Bahwa Penggugat sebagai pemilik yang menguasai dan mengerjakandaan memelihara tanah sebagaimana posita angka 1 di atas tidakpernah mengajukan permohonan Sertifikat dan ketika Penggugathendak mengajukan permohonan pendaftaran Hak kepada KantorPertanahan Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 9 November 2015alangkah terkejutnya Penggugat setelah mendapat informasi dari salahseorang petugas subbagian pada Kantor Pertanahan KabupatenLombok Timur bernama Arif (nama panggilan) bahwa ternyata di atastanah

dari Keluarga Anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diutamakan memiliki Kedekatan dengan Anak;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat tertanda P1,P5,P6,P7,P8,P11 dan P12 serta keterangan Para Saksi bahwa diketahuibahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berusia 53(lima puluh tiga) tahun yang sehat secara fisik maupun mental, serta tidakmemiliki catatan melakukan tindakan kriminal, bekerja sebagai seorangPegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Kokar dengan jabatan Kepala SubBagian

., Jabatan Pelaksana pada SubBagian Advokasi IVA Kementerian Keuangan;Halaman 2 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.7. FINNA, S.H., Jabatan Pelaksana pada Sub Bagian AdvokasiIVA Kementerian Keuangan;8. SHANTI, S.H., LL.M., Jabatan Pelaksana pada Sub BagianAdvokasi IVA Kementerian Keuangan;9. DWIGHT UM PAKAYA, S.H., Jabatan Pelaksana pada SubBagian Advokasi IVA Kementerian Keuangan;10.

., Jabatan Pelaksana pada SubBagian Advokasi IVA Kementerian Keuangan;11.

Penggunaan Dana yang Tidak DapatRp2.000.000,00 ; Rp58.000.000,00Dipertanggungjawabkan (12) Bahwa Terdakwa selaku Bendahara JKA pada Puskesmas Langkahan tidakpernah membuat dan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun2011 per triwulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengantembusan disampaikan kepada PT Askes (Persero) Cabang Lhokseumawe,sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun 2010dan Tahun 2011 pada Bab V Pendanaan Program Subbagian 5.5 tentangMekanisme pembayaran

Nomor 2508 K/Pid.Sus/2015 Dipertanggungjawabkan (12) Bahwa Terdakwa selaku Bendahara JKA pada Puskesmas Langkahan tidakpernah membuat dan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun2011 per triwulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengantembusan disampaikan kepada PT Askes (Persero) Cabang Lhokseumawe,sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun 2010dan Tahun 2011 pada Bab V Pendanaan Program Subbagian 5.5 tentangMekanisme pembayaran kepada fasilitas kesehatan.Terdapat rincian

Penggunaan Dana an Tidak Dapatg9 vn P Rp58.000.000,00 Dipertanggungjawabkan (12) Bahwa Terdakwa selaku Bendahara JKA pada Puskesmas Langkahan tidakpernah membuat dan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun2011 per triwulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengantembusan disampaikan kepada PT Askes (Persero) Cabang Lhokseumawe,sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun 2010dan Tahun 2011 pada Bab V Pendanaan Program Subbagian 5.5 tentangMekanisme pembayaran kepada fasilitas

., Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya ; . MOHAMMAD FAJAR FANANI, SH., Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;. RERRY SETIANINGTIYASWATI, SH., Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya ; . VITRIA FARISH MAYASARI, SH., M.Kn. Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya ; Halaman4dari89, Put.

Rp115.000.000,00 +Jumlah Rp290.000.000,00Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPASKPD) Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur,Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2007, jumlah anggaran sebesarRp7.016.215.858,00 yang di dalamnya termasuk anggaran untuk :e Biaya listrik sebesar Rp 60.000.000,00e Biaya air sebesar Rp120.000.000,00e Biaya cleaning service sebesar Rp118.920.000,00 +Jumlah Rp298.920.000,00Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pembantu Pemegang Kas pada SubBagian

keuangan negara sebesar Rp119.709.250,00(seratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus lima puluhrupiah) merupakan tindak pidana korupsi;Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telahmempertimbangkan halhal yuridis terhadap perbuatan Terdakwa berdasarkanfakta hukum persidangan dan dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam dakwaan Subsidair;Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SubBagian

. : Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanKepala Subbagian Inventarisasi, PPemeliharaan danPenghapusan Bagian Perlengkapan, SekretariatDirektorat Jenderal Pajak ;4. Dewi Sulaksminijati, SH.

