Ditemukan 997 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-03-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.YK
Tanggal 10 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
263
  • Ketua Maelis Hakim Pemeriksa Perkara inisegera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusanyang amarnya sebagai berikut:PRIMER:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Memberi izin Pemohon menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;3.
Register : 20-01-2022 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PT PONTIANAK Nomor 14/PID.SUS/2022/PT PTK
Tanggal 9 Februari 2022 — Pembanding/Terdakwa : ABDUS SAKUR Bin ABDUL FAKI Diwakili Oleh : SUPARDI, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum I : ITO AZIZ WASITOMO, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : BHAROTO,SH
5640
  • Keberatan Pensihat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding/Pembanding terhadap pertimbangan Maelis Hakim mengenai pembuktian unsur unsur pasal : Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah telah menerapkan ketentuan hukum dalam menafsirkan unsurunsur perbuatan pidanayang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Banding/Pembanding sebagaaimana dimaksudkan dalam pasal 310 ayat (4) UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (sebagaimana dalam dkawaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut
Register : 26-11-2018 — Putus : 01-04-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PA JEMBER Nomor 6177/Pdt.G/2018/PA.Jr
Tanggal 1 April 2019 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
283
  • mohon dikesampingkan.Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dalileksepsi kaburnya surat gugatan sebagaimana tersebut di atas Majelismempertimbangan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut eksepsiTergugat perlu ditegaskan bahwa Majelis telah menjelaskan kepada Tergugatakan adanya perbaikan surat gugatan namun Tergugat tetap melanjutkaneksepsi sebagaimana diatas;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 119 HIR, sebelummemeriksa pokok perkara Maelis
Putus : 05-12-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1313/B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. IDEMITSU LUBE TECHNO INDONESIA
3519 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , berpendapat PajakMasukan a quo dapat dikreditkan;Bahwa sesuai Pasal 78 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa PutusanPengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian,dan berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangbersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim" .Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas buktibukti danketerangan dari para pihak yang terungkap dalam persidangan, sertaberdasarkan penilaian pembuktian dan keyakinan Maelis
Register : 17-03-2021 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 10-04-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 38/PDT/2021/PT PLG
Tanggal 6 April 2021 — Pembanding/Penggugat : IDRUS BIN H. USMAN EMMA
Terbanding/Tergugat I : KOPERASI UNIT DESA MINANGA OGAN
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NENEGRI Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMSEL
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMSEL Cq BUPATI TINGKAT II OKU
Terbanding/Tergugat IV : PEMERINTAH RI Cq KEPALA BPN Cq KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROV. SUMSEL
Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH RI Cq BUPATI TINGKAT II OKU Cq KEPALA DINAS PERDAGANGAN , INDUSTRI DAN KOPERASI KAB. OKU
Terbanding/Tergugat VI : SISWANTO, SE
6126
  • Maelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untukmemberikan Putusan Sela terhadap Eksepsi angka 1 dan angka 2 tentangHalaman 19 dari 31 Putusan Nomor 38/PDT/2021/PTPLGkeabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Penyebutan IdentitasTergugat oleh Penggugat. Selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut :1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat V;2. Menyatakan Guagatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OntvanklijkeVerklaard);3.
Register : 26-07-2017 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 31-07-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 2847/Pdt.G/2017/PA.Tgrs
Tanggal 29 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
65
  • Hak asuh anak ada pada keputusan Maelis Hakim Yang Mulia, Pemohonberharap hak asuh anak tersebut ada pada Pemohon, sebab berdasarkanbukti yang ada anak sering dirawat dititiokan pada orang tua Termohon.Pemohon tidak rela dan khawatir Termohon tidak dapat mengurus anakdengan baik sesuai dengan norma dan budaya asli Indonesia yangmenjungjung tinggi harkat dan martabat seorang istri dan seorang ibu bagianaknya;9, 10. Jawaban sama, yaitu :1.
