Ditemukan 4131921 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : majeni
Penelusuran terkait : Korupsi Merugikan keuangan negara Kekeliruan majelis hakim Penunjukan majelis hakim dalam perkara splitzing; penyertaan Melawan hukum Malpraktek Majelis kehormatan disiplin kedokteran indonesia Fatahillah ramli. Dk vs ketua majelis permusyawaratan rakyat ri; Putusan majelis hakim tinggi ultra petita/melebihi dari tuntutan Adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dari majelis hakim Pergantian majelis hakim : bukti firmansyah Sh. Mh. justiar ronal Sh. rahadian nur Saul elopere vs panitia pemilihan majelis rakyat papua provinsi papua pegunungan (mrpp) unsur keagamaan;; Prof. h. atip latipulhayat Ll.m. Ph.d vs majelis wali amanat universitas padjadjaran; Majelis pembina dan pengawas ppat daerah (mppd) kabupaten rokan hulu vs rachmi nurdjajanti S.h. M.kn;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 17-12-2020 — Upload : 31-03-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 470 PK/Pid.Sus/2020
Tanggal 17 Desember 2020 — Drs. H. SUDIRMAN, S.ST., M.Si., bin FIRDAUS MADDINRA
97 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Surat Dakwaan Dakwaan Splitzing dalam Perkara Penyertaan
Kata Kunci : Penunjukan majelis hakim dalam perkara splitzing; Penyertaan
PIDANA UMUM/B.1/SEMA 7 2012
1411 — 0
  • Dalam perkara penyertaanyang dakwaan dipisah (splitzing) harus diputus oleh satu majelis, namun apabilaperkara diterima berbeda waktunya, tidak menjadi alasan untuk dibedakanmajelisnya, agar tidak terjadi disparitas pidana. Oleh karena itu ... [Selengkapnya]

  • Dalam perkara penyertaanyang dakwaan dipisah (splitzing) harus diputus oleh satu majelis, namun apabilaperkara diterima berbeda waktunya, tidak menjadi alasan untuk dibedakanmajelisnya, agar tidak terjadi disparitas pidana. Oleh karena itu dibutuhkankecermatan dari Panitera/Panmud.

Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-07-2012 — Putus : 27-03-2013 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 417/PDT.G/2012/PN.MDN
Tanggal 27 Maret 2013 — MARIANI SIHOMBING, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama BUDI HARTONO PURBA, SH., AMOS J SILALAHI, SH., JOICE NOVELIN RANAPIDA, SH., LEDEN SIMANGUNSONG, SH dan MANGARA MANURUNG, SH masing-masing Advokat pada Kantor Advokat “Budi Hartono Purba, SH & Associates”, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; L A W A N 1. dr. HOTMA PARTOGI PASARIBU, SpOG, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ; 2. PIMPINAN RUMAH SAKIT SANTA ELISABETH, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ; 3. dr. PAULUS DAMANIK, SpOG, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;
2477 — 2223
  • Pemeriksaan Disiplin (MPD), yang putusannyadibacakan pada tanggal 28 Oktober 2011, yang isinya sebagai berikut :1 Menolak keberatan teradu untuk seluruhnya;2 Menyatakan keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia(MKDKI) atas pengaduan Nomor. 24/P/MKDKI/VIII/2009 tetap berlaku.Bahwa kendatipun hasil keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia(MKDKI) tanggal 31 Maret 2011 Nomor. 24/P/MKDKI/VII/2009 Jo.
    Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Keputusan Majelis PemeriksaDisiplin Kedokteran Indonesia Nomor 24/P/MKDKI/VIII/2009 tanggal 31 Maret2011;4.
    SABIR ALWI, SH, MH, dengan bersumpah menerangkan sebagaiberikut :38bahwa ahli adalah seorang dosen dan ilmuwan di bidang hukum kesehatan serta ahliadalah salah seorang anggota majelis dalam MKDKI yang memeriksa aduan Penggugatterhadap Tergugat I ;bahwa sesuai dengan bukti T.I/T.II1 berupa Keputusan Majelis Kehormatan KedokteranIndonesia (MKDKI), dapat dijelaskan yang pada intinya Teradu (Tergugat I) tidakmelakukan perbuatan yang sifatnya sebagai kelalaian, kesengajaan dan atau melakukanperbuatan
    untuk membayar biayaperkara sebesar Rp. 928.500, (sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal25 MARET 2013 oleh kami SUHARTANTO, SH.
