Ditemukan 44905 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Budiarto karim vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional ri; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional;
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 29-11-2019 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PN BEKASI Nomor 547/Pdt.G/2019/PN Bks
Tanggal 9 Juni 2020 — Saleh Wiratmadja
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang BPN ATR Kota Bekasi
102 — 25
  • Saleh Wiratmadja
    Turut Tergugat:
    Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang BPN ATR Kota Bekasi
Pengadilan PN POSO Perdata
Register : 13-03-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 01-04-2022
Putusan PN POSO Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Pso
Tanggal 14 Mei 2020 — Penggugat:
FRANS NICODEMUS WILLEM
Tergugat:
ASIA JALIL
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali
81 — 2
  • Penggugat:
    FRANS NICODEMUS WILLEM
    Tergugat:
    ASIA JALIL
    Turut Tergugat:
    Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali
Pengadilan PN PRAYA Perdata
Register : 15-01-2020 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 04-02-2020
Putusan PN PRAYA Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pya
Tanggal 4 Februari 2020 — Penggugat:
SULAIMAN alias HAJI SULAIMAN
Tergugat:
ENUM
Turut Tergugat:
KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
156 — 0
  • Penggugat:
    SULAIMAN alias HAJI SULAIMAN
    Tergugat:
    ENUM
    Turut Tergugat:
    KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Tanah
Register : 14-03-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 174/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel
Tanggal 15 Agustus 2017 — Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Dan Tata Ruang Republik Indonesia
222 — 89
  • Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Dan Tata Ruang Republik Indonesia
    Menteri Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Dan Tata Ruang Republik Indonesia, dalam hal inidiwakili oleh kuasa : Deddy Setiady, SH, M. Fatan Fahir, SH.MH, JuandaHermawan, SH, Reska Hartati,SH, Farina Swantoro,SH.
    Manalusendiri atau BPNBogor, atau Menteri Agraria, adalah tidak sah menurutKUHPer Pasal 551 untuk dipindahtangankan.Maka layaklah Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan mencabut/membatalkan sertifikat atas nama Manalu yang sudah almarhum, dan ahi warisnya wajib menyerahkan / mengembalikan tanah itu tanopasyarat kepada Penggugat pemilik tanah semula yang sah.
    Tidak menjadi rintangan sertifikat itu asli atau palsu, sesuaidengan fakta, Kementerian Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional telahmenerbitkansertifikatatas nama Manalu. Tindakan ini tetap merupakan tanggung jawab JuridisFormil Terqugat sebagai Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang, karena tanah itu diperoleh dengan kekerasan dan ancaman langgar KUHP danHAM maka tidak sah dan batal demi hukum.
    Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang, bertangqung jawab penuh atas jaminan pelaksanaan projek termasuk administrasi ganti rugi/ tukar guling tanah korban. Kenyataannya Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang telah lalai dan ingkar janji (wanprestasi) , mengalihkan haksertifikat tanah tukar guling untuk Penggugat malah diberikan kepada Karl Pondang B.
    Memerintahkan kepada Tergugat Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Dan Tata Ruang Republik Indonesia untuk mencabut sertifikat atau perizinan pengelolaan tanah seluas 3000m? semula milik Prof. Dr. Wimanjaya Liotohe, yang dikuasaimantan Kepala RT setempat bernama Dari Bin Nurdin atau oknum warga lainnya yangdirestui dan difasilitasi Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional termasuk bawahannya BPN Kabupaten Bogor. 3.
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 09-10-2017 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Kla
Tanggal 2 Agustus 2018 — CIPTA CAKRA MURDAYA
2.Kantor Agraria dan Tata Ruang BPN, BPN Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung
69 — 11
  • CIPTA CAKRA MURDAYA
    2.Kantor Agraria dan Tata Ruang BPN, BPN Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-10-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2171 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL TOMOHON,
35 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATARUANG CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONALPROPINSI SULAWESI UTARA CQ. BADANPERTANAHAN NASIONAL TOMOHON,
    MENTERI AGRARIA DAN TATARUANG CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONALPROPINSI SULAWESI UTARA CQ. BADANPERTANAHAN NASIONAL TOMOHON, dalam hal inimemberikan Kuasa kepada Jacob A. A. Makatita, SH, danMeytiu L.
