Ditemukan 9047 data
Jeanny Yudianto
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bali
55 — 32
Gst. Ngurah Putra Atmaja, S.H.,M.H.Halaman 45 dari 47 hal Putusan No.1/Pid.Pra/2018/PN Dps
I Gusti Lanang Suyadnyana, SH.
Terdakwa:
Komang Tirtayasa
32 — 24
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);Hal 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN DpsDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis , tanggal 16 Mei 2019,oleh kami Kony Hartanto, SH.MH selaku Hakim Ketua I Gst .
DODY SUSISTRO,S.H
Terdakwa:
Aris Rahmad Panggilan Aris
178 — 5
RITANama Tf cFARG : RMAUGUSNELI Ai RITATeldpaet/alapggal Lahir : Bihritaitied F4G Gst Hl 1987:Unyai@Regariahir : BrSahgpaphkAgustus 1981Jenis Kelamin RPedengsiganKebatiamARls RURGRREGA' AAD jot BERFREn Nagari Lubuk Gadang Kec.HF ; feangp Pea Kem &areeuntSTeRIp Hida : emp eee eG coca n MgAgama pee kerinci Kabupaten Kerinci;: Bkiga t)eu aRS. : SMA ( fanPekerjaan > Tani;Terdakwa ditangkap oleh:1.
87 — 49
1515 BOTAN WUTUN 12/05/20 28.571,43 28.571.430, 100.000.0008 016 AMLAH 21/04/20 17.142,86 17.142.860, 60.000.00017 ANAK SAYANG GST 28.571,43 28.571.430, 100.000.0008 018 USAHA BERSAMA 08/04/20 11.428,57 11.428.570, 40.000 .00019 CAHAYA LAUT Dyan 17.142,86 17.142.860, 60.000.00020 SUKARELA S/OSTEE 17.142,86 17.142.860, 60.000.00021 PUTRI aT /OATSE 6.571,43 6.571.430, 23.000.00022 CAHAYA LAUT Taisen 11.428,57 11.428,57, 40.000.00023 SENANG HATI DiSen 42.857,14 42.857.140, 150.000.0008 024.
33 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1569/B/PK/PJK/2017pertimbangan pajak tetapi hanya dimotivasi olehpertimbangan ekonomi saja karena peraturanperaturanPPN harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidakmenjadi pertimbangan utama dalam pengambilankeputusan bisnis;(3) Bahwa dalam prinsip beban PPN hanya bolehditanggung/diterapbkan kepada Pengusaha Kena Pajakyang mendapat pengecualian seperti diatur dalam Pasal16B UndangUndang PPN (diperbolehkan dalam OECDInternational VAT/GST Guidelines 2.1) dimana harusdisadari bahwa pengecualian
1.NI KADEK DRIPTAYANTI,SH
2.ASTRID MEIRIKA,SH.
Terdakwa:
KADEK DEFANKA SANDA PUTRA
111 — 58
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat HukumTerdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Luh Putu Sela Septika, S.H Gst Ayu Kharina Yuli .Astiti, S.H., M.H.R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.Panitera Pengganti,Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Amp Nengah Karyasa, S.H.Halaman 39 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Amp
376 — 248
,Maka yang benar adalah :Bahwa dengan demikian produk hukum berupavieseees GSt. Nanya mengakui dan/atau menetapkan sahberlakunya AKTA BERITA ACARA Nomor .yang hanya dst. hanyamengakui dan/atau menetapkan sah berlakunya AKTA BERITAACARA Nomor : 09, Tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh 1NDAHINDRIANI, SH. Notaris di Semarang dan membatalkan atau tidakberlaku AKTA BERITA ACARA Nomor : 07, Tanggal 09 Juni 2014yang dibuat oleh SIVA ROSADINA, SH., Notaris diSOMALANG .nnseeseceeeee dst.
53 — 30
(Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan RatusLima Puluh Meter Persegi), dengan batasbatas sebagai berikut;e Utara dengan tanah Leceng;e Timur dengan sungai;e Selatan dengan tanah GST Taman, Runa dan Suka;e Barat dengan jalan.5. Bahwa beberapa bidang tanahtersebut di atas (Poin 4) dimiliki ataudikuasai alm. GEJOR sejak sekitar tahun 1900 (seribu sembilan ratus),dan tercatat dalam buku Leter C Persil No. 6a Kelas Il Pipil No. 24 Baniar Klod Desa Ungasan dengan luas 11.850 m?
103 — 24
PDM471/GST/06/2011 tanggal 27 Juni 2011serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidanayang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuaidengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinanbahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;e Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pulaterdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu21dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yangdidakwakan tersebut ;Bahwa
Terbanding/Tergugat : Suryadi Panjaitan
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kab Tapanuli Utara
93 — 39
GSt sampai dengan pertimbangan hal 38alinea empat> Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Kuasa Tergugat dinyatakanditerilma, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijk Verklaard);Bahwa Pembanding menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat PertamaHARUS DITOLAK dan HARUS DIBATALKAN karena bertentangan denganhukum, telah SALAH DAN KELIRU menerapkan hukum, sehinggapertimbangan hukum dan Amar Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor :35/Pdt.G/2020/PN Trt tanggal
42 — 25
atas nama GST KT Adi Adnyana (objek sengketa),jaminan mana merupakan harta bersama dan juga rumah tempatkami tinggal semasa perkawinan saya dengan istri hingga saat ini;Bahwa salinan dokumen akad kredit yang kami tandatanganidengan Terlawan Ill (PT.BPR Nusamba Manggis) sebagaiKreditur tersebut, tidak pernah diberikan kepada kami sebagaipihak Debitur, hal mana merupakan hak kami dan kewajiban bankuntuk memberikannya;Bahwa atas pembayaran kredit yang berjalan tersebut kamimengakui mengalami kesulitan
- GEDE ADNYA TINDRAWAN,SH
Tergugat :
- DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT (RSUP) SANGLAH DENPASAR
117 — 56
kejadiannya menyebutkan : ... pada pukul 04.30 wita anggotapiket malam akan membuka pintu keluar karyawan dan sampai di pos jagaanggota yang bertugas melihat pos satpam kaca jendelanya pecah laludilaporkan ke pos induk, selanjutnya diambil tindakan penanganan : pada 07.00 wita Direktur SDM, KA SPI dan Kabag Hukmas melihat rekamanmelalui kamera CCTV kemudian atas saran Direktur SDM agar kasus inidilaporkan ke Polisi; Bahwa selanjutnya pada Tanggal 24 Mei 2014 Tergugat melalui SatpamRSUP Sanglah yakni I Gst
19 — 12
Kewajiban istri untuk menjaga diri dan harta suamijuga ditegaskan dalam salah satu hadits nabi yang diriwayatkan dari AbuHuraerah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: ef *Se I3ly , CELL gst at >) eee Artinya:Sebaikbaiknya wanita (isteri) adalah jika kamu memandangnya, maka iaakan menyenangkanmu. Jika kamu menyuruhnya maka ia akanmentaatimu.
I NYOMAN BAGIANA
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA ANGANTAKA PERIODE 2021/2027 KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG / Ketua Panitia Pemilihan Perbekel Desa Angantaka
2.BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA ANGANTAKA KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG / Ketua Badan Permusyawaratan Desa Angantaka
Turut Tergugat:
1.CAMAT ABIANSEMAL BADUNG
2.DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BADUNG / Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung
3.KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BADUNG / Bupati Kabupaten Badung
61 — 36
., GST. NGURAH PRAMANA NUGRAHA, S.H.,M.H., ANAK AGUNG ISTRI MAHAPUTRI, S.H.Para Advokat dan Konsultan Hukum dari:* PUTUNOVA PARWATA, S.H.,M.H.,CTL & PARTNERSLAW FIRM yang berkedudukan di JalanPetitenget, Ruko Villa Kendal Nomor 1 X Br. BatuBelig, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, Bali,Indonesia.
I Gusti Lanang Suyadnyana, SH.
Terdakwa:
Muhammad Latif
18 — 14
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, sertadihadiri oleh : I Gst Lanang Suyadnyana, SH. Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA.1. Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH. Ketut Kimiarsa, SH.MH2. IGN Putra Atmaja, SH.
177 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1533/B/PK/PJK/20178.2.8.dalam Pasal 16B UU PPN (diperbolehkan dalamOECD International VAT/GST Guidelines 2.1) dimanaharus disadari bahwa pengecualian tersebutmelanggar logika dasar PPN dan juga sebagaipenyimpangan atas aturan umum Pengenaan PPN(melalui mekanisme Pajak Keluaran danpengkreditan Pajak Masukan), maka kondisi atausituasi wajib pajak yang akan berusaha dalam bidangperkebunan kelapa sawit saja dan wajib pajak yangakan berusaha dalam bidang perkebunan yangteritegrasi antara
Terbanding/Penggugat : BUDI TRIMULIANTO LINGGO NEGORO
Turut Terbanding/Tergugat II : ADI SURYO SANTOSO
Turut Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
85 — 62
GSt;Bahwa ternyata tanahtanah obyek sengketa yaitu tanah bersertipikatSHM 02482/Wonorejo, SHM 02483/Wonorejo dan SHM 1292 /Wonorejo, sebagaimana diakui sendiri oleh Pembantah dalam positabantahannya butir 2, yang secara tegas menyatakan bahwa ketigabidang tanah tersebut adalah merupakan OBYEK PERJANJIANPENGIKATAN JUAL BELI;Oleh karena baru merupakan obyek perjanjian Pengikatan Jual Belidan belum dilakukan jual beli antara Budi Trimulianto Linggo Negoro(Penggugat) dengan Adi Suryo Santoso (Tergugat
Ida Bagus Nur Abiana, B.A
Tergugat:
I Made Sudira
Turut Tergugat:
1.Notaris Ida Ayu Sri Martini Asthama, S.H., M.Kn
2.Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Denpasar
141 — 76
., PaniteraPengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, dan kuasa Tergugat, tanpahadirnya Kuasa Turut Tergugat dan Turut Tergugat II ;Hakim Anggota, Hakim Ketua, GST NGURAH PUTRAATMAMJA, S.H.., M.H.. HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H. KETUT KIMIARSA S.H, M.H.Panitera Pengganti,Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1244/Pdt.G/2020/PN DpsGaN Pw FF eS PF KETUT PUSPA, S.H.Biaya Pendaftaran ...... Rp. 30.000,Biaya PrOSe@S............65 Rp. 50.000,Panggilan..................
Made Ayu Citra Maya Sari, SH.,MH.
Terdakwa:
Hariyanto
28 — 14
Made Pasek ,SH.MH Gst Ngr Partha Bhargawa, SHPanitera Pengganti,Ni Wayan Arwati, S.HCatatan:Dicatat disini bahwa Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwamenyatakan menerima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri DenpasarNo.140/Pid.SUS/2019/PN Dps , tanggal 4 April 2019 ;Hal 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN DpsPANITERA PENGGANTINi Wayan Arwati,SHHal 37 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Dps
47 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
netralitas dalam PPN menghendaki bahwakeputusan bisnis tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbanganpajak tetapi hanya dimotivasi oleh pertimbangan ekonomisaja karena peraturanperaturan PPN harus dirancangsedemikian rupa sehingga tidak menjadi pertimbanganutama dalam pengambilan keputusan bisnis.Bahwa dalam prinsip beban PPN hanya boleh ditanggung/diterapkan kepada Pengusaha Kena Pajak yang mendapatpengecualian seperti diatur dalam Pasal 16B UndangUndang PPN (diperbolehkan dalam OECD InternationalVAT/GST