Ditemukan 1350 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : akademik akademi arkademus akadiris akadis akademiks akademikã academic
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 14-04-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 39/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 1 September 2020 — Penggugat:
MISBAHUDDIN
Tergugat:
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STIMIK AKBA)
274 — 144
  • Dari Pemaparan tersebut maka konstruksi akademis yang dapat dibangunadalah bahwa fungsi pemerintahan yang didelegasikan oleh MenteriPendidikan kepada Badan Penyelenggara dan/atau Perguruan Tinggi dalampenyelenggaraan pendidikan adalah hanya terkait dengan kebijakan umumperencanaan (jangka panjang, menengah, dan tahunan) serta sistempenjaminan mutu internal sementara untuk urusan pengelolaan organisasi,keuangan, sarana dan prasarana termasuk KEMAHASISWAAN adalahmenjadi otonomi Perguruan Tinggi dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 25-04-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320 K/Pid/2017
Tanggal 25 April 2017 — JONDRA SANDI pgl. NANDA;
135 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim yang akan memeriksan dan memutus Perkara ini pada tingkat Kasasi, beberapa ahli Forensiktelah membuat berbagai tulisan akademis berkenaan dengan Asfiksia(terlampinr);10.Bahwa dengan demikian Kesimpulan yang diambil oleh Saksi Ahli dr.ROSMAWATY, M, Ked (For) Sp. F atas kematian Korban DEW! SEPTAMAIDONA jika ditinjau dari segi keilmuan ahli forensik yang termuat padaJurnal Forensik berdasarkan beberapadihubungkan dengan pandangan ahli Dr. dr.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 18/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 22 Juni 2017 — Penggugat:
ADI SUPRIYADIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
135 — 63
  • Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.MTR.16.3.Nomor 20 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasidan Validasi Data Tenaga Honorer; karena yang menjadi TimVerifikasi dan Pemantau tersebut tidak sesuai aturan yangberlaku, bahkan yang menjadi Tim Pemantau di SK tersebutadalah Pegawai Honorer Kategori II yang tidak Lulus mengikutiseleksi Akademis pada 03 November 2013 (sainganPenggugat).Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3Maret 2014 dan 21 Maret 2014 tersebut diatas melanggarAsasasas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 19-07-2012 — Upload : 11-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 443/B/PK/PJK/2011
Tanggal 19 Juli 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. NEWMONT MINAHASA RAYA
177 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa atas pendapat Termohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding bahwa teoriteori PPN yang dikemukakan ahliperpajakan sebagaimana di atas lebih bersifat akademis dan akanbermanfaat dalam hal perencanaan atas pembuatan suatu undangundang, sementara Indonesia telah memiliki UndangUndang PPNdan peraturanperaturan terkaitnya sehingga analisa atas sengketaini harus sepenuhnya didasarkan pada undangundang danperaturan yang berlaku akan Pemohon Peninjauan Kembali semulaTerbanding tanggapi sebagai berikut
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 120/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 12 Juni 2017 — RAHMAWATI, vs BUPATI DOMPU
78 — 52
  • Oleh karena itu bertentangan dantidak sejalan dengan Lampiran Peraturan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010 tentang PetunjukPelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer;karena yang menjadi Tim Verifikasi dan Pemantau tersebut tidaksesuai aturan yang berlaku, bahkan yang menjadi Tim Pemantaudi SK tersebut adalah Pegawai Honorer Kategori Il yang tidakLulus mengikuti seleksi Akademis pada 03 November 2013(saingan Penggugat).Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau terlanggal
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 16-01-2019 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 29/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 21 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat : RATNA LESTARI Diwakili Oleh : Benri Purba, SH.,MH.