Pengadilan PN LANGSA Perdata
Register : 05-01-2021 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 26-03-2021
Putusan PN LANGSA Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Lgs
Tanggal 15 Februari 2021 — Pemohon:
PT. CUT MEUTIA MEDIKA NUSANTARA
Termohon:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA LANGSA
2.Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
147 — 63
  • Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

    MENGADILI:

    1. Menolak Keberatan Pemohon Keberatan;
    2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp670.500,00 (enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 03-10-2017 — Putus : 07-03-2018 — Upload : 07-03-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 82/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 7 Maret 2018 — Penggugat:
Muttiara Dg. Intan Binti H. Made
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
179 — 86
  • DALAM POKOK PERKARA:

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-
    2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 05/pbt/BPN-73/2017 tanggal 03 Juli 2017 tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 02876/Maccini baji atas nama Muttiara tanggal 11 November 2009 luas 15.664 M2 yang diuraikan dalam surat ukur nomor 02487/
    Maccini baji/2009 tanggal 09 November 2009 yang terletak di kelurahan Maccini Baji Kecamatan Lau Kabupaten Maros;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 05/pbt/BPN-73/2017 tanggal 03 Juli 2017 tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 02876/Maccini baji atas nama Muttiara tanggal 11 November 2009 luas 15.664 M2 yang diuraikan
    Tenggang Waktu Gugatan:1.Bahwa terhadap surat yang menjadi obyek gugatan yakni : SuratKeputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 05/Pbt/BPN73/2017,tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 02876/Maccini BajiAtas Nama Muttiara Tanggal 11 November 2009 luas 15.664 M?
    Bahwa oleh karena Surat Keputusan Menteri Agraria Dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi SelatanNomor: 05/Pbt/BPN73/2017, tentang Pembatalan Sertifikat HakMilik Nomor02876/Maccini Baji Atas Nama Muttiara Tanggal 11November 2009 luas 15.664 M?
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanMenteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Sulawesi Selatan Nomor: 05/Pbt/BPN73/2017, tentangPembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02876/Maccini Baji AtasNama Muttiara Tanggal 11 November 2009 luas 15.664 M?
    Untuk itu kamimohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal ini atau setidaktidaknya dalam gugatan penggugat seharusnya mencantumkan statussubyek Tergugat dengan bentuk Menteri Agraria Dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Cq.
    Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihakMenimbang, bahwa Tergugat menyatakan, seharusnyaPenggugat melibatkan Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia sebagai pihak karena berdasarkanpasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan tataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016yang pada intinya menyatakan penerbitan keputusan pembatalanyang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dilakukan atasnama Menter;Menimbang, bahwa mempelajari surat keputusan obyeksengketa
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 03-10-2018 — Putus : 10-02-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 923/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 10 Februari 2020 — Penggugat:
Chandra Wibisono Budiarso
Tergugat:
1.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar
2.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI
3.Kantor Kementrian Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah RI
4.Menteri Negara Agraria Kepala BPN RI
Turut Tergugat:
Zola Kathrine selaku ahli waris Taufik Hidayat alm
164 — 80
  • Penggugat:
    Chandra Wibisono Budiarso
    Tergugat:
    1.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar
    2.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI
    3.Kantor Kementrian Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah RI
    4.Menteri Negara Agraria Kepala BPN RI
    Turut Tergugat:
    Zola Kathrine selaku ahli waris Taufik Hidayat alm
    Kantor Kementrian Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah RepublikIndonesia, JI. Sisingamaharaja No. 2, KebayoranBaru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;4. Menteri Negara Agraria Kepala BPN RI, JI. Sisingamaharaja No. 2,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta,Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGATIV;5.