    ,MH sebagai Hakim Ketua Majelis JONNYSITOHANG, SH.,MH dan H. MUHAMMAD NUR, SH.,MH masingmasing sebagai HakimAnggota dan putusan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hariRABU tanggal 27 MARET 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi olehHakimHakim Anggota dan dibantu oleh HELPANDI, SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-01-2020 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 10-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 P/HUM/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — ., DK VS KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT RI;
356 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., DK VS KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT RI;
    Tertib Majelis Permusyawaratan RakyatHalaman 7 dari 57 halaman.
    3:(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah danmenetapkan UndangUndang Dasar;(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atauWakil Presiden;(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikanPresiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannyamenurut UndangUndang Dasar;Bahwa dengan berlakunya Peraturan Majelis Permusyawaratan RakyatRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MajelisPermusyawaratan Rakyat Republik Indonesia knususnya Pasal 29 ayat
    Memerintahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat RepublikIndonesia untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagiPeraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Majelis PermusyawaratanRakyat Republik Indonesia knususnya Pasal 29 ayat (1) huruf e;f. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untukmengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untukdicantumkan dalam Berita Negara;g.
    Memang benar adanya Peraturan Majelis Permusyawaratan RakyatRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata TertibMajelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yangditetapkan dan diberlakukan oleh Majelis Permusyawaratan RakyatRepublik Indonesia (Termohon), pada tanggal 27 September 2019.Sehingga perlu. diketahui pula bahwa Peraturan MajelisPermusyawaratan Rakyat Republik Indonesia a quo dibuat padamasa bakti anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RepublikHalaman 44 dari 57 halaman.
    Putusan Nomor 5 P/HUM/2020Majelis beserta HakimHakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu olehKusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehpara pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd. ttd.Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.ttd.Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.Panitera Pengganti,ttd.Kusman, S.IP., S.H., M.Hum. Biayabiaya:1. Meterai .............. Rp 6.000,002. Redaksi ............. Rp 10.000,003. Administrasi ......
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-08-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 PK/Pdt/2019
Tanggal 13 Agustus 2019 — TOENGGOEL PARALOAN SIAGIAN lawan PT SINAR KASIH dan PT SINAR AGAPE PRESS
764 — 536 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ini;Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebin dahulu,walaupun Tergugat dan atau Tergugat II naik banding, kasasi ataupunverzet:Menghukum Tergugat dan Tergugat II membayar biaya yang timbuldalam perkara ini menurut hukum;Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain,maka Penggugat memohon keadilan yang seadiladilnya (ex aequo et bono)berdasarkan peraturan yang berlaku;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Ilmengajukan eksepsi yang pada
    Nomor 295 PK/Pdt/2019bahwa putusan Majelis Hakim Tinggi ultra petita/melebihi dari tuntutankemudian memohon putusan sebagai berikut: Menerima PermohonanPeninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali seluruhnya;1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 28Januari 2016, No.579/Pdt/2015/PT.DKI. Jakarta;2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Maret 2017Nomor 182 K/Pdt/2017;3.
    Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauankembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikianlan diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr.
    ,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.kn., ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,ttd./ Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,Panitera Pengganti,ttd./Lismawati, S.H., M.H.,Biaya Peninjauan Kembali:1. Meteral......... Rp 6.000,002. RedakSi......... Rp 10.000,003. Administrasi PK ... Ro2.484.000,00Jumlah.......... Rp2.500.000,00Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 295 PK/Pdt/2019Untuk SalinanMahkamah Agung RI.a.n.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-03-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 PK/PDT/2023
Tanggal 14 Maret 2023 — SRI WAHYUNINGSIH Lawan 1. SUKADIR, Dk Dan KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PURWOREJO
41 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 13-01-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 PK/TUN/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — ,MH VS KETUA MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH PROVINSI RIAU;
1737 — 1192 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,MH VS KETUA MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH PROVINSI RIAU;
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketua Majelis KehormatanNotaris Wilayah Provinsi Riau, Nomor UM.MKNW. 01.181871, tanggal9 Mei 2018 perihal Persetujuan Pemanggilan Pemeriksaan NotarisDr. Khalidin, S.H., M.H.;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Ketua Majelis KehormatanNotaris Wilayah Provinsi Riau, Nomor UM.MKNW. 01.181871, tanggal9 Mei 2018 perihal Persetujuan Pemanggilan Pemeriksaan NotarisDr. Khalidin, S.H., M.H.;4.
    Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yangseadil adilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1. Kewenangan absolut pengadilan;2. Kewenangan relatif pengadilan;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBR.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketua Majelis KehormatanNotaris Wilayah Provinsi Riau, Nomor UM.MKNW.01.181871, tanggal9 Mei 2018 perihal Persetujuan Pemanggilan Pemeriksaan NotarisDr. Khalidin, S.H., M.H.;3. Mewajibkan Tergugat/Pemohon untuk mencabut Surat Ketua MajelisKehormatan Notaris Wilayah Provinsi Riau, Nomor UM.MKNW.01.181871, tanggal 9 Mei 2018 perihal Persetujuan PemanggilanPemeriksaan Notaris Dr. Khalidin, S.H., M.H.;4.
    Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama Dr. H.
    ., HakimHakim Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, dan MaftuhEffendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd. ttd.Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.ttd.Is Sudaryono, S.H., M.H.Panitera Pengganti,ttd.Maftuh EffendiHalaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 36 PK/TUN/2020Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002.
Pengadilan PN SINTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-05-2009 — Putus : 17-12-2009 — Upload : 14-08-2013
Putusan PN SINTANG Nomor 5/Pdt.G/2009/PN.Stg
Tanggal 17 Desember 2009 — Tuan H. ABU BAKAR Bin H. ISMAIL, Dkk LAWAN H. A. M. JAFARI Bin A. M. SAHIDIN, Dkk
108 — 28
  • M Sahidin dari peredarannya tanpa syarat apapun juga.Menghukum para Tergugat 1 s/d 24 membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini secara tanggung renteng.Menghukum para ahli waris tergugat 1 s/d 24 dalam perkara ini dapatdijalankan terlebih dahulu (uit Voor baar Bij Voor Ranad) meskipun adabanding, kasasi atau melakukan upaya hukum lainnya.SUBSIDAIRApabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan secara pastiuntuk
    Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut;Menimbang, bahwa perihal eksepsi tergugat s/d 10, tergugat 12 dan tergugat21 pada poin 1 Majelis Hakim berpandangan eksepsi tersebut tidak beralasan karenaeksepsi tersebut didasarkan kepada Gugatan sebelum diperbaiki sedangkan eksepsidiajukan setelah gugatan diperbaiki sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan danharus ditolak;Menimbang, bahwa perihal eksepsi tergugat tergugat 1 s/d 10, tergugat 12 dantergugat 21 pada poin 2 Majelis Hakim berpandangan jika
    sehingga eksepsi tidak beralasan dan harus ditolak;Menimbang, bahwa perihal eksepsi tergugat s/d 10, tergugat 12 dan tergugat21 pada poin 9, Majelis Hakim berpandangan bahwa eksepsi ini menyangkutsubstansi pokok perkara oleh karenanya akan dipertimbangkan bersamaan denganpokok perkara, sehingga eksepsi haruslah ditolak;Menimbang, bahwa perihal eksepsi tergugat s/d 10, tergugat 12 dan tergugat21 pada poin 10, Majelis Hakim berpandangan bahwa eksepsi ini juga telahmenyangkut dan bahagian substansi
    Hakim PengadilanNegeri Sintang pada hari SENIN tanggal 14 DESEMBER 2009, oleh kami BUKTIFIRMANSYAH,SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, JUSTIAR RONAL,SHdan RAHADIAN NUR, SH masingmasing sebagai Hakim Anggota.
    tergugat 24; HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,JUSTIAR RONAL,SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 15-02-2024 — Putus : 29-04-2024 — Upload : 31-05-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 179 K/TUN/2024
Tanggal 29 April 2024 — SAUL ELOPERE VS PANITIA PEMILIHAN MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN (MRPP) UNSUR KEAGAMAAN;;
118 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SAUL ELOPERE VS PANITIA PEMILIHAN MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN (MRPP) UNSUR KEAGAMAAN;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pendidikan
Register : 08-10-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 530 K/TUN/2020
Tanggal 24 Nopember 2020 — ., Ph.D VS MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PADJADJARAN;
310 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Ph.D VS MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PADJADJARAN;
    Memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan keputusan yangtertuang dalam Risalah Rapat Pleno Majelis Wali Amanat UniversitasPadjadjaran tertanggal 13 April 2019, beserta segala Tindakan Hukumyang timbul/lahir dari pelaksanaannya selama pemeriksaan SengketaTata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilanyang memperoleh kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Sengketa:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat yang termuatdalam Risalah Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjarantertanggal 13 April 2019;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Risalan Rapat Pleno Majelis WaliAmanat Universitas Padjadajaran tanggal 13 April 2019;4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1.
