuangan RI ataupum mendapatkanpersetujuan dari DPR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 08-12-2015 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 765/B/PK/PJK/2015
Tanggal 8 Desember 2015 —
102 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DPR),bahwa Hoge Raad Nederland tidak menjatuhkan pidana,yang menjatuhkan pidana hanya Pengadilan Negeri danPengadilan Tinggi (Gerechtshof). Dengan demikian, HogeRaad sebagai badan peradilan tidak pernah memutuskan :menimbang, dst... membatalkan putusan PengadilanNegeri/Pengadilan Tinggi dan mengadili sendiri.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 30-03-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Maret 2016 — PT RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Aziz Syamsuddin dari Komisi Ill DPR), bahwa HogeRaad Nederland tidak menjatuhkan pidana, yang menjatuhkanpidana hanya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi(Gerechtshof). Dengan demikian, Hoge Raad sebagai badanperadilan tidak pernah memutuskan: menimbang, dst...membatalkan putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi danmengadili sendin.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-03-2014 — Putus : 09-06-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 21/PIDSUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R
Tanggal 9 Juni 2014 — MUHAMAD YAMIN Bin H. HUSEIN EFFENDI, DK
60 — 9
  • tahun1999 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 8 tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian, menyebutkan; Pegawai Negeri adalah setiap warga NegaraRepublik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabatyang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negara atau diserahi tugas113Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan Negara yang Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelisberpendapat para Anggota DPR
Pengadilan PN BLORA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-12-2015 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN BLORA Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Bla.
Tanggal 2 Desember 2015 — Dr. SOEGIARTO SOEHARDJO, Sp.PA(K lawan 1. ANITA KUMALA SARI .Dkk.
239 — 165
  • KERETA API INDONESIA(Persero) adalah tanah milik pemerintah sesuai dengan penjelasanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional padaRapat Kerja dengan Komisi II DPR RI tanggal 5 Desember 1994,Halaman 50 dari 122 Putusan Nomor 4/Padt.G/2015/PN Blamaka terhadap tanah aset PT.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Upload : 21-08-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 82/PDT/2014/PT-MDN
TITIAN KURNIATI
90 — 88
  • , pemilikan,pemanfaatan dan penggunaannya kepada Gubernur SumateraUtara setelah memperoleh pelepasan asset dari Menteri yangberwenang sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KepalaBadan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2000, No.43/HGU/BPN/2000 dan No.44/HGU/BPN/ 2000 masingmasing tanggal 22Nopember 2002.Berdasarkan uraian tersebut diatas serta memperhatikan SuratKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 540.11138 tanggal 10Mei 2004 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal U.p.KepalaBiro Persidangan DPR
Pengadilan PTUN SERANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 02-08-2016 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 05-01-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 29/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 5 Januari 2017 — - BAMBANG PUJIANTO dkk Melawan - ASISTEN I SEKDA KOTA CILEGON
439 — 397
  • KAI, saat itu ada teguran untukmengundurkan bangunan dengan jarak 8 m dari rel; Bahwa pembongkaran dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2016; Bahwa setelah berusaha ke DPR tersebut tidak ada hasilnya karena rumahSaksi tetap dibongkar; Bahwa sekarang Saksi tinggal di tenda; Bahwa rumah Saksi dengan bangunan yang tidak dibongkar tersebut berjarak10 m; Bahwa saksi tidak mengetahui pihak yang membangun bangunan yang tidakdibongkar tersebut; Bahwa sebelum dilkukan pembongkaran tidak ada sosialisasi; Bahwa
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-12-2014 — Upload : 02-05-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 32/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 19 Desember 2014 — Drs.H.ABDUL ZAMAN,M.Si Bin MUHAMMAD ARIEF (Alm)
96 — 16
