Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Putus : 26-10-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 355/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 26 Oktober 2016 — DAMAN HURI, S.E. melawan PT Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk dkk
34 — 22
  • Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan olehPara PENGGUGAT tidak sesuai dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan oleh Pasal 1340 KUHPerdata (Sebagaimana tercantumdalam bukunya M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdatatentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan PutusanPengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2004, Halaman 439)Hal 9 putusan. No.355/Pdt/2016/PT SMGsehingga gugatan Para PENGGUGAT dapat dikatakan error inpersona.2.
Pengadilan PA PARIGI Perdata Agama
Register : 25-11-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 19-03-2020
Putusan PA PARIGI Nomor 0306/Pdt.G/2015/PA.Prgi
Tanggal 23 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
44 — 16
  • Penggugat;Bahwa saksi kenal Tergugat sejak akhir 2015 karena sama sama aktifdiorganisasi dan di partai:Bahwa saksi tidak tahu di mana mereka tinggal setelah menikah, yangsaksi ketahui Tergugat tinggal di kos di belakang Kantor Camat Parigitepatnya di Kelurahar@i>Bahwa setahu saksi Tergugat tinggal di kos bersama dengan temantemannya;Bahwa Penggugat tidak pernah datang menemui Tergugat di kosnya:Bahwa tidak setiap hari Tergugat menetap di kosnya, Tergugat jugabiasa menginap di tempat lain atau di kantor partai
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 24-02-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN BATAM Nomor 72/Pdt.Bth/2021/PN Btm
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat:
DHARWIS
Tergugat:
1.Sutini
2.Bi Cun
Turut Tergugat:
1.EDY
2.USMAN KOLOAY, SH.,ALMARHUM
77 — 43
  • Partai Verzet yaitu perlawanan dari pihak lawan sendiri;Selanjutnya dijelaskan pula bahwa perlawanan merupakan suatu upayahukum yang diajukan pihak ketiga atau pihak lawan sendiri denganberdasarkan alas hak milik karena merasa dirugikan akibatnya adanyapelaksanaan putusan/dikeluarkannya Penetapan baik penetapan Sita Jaminanmaupun Penetepan Eksekusi;Bahwa selain penjelasan diatas Perlawanan juga di atur di RBG dalampasal 206 ayat (6) dan HIR dalam Pasal 195 ayat (6) yang berbunyiPerlawanan, juga yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-02-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1814 K/Pdt/2012
Tanggal 19 Februari 2013 — PT. SUKANDA JAYA vs MOHAMMAD SOBARI,dk
37 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1814 K/Pdt/2012e Dengan demikian secara materiil, isi yang tercantum dalam ABTmengikat kepada diri penandatangan.1) Syarat formil ABT.Syarat formilnya, terdiri dari :a) Berbentuk tertulis atau tulisan.b) Dibuat secara partai (dua pihak atau lebih) tanpa bantuan ataudihadapan seorang pejabat umum.c) Ditandatangani oleh para pihak.d) Mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan.2) Syarat Materiil.Mengenai syarat materiil dapat dijelaskan dengan ringkas halhalberikut :a) Keterangan yang tercantum
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-03-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 29/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 25 Juli 2019 — Penggugat:
YOEL KAMURI, S.TP
Tergugat:
BUPATI SUMBA BARAT DAYA
126 — 53
  • Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau ; d.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-06-2017 — Putus : 20-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 20 September 2017 — H. AHMAD SURYANA Bin USUP SUKARMA.