Terbanding/Tergugat : EKO AGUNG WAHONO
145 — 72
  • Sayasenang kalau anakanak bisa memiliki prestasi akademis dan olahraga.Karena berat badan anak kedua saya berlebih maka saya wajib mengawasiagar beratnya tidak semakin berlebih lagi. Kegiatan yang baik adalahbermain sepeda di lingkungan cluster, bermain futsal, berlarian di tamancluster, dan belajar.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-07-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 77/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
206 — 611
  • Danpertanggungjawabannya ada pada saat laporan tahunan perguruan tinggi ;Bahwa Ahli mengatakan tugas dari pemerintah itu adalah mencerdaskankehidupan bangsa yang dikutip di atas menimbulkan masalah mendasar, jadisecara filosofis, akademis serta yuridis, yang pertama memperoleh pendidikanadalah hak asasi manusia yang ditegaskan oleh pasal 28 c ayat 1, dalampasal 31 ayat 1 UUD 1945.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 20/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 22 Juni 2017 — Penggugat:
FATMAWATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
186 — 158
  • Putusan Nomor:20/G/2017/PTUN.MTR.16.3.Nomor 20 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasidan Validasi Data Tenaga Honorer; karena yang menjadi TimVerifikasi dan Pemantau tersebut tidak sesuai aturan yangberlaku, bahkan yang menjadi Tim Pemantau di SK tersebutadalah Pegawai Honorer Kategori II yang tidak Lulus mengikutiseleksi Akademis pada 03 November 2013 (sainganPenggugat).Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3Maret 2014 dan 21 Maret 2014 tersebut diatas melanggarAsasasas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 08-09-2017 — Putus : 19-10-2017 — Upload : 02-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 K/TUN/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — RAHMAN / LA BOLONG, DKK vs I. BUPATI SIDENRENG RAPPANG., II. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI / MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG., III. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG., IV. PT. SEMESTA MARGEREKSA;
72 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu, berdasarkan dailildalil bantahan Tergugat IlIntervensi di atas, maka menurut hukum gugatan Tata Usaha NegaraPara Penggugat terbukti cacat formil sejak diajukannya gugatan aquo tanpa disertai materai Rp6.000,00 yang wajib disertakan padasaat pengajuan gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negarayang dalildalil Tergugat Il Intervensi tersebut dikuatkan denganpendapat akademis DR.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 28-07-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 12 Januari 2021 — Penggugat:
ETI
Tergugat:
Bupati Cirebon
163 — 94
  • (sesuai dengan asili);Fotokopi Berita Acara Hasil Seleksi Akademis BakalCalon Kuwu Buyut Nomor 035/Panpilwu.Byt/IX/2019tertanggal 27 September 2019. (sesuai dengan asli);Fotokopi Berita Acara Penetapan Bakal CalonMenjadi Calon Kuwu Buyut Nomor040/Panpilwu.Byt/IX/2019 tertanggal 30 September2019.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 25/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 22 Juni 2017 — Penggugat:
MUHAMMAD SYAFRIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
95 — 58
  • Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.16.3.Nomor 20 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasidan Validasi Data Tenaga Honorer; karena yang menjadi TimVerifikasi dan Pemantau tersebut tidak sesuai aturan yangberlaku, bahkan yang menjadi Tim Pemantau di SK tersebutadalah Pegawai Honorer Kategori II yang tidak Lulus mengikutiseleksi Akademis pada 03 November 2013 (sainganPenggugat).Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3Maret 2014 dan 21 Maret 2014 tersebut diatas melanggarAsasasas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-12-2014 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 529 PK/Pdt/2013
Tanggal 11 Desember 2014 — SITTI HARLINA binti KADERE, Dkk vs R. MUCHTAR BASO OPU PATTA BUNDU, Dkk
52 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Termohon Peninjauan Kembali semula TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat adalah Solorang Bihe tapi objek yangdimiliki/dikuasai Pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonHal. 39 dari 47 Halaman Putusan Nomor 529 PK/Pdt/2013Kasasi/Pembanding/Tergugat, adalah hanya Solorang Bihe sedangkanobjek yang dimiliki oleh pemohon Peninjauan Kembali adalah bukanhanya bernama Solorang Bihe tetapi ada juga yang bernama Paolopi danLembang Panggilian;Oleh Karena Itu:Bahwa berkenaan dengan lewat waktu, maka sebagai rujukan akademis
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Umum
Register : 21-06-2016 — Putus : 14-09-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 92/PID.B/2016/PN.PSB
Tanggal 14 September 2016 — - MARLIS MARTONDANG Pgl USTAD MARLIS, DKK
113 — 86
  • BPN adalah kesemua titik tersebut berada di lahan PT SagoNauli Pasaman;Bahwa pada saat pengukuran tersebut dihadiri oleh Para Terdakwa,masyarakat, BPN, Kepolisian dan Pemerintah Daerah;Bahwa pada saat pengukuran tersebut saksi juga menyelaraskan temuantitik koordinat tersebut dengan fotofoto dokumentasi yang diperolehpada saat ke lapangan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai1 TAHTIHAL ANHAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa berdasarkan riwayat akademis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 31-01-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 PK/Pid/2016