Register : 12-11-2009 — Putus : 04-08-2010 — Upload : 25-07-2011
Putusan PA BAWEAN Nomor 135/Pdt.G/2009/PA.Bwn
Tanggal 4 Agustus 2010 — ABDUL LATIEF Bin MUCH. ANWAR Melawan HASANAH Binti HASANUDDIN
718
  • mobhonan sit a Mrit altersebut, Maj elis Hakim menpert i mbangkan bahwaberhub ung dari kesel uruhan jenis hartabersama Ter nvhon/Peng gugat Rekonpensi danPenvhon/Tergu gat Rekonpensi yang diuraikan dalam duplikTer nvhon/ Penggugat Rekonpensi yang terbu kti danse bagian diak ui Penmvhon/Tergu gat Rekonpensi sebagai hartabersam hanya ada 3 jenis yakni buah sepeda Mtor HondaSupra X warna biru Nonwor Polisi W 2348 EJ, Yamaha JupiterMX Vikson warna nerah nonvr Polisi W 2203 E, dan 1 (satu) ekor sapi , Maelis
    gugatan Rekonpensi ini yangberbunyi : hazel s ed ne ce tpl ee elgdall wee all ds ba,Artinya : Menurut Fuqoha ( ulam ahli fiqih) nafkahanak menjadi gugur dengan tel ah lampaunya msa ,karena bukan kepemlikan / Littamlik dan bukanmeru pakanhut ang Meninbang bahwa nmengenai' tuntutan Peng gugatRekonpensi agar Terg ugatRekonpensi dihukum untuk nenbayar biaya peneliharaan 4anak seti ap bulan Rp.8.000.000 ( delapan juta rupiah) terhitung sejak putusandij atuhkan dan berkekuatanHukum tetap dalam hal ini Maelis
Putus : 22-12-2011 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 325 K/TUN/2011
Tanggal 22 Desember 2011 — NYONYA YOELIA ERNA, vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA, dkk
117102 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 325 K/TUN/2011gugatan yang diajukan oleh Tergugat , Tergugat Il, dan Tergugat IlIntervensi cukup beralasan dan berdasar hukum untuk diterima.Bahwa, apa yang diuraikan oleh Majelis Hakim Banding didalampertimbangan hukumnya tersebut diatas bukan merupakan fakta hukum.Pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut cenderung merupakanpendapat pribadi bukan pendapat ahli hukum yang berdasarkan pada faktafakta hukum.Dengan kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya Maelis Hakim Bandingtelah melampaui
Putus : 14-09-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 323/Pid.Sus/2016/PN.Smg
Tanggal 14 September 2016 — Prakoso Mochamad Darmawan Als Wawan Bin Heri M. Maksum (Alm)
383
  • dari undangundang dalam hal ini KUHAP, yaitusebagai kekuasaan negara untuk menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 UUD1945);Menimbang, menurut Prof Mahadi, apabila terbetur dalam praktekpenegakan hukum, maka kembalilah kepada asas;Halaman 24 dari 29 Putusan No 323/Pid.Sus/2016/PN.SmgMenimbang, sesuai asas peradilan cepat oleh karena dari fakta hukum yangdiperoleh di persidangan dari keterangan saksisaksi dan Terdakwa dimana tindakpidana telapn terlaksana dengan segala akibatnya, maka selanjutnya maelis
Register : 11-05-2015 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 04-12-2015
Putusan MS KUALA SIMPANG Nomor 177/Pdt.G/2015/MS-KSG
Tanggal 15 September 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
209
  • tertulis (P.1, P.2 P.3 danP.4) yang diajukan Penggugat, dapat diterima secara formil sedangkansubtansinya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:Hal 28 dari 43 halaman Putusan Nomor:177/Pdt.G/2015/MSKSGMenimabng bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 adalah alat buktiyang relevan dengan bahagian eksepsi dan sebagaimana telahdipertimbangkan dalam bahagian eksepsi, karenanya alat buktiP.1 dan P.2tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam bahagian konvensi;Menimbang bahwa terhadap alat bukti P.3 Maelis
Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1229/B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SINAR PERKASA ABADI
3215 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1229/B/PK/PJK/2016melalui rekening Bank Lippo adalah merupakan penerimaan yangberasal dan adanya transaksi penyerahan Barang Kena Pajak/JasaKena Payjak yang dilakukan oleh Pemohon Banding;bahwa dengan demikian Maelis berpendapat bahwa koreksiTerbanding atas DPP PPN sebesar Rp147.884.661,00 yang hanyadidasarkan pada adanya penerimaan uang melalui rekening bank tanpadidukung adanya bukti bahwa penerimaan uang melalui rekening BankLippo tersebut merupakan penerimaan yang berasal dari adanyatransaksi
Register : 21-03-2014 — Putus : 05-05-2014 — Upload : 05-10-2014
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 42/Pid.B/2014/PN Mkd
Tanggal 5 Mei 2014 — NURODIN Alias NURDIN Bin M. YASIR, DKK
397
  • ;30Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, ternyata telah terdapat 2 ( dua) alat bukti dari 5 (lima) alat bukti yangterdapat dalam pasal 184 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana yaitualat bukti Kketerangan para saksi dan keterangan para Terdakwa dalam setiappertimbanganpertimbangan unsure unsur tersebut diatas, sehingga hal initelah memenuhi beban minimum pembuktian sebagaimana dimaksud dalamketentuan pasal 183 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana , dengandemikian Maelis
Register : 05-08-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 04-06-2014
Putusan PN MARTAPURA Nomor 246/PID.SUS/2013/PN.Mtp
Tanggal 12 Desember 2013 — TAUFIQ RAHMAN Als UPIK Bin ABDUL SUHERMAN
7471
  • 45Menerima Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor register Perkara:PDM098/MARTA/Euh.2/07/2013 Tgl. 22 Juli 2013 tidak dapat diterima;Membebaskan Terdakwa TAUFIQURRAHMAN Bin ABDUL SUHERMANdari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum;Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa tersebut diatas;Biaya perkara dibebankan kepada Negara;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan jawaban secaratertulis tertanggal 27 Agustus 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Maelis
Register : 03-04-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Mrb
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
1.Doni Asrizal
2.Ermi Yenti
Tergugat:
1.Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cab.Bungo
2.Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Pusat
Turut Tergugat:
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bungo
16633
  • Bahwa karena Perbuatan TERGUGAT merupakan Perbuatan MelawanHukum, mohon ke hadapan Maelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkanputusan Dalam Provisi sebagai berikut: Memerintahkan PARA TERGUGAT atau Siapapun yangmendapatkan Hak dari padanya untuk menghentikan tindakanpenguasaan tanpa hak atas barang Jaminan milik PARA PENGGUGAT;e Dalam hal PARA TERGUGAT tidak melaksanakan perintahtersebut, mohon agar PARA TERGUGAT dihukum untuk membayaruang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000, (Lima Ratus RibuRupiah
Putus : 31-01-2017 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN STABAT Nomor 15/Pdt.G/2016/PN STB
Tanggal 31 Januari 2017 — Kalwant Singh Lawan 1.Tugiman 2.Subroto
6443
  • seharusnya kuasa penggugat mengaukangugatan terhadap turut tergugat dan Tergugat Il dipengadilan TataUsaha Negara medan dan menerbitkan surat penyerahaan denganganti rugi nomor 591.2003/AGR/V/2001 ataupun karena tidak maumenerbitkan surat silang sengketa yang kuasa penggugat mohonkan;Bahwa oleh karena itu Gugatan pengguagat terhadap turuttergugat dan Turut Tergugat Il telah bertentangan dengan kompetensi absolutanatar peradilan.Bahwa Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas sangat beralasanhukum kiranya Maelis
Upload : 06-10-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 69/PDT/2015/PT Btn
Penggugat : berikut dalam perkara gugatan antara: Walikota Kota Tangerang, Cq. Camat Batu Ceper, Cq. Kepala Kelurahan Batu Ceper. Penggugat : Drs. GILBERT HALASAN MANULLANG, Dkk
7143
  • seluas 560 M2 tercatat atas nama Tiamsah Manullang ;Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi persoalan pokokdalam perkara ini adalah Siapa pewaris dari almarhumah TiamsahManullang ; Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim diatas sangatlah rancu,oleh karena secara jelas bahwa Majelis Hakim telahmempertimbangkan bahwa perbuatan yang dilakukan olehPembanding dahulu Tergugat tidaklah dapat dikatakan telahmelakukan Perobuatan Melawan Hukum, namun secara fakta disisilain yaitu didalam amar putusannya Maelis
Putus : 26-07-2016 — Upload : 09-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 789 K/PID.SUS/2016
Tanggal 26 Juli 2016 — ZAINI JAMALUDIN alias ZAINI Bin JAMALUDIN
3620 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka Maelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepadaTerdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telahsetimpal dengan kesalahan Terdakwa;Halaman 22 (1) Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.303/Pid/2015/PT.DKI, tertanggal 25 Januari 2015, yang menyatakanbahwa :" eeeeeee dst ..... karena ternyata pertimbangan Majelis Hakimtingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik faktafakat dipersidangan sebagaimana tersebut dalam putusan aquo.Bahwa dari pertimbangan tersebut
Register : 21-10-2010 — Putus : 13-03-2012 — Upload : 20-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 613/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 13 Maret 2012 — Ir. MARIDEN SITANGGANG MUHAMMAD YUNUS PANJAITAN; Ir. EDWIN FEtDER, MBA Ir. IRIJANTO; Ir. INDRA JAYA; Melawan: Dr. Andi Amir Husry, MSc, Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional (LPJKN), Charles W. Kailola, SH.,
7032
  • danmengadili perkara ini menghukum Para Tergugat Rekonpensi secaratanggung renteng untuk mengganti kerugian immateriil kepada PenggugatRekonpensi sebesar Rp. 100.000.000.000, ( seratus miliar rupiah) secaratunai dan sekaligus sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatanhukum tetap, yang akan dibagikan kepada fakir miskin;12.Bahwa untuk menghindarkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensinantinya illusioneratau siasia dan tidak mempunyai nilai eksekusi, makaPenggugat Rekonpensi mohon agar Maelis
Putus : 23-02-2016 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN MEULABOH Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.MBO
Tanggal 23 Februari 2016 — KOK FA JIN, umur 85 Tahun, agama Budha, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Gampong (Desa) Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sekarang beralamat RT/ RW 011/017 Desa Pejagalan Kecamatan Penjaringan Kabupaten/ Kota Jakarta Utara, selanjutnya di sebut sebagai : PENGGUGAT I; MULJADI Als. AWONG, umur 66 Tahun, agama Budha, pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Singgah Mata I LK. I No.19 Gampong (Desa) Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya di sebut sebagai : PENGGUGAT II; ROSNIDAR Als. LIFUNG, umur 58 Tahun, agama Budha, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Jalan Gampong (Desa) Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya di sebut sebagai : PENGGUGAT III; JUNAIDI Als. KWEK KONG, umur 54 Thaun, agama Budha, pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Teuku Umar No.50 Gampong Kampung Belakang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya di sebut sebagai : PENGGUGAT IV; YENI WIMATA Als. AYEN, umur 49 Tahun, agama Budha, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat RT/ RW 011/017 Desa Pejagalan Kecamatan Penjaringan Kabupaten/ Kota Jakarta Utara, selanjutnya di sebut sebagai: PENGGUGAT V; BERLAWAN DENGAN 1. SURYANI LIM Als. AYEN, umur 55 Tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Merdeka Gampong (Desa) Pasar Aceh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat,selanjutnya di sebut sebagai : TERGUGAT I. 2. ARMAN SYAHAls. Nenek, umur 51 Tahun, pekerjaan Swasta, alamat Gampong (Desa) Kampung Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Aceh, selanjutnya di sebut sebagai : TERGUGAT II; 3. FAUZI ROSADI, umur ± 33Tahun, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Geurete II Lorong Kupula Gampong (Desa) Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Aceh, selanjutnya di sebut sebagai : TERGUGAT III; 4. T. SYAHRUL, umur ± 50 Tahun, pekerjaan kepala dusun/ lingkungan I Gampong Pasar Aceh, alamat Gampong (Desa) Pasar Aceh, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Aceh, selanjutnya di sebut sebagai : TERGUGAT IV; 5. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Kepala Pemerintahan Aceh, Cq. Bupati Aceh Barat, Cq. Camat Johan Pahlawan Cq. GEUCHIK GAMPONG PASAR ACEH, beralamat dan berkedudukan di Gampong Pasar Aceh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Aceh, selanjutnya disebutsebagai : TERGUGAT V; 6. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Kepala Pemerintahan Aceh, Cq. Bupati Aceh Barat, Cq. CAMAT JOHAN PAHLAWAN, beralamat dan berkedudukan di Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Aceh, selanjutnya disebutsebagai : TERGUGAT VI; 7. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Kepala Pemerintahan Aceh, Cq. Bupati Aceh Barat, Cq. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL KABUPATEN ACEH BARAT, beralamat dan berkedudukan Jalan Sisingamangaraja Lorong BKKBN Gampong (desa) Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebutsebagai : TERGUGAT VII;
10412
  • Bukan dan tanpa hak Para Penggugat membuktikan kebenaranAdministrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanpamelibatkan penyelengara negara tersebt maka selayaknya Maelis Hakim meolakatau gugatan tidak dapat diterima;B. DALAM POKOK PERKARA;1. Bahwa Para Tergugat keberatan dan membantah dailildalil gugatanPenggugat kecuali halhal yang diakui kebenarannya secara jelas dan tegasoleh Tergugat dan Tergugat II;2. Bahwa Alm.
    Padahal objek yang dijadikan gugatan sesuai denganPetitum no. 7 adalah produk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kota Medan dan menggingat hak membela diri dimukapersidangan dijamin dan dilindungi oleh hukum maka gugatan Penggugatkekurangan subjek hukum maka selayaknya Maelis Hakim meolak atau gugatantidak dapat diterima ;11.Bahwa dibantah dengan tegas dalil Para Penggugat angka 9 dan 10.
Putus : 19-03-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 941/B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Maret 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
11276 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maelis berpendapat bahve potongan harga yang diberikanPemohon Banding pada masa A atas penjualan sebelummasa A...Bahwa dengan demikian, penerbitan Faktur Pajak Gabunganini tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalamPasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (5) UndangUndang PPNdan penjelasannya dan PER159/PJ./2006, karena extradiscount tidak diberikan pada saat yang sama dengan saatpenyerahan Barang Kena Pajak atau dengan kata lain extradiscount tersebut diberikan bukan atas harga jual Barang