Ditemukan 9446 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat sarah samat sadat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 17-03-2010 — Putus : 12-05-2011 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 256/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 12 Mei 2011 — PT. TERMINAL BUILDERS M E L A W A N BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), SEKRETARIAT NEGARA RI, Cq. BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAH RAGA SENAYAN (BUNG KARNO) KANTOR PERTANAHAN BPN JAKARTA PUSAT KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA,
146 — 124
  • Bahwa, gugatan yang diajukan PENGGUGAT dengan menuntutpembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkanTERGUGAT I dan TERGUGAT III, sarat dengan aspek hukum tata usahaNegara, sehingga ada atau tanpa eksepsi, hakim secara ex officioberkewajiban untuk menolak gugatan tersebut, juncto Yurisprudensi MARINo. 3199 K/Pdt/1992 tgl. 27 Oktober 1994 dan No. 2480 K/Pdt/1997 tgl. 30Oktober 1997 ;1.5.
    Dalil tentang sengketa aquo sebagaisengketa hak milik juga harus ditolak dengan fakta bahwa posita danpetitum gugatan PENGGUGAT maupun Repliknya sarat dengan dalil danalasan yang mempersoalkan eksistensi tentang Surat Keputusan ;3.5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 01-03-2017 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 1 Maret 2017 — Ir. ICHSAN SUAIDI
151 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,Ph.D. tentang DugaanKorupsi Dalam Pembagunan Dermaga Labuhan Haji KabupatenLombok Timur Provinsi Nusa Tengara Barat (NTB) tanggal 14 Maret2014, yang pada pokok berkesimpulan bahwa tidak ada kerugianNegara dalam proyek tersebut dan pekerjaan proyek tersebut telahsesuai kesapakatan para pihak dan telah sesuai dengan ketentuanperaturan perudang undangan yang berlaku, yakni isu hukum yangsemula bermuatan hubungan keperdataan telah bergulir menjadikasus korupsi yang patut diduga sarat kepentingan politik
    ,Ph.D. tentang Dugaan Korupsi Dalam PembagunanDermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur ProvinsiNusa Tengara Barat (NTB) tanggal 14 Maret 2014, yangpada pokok berkesimpulan bahwa tidak ada kerugianNegara dalam proyek tersebut dan pekerjaan proyektersebut telah sesuai kesapakatan para pihak dan telahsesuai dengan ketentuan peraturan perudangundanganyang berlaku, yakni isu hukum yang semula bermuatanhubungan keperdataan telah bergulir menjadi kasuskorupsi yang patut diduga sarat kepentingan politik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-11-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1234 K/Pdt/2011
Tanggal 8 Nopember 2011 — MARDIANTA PEK, dk ; PT. DUTA PERTIWI TBK, dkk
57 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1234 K/Pdt/2011tanah ;30.Bahwa, adanya itikad yang tidak balk Tergugat untuk tidak memberitahukanterlebih dahulu tentang adanya cacat tersembunyi in casu kepada karenaTergugat mengetahui bahwa munculnya Hak Guna Bangunan yang terletakdiatas Hak Pengelolaan (Hak Pengelolaan ) tersebut sarat denganpelanggaran atas undangundang yang berlaku, yaitu sebagai berikut : Bahwa, menurut undangundang yang berlaku bahwa HakPengelolaan hanya dapat diberikan kepada Badanbadan Hukum yangseluruh modalnya dimiliki
Pengadilan PT BENGKULU Perdata
Register : 14-03-2014 — Putus : 21-04-2014 — Upload : 02-06-2014
Putusan PT BENGKULU Nomor 02/PDT.2014/PT.BKL
Tanggal 21 April 2014 — BENY NOVRIAN BIN ALWI MUSTOFA X HENRY HOCKY ALIAS AHOK , DKK
83 — 66
  • Selain itu. pembatalanperjanjian sepihak ini juga sarat dengan tindakan kesewenangwenangan17TERGUGAT. dan disetujui pula oleh TERGUGAT. II sebagai pihak yanglebin dominan, mengingat TERGUGAT. merupakan pihak pemberipekerjaan dan TERGUGAT. II merupakan pihak pemberi dana yangsecara psikologis dan ekonomis mempunyai posisi yang lebih dominandalam perjanjian kerjasama.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-06-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 31/Pid.Sus/2014/PTK
Tanggal 17 Juni 2014 — ANDI GUFRAN alias GUFRAN
46 — 26
  • Spesifikasi Kapal adalah sebagai berikut : Ukuran tonaseMesin penggerakPanjang seluruh (LOA)Lebar maximumTinggi geladak (D Moulded)Sarat air/draft (d)Dalam badanTangki bahan bakarTangki air tawarABKMesin penggerak dilengkapi dengan bukubuku serta standart sparepartsesuai dari pabrik dan ada jaminan purna jual dari agen mesin tersebut. b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 12-05-2016 — Upload : 23-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 K/Pdt.Sus-Pailit/2016
Tanggal 12 Mei 2016 — PT MULTILINE SHIPPING SERVICES VS PT MULTILINTAS AGUNG PERKASA
255 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dikutipkembali him. 36, bahwa apabila dilinat bukti surat Tla sampai dengan 12ternyata Saudara Hiendra Soenjoto selain merupakan Direktur Utama dariPT Multilintas Agung Perkasa (Termohon Pailit) juga merupakan Direkturdari PT Multiline Shipping Services (Pemohon Pailit) dan Hiendra Soenjotoadalah sebagai pemegang saham langsung dan pemegang saham tidaklangsung dari Pemohon Pailit, dengan demikian dapat dikatakan bahwasaudara Hiendra Soenjoto sarat benturan kepentingan dalam perkara ini;Bahwa
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 08-03-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 4 September 2018 — Penggugat:
PT. INDOSAT Tbk
Tergugat:
YAYAN DHARMAWANGSA
153 — 60
  • Hal inisebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (9) UU No.13/1985 yangmenyatakan:Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampaidengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggaptidak bermeteral.Bahwa sebagai sebuah sarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal2 ayat (1) huruf a UU No.13/1985, sebuah dokumen atau sebuah suratkuasa yang dihadirkan dipersidangan perdata diharuskan bermaterai.Sehubungan dengan Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada KuasaHukumnya secara
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 21-02-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 19-03-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 30/G/2017/PTUN-MDN
Tanggal 28 September 2017 — PENGGUGAT : LEONITA CHRISTI,DKK VS TERGUGAT : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
67 — 45
  • kapasitas dalam gugatan ini belumdapat dikategorikan dapat mewakili Komunitas para penghuni komplek perumahanMasdulhak Garden Medan a quo oleh karenanya maksud gugatan PenggugatHalaman 22 Putusan Perkara No.30/G/ 2017 / PTUNMDNtentang fasilitas umum dan fasilitas social menjadi kabur, secara kapasitas dankualitas tidaklah tepat dengan demikian Para Penggugat belum mempunyaikapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo,karena menggugattanopa alasan dan dasar hukum kepemilikan yang jelas dan sarat
Pengadilan PN BLORA Perdata
Register : 16-12-2020 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BLORA Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Bla
Tanggal 24 Juni 2021 — Penggugat:
MURYADI Bin SUKARDJO
Tergugat:
1.MURTINI BINTI SUDARMAN ALIAS SUGONDO
2.LHULUNG ADITYA BIN SUMADI
3.SRI PUJI ASTUTI BINTI MARDONO
Turut Tergugat:
3.KEPALA KELURAHAN NGAWEN
4.NOTARIS WAHYU WIDI ASTUTI, SH
5.NOTARIS YANI DWI RAHAYU, SH., M.Kn
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. BLORA
131 — 17
  • ,menjadi nama MURTINI sertifikat tersebut kami serahkan kepadaMURTINI dengan selesainya proses balik nama berarti proses balik namajuga telah sah memenuhi sarat dan ketentuan balik nama sesuai aturanyang berlaku.Dalam EKSEPSI1. Menerima jawaban turut tergugat III.2. Menolak gugatan Penggugat.3. Menyatakan sah proses balik nama telah sesuai ketentuan hukumyang berlakuMenimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut KuasaTurut Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut:. DALAM EKSEPSI1.
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 29-05-2019 — Putus : 20-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 99/Pdt.Bth/2019/PN Mtr
Tanggal 20 Desember 2019 — Penggugat:
I KETUT KARIAWAN
Tergugat:
1.I NENGAH SUCIARNI
2.I GEDE GUNANTA
Turut Tergugat:
1.Pimpinan Bank Mandiri Mataram
2.PIMPINAN BANK CIMB NIAGA MATARAM
3.PIMPINAN BANK BRI MATARAM
4.RANA DIPUTRA als AYUI
47 — 60
  • sangat mustahil dapat dilakukan oleh seorng Karyawanyang mengajak kerja sama seorang Bos di tempatnya bekerja, kemudian justrumemiliki saham sampai 90%, dan dapat membeli tanah sebagai mana dalamdalil nomor 10 dan nomor 12, tersebut hal ini sangatlah tidak mungkin dilakukan oleh Karyawan perusahaan, dengan demikian maka Bantahan yang diajukan oleh Pembantah tidak jelas Faktafaktanya (Fitelljeke Grond), dalilbantahanPembantah yang seperti tertera dalam surat Pembantahannya itu,jelas tidak memenuhi sarat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Putus : 19-01-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 204/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Januari 2017 —
149 — 81
  • PKWT yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat, kemudian ditandatanganioleh Para Penggugat telah sarat dengan berbagai pelanggaran yaitusebagai berikut :Halaman 7 dari 56 Putusan no. 204 /Pdt.SusPHI/2016/PN.JKT.PST1. PKWT dibuat satu rangkap yang asli dipegang oleh Tergugat dan tidakdiberikan kepada Para Penggugat, tindakan Tergugat telah melanggarPasal 54 ayat (3).2. PKWT melanggar Pasal 59 ayat (5) yaitu memperpanjang dengantanpa adanya pemberitahuan secara tertulis kepada Para Penggugat.3.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 05-07-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 09-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 405/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 3 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat : Inauniyati Diwakili Oleh : Aditiawarman Azwir SH MH
Terbanding/Tergugat : Kadirin
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kelurahan Duri Kosambi Jakarta Barat
39 — 19
  • Bpk.Abdullah mengatakan surat PernyataanJual Beli tersebut sudah cukup kuat.23) Bahwa menurut Tergugat Konvensi Surat Pernyataan jual bellitertanggal 12 Januari 1999, jelas telah memenuhi unsurunsur Perikatansebagaimana Pasal 1320 KUHPdt, karena dalam kesepakatan tersebutada subjek yaitu Pihak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi,juga ada objek yang jelas yaitu sebidang tanah seluas 36.M2 yangterletak di Jalan HJunib No.l 10 RT 008 RT 007 Kelurahan Duri KosambiKecamatan Cengkareng Jakarta Barat, dan sarat
Pengadilan PA MARTAPURA Perdata Agama
Register : 04-06-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan PA MARTAPURA Nomor 384/Pdt.G/2018/PA.Mtp
Tanggal 12 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
43 — 2
  • apabila seorang isteri memintacerai maka hendaklah suami menceraikan sebagaimana yangdilakukan oleh Tsabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhuma.Dalil Tergugat dalam Jawaban Tergugat angka 15 yang menyatakan: Tergugat menolak untuk bercerai, demi rasa sayang dan cinta sertakebaikan bagi kelangsungan perkembangan anakanak, anakanakhal. 31 dari 66 Putusan Nomor 384/Padt.G/2018/PA.Mtp9.3ingin disayangi oleh ayahnya sekaligus disayangi oleh ibunya dst....Adalah katakata atau tulisan penuh dusta dan sarat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 18-07-2014 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 26-11-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 143/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 12 Nopember 2014 — YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL;MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I
137 — 68
  • PAUD YJIS sarat kebudayaan Barat yang berciri kebebasan dalambergaul dan berpakaian;b. PAUD YJIS menerapkan kurikulum berbasis Amerika walau belumpernah memperoleh izin dari Tergugat;c. PAUD YJIS tidak memberi pendidikan agama, Pancasila danPendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia bagi pesertadidik warga negara Indonesia..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-09-2014 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 722 PK/Pdt/2012
Tanggal 17 September 2014 — PT. INDONESIA UNGGUL BERSATU, ; PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI, dkk
159 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GunaBangunanannya terbit sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1996;Bahwa selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Mamuju menerbitkan 2 (dua)penetapan berturutturut sebagaimana yang telah diuraikan dalam suratgugatan, yang disusul dengan surat pelaksanaan eksekusi tanggal 28 Juni2007 yang sedianya akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2007sampai dengan 13 Juli 2007 yang ditujukan kepada masingmasingsebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan, sangat jelas bahwadalam perkara ini adalah sarat
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-07-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 122/PDT/2017/PT PBR
Tanggal 18 September 2017 — Ny. Murni Maryanti Ningsih Sebagai PENGGUGAT Lawan Tn. Andri Putra,Dkk Sebagai TERGUGAT
84 — 55
  • Sarat keterangan kepemilikan tanah No. 1518/1972 tanggal 13Februari 1972 atas nama Sdr. H. Djaafar;b. Gambar kasar situasi tanah seluas 40 ha tanggal 20 November 1973atas nama Sdr. H. Djaafar;c. Pengumuman Kepala Daerah Riau No. 14/Peng/1971, tentang wajibmengerjakan tanahtanah dst... dst...d. Pengumuman Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kampar dst... dst...Jawaban Tergugat VI sebagai berikut:a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Putus : 20-01-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 259 K/AG/2010
Tanggal 20 Januari 2011 — PEMOHON KASASI VS TERMOHON KASASI
23 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Undangundang Nomor 3 Tahun 1982,dinyatakan apabila perusahaan berbentuk perusahaan perorangan, makasebagai sarat kelengkapan administrasi dan halhal yang harus didaftarkan/dilampirkan adalah nomor dan tanggal bukti diri, di dalam penjelasanundangundang tersebut yang dimaksud bukti diri adalah seperti KTP, SIM,dan lainlain, dan tidak menjelaskan atau mensyaratkan bahwa seseorangyang akan berusaha di wilayah tertentu, ia harus orang yang berKTPdaerah tertentu, hal ini dibenarkan pula oleh katerangan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-06-2011 — Putus : 27-09-2011 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 43/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 27 September 2011 — H. MURSALIH Bin H. LIHAN
58 — 19
  • ketiga berdasarkan perjanjian dengannegara;sedangkan yang dimaksud perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomianyang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan az.as kekeluargaanataupun usahamasyarakat yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah Pusat maupun Daerah sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikanmanfaat kemakmuran dan kesejahteraan seluruh kehidupan rakyat;Menimbang, bahwa baik dari keterangan Ahli Emma Sugema, SE. dari SPKPPerwakilan Propinsi Jawa Sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-11-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 513 K/Pid/2011
Tanggal 24 Nopember 2011 — MUHAMMAD PITANG alias PITANG
32 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bahwa kalau saksi tidak mengaku,saksiakan dibawa ke Polda NTT dan ditahan disana, serta ada foto satelit yangmerekam keberadaan saksi di TKP, yang menurut penyidik adalah teknikdari penyidik dalam pemeriksaan,...dstnya meskipun dalam KUHAP tidakdiatur".Bahwa penegasan Judex Facti meskipun dalam KUHAP tidak diatur padaakhir pertimbangan diatas sebagai bentuk pembenaran terhadap tindakanpenyidik yang bertentangan dengan hukum, sekaligus sebagai buktibahwa Terdakwa diajukan kepada persidangan ini sarat
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-09-2013 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 204/Pdt.G/2012/PN.Sda
Tanggal 26 September 2013 — PT ACRETIA SHOSHA INTI PERSADA M E L A W A N : PT KRAKATAU BANDAR SAMUDERA, DKK.
143 — 44
  • Disampingitu posita gugatan dibuat secara umum, tidak terstruktur dan sarat dengannuansa politis serta bersifat spekulatif dengan menyeretnyeret PemerintahRepublik Indonesia dalam hal ini Menteri BUMN ke dalam persoalanhubungan antara Penggugat dengan Tergugat I (Lihat dasardasar gugatanPenggugat angka 27);68Berdasarkan eksepsi tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim menerima eksepsiTergugat VI serta menetapkan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diteruskan ataugugatan tidak dapat diterima (niet