    Menyatakan batal atau tidak sah dan mencabut keputusan yangditerbitkan Termohon Kasasi untuk mengulang proses pemilihan RektorUniversitas Padjadjaran Periode 20192024 yang tertuang di dalamRisalah Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjarantanggal 13 April 2019;2. Memerintahkan Termohon Kasasi segera melaksanakan pemilinanRektor Universitas Padjadjaran Periode 20192024 berdasarkan SuratKeputusan Majelis Wali Amanat Nomor 4/UN6.MWA/KEP/2018, tentangHalaman 3 dari 6 halaman.
    Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin,S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi MartonoWahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., HakimHakimHalaman 5 dari 6 halaman.
    Putusan Nomor 530 K/TUN/2020Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggotatersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadirioleh para pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd. ttd.Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.ttd.H. Is Sudaryono, S.H., M.H.Panitera Pengganti,ttd.Retno Nawangsih, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 15-02-2023 — Putus : 20-07-2023 — Upload : 31-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 PK/TUN/2023
Tanggal 20 Juli 2023 — MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PPAT DAERAH (MPPD) KABUPATEN ROKAN HULU VS RACHMI NURDJAJANTI, S.H., M.Kn;;
209 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PPAT DAERAH (MPPD) KABUPATEN ROKAN HULU VS RACHMI NURDJAJANTI, S.H., M.Kn;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 18-08-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 15-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 457 K/TUN/2023
Tanggal 4 Oktober 2023 — MAJELIS TINGGI KERAPATAN EMPAT SUKU MELAYU KENEGERIAN KUBU;;
55 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MAJELIS TINGGI KERAPATAN EMPAT SUKU MELAYU KENEGERIAN KUBU;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 07-07-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 337 K/TUN/2021
Tanggal 23 September 2021 — ., MKs VS MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PPAT DAERAH (MPPD) KABUPATEN ROKAN HULU;
376 — 286 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., MKs VS MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PPAT DAERAH (MPPD) KABUPATEN ROKAN HULU;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 17-03-2022 — Putus : 22-04-2022 — Upload : 29-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264 K/TUN/2022
Tanggal 22 April 2022 — MAJELIS JEMAAT GEREJA KRISTEN INDONESIA SUMATERA UTARA TANJUNG REJO MEDAN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN., II. SUKAMTO;
69 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MAJELIS JEMAAT GEREJA KRISTEN INDONESIA SUMATERA UTARA TANJUNG REJO MEDAN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN., II. SUKAMTO;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 29-05-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 P/HUM/2019
Tanggal 26 September 2019 — KETUA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA;
292 — 627 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA;
    Utara yangdirubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2019Tentang Perubahan Pertama Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 16Tahun 2016 Tentang Organisasi Tata Kelola Universitas Sumatera Utara,pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalamperkara:1.
    29 ayat (2) huruf a, Pasal 35 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas SumateraUtara, dan Pasal 49 huruf , Pasal 50 huruf r, Pasal 113 ayat (2) huruf c,Pasal 113 ayat (3) huruf c Peraturan Majelis Wali Amanat (PMWA) Nomor16 Tahun 2016 Tentang Organisasidan Tata Kelola Universitas SumateraUtara yang dirubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat (PMWA) Nomor02 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Majelis Wali Amanat(PMWA) Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi
    Oleh karena itu, sudahselayaknya Majelis Hakim yang Mulia menyatakan bahwa MARItidak berwenang untuk memeriksa dan memutus PermohonanPara Pemohon;B.
    Putusan Nomor 50 P/HUM/2019sepantasnya Majelis Hakim Agung yang Terhormat menyatakanPermohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;C.
    Yulius,S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. Yosran,S.H., M.Hum. HakimHakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M.Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,Halaman 61 dari 63 halaman.
Pengadilan PN KEFAMENANU Perdata Agama Perceraian
Register : 04-02-2013 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 3/PDT.G/2013/PN.KEFA.
Tanggal 6 Februari 2013 — - SEBRYANTY NILAM PISDON sebagai PENGGUGAT - JHON RIUPASSA sebagai TERGUGAT
108 — 60
Pengadilan PT MALUKU UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 40/PDT/2020/PT TTE.