    Kantor Tergugat Ill,menyatakan diterbitkannya eksekusi keputusan Tergugat Il, olehTergugat , TIDAK MENGHILANGKAN HAK KEPERDATAANPENGGUGAT.Atas dasar nasehat Tergugat III, maka Penggugat lewat Kuasa Hukumnyamenyampaikan surat blokir kepada Tergugat , duterima secara patutdengan dtempel resmi tanggal 24 September 2018.Tergugat dan Tergugat Il, dengan menerbitkannya eksekusi keputusanTergugat II, oleh Tergugat I, telah MELANGGAR Undang Undang Nomor5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria
    , sebagai jiwadalam perihal agraria, dalam Bagian II, Pendaftaran Tanah, Pasal 19 ;1) Menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftarantanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuanketentuan yang diatur ddengan peraturan pemerintah;2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputia) Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah ;b) Pendaftaran hakhak atas tanah dan peralinan hakhak tersebut ;c) Pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang
    Pasal 2, Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azassederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka dan Pasal 3Pendaftaran tanah bertujuan; Untuk memberikan kepastian hukum danperlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah,satuan rumah susun dan hakhak lain yang terdaftar agar dengan mudahdapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; danuntuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan TIDAK DAPATTERLAKSANA DIDEPAN HUKUM.Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria
    Pasal 125 Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Jo.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 06-09-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 1499/Pdt.P/2019/PN Sby
Tanggal 1 Oktober 2019 — Pemohon:
Petti Lianawati alias disebut juga Petty Lianawati alias disebut juga Lianawati Petti
14 — 1
  • Kewarganegaraan No. 2520/1961 tertanggal 30-12-1961, yang Disahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 30-12-1961;
  • Surat Pernyataan ganti nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966 tertera nama Lianawati Petti;
  • Petikan Surat Tanda Perkawinan No. 14/1963 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Banyuwangi tertanggal 22-10-1969 tertera an Petti, Lianawati;
  • SHM no 955/K (Kelurahan Simokerto) yang diterbitkan pada Tanggal 13-12-1985 oleh Kantor Agraria
    Kotamadya Surabaya, tertera an Pemegang Hak Petty Lianawati berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Agraria Kecamatan Simokerto tertanggal 27-2-1985 dengan No 594.4/027/411.923/1985;
  • SHM No. 662/K (Kelurahan Simokerto) tertera atas nama Nyonya Lianawati Petti berdasarkan Akte Jual Beli dihadapan PPAT Anwar Mahayudin No. 35/1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Surabaya tertanggal 9-01-1985;
  • E-KTP dengan NIK: 3578116312400001 an Petti Lianawati (terlampir
Pengadilan PN RENGAT Perdata
Register : 24-11-2017 — Putus : 16-04-2018 — Upload : 03-05-2018
Putusan PN RENGAT Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Rgt
Tanggal 16 April 2018 — Penggugat:
BUDIARTO SEBUL
Tergugat:
ROWADI
115 — 27
    1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
    3. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas sebidang tanah terletak di Desa Binio sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2714 tertanggal 16 November 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Indragiri hulu;
    4. Membebankan biaya yang timbul
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 12-04-2021 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN NABIRE Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Nab
Tanggal 8 Juni 2021 — Penggugat:
Lastrini
Tergugat:
1.Katiman
2.Sarto Atmojo
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE
70 — 22
  • Penggugat:
    Lastrini
    Tergugat:
    1.Katiman
    2.Sarto Atmojo
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE
    Jalur 1 Barat, RT 01/RW 03, KelurahanBumi Raya, Kecamatan Nabire Barat, KabupatenNabire, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Lawan:Katiman, bertempat tinggal di Bumi Raya, RT 04/RW 03, KelurahanBumi Raya, Kecamatan Nabire Barat, KabupatenNabire, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;Sarto Atmojo, bertempat tinggal dahulu beralamat di Kelurahan BumiRaya, Kecamatan Nabire Barat, Kabupaten Nabire,sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaanya,selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il;Kementerian Agraria
    Bahwa karena jual beli tersebut diatas hanya tertuang dalamkuitansi, dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) sehingga tidak ada Akta Jual Belinya, maka Penggugat tidak dapatmelakukan pengurusan balik nama sertipikat tersebut ke Kantor TurutTergugat (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalKabupaten Nabire);11.
