Ditemukan 884 data
MOH. HELMI SYARIF
Terdakwa:
TIGOR PRAKASA
265 — 32
Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Karya Harmoni Mandiri, tanggal 06 April 2020
76. 1 (satu) bundel fotocopy salinan Akta Perubahan Keluar Masuk sebagai Persero, Perseroan Komanditer C.V. Galatama, nomor: 11, tanggal 15 Agustus 2011 (Notaris dan PPAT Tossy Satyarto Satriayun, S.H.).
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
136 — 270
2016, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat adalah Surat Kuasa yang tidak memenuhi syarat formil karenatidak menyebut kewarganegaraan Indonesia sebagai identitasnya,sebagaimana dimaksud Surat Kuasa Khusus harus memenuhi syaratformil menurut ketentuan hukum Pasal 1792 KUH Perdata, Pasal 123 HIR,147 RBg, SEMA No. 2 Tahun 1991 dan SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal14 Oktober 1994);Sebagaimana dimaksud menurut:a) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 551 K/Sip/1974tgl. 1071975, Dalam Perkara : C.V
PT. BELUNKUT
Tergugat:
1.HADRIAN
2.SALIM
3.MURNI
4.SUARTI
5.AMINAH
6.RAMLI
7.MISRAN
8.EDY SUSANTO
9.HERAWANI
10.SHERLY
11.LIE KIAN SING
12.PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
14.NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
15.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
16.PT. BANK MESTIKA DHARMA CAB. RANTAUPRAPAT
17.MARISI SIRAIT, SH
18.SUBINAR
19.ROMAULI SILALAHI
20.WAKIO
21.LAUSAN SIRAIT
22.HERRY
23.ZAINUL
24.HAMDI
25.TIO LAI CHEN
202 — 58
2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugatadalah Surat Kuasa yang tidak memenuhi syarat formil karena tidak menyebutkewarganegaraan Indonesia sebagai identitasnya, sebagaimana dimaksud SuratKuasa Khusus harus memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum Pasal1792 KUH Perdata, Pasal 123 HIR, 147 RBg, SEMA No. 2 Tahun 1991 danSEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994):Sebagaimana dimaksud menurut:a) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 551 K/Sip/1974 tgl. 1071975, Dalam Perkara : C.V
132 — 24
Bordowati di Jl.Vijaya Kusuma Blok C.V No. 03 Kec.