Tanggal 10 Desember 2020 — MAJELIS SINODE GEREJA MISI INJILI INDONESIA lawan YUNUELI GULO, dkk
189 — 103
  • MAJELIS SINODE GEREJA MISI INJILI INDONESIA lawanYUNUELI GULO, dkk
    TTE.Pasal 74Laporan Pertanggungjawaban secara teratur kepadaJemaat dan Majelis Sinode;Dalam Tata Rumah tTangga GMIl angka 1menyebutkan: Semua harta milik GMIl dan Lembagalembaga yang bernaung dibawahnya adalahPebendaharaan GMI;Dalam Tata Rumah Tangga GMIl angka 2menyebutkan: Perubahan status kepemilikan harta milikpada tingkat jemaat diputuskan melalui Rapat LengkapJemaat dan khusus untuk Gedung dan Tanahdiputuskan melalui Rapat Majelis Lengkap, sertamendapat persetujuan dari Majelis Lengkp Sinode
    Rapat Lengkap Jemaat, dan khusus untuk Gedungdan Tanah diputuskan melalui Rapat Majelis Lengkap, serta mendapatpersetujuan dari Majelis Lengkap Sinode dan dipertanggungjawabkan dalamSidang Sinode;Menimbang, bahwa selanjutnya dari pemeriksaan buktibukti dariTerbanding , Terbanding Il dan Terbanding Ill dalam buktiBukti T1112.
    Tata Dasar GMII Majelis Sinode Tahun 20162021 dalamPasal 35 Dalam Tata Rumah Tangga GMIl angka 1menyebutkan Mutasi Pendeta/Gembala Jemaat merupakanwewenang Majelis Sinode;Bukti T.LILII.12. Berita Acara Serah Terima Jabatan Gembala JemaatGMIl Zebaoth Tobelo, Halmahera Utara tanggal 19 Juli 2019dari Pdt. Yunueli Gulo.SPd.K kepada Rosaly Ragani.S.Pd.k;Bukti T.LILIL13. Surat Penetapan , tanggal Batu 28 Mei 2018 dariPengurus Majelis Sinode GMIl Senafas YPPII Batu Malangyang menyatakan Pdt.
    Tata Dasar GMI Majelis Sinode Tahun 20162021), maka MajelisHakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Sinode GMIl SenafasYPPII Batu Malang mempunyai hubungan hukum atau kepentingan hukumdalam perkara aquo;Bahwa hal tersebut sebenarnya juga telah diketahui oleh Pembandingsendiri, karena untuk melakukan pengajuan gugatan perkara aquo, yangbertindak sebagai Penggugat/Pembanding adalah MAJELIS SINODE GEREJAMISI INJILI INDONESIA, beralamat di Komplek Widuri, Blok B7B8, JalanPalmerah Nomor 353, Jakarta
    (seratus lima puluh ribu rupiah);Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTinggi Maluku Utara pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh kami:SURUNG SIMANJUNTAK.,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Maijelis,NATHAN LAMBE. S.H.,M.H., dan DIRIS SINAMBELA.S.H., masingmasingsebagai Hakim Anggota Majelis.
Pengadilan PN KEFAMENANU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-02-2013 — Putus : 04-03-2013 — Upload : 27-08-2014
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 2/PDT.G/2013/PN.KEFA.
Tanggal 4 Maret 2013 — - ROSINA ANAPAH sebagai PENGGUGAT - YOSEPH BATE sebagai TERGUGAT
51 — 17
Pengadilan PT KUPANG
Register : 28-11-2018 — Putus : 15-01-2019 — Upload : 31-01-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 166/PDT/ 2018/PT KPG
Tanggal 15 Januari 2019 —
72 — 25
  • KETUA YAYASAN MUHAMMADIYAH, MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH, PIMPINAN DAERAH MUHAM- MADIYAH KOTA KUPANG, SMP MUHAMMADIYAH KOTA KUPANG
    Hal inimenunjukan Majelis Hakim telah menyembunyikan fakta persidangan,malas dan tidak mencatat keterangan saksisaksi, bukti surat, sehinggapertimbangan hukumnya telah bersumberkan dari imajinasi Majelis Hakimbelaka, tidak berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahkan bertentangandengan Jawaban Tergugat baik dalam Eksepsi maupun dalam pokokPerkara, sebagaimana Penggugat/Pembanding uraikan dibawah ini.Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IAKupang halaman 20 sampai dengan halaman
    22 telah tidak = sesuaiHalaman 15 dari 27 Putusan Nomor: 166/PDT/2018/PT.KPGdengan substansi Gugatan Penggugat dan telah tidak berdasarkan faktapersidangan, sehingga kesimpulan pertimbangan hukum Majelis Hakimperkara aquo sebagaimana terbaca pada halaman 21 alinea terakir sampaihalaman 22 alinea 1 s/d 3. yang antara lain menyatakan, oleh karenaPenggugat tidak bisa membuktikan telah terjadinya kesepakatan secaralengkap maka menurut hemat Majelis Hakim tidak akan terjadi Wanprestasi Sangat keliru
    (pasal 174 HIR/311 RBg jo pasal 1925 KUHPerdata.).Akan tetapi tidak dipertimbangkan sama sekali, bahkan diabaikanoleh Majelis Hakim, demi kepentingan Tergugat.Bahwa terhadap bukti P1 sampai dengan P4 dan keterangan saksisaksi walaupun tidak dicacat dalam putusan, namun telah dicacatsecara baik oleh Penggugat dalam Kesimpulan, namun Buktibuktisurat dan keterangan saksisaksi tidak dipertimbangkan secaraseksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas A Kupang..Bahwa apabila Majelis Hakim dengan jujur
    Tetapi tidak diperhatikan/tidakdipertimbangkan oleh Majelis Hakim.