    Selanjutnya dalam Pasal 1458 KUHPerdata dinyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belahHalaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pat.G/2021/PN Nabpihak, seketika setelahnya orangorang ini mencapai sepakat tentangkebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkanmaupun harganya belum dibayar;Menimbang bahwa Boedi Harsono dalam bukunya bernudul UndangUndang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaanya, penerbit Djambatan, Jakarta,1971, hal. 135 menyatakan
    bahwa tanah objek sengketa saat inidikuasai / ditempati oleh Penggugat dan diatas tanah objek sengketa tersebut tidakada pihak lain yang menguasai tanah objek sengketa selain Penggugat, danselama Penggugat menguasai / menempati tanah objek sengketa tidak ada pihaklain yang keberatan terkait hal tersebut;Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan buktiP9 berupa Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 609, Surat UkurNomor 3827 Tahun 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Register : 13-07-2022 — Putus : 05-01-2023 — Upload : 11-01-2023
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Pwt
Tanggal 5 Januari 2023 — Penggugat:
SUFIRIYANTO
Tergugat:
1.PARDINI HADIUTOMO
2.PUJI HARTONO
Turut Tergugat:
Kantor Agraria Dan Tata Ruang BPN Purwokerto Kabupaten Banyumas
123 — 29
  • Penggugat:
    SUFIRIYANTO
    Tergugat:
    1.PARDINI HADIUTOMO
    2.PUJI HARTONO
    Turut Tergugat:
    Kantor Agraria Dan Tata Ruang BPN Purwokerto Kabupaten Banyumas
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 09-10-2017 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Kla
Tanggal 2 Agustus 2018 — CIPTA CAKRA MURDAYA
2.Kantor Agraria dan Tata Ruang BPN, BPN Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung
77 — 11
  • CIPTA CAKRA MURDAYA
    2.Kantor Agraria dan Tata Ruang BPN, BPN Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung
    KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL (BPN) KABUPATEN LAMPUNGSELATAN, berkedudukan di, Jalan Indra BangsawanNomor 2, Kalianda, Lampung Selatan, yang diwakilioleh AHMAD AMINULLAH, S.H., M.Kn., selaku KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, yangdalam hal ini memberikan kuasa kepada:1) SETOAPRIYADI, S.ST.;2) OKI MARADA PRATAMA, S.H.;3) NINA WINDIALIKA, S.Si., M.Sc.;4) ANDREAS BUTAR BUTAR, S.E., M.Si.