78 — 24
  • sumber daya alam danmelestarikan lingkungan hidup;Selain kewajiban Kepala Desa mempunyai kewajiban untukmemberikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desakepada Bupati/ Walikota memberikan laporan keteranganpertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikanlaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepadamasyarakat.Pasal 29 UU Desa yaitu :Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakanPembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, danPemberdayaan Masyarakat Desa.LARANGANa. menjadi pengurus partai
    sumber daya alam danmelestarikan lingkungan hidup;Selain kewajiban Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desakepada Bupati/ Walikota, memberikan laporan keteranganpertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikanlaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepadamasyarakat.Pasal 29 UU Desa yaitu :Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakanPembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, danPemberdayaan Masyarakat Desa.LARANGANA. menjadi pengurus partai
    kewajiban Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desakepada Bupati/ Walikota, memberikan laporan keteranganpertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikanlaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepadamasyarakat.Pasal 29 UU Desa yaitu :Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakanPembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, danPemberdayaan Masyarakat Desa.Halaman 64dari 113Putusan No. 42/Pid.Sus/TPK/2017/PN.BdgLARANGANa. menjadi pengurus partai
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-04-2013 — Putus : 21-05-2013 — Upload : 18-07-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 25/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg
Tanggal 21 Mei 2013 — SRI DARTUTIK
68 — 54
  • tertanda2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEFARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan PusatGolongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi yangditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan IdrusMarham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel birubertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal April 2011 tertanda Suci ; 1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RIperihal Surat dari DPP Partai
    ,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan PusatGolongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusiyang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketuadan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapatstempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIhal 89 dari 196 hal Put.No.25/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg82838485pada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci =;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RIperihal Surat dari DPP Partai
    SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan PusatGolongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusiyang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketuadan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapatstempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIhal 151 dari 196 hal Put.No.25/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg82838485pada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci =;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RIperihal Surat dari DPP Partai
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 21-10-2010 — Upload : 06-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 123/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst
Tanggal 21 Oktober 2010 — 1. ASEP TATANG SURYATA H 2. KUSDANARWATI
499 — 296
  • Syaratsyarat pemegang Polis Askum adalah harus berbadan Hukum (PT.Koperasi, Partai Politik, CV, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, DanaPensiun Pemberi Kerja), Harus ada Akta Pendirian perusahaan, Membayarpremi asuransi sesuai dengan prodruk Polis yang disepakati oleh calonpemegang Polis, Adanya perjanjian bilamana dikehandaki kedua belahpihak ; Bahwa Prosedur membayaran klaim asuransi Kumpulan kepada pemegangPolis auransi adalah sebagai berikut : Mengajukan permohonan klaim secara tertulis dari pemegang
    BEBI, OB (Office Boy) yaitu SULARTO ;Bahwa jenis produk Polis ASKUM 3 Jakarta dan sebagai persyaratan yangharus dipenuhi adalah sebagai berikut :Hal.98 Putusan pidana No.123/Pid/B/2010/PN.Jkt.Pst Jenis Prodak Polis Askum Kantor Cabang Askum Jakarta 3 AJB BumiPutera 1912 adalah Asuransi Kesehatan/Asuransi Rawat Inap danPembedahan (ARIP), Asuransi Kecelakaan, Asuransi Jiwa/kematian,Asuransi Program Kesejahteraan Karyawan ; Syaratsyarat pemegang Polis Askum adalah harus berbadan Hukum (PT.Koperasi, Partai
    Syaratsyarat pemegang Polis Askum adalah harus berbadan Hukum (PT.Koperasi, Partai Politik, CV, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, DanaPensiun Pemberi Kerja) ; Harus ada Akta Pendirian perusahaan. Membayar premi asuransi sesuai dengan prodrak Polis yang disepakati olehcalon pemegang Polis.
    Koperasi, Partai Politik, CV, DanaPensiun Lembaga Keuangan, Dana Pensiun Pemberi Kerja). Harus ada Akta Pendirian perusahaan. Membayar premi asuransi sesuai dengan prodrak Polisyang disepakati oleh calon pemegang Polis. Adannya perjanjian bilamana dikehandaki kedua belah pihak.Prosedur membayaran klaim asuransi Kumpulan kepadapemegang Polis asuransi adalah sebagai berikut :a.