  • tahun 2009 berdasarkanjabatan ditunjuk berdasarkan SK Bupati.Bahwa tugas sebagai Asisten satu bidang pemerintahan,membawahi bidang humas dan hukum.Bahwa sebagai panitia pengadaan tanah menjabat sebagaiwakil ketua, dengan ketua bapak Sekda.Bahwa tugas sebagai panitia adalah meneliti berkasnya,mengadakan musyawarah tentang harga ganti rugi tanah,sosialisasi.Bahwa yang sudah dilaksanakan pada saat menjabatsebagai panitia pengadaan tanah pada kelurahan nipahnipah yaitu tahun 2008 sosialisasi didampingi DPR
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 12-11-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Maret 2019 — Penuntut Umum:
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
YULIAN FIRDAUS, S.E
127 — 152
  • Dimana Penganggaran BK tersebut sudah dianggarkandan sudah dibahas di Banggar , DPR, untuk pembayarannyadibayarkan setiap bulan.Bahwa besar dana BK untuk DPPKA dalam APBD Murni Rp.2.813.410.310.00, pada APBD~ perubahan sebesar RP.5.433.210.000,00, dari anggaran tersebut yang terealisasiPembayaran Rapel BK berdasarkan Perwal 36 tahun 2015 adalahsebesar Rp. 1.591.600.100.00.Bahwa mekanisme dalam Pembayaran BK tersebut adalah: AdanyaPengajuan Nota dinas Pencairan BK kepada kepala Dinas OlehKasubbag
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 15-04-2015 — Putus : 26-06-2015 — Upload : 10-09-2019
Putusan PT PADANG Nomor 7/PID.TPK/2015/PT PDG
Tanggal 26 Juni 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : RESMEN
Terbanding/Terdakwa : ERI ZULFIAN, S. Pt. SH., MM
146 — 65
  • Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan proseduryang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi telahdipergunakan prosedur lain agar terlaksana;Menimbang,bahwa berdasarkanPasal 344 ayat (1) Undangundang RepublikIndanesia Nomor: 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yangmengatur Tugas dan Wewenang, dalam hal ini Terdakwa selaku Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas danwewenang sebagai berikut:1. membentuk peraturan daerah
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-02-2015 — Upload : 17-04-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 200/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 26 Februari 2015 — KUSHARTOYO Bin ISMIRAN ; KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN
84 — 10
  • Asas Legalitas dalam hukum pidana dikenal dengan nullum delictum nulla poena sinePutusan Nomor 200/Pid.Sus/TPK/2014/PN.SBY Hal 105 dari 142praevia lege poenali dalam hukum administrasi dikenal dengan wetmatigheid van het bestuur.Asas Legalitas berasal dari katakata Lex ( latin) yang artinya undangundang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan undangundang menurut pasal angka 3 UUNo.10 tahun 2004 adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh DPR denganpersetujuan bersama Presiden.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-04-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 29 April 2014 — FACHRUDIN YASIN, DK
600 — 950 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahkan kita menganutpemisahan kekuatan negara, dimana pembentuk UU adalah DPR danPemerintah, pelaksana UU adalah Pemerintah, mengadili berdsarkanUU adalah MA RI. Oleh karena itu, Putusanputusan penagadilan( MA RI) itu secara hukum (Konstitusional) tidak dapat digunakanmenggugurkan atau meniadakan ketentuan yang sudah ada secaraeksplisit ketentuannya dalam KUHAP dan UU lainnya yang di uraikandi atas.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum Pemalsuan Uang
Putus : 22-10-2018 — Upload : 05-12-2018
Putusan PN KENDARI Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi
Tanggal 22 Oktober 2018 — TONY KONGRES Als. ACUCU
400 — 1292
  • Flashdisk warna : Putih, merk : Toshiba, kapasitas : 8 GB, S/N : 0022CFF6B89BC040E3A396E5 (dilihat menggunakan USBDeview)71 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis hard disk external merk: Seagate, kapasitas 320 GB, S/N : 2GH22LV1, warna hitam72 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis hard disk external merk: Toshiba, S/N : 42D8P18TTSX3, warna hitam73 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk warna : biru, dengan gambar logo partai PAN no.8 dan tulisan Caleg DPR-RI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 775/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
86 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DPR),bahwa Hoge Raad Nederland tidak menjatuhkan pidana,yang menjatuhkan pidana hanya Pengadilan Negeri danPengadilan Tinggi (Gerechtshof). Dengan demikian, HogeRaad sebagai badan peradilan tidak pernah memutuskan :Menimbang, dst... membatalkan Putusan PengadilanNegeri/Pengadilan Tinggi dan mengadili sendin.