    atas nama pemegang hak pertama RUDIBUNTARMAN (sekarang milik Penggugat) dijahit menjadi satu bersamasama dengan kertas sampul oleh Tergugat Il yang kemudian disebutdengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04 seluas 80.000 (delapan puluh ribu)meter persegi dan diserahkan kepada pemilik, yaitu pemegang hak pertamaRUDI BUNTARMAN (sekarang milik Penggugat) sebagai surat tanda buktihak kepemilikan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria
    PrinsipRechtsverwerking dalam hukum agraria di Indonesia memberikan prinsipbahwa seseorang dapat kehilangan hak atas tanahnya karenamenelantarkan hak atas tanah yang telah dimilikinya;Prinsip Rechtsverwerking ini terdapat dalam norma pada Pasal 27 huruf(a) angka (3), Pasal 34 huruf (e) dan Pasal 40 huruf (e) UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria(UUPA) yang menyatakan hapusnya hak atas tanah karena diterlantarkan.Ketentuanketentuan tersebut kemudian diatur lebih
    dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional;2) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi;untuk membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah dan bukan kewenanganTergugat II, sebagaimana diatur di dalam:1) Pasal 105 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor: 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara dan HakPengelolaan;2) Pasal 13 dan Pasal 26 Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 11
    Tahun 2016tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;Berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas,sehingga dapat disimpulkan bahwa, Gugatan Penggugat kepadaTergugat II adalah Salah Alamat (error in persona/error in subjectum),karena seharusnya yang digugat adalah:1) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional;2) Kepala Kantor Wilayan Badan Pertanahan Nasional ProvinsiLampung;selaku pejabat yang berwenang untuk membatalkan atau mencabutSertipikat Hak Guna Bangunan
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Register : 08-10-2021 — Putus : 18-10-2021 — Upload : 22-10-2021
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Pwt
Tanggal 18 Oktober 2021 — Penggugat:
SUFIRIYANTO
Tergugat:
1.PARDINI HADIUTOMO
2.PUJI HARTONO
Turut Tergugat:
Kantor Agraria Dan Tata Ruang BPN Purwokerto Kabupaten Banyumas
120 — 27
  • Penggugat:
    SUFIRIYANTO
    Tergugat:
    1.PARDINI HADIUTOMO
    2.PUJI HARTONO
    Turut Tergugat:
    Kantor Agraria Dan Tata Ruang BPN Purwokerto Kabupaten Banyumas
Pengadilan PN DONGGALA Perdata
Register : 18-03-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN DONGGALA Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Dgl
Tanggal 28 Juni 2021 — Penggugat:
hj.zahra
Tergugat:
1.nurkumalasari
2.ranu
3.sonam
4.kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional kabupaten donggala
74 — 36
  • Penggugat:
    hj.zahra
    Tergugat:
    1.nurkumalasari
    2.ranu
    3.sonam
    4.kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional kabupaten donggala
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan NasionalKabupaten Donggala, alamat Jalan Jati, Kelurahan Kabonga Kecil,Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, yangdiwakili olen 1. Tressye Marya Runturambi, S.H., M.A.P., 2. Selvia, S.H.,3.
    Bahwa karena penggugat sudah berkalikali meminta kepada tergugatLIM agar berkenan mengembalikan tanah dan kebun Kelapa tersebutobjek Perkara a quo kepada Penggugat, dan sekaligus membalik namasertifikat nomor 00533 atas nama Rafik menjadi atas nama Penggugat Hj.Zahra di Kantor kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan PertanahanNasional Kabupaten donggala, akan tetapi para tergugat menolak;10.
    Mengukum Tergugat IV Kementerian Agraria dan Tata Ruang BadanPertanahan Nasional Kabupaten Donggala untuk melakukan perubahanatau penggantian nama dari atas Nama Rafik menjadi atas Hj. Zahraterhadap sertifikat nomor 00533;7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atassebidang tanah kebun kelapa sertifikat No. 00533 dengan luas 30.410 m2atas nama RAFIK (objek perkara) yang terletak di desa oti KecamatanSindue Tobata Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;8.