    Ini bukti kebohongan, keterangan palsu.Bahwa oleh karena itu, menurut Majelis Hakim perkara a quo yangmenyatakan tidak akan terjadi Wanprestasi sebagaimana terbaca padahalaman 22 alinea 1, dan selanjutnya pada alinea 2 3 berpendapatbahwa Pengggat telah tidak berhasil membuktikan dalildalil gugatannyasesual yang menjadi pokok perkara a quo yaitu telah terjadi kesepakatanjual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat dan oleh karena ituharus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 03-01-2014 — Putus : 11-02-2014 — Upload : 06-03-2014
Putusan PTA SEMARANG Nomor 010/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Tanggal 11 Februari 2014 — PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Pati, semula sebagai Termohon sekarang PEMBANDING :--------------------------------------------------- ------------------------------ M E L A W A N ------------------------------ TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan -, Pekerjaan Bakul Garam, tempat tinggal di Kabupaten Pati, dalam hal ini dikuasakan kepada H. KAMSURI al. YASIN, SH, dan TEGUH WIJAYA IRWANTO, SH. Advokat / Penasehat Hukum, pada kantor Advokat & Konsultan Hukum “ H. KAMSURI AL. YASIN, SH. & REKAN “ beralamat di Jl. Pemuda No. 751. Telp. (0295)383722. Kode Pos 59118 Pati. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Mei 2013 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pati. No. W11-A14/338/Hk.02.4/V/2013 tanggal 02 Mei 2013, semula sebagai Pemohon sekarang TERBANDING :---------------------------------------
366 — 227
  • SALINANPUTUS ANNOMOR : 010/Pdt.G/2014/PTA.SmgBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdatapada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusanantara :dalam perkara Cerai TalakPEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaanTani, tempat kediaman di Kabupaten Pati, semula sebagaiTermohon sekarangPEMBANDING .TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan , PekerjaanPengadilantersebut
    HakimPengadilan Tinggi Agama, namun amar putusan mengenai mutah, nafkahiddah dan nafkah anak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agamamemandang perlu. untuk memperbaiki amar tersebut, denganmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa Termohon / Pembanding mengajukan gugatanrekonpensi tidak bersamasama dengan jawaban, tetapi diajukan padawaktu mengajukan kesimpulan pada sidang tanggal 18 September 2013,maka Majelis Hakim Pengadilan Tingi Agama mempertimbangkan bahwaberdasar pasal 132 huruf
    Yurisporudensi Mahkamah Agung RI Nomor280 K/AG/2004 secara ex officio Majelis Hakim dapat menentukankewajiban bekas suami terhadap hakhak bekas istri danMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidaksependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama dalam hal besaranMutah, nafkah iddah, karena mempertimbangkannya hanya menurutkesanggupan Pemohon / Terbanding dalam kesimpulan, selanjutnyaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan bahwa usiapernikahan antara kedua belah pihak
    Membebankan kepada Termohon / Pembanding untuk membayarbiaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150. 000, (seratuslimapuluh ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa, tanggal 11 Februari2014 M, bertepatan dengan tanggal 11 Robiul akhir 1435 H oleh kamiDrs. H. QOMARUDDIN MUDZAKIR, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H.SUTJIPTO, SH, dan Dra. Hj.
    Smg, telah ditunjukuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding danputusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi olehpara Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FAESOL GHOZI, S.Agsebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding ; Putusan No. 010/Pdt.G/2014/PTA. Smghalaman 6 dari 6 halamanHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUAttd ttd1. Drs. H.