Tanggal 31 Januari 2017 — YUSMAN TELAUMBANUA alias JONI alias UCOK alias JONIUS HALAWA
297 — 224 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 96 PK/Pid/2016usia Yusman Telambanua adalah 16 (enam belas) tahun pada saattempus delicti waktu kejadian tanggal 24 April 2012 (vide dakwaanPenuntut Umum) dan dari segi kesehatan dikategorikan belum dewasa.Menimbang, bahwa oleh karena Bukti SuratP1 tersebut dibuat olehlembaga/institusi resmi dan berkompeten di bidangnya serta pengujian yangdilakukan berdasarkan beberapa Metode yang telah diterima dan diakuisecara akademis dan tingkat akurasinya 95%, maka dengan demikianMahkamah Agung RI berpendapat
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 30-04-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 18-10-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 72/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 6 September 2018 — Penggugat:
ASFIAUL KHUSAINI
Tergugat:
KEPALA DESA NANGGUNGAN, KECAMATAN KAYEN KIDUL KABUPATEN KEDIRI
Intervensi:
FITRA SANDI ANVALA
108 — 69
  • Marbun, Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia, UIIPress, hal..305); 22222 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn e eeeMenimbang, bahwa terkait dengan alasan yang menyatakan bahwaujian tertulis hanya sebagai seleksi untuk kemampuan akademis sedangkansebagai perangkat desa diperlukan juga adanya kemampuan sosialkemasyarakatan, menurut Majelis Hakim alasan tersebut hanya sifatnya mengadaada karena setelah dicermati kelangkapan persyaratan administrasi sebagaiPerangkat Desa tidak
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 23/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 22 Juni 2017 — Penggugat:
MUGNIATI NINGSIH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
226 — 99
  • Putusan Nomor:23/G/2017/PTUN.MTR.16.3.Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor 20 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasidan Validasi Data Tenaga Honorer; karena yang menjadi TimVerifikasi dan Pemantau tersebut tidak sesuai aturan yangberlaku, bahkan yang menjadi Tim Pemantau di SK tersebutadalah Pegawai Honorer Kategori II yang tidak Lulus mengikutiseleksi Akademis pada 03 November 2013 (sainganPenggugat).Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3Maret 2014
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 25-10-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 12-03-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 150/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 28 Januari 2019 — Penggugat:
Endang Ponco Istiyani
Tergugat:
Kepala Desa Tlogorejo
55 — 22
  • dengan fotocopynya) ;Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1Tahun 2018 Tentang Pengangkatan danPemberhentian Perangkat Desa (fotocopysesuai dengan fotocopynya);Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018Tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun2018 tentang pengangkatan danpemberhentian Perangkat Desa (fotocopysesuai dengan fotocopynya);Surat Panitia Pengangkatan Perangkat DesaDesa Tlogorejo Nomor: 06/II/2018, tanggal...Pebruari 2018, Perihal: PermohonanKerjasama Tes Akademis
Pengadilan PN BLITAR Perdata
Register : 12-03-2013 — Putus : 21-09-2010 — Upload : 12-03-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 32/Pdt.G/2010/PN.BLT
Tanggal 21 September 2010 — BASAR PURWOTO,S.Sos.M.Si VS ANIK KHIDAYATUS CHOLICHAH
39 — 31
  • periodetahun 2007 s/d 2008 dan sudah lulus, jabatan Tergugat di STIKes adalah KetuaProgram Studi Kebidanan;e Bahwa, Tergugat sejak Desember 2009 mengundurkan diri sebagai karyawan tetap diSTIKes Patria Husada Blitar,apakah pengunduran diri Tergugat tersebut mendapat iinatau tidak saksi tidak mengetahui, saksi tidak pernah melihat dan membaca surat34pengunduran diri Tergugat,saksi hanya mendengar dari omongan orangorang diSTIKes;Bahwa, saksi bertugas dibagian Administrasi tentang laporan Daftar Akademis
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Penipuan
Putus : 14-07-2015 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 657 / Pid.B / 2015 / PN.Bdg
Tanggal 14 Juli 2015 — Ir.H.WIDIYANTO Bin MAULANA
37 — 4
  • ERIEC SURYADI akan mencoba untukmeloloskan saksi Al LINA KARLINA dan dia yakin dengan Terdakwa karenapernah membantu yang dianggap sebagai anak angkat yang bernamaIMELDA yang lolos Taruni Akpol tahun 2005 atas bantuan Terdakwa dalambidang akademis dan R. ERIEC SURYADI mengetahui adanya kedekatanantara Terdakwa dengan beberapa Pejabat Baik Polda Jabar maupunMabes Polri sehingga R.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 16-01-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2436 K/PID.SUS/2016
Tanggal 16 Januari 2017 — Teddy Fahrizal Bin M.Ishak(Alm)
50 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • masyarakat*; Bahwa sistem hukum Peradilan di Indonesia secara tegas mengatur haksecara hakiki dan kepastian hukum dalam menentukan Peradilan yaituPertimbangan hukum di tingkat Pertama, Judex Facti di tingkat Bandingdan Judex Yunsprudensi di tingkat Mahkamah Agung, dimana Peradilanyang berada setingkat di atasnya berfungsi sebagai pengontrol danpengoreksi atas setiap putusan dalam Peradilan yang di bawahnya, agardapat melahirkan putusan yang adil serta dapat dipertanggung jawabkansecara Yuridis dan Akademis