    Kecamatan Sindue Tobata,Kabupaten Donggala dan Lampiran Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Nomor:115/HM/BPN.72.03/2016 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Amin,dkk. 30 (Tiga Puluh Orang) atas 30 Puluh Bidang Tanah Terletak di DesaOti, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala.Bahwa Tergugat IV dalam menerbitkan obyek perkara pada Tahun2016 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah juncto Peraturan Menteri Negara Agraria
Pengadilan PN TERNATE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-02-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tte
Tanggal 22 September 2021 — SUPRAPTO TUKIMIN Lawan 1.DIAN RIYANI ARIANTI,STP,M.Si 2.Pemerintah Kota Tenate cq Kepala Kantor Kecamatan Ternate Selatan 3.Kepala Kelurahan Stadion 4.Kementrian Agraria Tata Ruang (ATR) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI CQ Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maluku Utara CQ Kantor Agraria Kabupaten Maluku Uatara Dahulu Sekarang Kantor Pertanahan Nasional Kota Ternate
235 — 0
  • SUPRAPTO TUKIMINLawan1.DIAN RIYANI ARIANTI,STP,M.Si2.Pemerintah Kota Tenate cq Kepala Kantor Kecamatan Ternate Selatan3.Kepala Kelurahan Stadion4.Kementrian Agraria Tata Ruang (ATR) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI CQ Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maluku Utara CQ Kantor Agraria Kabupaten Maluku Uatara Dahulu Sekarang Kantor Pertanahan Nasional Kota Ternate
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 04-08-2022 — Putus : 28-03-2023 — Upload : 05-05-2023
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 264/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 28 Maret 2023 — Penggugat:
Yayasan Al Jabr Center
Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DKI JAKARTA
296 — 48
  • Penggugat:
    Yayasan Al Jabr Center
    Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DKI JAKARTA
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-01-2019 — Putus : 22-02-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 43/PDT/2019/PT.DKI
Tanggal 22 Februari 2019 — NADIA RIZKIANI >< PEMERINTAH R.I CQ KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ JANWIL BPN PROV.DKI JAKARTA CQ KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA SELATAN
57 — 14
  • NADIA RIZKIANI >< PEMERINTAH R.I CQ KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ JANWIL BPN PROV.DKI JAKARTA CQ KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA SELATAN
    1951; Rekomendasi dari Kepala Kelurahan Gandaria Utara tanggal 28Agustus 1998 No. 251/1.711.72 yang diketahui oleh CamatKebayoran Baru No. 39/KB.I/1998 tanggal 31 Agustus 1998, bahwabidang tanah yang dimohonkan secara fisik dikuasai sepenuhnyaoleh Abdul Somad bin Nusi dan tidak dalam keadaan sengketa;Hal tersebut membuktikan bahwa ahli ahli waris yaitu Abdul Somad binNusi benarbenar menguasai tanah yang dibuktikan dengan DATAYURIDIS dan DATA FISIK sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan MenteriNegara Agraria
    No.43/PDT/2019/PT.DKI10.11.tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yang menyatakanjangka waktu Hak Guna Bangunan paling lama 30 tahun, dan dapatdiperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun, sedangkan Hak Miliktidak mempunyai jangka waktu yang terbatas sehingga lebih terjaminkepastian hukumnya, maka PENGGUGAT melalui Dirwani Evy YuswitaHararap, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya JakartaSelatan mengajukan Permohonan Perubahan Hak Atas Tanah yaituHak Guna Bangunan Sertifikat No. 426
    Pasal 125 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 126 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNo. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah. Pasal 127 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
    Membayar biaya permohonanberdasarkan surat perintah setor dari TERGUGAT.d. tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturanperundangundangan yang bersangkutan;> FAKTA HUKUMnya adalah : Semua Persyaratan dalamPendaftaran sudah lengkap sebagaimana diatur dalamPasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 1998 yaitu MilikWarga Negara Indonesia (Bukan WNA ataupun BadanHukum), Luas Tanah yang ada di sertipikat tersebutadalah 600 m?
    (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3696), Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah; Keputusan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 6 tahun 1998tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah utk rumah Tinggal; PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.9 Tahun 1999 tentang
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 27-02-2024 — Putus : 19-03-2024 — Upload : 19-03-2024
Putusan PT SURABAYA Nomor 151/PDT/2024/PT SBY
Tanggal 19 Maret 2024 —
Terbanding/Penggugat : RUSTINI
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep
78 — 23

  • Terbanding/Penggugat : RUSTINI
    Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep