Siliwangi Km. 35, Desa Benda, Kec.Cicurug, SukabumiJawa Barat yang merupakan yurisdiksi PengadilanHubungan Industrial/Tipikor Pada Pengadilan Negeri Klas 1 A KhususBandung;Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan pasal 81 UU No. 2 Tahun 2004sebagaimana dimaksud diatas, maka Pengadilan HubunganIndustrial/Tipikor Pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus Bandungberwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perkara aquo; DALAM POKOK PERKARA Hal. 3 dari 23 Putusan No. 111/Pdt.SusPHI/2020/PN.BdgPERISTIWA

Sangatlah berat bagi kami jika Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar danPengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan kamisebagai Terdakwa ADNAN SIRAJUDDIN dengan pidana20penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabilapidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti denganpidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan ;2 Kami selaku Terdakwa merasa keberatan atas putusanPengadilan Tipikor

,tidaklah membuktikan bahwa Terdakwa melakukan tindakanyang seperti dituduhkan oleh pihak Kejaksaan seperti apa yangdisampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, cuma dalampersidangan bahwa beberapa saksi menyampaikan kalau merekamemberikan uang pengganti administrasi dan transportasi kepadaTerdakwa sehingga Majelis Hakim Tipikor Makassarmenyatakan Terdakwa melakukan tindakan korupsi secaraberlanjut, hal ini sangatlah membuat Terdakwa merasa berat atasputusan tersebut ;Atas pertimbangan di atas yang kami

Lestariyono, M.Sidan Terdakwa menjadi pesakitan yang disidangkan di Pengadilan TindakPidana Korupsi di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya ;Bahwa pada tanggal 04 Juli 2012, para Kepala Desa yang tergabungdalam Forum Komunikasi Kepala Desa dan Para Gabungan KelompokTani (GAPOKTAN) se Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan,Provinsi Jawa Timur telah membuat surat pernyataan, yang padapokoknya menerangkan bahwa :> Bahwa pemberian uang oleh Gapoktan kepada Kepala Desa masingmasing sebesar Rp20.000.000 tersebut

,M.H selaku Wakil PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan Aktatanda terima memori banding, pada hari Kamis tanggal, 17 Oktober 2013(vide bukti terlampir) ;> Selain itu juga oleh karena hakhak Terdakwa merasa dilanggar karenadianggap tidak membuat memori banding sehingga tidakdipertimbangkannya memori banding Terdakwa dalam perkara a quo olehJudex Facti tingkat banding, maka Terdakwa juga mengirimkan suratlaporan pelanggaran atas hakhak Terdakwa dalam perkara a quo

kepadaKetua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, KetuaHal. 54 dari 59 hal.

No. 1293 K/PID.SUS/2016Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya, Ketua MahkamahAgung RI di Jakarta, serta kepada Ketua Komisi Yudisial di Jakarta (videsurat terlampir) ;Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka sudah terbantahkan pula apayang jadi pertimbangan Judex Facti tingkat banding dalam perkara a quo,oleh karenanya unsur ke4 dalam dakwaan Subsidiar juga tidak terpenuhidan tidak terbukti ;Oleh karena unsurunsur dari dakwaan Subsidair tidak terbukti, makaTerdakwa haruslah dinyatakan

Pasal 18 UndangUndang Tipikor, Terdakwa berpendapat Judex Facti seharusnya menyatakanTerdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan Penuntut Umum.2.

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Februari 2015 No.53/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d tanggal10 April 2015;10. Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 Maret 2015No. 69/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal 13 Maret 2015 s/dtanggal 11 April 2015;11.

padaPengadilan Tinggi Jakarta tanggal 22 Januari 2015 # No.27/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal 10 Februari 2015 s/dtanggal 11 Maret 2015;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Februari 2015 No.53/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d tanggal10 April 2015;Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 Maret 2015No. 69/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal

Majelis Hakim Tipikor yang terhormat di Jakarta dan pada lembarketiga ditandatangani oleh Drs.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor195/26/VI/2000, tanggal O7 Juni yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya bermeterai cukup sertatelah dicocokkan sesuai aslinya, sebagai bukti (P);2 Fotokopi Surat Izin Atasan Nomor W416U1/4271/KP.01.2/XI/2018, yang diterbitkan oleh Ketua PengadilanNegeri/Tipikor/Hubungan Industri Palangka Raya Kelas IA, tanggal 19Nopember 2018, bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai aslinya,sebagai bukti (P.2);Bahwa, Penggugat telah

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah).Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Terdakwa, Putusan Pengadilan NegeriKualasimpang tersebut sudah tepat dan benar dan mencerminkan rasakeadilan yang tumbuh dan berkembang bagi Masyarakat;Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tidak objektif danhanya berdasarkan subjektivitas karena tidak mencerminkan rasa keadilanbagi diri Terdakwa oleh karena itu patut untuk dibatalkan;Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban

PERMOHONANBerdasarkan alasanalasan sebagaimana Pembanding/Terdakwa uraikandiatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehberkenan menerima serta memberikan putusan pada Tingkat Banding denganPutusan sebagai berikut:1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwatersebut;Halaman 8 s/d 11 Putusan Nomor 266/PID/2021/PT BNA.2.