., dan kawankawan, Kepala Biro Hukum,Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum, Kepala SubBagian Advokasi TUN dan Uji Materi, Para Staf Biro HukumSetjen, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik NegaraSetjen, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan JendralGatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 15 Desember 2015;Pemohon Kasasi dahulu Pelawan semula Tergugat/Pembanding;LawanBUPATI KEPAHIANG, UNTUK KEPENTINGAN DAN ATASNAMA SERTA MEWAKILI DAERAH KABUPATENKEPAHIANG

.: Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan Pelaporan, KanwilDJP Wajib Pajak Besar; 6. Ignatius Joko Trianto, SE.: AccountRepresentative Seksi Pengawasan danKonsultasi , KPP Wajib Pajak Besar Satu;7. Hari Agus Santoso, SE. M.Hum. : PelaksanaSubdit Bantuan Hukum, Direktorat PeraturanPerpajakan Il; 8. Bawadi, SH.M.Hum. : Pelaksana SubditBantuan Hukum, Direktorat PeraturanPerpajakan II;9. Poppy Dwipuspita Wardhani, SH. : PelaksanaSubdit Bantuan Hukum, Direktorat PeraturanPerpajakan II; 10. R.

., Kepala SubBagian Peraturan Perundangundangan pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Malang, BAGUS BAYUPRABOWO, SH., ARRIE HENDRAWAN M., SH. dan ERWINHARI NUGRAHA, SH. ketiganya Staf pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Malang, kesemuanyaberalamat kantor di JI.

Bahwa berdasarkan Pasal 193 UUK, maka seharusnya suratkeberatan PT Omesfindoagung Sentracendekia diajukan kepadaPanitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,bukan kepada Hakim Pengawas, dan diajukan melalui KepaniteraanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukan SubBagian Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;c.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015hanya mengatur jabatan panitera Pengganti danKepala Subbagian, dalam stuktur jabatan di bawahnyadan jabatan di bidang teknis Kemiliteran tidak diatursehingga menimbulkan permasalahan di bidangkepengurusan personel militer untuk kenaikanpangkat.b.

., Kepala SubBagian Pemajuan HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi SulawesiUtara, 6. David Sondakh, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum danHAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara, 7. Jack D.Budiman, S.H., Advokat, beralamat di Kelurahan Kinilow ,Kecamatan Tomohn Utara, Kota Tomohon, 8.

WalikotaBanjarmasin yang bersumber dari dana APBD Kota Banjarmasin Tahun 2010dengan Pagu anggaran sebagaimana Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan(RKA) sebesar Rp. 385.940.175, (tiga ratus delapan puluh lima juta sembilanratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) ;Bahwa terdakwa MASTUTIE RAMBITAN, SH. selaku Sekretaris KPU KotaBanjarmasin sekaligus selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat KPU TA.2010 pada pokoknya memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut : Mangelola dan menyusun rencana Subbagian

Umum; Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, suratmenyurat, dan ekpedisi; Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaannaskah dinas; Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di Subbagian masing masing; Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga; Mencatat dan menyusunsuratmasuk/keluar; Menyusun dan mengarsipkansuratmasuk/keluar; Menyusun dan mengarsipkan himpunanhimpunan naskah dinas; Menyusun dan mencatat himpunanhimpunan naskah dinas yang keluar;Putusan No. 26/Pid.Sus/Tipikor

Halaman 16 dari 73 halaman17 Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis; Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif; Mengelola dan memelihara barang inventaris milik Negara; Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota; Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada SekretarisKPU Kota; Menyusun dan melaksanakan tugastugas lain yang diberikan olehSekretaris KPU Kota; Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain; Menjalankan tugas lain yang diperintahkan

.198810092015021002 selaku Penggugat untuk diperiksa dan dimintaketerangan sehubung dengan dugaan pelanggaran disiplin berdasarkanPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 yangditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Taman NasionalKayan Mentarang adalah tidak bertentangan dan sesuai dengankewenangan berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mentri Kehutanan Nom: P.30/MenhutII/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana TeknisTaman Nasional yang berbunyi :Ayat (1) : subbagian

Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMDsecara illegal serta pengelolahaan sarana prasarana, promosi,bina wisata alam dan bina cinta alam, penyuluhan konservasisumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta keyasama dibidang pengelolaan kawasan taman nasional.Dan sebagaimana datur kembali berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28PeraturanMentri Lingkungan Hidup dan kehutanan NomorP.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UnitPelayanan Teknis Taman Nasional yang berbunyi:Pasal 27Pasal 28: Subbagian

;Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukumpada Biro Hukum Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Tengah;Alamat : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang;Kantor4. Nama : Adigana Pranindito, S.H,.M.H.;Jabatan : Kepala Subbagian Sengketa Hukumdan HAM pada Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi JawaTengah;Alamat : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang;Kantor5. Nama : Muhammad Rois, S.H.;Jabatan : Staf pada Biro Hukum SekretariatDaerah Provinsi Jawa Tengah;Alamat : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang;Kantor6.

., PenanganPerkara Tk.V Pada Subbagian AdvokasiIIA, Biro Advolakasi , Sekretaris Jenderal;11. Antono Adhi Susanto, S.H., PenanganPerkara Tk.IIl Pada Subbagian AdvokasilIC, Biro Advolakasi , Sekretaris Jenderal;Halaman 2 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUNJKT.12. Vicky Rahmat, S.H., Penangan PerkaraTk.V Pada Subbagian Advokasi IIC, BiroAdvolakasi , Sekretaris Jenderal:;13. Ivan Tauriesanto., Pelaksana Pada SeksiBantuan Hukum, Kanwil DJKN DKIJakarta, DJKN;14.

SH.Msi selaku Ka SubBagian Perbendaharaan.Surat perintah membayar Uang (SPMU) No.104/PK/BHPBP/PAD/DL/2006 tanggal12 Mei 2006 dengan nilai Rp.198.540.000, termasuk didalamnya panjar kerjasejumlah Rp.4.800.000,Nota Dinas Dinas Pendapatan No. 01/6836/Pend/2005 tanggal 29 Desember 2005atas nama Drs. Parasian Samosir tentang Permintaan panjar sejumlah Rp.753,446, 727,Tanda terima uang sejumlah Rp. 763.446.727, dari BUD kepada Janti Silalahitanggal Desember 2005;4846.

dimintakan Rp. 10.000.000, yang ditandatangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kassekretariat dan juga di tanda tangani oleh Sekda Drs.SARIAMAN SARAGIH selaku atasan langsungnya.Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 64/SPP.BT.Sekretariat/2006 tanggal 29 Mei 2006 denganjumlah dana yang dimintakan Rp. 10.000.000, yang ditandatangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kassekretariat dan diketahui oleh Kabag Keuangan dalam hal inioleh BUDI SUSILAWATI SIRAIT SH.Msi selaku Ka SubBagian

dimintakan Rp. 25.800.000, yang ditandatangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kassekretariat dan juga di tanda tangani oleh Sekda Drs.SARIAMAN SARAGIH selaku atasan langsungnya.Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 18/SPP.BT.Sekretariat/2006 tanggal 12 Mei 2006 denganjumlah dana yang dimintakan Rp. 25.800.000, yang ditandatangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kassekretariat dan diketahui oleh Kabag Keuangan dalam hal ini61oleh BUDI SUSILAWATI SIRAIT SH.Msi selaku Ka SubBagian

April 2013, Penggugat di angkat sebagaiKabag Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten BatangHalaman 8 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBIHari melalui Keputusan Bupati Batang Hari Nomor:821.23/23/BKPPD;Hal mana: dengan di angkatnya Penggugat dalam jabatanKepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari telah dibebankan Tugas Pokok dan Fungsi Yang di atur DalamPeraturan Bupati Batang Hari Nomor 10 Tahun 2008 tentangUraian tugas dan Fungsi sekretaris Daerah , Asisten, KepalaBagian, Kepala subbagian

JULIANDO N QQ PNGWS KKS PT APSAD, tanggal17 November 2015 (fotokopi dari fotokopi);Keputusan Bupati Batang Hari, Nomor: 821.23/56/BKPPDtentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai NegeriSipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan PemerintahKabupaten Batang Hari, tanggal 30 Desember 2014 (fotokopidari fotokopi);Peraturan Bupati Batang Hari, Nomor 10 Tahun 2008tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretaris Daerah,Asisten, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan KelompokJabatan Fungsional pada Sekretariat

Daerah KabupatenBatang Hari, tanggal 14 April 2008 (fotokopi dari fotokopi);Peraturan Bupati Batang Hari, Nomor 11 Tahun 2008tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretaris Dewan, KepalaBagian, Kepala Subbagian dan Kelompok JabatanFungsional pada Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Batang Hari, tanggal 14 April 2008(fotokopi dari fotokopi);Notolen Rapat, tanggal 17 November 2014 tentang rapatpembahasan sisa dana pemotongan 40 % hasil kebunkelapa sawit PT Asiatic Persada (fotokopi dari

., Kepala Subbagian Pertimbangan danBantuan Hukum, Biro Hukum dan Informasi Publik ;8. Ricko Adrianto, SH., staf Subbagian Hukum dan Humas, BadanKarantina Pertanian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8491/TU.220/L/1 1/2012 tertanggal 14 November 2012 ;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat ;melawan:PT.