    Syaratsyarat pemegang Polis Askum adalah harus berbadan Hukum(PT.Koperasi, Partai Politik, CV, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, DanaPensiun Pemberi Kerja) ;Harus ada Akta Pendirian perusahaan ;Membayar premi asuransi sesuai dengan produk Polis yangdisepakati oleh calon pemegang Polis ;Adannya perjanjian bilamana dikehandaki kedua belah pihak ;Menurut saksi Prosedur pembayaran klaim asuransi Kumpulankepada pemegang Polis asuransi adalah sebagai berikut :a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-07-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 636 K/PID.SUS/2011
Tanggal 14 Juli 2011 — H. MOCHAMAD SANTOSO
57 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ADI RIYADI tanggal 14 Pebruari 2007 ; 1 (satu) lembar kwitansi No.28/I/RBJN/2007 tanggal 02 Maret 2007,untuk pembayaran iklan UcPAC Partai Demokrat, muat : 1 x(tanggal 28 Peb 2007) ukuran : 7 x 405 mmk/BW, sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah); 1 (satu) lembar amplop Surat Radar Bojonegoro kepada Bp. H.M.SANTOSO, Bp. SYUKUR PRIYANTO, SE di Bojonegoro, disposisiBupati Boojonegoro (H. Moch. Santoso : Keu ; selesaikan) dan KabagKeuangan M.
    ADI RIYADI tanggal 14 Pebruari 2007 ;=" 1 (satu) lembar kwitansi No.28//I/VRBJN/2007 tanggal 02 Maret 2007,untuk pembayaran iklan UcPAC Partai Demokrat, muat : 1x (tanggal28 Peb 2007) ukuran : 7x405 mmk/BW, sebesar Rp. 15.000.000. (limabelas juta rupiah) ; 1 (satu) lembar amplop Surat Radar Bojonegoro kepada Bp. H.M.SANTOSO, Bp. SYUKUR PRIYANTO, SE di Bojonegoro, disposisi BupatiBoojonegoro (H. Moch. Santoso : Keu ; selesaikan) dan KabagKeuangan M.
    ADI RIYADI tanggal 14 Pebruari 2007 ;1 (satu) lembar kwitansi No.28//I/RBJN/2007 tanggal 02 Maret 2007,untuk pembayaran iklan UcPAC Partai Demokrat, muat : 1x (tanggal28 Peb 2007) ukuran : 7x405 mmk/BW, sebesar Rp. 15.000.000. (limabelas juta rupiah) ;1 (satu) lembar amplop Surat Radar Bojonegoro kepada Bp. H.M.SANTOSO, Bp. SYUKUR PRIYANTO, SE di Bojonegoro, disposisi BupatiHal. 106 dari 107 hal. Put. No. 636 K//PID.SUS/201 1Boojonegoro (H. Moch. Santoso : Keu ; selesaikan) dan KabagKeuangan M.
Pengadilan PA PONTIANAK Perdata Agama Perceraian
Register : 19-09-2011 — Putus : 07-03-2012 — Upload : 13-12-2012
Putusan PA PONTIANAK Nomor 702/Pdt.G/2011/PA.Ptk
Tanggal 7 Maret 2012 — Penggugat V Tergugat
44 — 4
  • Sesuai informasi orang yang amat sangat dekat dengan Penggugatmemberi syarat dan waktu sebelum perkawinan ini dilangsungkankepada saya sebagai tergugat untuk membuktikan bahwa orang Tuasaya bukan PKI (Partai Komunis Indonesia);d. Apabila kami telah melangsungkan pernikahan menurut Agama dannegara maka Motto kami adalah : Setiap melangsungkan kegiatan dalammenjalankan mahligai rumah tangga harus Patuhtaat sesuai ajaran danperintah Agama dan Orang Tua;e.