PANITERAPanitera Muda Tipikor MASJIDIN, S.H., M.H.H. SYAHRIR, S.H.NIP. 196511201989031004 Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 396/PID.SUS/2019/PT MKSHal. 14 dari 13 Hal. Putusan No. 396/PID.SUS/2019/PT MKSUNTUK TURUNAN SESUAI ASLINYAPENGADILAN TINGGI MAKASSARPlh. PANITERAPanitera Muda TipikorYULIUS TAPPI, SHNIP. 195807031981031007 Hal. 15 dari 13 Hal. Putusan No. 396/PID.SUS/2019/PT MKSHal. 16 dari 13 Hal. Putusan No. 396/PID.SUS/2019/PT MKS

Selainitu dalam amar putusan selanya Majelis Hakim Pengadilan Militer Ill14 Denpasar sudah memutuskan dengan menyatakan bahwaPengadilan Militer Ill14 Denpasar berwenang mengadili perkaraTerdakwa Lettu Caj Nyoman Sudiartha.Tetapi pada sisi lain MajelisHakim dalam pertimbangan putusan selanya menilai penerapanhukum / ketentuan pidana, Oditur menggabungkan tindak pidanaHal 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 32K/PMT.III/PL/AD/III/2017yang di atur dalam UndangUdang Tipikor yang merupakan tindakpidana khusus

Majelis Hakimdalam pertimbangan putusan selanya menilai penerapanhukum / ketentuan pidana, Oditur Militer menggabungkan tindakpidana yang di atur dalam UndangUdang Tipikor yangmerupakan tindak pidana khusus dengan tindak pidana yang diatur dalam KUHP yang merupakan tindak pidana umummenjadi satu perkara atau satu surat dakwaan dinilai olehMajelis Hakim hal itu secara praktis membingungkan danmenyulitkan serta secara teoritis menyimpangi asas lexspecialis derogate legi generali, walaupun surat dakwaantersebut

Biaya Materai ................cccceeeeeeeeeee ees : ; 00:Jumlah > Rp 581.000,00;(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN BnaNomor : W1.U1/ /HK.02/ III/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Kuasa Penggugat;Banda Aceh, Maret 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERADrsE FENDI.SHNIP. 196607121982031004Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bna

Ketua Pengadilan Tinggi BandaAceh tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 226/PID/2019/PT.BNA. tentangPenunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebutdalam tingkat banding serta berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi /Tipikor BandaAceh Nomor : 226/PID/2019/PT BNA tanggal 13 September 2019, tentangPergantian Hakim Anggota H.

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyaSebanyak 12 (dua belas) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 12 dari 12 halamanPenetapan Nomor 234/Padt.P/2019/PN Bgl

Diperpanjang penahanannya oleh Majelis Hakim Tipikor pada PengadilanNegeri Manokwari, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan 15 Januari2019;4.

SusTPK/ 2020/PN Mnk tanggal17 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor, menerangkanbahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor13/Pid.SusTPK/2019/PN Mnk tanggal 12 Februari 2020 dan permintaan bandingtersebut telah diberitahukan kepada terdakwa, pada hari Kamis tanggal 20 Februari2020 berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 1/Akta.Pid.

SusTPK/ 2020/PN Mnk tanggal19 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor, menerangkanbahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadapPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri ManokwariNomor 13/Pid.SusTPK/2019/PN Mnk tanggal 12 Februari 2020 dan permintaanbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, pada hari Rabutanggal 19 Februari 2020 berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding Nomor1A/Akta.Pid.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 oleh kami Jhon Pantas L.Tobing,S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Tipikor sebagai Ketua Majelis, Dr. Petrus Maturbongs,S.H, M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor dan Dr.

Josner Simanjuntak, SH, MH, Hakim AdHoc Tipikor masingmasing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalampersidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 oleh HakimKetua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu olehTommy .K. Medellu, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri PenuntutUmum dan Terdakwa;Halaman 69 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2020/PT JAPHakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Ttd. Ttd.Dr. PETRUS MATURBONGS, S.H.,M.H. JOHN PANTAS L.

Jonna nnn nnn nn nnn enna nnn nnn nnn nnn ncn nn en nnn nnn nnneBahwa dengan putusan Pengadilan Tipikor tersebut telah terbukti,bahwa Penggugat bukanlah pelaku utama dalam tindak pidana tersebuttetapi hanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi bersamasama secara berlanjut,sebagaimana dakwaan Kesatu subsider, karena sebenarnya Penggugatsebagai Bendahara Pengeluaran dalam mengelola mengeluarkan uangberdasarkan perintah jabatan yang sah berdasarkan KeputusanGubernur

Bahwa pada tanggal 3 Juli 2014 ada surat dakwaan Penggugat dari PenuntutUmum (vide bukti P4) ; 222202 02 nc nennneee11.Bahwa pada tanggal 1 Desember 2014 Penggugat dijatuhi hukuman 2 Tahun10 Bulan Penjara berdasarkan Putusan Tipikor No.39/PID.SUS.TPK/2014/PN.Bgl (vide bukti P3 = T9) ;12.Bahwa pada tanggal 19 Desember 2014 dilakukan pembahasan penyelesaiankasus Penggugat di lingkungan Pemprov Bengkulu yang disimpulkan karenamenyangkut tindak pidana korupsi maka akan dinaikkan telaah staf kepadaPutusan

Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahandan Kesra atas nama Tergugat mengirimkan surat kepada Ketua PengadilanNegeri mengenai penjelasan terhadap Putusan Tipikor No.39/PID.SUS.TPK/2014/PN.Bgl atas nama Penggugat apakah telah mempunyaikekuatan hukum tetap (vide bukti T11) dan terhadap surat tersebut ada tandaterima surat (vide bukti T12) ; 220200 22217.Bahwa pada tanggal 22 Juli 2016 terhadap surat dari Tergugat tersebut,Panmud Tipikor atas nama Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu mengirimkansurat balasan

Bukti P.8Bukti P.9Bukti P. 10:Bukti P. 11Bukti P. 12:Bukti P. 13:Bukti P. 14:: Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 005/Pid.Sus/2011/PN.LT,tertanggal 21 Nopember 2011 (fotokopi dari fotokopi denganlegalisasi); : Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 07/TIPIKOR/2012/PT.PLG, tertanggal 13 Maret 2012 (fotokopi dari fotokopi denganlegalisasi); : Putusan Mahkamah Agung Nomor: 571 K/Pid.Sus/2013, tertanggal14 Mei 2013 (fotokopi dari fotokopi dengan legalisasi); : Keputusan Menteri Hukum dan Hak

,NIP. 19740606 200003 1 008 (fotokopi sesuai dengan aslinya);: Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 07/TIPIKOR/2012/PT.PLG, tertanggal 13 Maret 2012 (fotokopi dari fotokopi denganlegalisasi); : Surat Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Nomor:044.c/KR.

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum"adalah dengan merujuk pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 517K/Pid.Sus/2013 tertanggal 14 Mei 2013;Menimbang, bahwa dalam Perkara Pidana pada Putusan Kasasi MahkamahAgung RI Nomor: 517 K/Pid.Sus/2013 tertanggal 14 Mei 2013 tersebut, makaPenggugat telah ditetapkan sebagai Terdakwa ... dan seterusnya; Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor:07/TIPIKOR

Hal ini sebagaimana uraian baik dalam Putusan Pengadilan Negeri LahatNomor: 005/Pid.Sus/2011/PN.LT, Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor:07/TIPIKOR/2012/PT.PLG dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 517K/Pid.Sus/2013, yang menyebutkan bahwa pekerjaan Penggugat adalah PegawaiNegeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagaralam (vide bukti P. 6, bukti P. 7= bukti T. 4, dan bukti P. 8 = bukti T. 2);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkantindakan Tergugat dalam menerbitkan

EDY WALUYO ( perkaranya telah diputus olehpengadilan tipikor dinyatakan bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap dalan perkara yngsama), dalam putusanya barang bukti surat melekat pada berkas perkara Ir.

TESAR (yang kedua telah diputusbersalah oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang atas perkara yangsama), pada Hari Jumat tanggal 30 Desember 2011, atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam Bulan Desember Tahun 2011, bertempat di Kampus Universitas Bangka Belitung atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untukmemeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi berdasarkan

WALUYO, ( yang keduanya telah diputus bersalah olehpengadilan tipikor pangkalpinang dalam perkara yang sama dan telah memperolehkekuatan hukum tetap ), dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.170.156.000 ( satu milyarseratus tujuh puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah ) Kontrak Nomor :043/SPK/03/X1/2011 tertanggal 17 NOvember 2011, dengan waktu dimulai kontrak tanggal 17Nopember 2011 s/d 17 Desember 2011 , dengan macam dan jenis peralatan sebanyak 114aitem.Bahwa benar setelah berakhirnya waktu

TANGGUNG ( perkaranya telahdiputus oleh pengadilan tipikor Pangkalpinang dalam kasus yang sama dan telah memperolehkekuatan hukum yang tetap ) dengan membuat berita acara serah terima barang No.140/PPK/03/BASTB/XII/2011 dengan menyebutkan barang BAIK dan CUKUP SE0OLAHOLAHPEKERJAAN TELAH SELESAI 100 % UNTUK PENCAIRAN DANA KE KPPN.

Hakim Ad Hoc Tipikor masing masing sebagaiHakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan REZKYDEVILIA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh YULIAN BERNARD, S.H, Penuntut Umum dan ParaTerdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUAdto dtoMEDI SJAHRIAL A, SH, MH. RIOS RAHMANTO, SH.

SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sebagaiKetua Majelis, HIDAYAT HASYIM, SH. dan MAHMUD FAUZIE,SH.MH,. masingmasing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim anggota,berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 14Mei 2013, Nomor : 28 /PDT /2013 /PTBNA, yang ditunjuk untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itujuga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Mejelis tersebut

Termohon selalu disakiti olehPemohon baik lahir maupun batin, Termohon tidak mungkinmengatakan hal itu jika Pemohon bisa menghargai Termohon sebagaiistri.e Posita 5, Benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggalsejak tahun 2009, namun Pemohon yang terlebin dulu meninggalkanTermohon dan tinggal di rumah orang tuanya yang hanya berdekatan,kemudian Termohon pergi dari rumah Pemohon dan tinggal di rumahTermohon sendiri di Dondong, setelah selesainya tahanan Termohonselama setahun karena kasus Tipikor

Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa pada pokoknya tidaksependapat Judex Facti dalam hal menyatakan Para Terdakwa terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggarPasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHP. Para Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana sebagaimanadakwaan,;2.

Petikan Putusan No. 1485 K/Pid.Sus/20131 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut UmumMungkid dan Terdakwa;2 Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarangtanggal O08 Februari 2013 Nomor : 99/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg sekedar mengenai amar Ke2 danpenjatuhan pidana sehingga amar berbunyi sebagaiberikut:e Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan PertamaPrimair tersebut;e Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.

Petikan Putusan No. 1485 K/Pid.Sus/2013A Pertimbangan hukum putusan PengadilanTinggi Tipikor Semarang sebagai JudexFacti merupakan pertimbangan hukumyang tidak = cukup (onvoldoendegemotiveerd);Bahwa Onvoldoende Gemotiveerd adalah bahasa Belanda yang seringdigunakan Mahkamah Agung dalam putusanputusan untuk menyebut jikaHakim Pertama dan Banding tak cukup pertimbangan, dalam bahasa Inggrislazim disebut insufficient judgement.

Jika kurang memuat materi tersebut bisaberakibat putusan batal demi hukum.Bahwa dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini, pertimbanganhukum putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang sebagai JudexFacti merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (onvoldoendegemotiveerd), oleh karena hanya membenarkan dan mengambil alihpertimbangan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanpa memberipertimbangan sendiri dengan menggunakan fakta hukum yangterungkap dalam persidangan, dan tanpa mempertimbangkan seluruhHal

Hal ini dapat dilihatdari uraianuraian berikut ini :.1 Bahwa, dalam putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang Nomor: 17/Pid.Sus/2013/PT.TPK SMG, tanggal 17 April 2013, pada pertimbangan hukumhalaman 7779 oleh Judex Facti seolaholah telah mempertimbangkan seluruhkeberatankeberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya.2 Bahwa, padahal kalau diteliti secara seksama, pertimbanganputusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang tersebut nyatanyata sama sekali tidakmemberi suatu pertimbangan apapun

Kecuali hanyadikutip dan disalin begitu saja.Bahwa keberatan Penasehat Hukum terhadap pertimbangan hukumyang tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd) sesuai dengan kaidah hukumdapat digambarkan sebagai berikut:1 Bahwa Judex Facti hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbanganPengadilan Negeri Tipikor Semarang tanpa memberi pertimbangan sendiri.Hal.123 dari 162 hal.