Pengadilan PN BANDUNG
Register : 25-05-2012 — Putus : 10-10-2012 — Upload : 27-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 31 /Pid.Sus / TPK /2012 /PN.Bdg
Tanggal 10 Oktober 2012 —
111 — 110
  • pelakunya itu mempunyai kedudukan karena jabatanatau kedudukannya sedangkan dalam Pasal 3 itu jelas bahwa ada perbuatanpenyalahgunaan wewenang yang pelakunya adalah memiliki jabatan ataukedudukan;Bahwa saksi melihatnya kedua pasal ini berdiri sendiri tentunya jadi pasal2 ayat 1 itu memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi itu tidaktekait dengan perbuatan penyalahgunaan wewenang ;Bahwa dalam kapasitas jabatan memang disini jelas bahwa itu harusjabatan public contohnya Bupati, Gubernur, anggota DPR
Pengadilan PA SUKOHARJO Perdata Agama
Register : 01-06-2015 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 31-10-2019
Putusan PA SUKOHARJO Nomor 0589/Pdt.G/2015/PA.SKH
Tanggal 2 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
288 — 47
  • YARSIS; Bahwa pengurus YARSIS saat itu adalah Penggugat selaku ketua,Penggugat II selaku sekretaris dan Taufik Rusdi selaku bendaharaRumah Sakit Islam Surakarta;Halaman 110 dari 163 Salinan Putusan No 0589/Pdt.G/2015/PA.Skh Bahwa Penggugat , Penggugat II dan Taufik Rusdi sebagai pengurusRumah Sakit Islam Surakarta sejak tahun 19701980an, namunberakhirnya kepengurusan mereka saksi tidak mengetahul; Bahwa Rumah Sakit Islam Surakarta dibangun sejak tahun 1980dikarenakan Penggugat ke Jakarta sebagai DPR
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-09-2016 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 455/Pdt.G/2016/PN.Sgr
Tanggal 10 Agustus 2017 — PENGGUGAT - I KETUT ASTAWA TERGUGAT - NENGAH SUSUN - NANG ARTI. - NYOMAN KONER. - KETUT KARI. - WAYAN SURA. - WAYAN NOJA. - NENGAH GEREH. - NENGAH KORNA. - DADONG MUNGKRENG. - WAYAN DAYUH. - NYOMAN MANIK. - NENGAH GELGEL. - NENGAH DUGDUG - KETUT MINGGU. - WAYAN TIKA.
148 — 170
  • penerima Redis mengusulkankepada BPN untuk mempertimbangkan supaya pemohon dapat sertifikatdan dari BPN bilang disuruh menunggu keputusan dari pusat dan dari BPNtidak bisa memutuskannya;Bahwa pernah ada pertemuan yaitu di kantor BPN yaitu bulan April 2015dan saksi dan semua para petani hadir waktu itu;Bahwa yang hadir yaitu semua para penerima Redis termasuk Kepala Desadan saksi sendiri;Halaman 64 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2016/PN.Sgr Bahwa tanggal 13 April 2015 datang ke DPR
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 03-01-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 09-05-2019
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.JS
Tanggal 2 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
101 — 34
  • Sejak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dibawa ke Jakartasebenarnya tidak mudah bagi TERGUGAT, namun TERGUGATberupaya untuk tetap tegar agar tidak mengganggu konsentrasi dantanggung jawab TERGUGAT kepada istri dan anak ke2, persiapankembali ke tanah air, knususnya halhal yang terkait dengan pekerjaandimana pada masa tersebut, kesibukan di kantor juga sangat padat olehbeberapa event besar bulan JanuariMaret 2013 seperti kunjugan kerjaMenteri Perdagangan di World Economic Forum di Davos, kunjungananggota DPR
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 21-11-2012 — Putus : 04-04-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor Nomor : 105-K / PM I-03 / AL / XI / 2012
Tanggal 4 April 2013 — Serda Mar Ade Carsim Cs
108 — 117
  • Budi Sunandar yaitu Terdakwa I (SerdaMar Ade Charsim) dan Terdakwa II (Serda Mar Saddam HuseinHarahap) tetapi Saksi tidak memperhatikan siapa diantara kedua oranganggota Mariner tersebut yang berhasil mengambil kamera tersebut.10 Bahwa sepengetahuan Saksi peristiwa tersebut berdampak terhadapmasyarakat Gaung yang protes dan membalas oknum Mariner denganadanya demo wartawan di DPR Kota Padang sehingga da pemberitaanyang menyalahkan ulah oknum Mariner yang kurang baik dan tidakterpuji.Atas keterangan