Pengadilan PT AMBON Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-09-2016 — Putus : 16-01-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PT AMBON Nomor 37/PDT/2016/PT AMB
Tanggal 16 Januari 2017 — 1. RUSDI SOFYAN SANGAJI, SH 2. Dr. FARIDA MONY Dra. M.M, PARA PEMBANDING semula PARA PELAWAN Melawan : YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU, TERBANDING semula TERLAWAN
234 — 69
  • Andri Padang Putun, SH, KetiganyaAdvokat dan Pengacara serta Asisten Pengacara padaKantor Advokat & Pengacara Hamdani Laturua & Rekan yang beralamat dan berkantor di Jalan Melati Nomor 34RT.001/RW.001, Kelurahan Honipopu (Belakang TokoEnam, Kantor DPW Partai Nasdem Provinsi Maluku),Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 11 Pebruari 2016, PARAPEMBANDING semula PARA PELAWAN ;MelawanYAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU, yangberkedudukan di Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama
Register : 09-12-2019 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 5680/Pdt.G/2019/PA.JT
Tanggal 29 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
82 — 14
  • No.5680/Padt.G/2019/PAJTMenimbang, bahwa dalam Pasal 132 a ayat (1) ke 3 HIR, padaprinsipnya undangundang melarang Terlawan mengajukan gugatanRekonpensi terhadap gugatan perlawanan eksekusi, baik hal itu dalam bentukperlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) atau perlawanan pihak partai (PartyVerzet).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatanRekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijk verklaard).DALAM KONPENSI!
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata
Register : 02-04-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Pkl
Tanggal 18 September 2018 — Penggugat:
ERZAN ABDILAH
Tergugat:
1.ERENG MAULANA
2.PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Sentra Kredit Kecil Pekalongan
Turut Tergugat:
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan
123 — 32
  • Keputusan MA RI No. 294K/SIP/1971 tanggal 07071971 yangmensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyaihubungan hukum;Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/ 2018/ PN PklBahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak sesuaidengan prinsip partai kontrak yang digariskan oleh Pasal 1340 KUHPerdata sebagaimanatercantum dalam buku M.
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-02-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 29-06-2018
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Arm
Tanggal 31 Oktober 2017 — - Penggugat - JOICE J.M SIGARLAKI - Tergugat 1. LIAN MOHA 2. TIN MOHA 3. UMIN MOHA 4. AMAN MOHA 5. IMRON MOHA 6. MESKE RAKIAN 7. NONA RAKIAN 8. MASYE RASU 9. NINI RASU 10. STEVI RASU 11. MICHEL RASU - Turut Tergugat - KEPALA DESA KAWANGKOAN
111 — 71
  • Bahwa menghubungkan dengan Pasal 1875KUHPerdata bahwa nilai kekuatan pembuktian untuk akta di bawah tanganmenurut Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata halaman 546Hal 41 dari 45 Putusan Nomor 39/Padt.G/2017/PN Armharus memenuhi syarat formil dan materiil yaitu dibuat secara sepihak atauberbentuk partai (Sekurangkurangnya dua pihak) tanoa campur tangan pejabatyang berwenang, ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnyadan isi dan tanda tangan diakui sehingga jika syarat tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-06-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 16 Juni 2017 — DR. BASUKI RANTO, M.M
74 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 67 PK/Pid.Sus/201796.97.98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.Cakung Juli 2010 Rp14.375.000 ;1 (satu) bundel BK633/2010 Honor keamanan Rp4.847.000.pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Prov. DKI Jakartaterhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan ModalDaerah pada PD.
    Cecep sejumlah sebelas juta rupiah ;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal O6 April 2011 untukkeperluan pertemuan dengan LSM sejumlah satu juta rupiah ;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 20 April 2011 untukkeperluan biaya rapat dengan partai Demokrat sejumlah dua juta limaratus ribu rupiah ;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 21 April 2011 untukkeperluan Pak Dirut untuk golf dengan relasi sejumlah dua juta rupiah;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 26 April 2011 untukkeperluan
    11 sejumlah sepuluh jutarupiah ;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 06 Mei 2011 untukkeperluan untuk Bapak Selamat Nurudin sejumlah lima juta rupiah ;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal O07 Mei 2011 untukkeperluan entertaint Dirut dengan relasi sejumlah dua juta rupiah ;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 05 Mei 2011 untukkeperluan biaya pengajian anak yatim sejumlah satu juta rupiah ;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 06 Mei 2011 untukkeperluan meeting Dirut dengan partai
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-12-2014 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 56/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn
Tanggal 15 Desember 2014 — - dr. WESLI NAPITUPULU
54 — 11
  • saksi tidak kenal dengan Sipahutar ;Dibacakan kepada saksi Berita acara Pemeriksaan di Penyidik Poin 8 sampaidengan poin 21, saksi membenarkannya ; === =Bahwa setahu saksi kegiatan terdakwa seharihari adalah sebagai Dokter;Bahwa saksi tidak tahu terdakwa bisa mengatur proyek di T obasa ;Bahwa saksi tidak ada hubungan proyek dengan terdakwa ;Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan proyek di Rumah Sakit Toba Samosir ;Bahwa pada waktu itu saya bersama Terdakwa di undang oleh Halman Tobingselaku pengurus Partai
Pengadilan PN SUKOHARJO Pidana Umum
Register : 20-05-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 79/Pid.B/2019/PN Skh
Tanggal 9 Juli 2019 — Penuntut Umum:
RISZA KUSUMA,SH
Terdakwa:
1.ARI WIBOWO alias BOWO bin SUHARDI
2.Eko Purnomo alias Eko bin Sarno
60 — 6
  • tersebut dan Terdakwa juga menerima uang pembayaransejumlah Rp 3.400.000, (tiga juta empat ratus ribu rupiah).Bahwa setelah selesai transaksi pulangnya Terdakwa woroworo keWA Group Trompolink Crew, dalam WA Group tersebut Terdakwa adakenalan namanya OKKY tetapi yang datang mengantar Saksi pulang bukanOKKY melainkan teman OKKY yang tidak dikenal nama maupunidentitasnya, dan Terdakwa diantar sampai Pasar Baki Kec.BakiKab.Sukoharjo, selanjutnya malam itu Terdakwa langsung mengikuti kegiatanpenyuluhan Partai
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 23-07-2021 — Putus : 27-12-2021 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 176/Pdt.G/2021/PN Ckr
Tanggal 27 Desember 2021 — Penggugat:
Sukarmin
Tergugat:
1.ISMIANI
2.YANUAR SETIAWAN
3.HERU ISWANTO
4.ALVIN YOGA HERLAMBANG
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BEKASI
78 — 43
  • Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrakyang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata. ;. Bahwa kemudian jika dikaitkan dengan perkara a quo dimanaPENGGUGAT mendalilkan PENGGUGAT mempunyai hubunganhukum dengan alm. Ruyoto (vide posita gugatan poin 1) akan tetapiPENGGUGAT malah menarik pihak BPN Kab.
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-03-2014 — Putus : 02-06-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 44/PID.SUS/2014/PN.PSB
Tanggal 2 Juni 2014 — MARWAN NASUTION Bin TUNAS NASUTION Pgl MARWAN
55 — 27
  • 44/Pid.B/2014/PN Psbe Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penangkapan terhadapterdakwa yang dilakukan oleh saksi ASPIA bersamasamadengan saksi HERWANDI pada hari Kamis tanggal 16 Januari2014 sekira pukul 17.45 WIB bertempat di Jalan Padang PanjangJorong Lubuk Puding Kenagarian Kapar Kecamatan Luhak NanDuo Kabupaten Pasaman Barat karena terdakwa disangka telahmemiliki dan membawa ganja keringe Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul17.45 WIB saksi sedang berada di sebuah posko partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 15-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1995 K/PID/2011
Terdakwa; Yulius Maronda, dkk
128 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berkebundi atasnya tanpa seizin terlebin dahulu kepada pemilik, itu pelanggarankeras.Bahwa memang awalnya PTPN XXVII digantikan PTPN XIV Perseromasuk dengan cara menyerobot, setelah tanah masyarakat sudahdikuasai baru cari siapa pemiliknya, istilah hamil dulu bari dinikahi artinyamain spekulasi.Bahwa dalam hal memainkan spekulasi mempergunakan kekuatan TNIdan menakutnakuti masyarakat pemilik lahan dengan ancaman bahwabarang siapa yang menghalangi program pemerintah dan menghalangipembangunan adalah PKI (Partai