BANGUN MEGAH SEMESTA saksi ANDREAS SIE tidak hadir dalamRUPSLB tidak hadir, maka saksi TJIPTA FUDJIARTA membeli saham saksiANDREAS SIE melalui Terdakwa yang kemudian dituangkan dalam Akta JualBeli Saham No. 54 tanggal 22 Desember 2011 yang dikeluarkan olehNotaris ANLY CENGGANA, SH;Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 saksi Notaris ANLYCENGGANA, SH. telah memberikan Akta Berita Acara RUPS No. 43 tanggal17 November 2011, Berita acara RUPS No. 2, Akta Jual Beli Saham No. 3,Akta Jual Beli Saham No. 4

BANGUN MEGAHSEMESTA yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS No. 29 yangdikeluarkan oleh Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH. Tentang perubahan Direksisehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. BANGUN MEGAHSEMESTA adalah sebagai berikut:e Direktur Utama : TOH YORK YEE WINSTONe Direktur : CONTI CHANDRAe Komisaris : TJIPTA FUDJIARTABahwa pada tanggal 01 Juli 2013 kembali diadakan RUPS PT.

BANGUNMEGAH SEMESTA yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS No. 2 yangdikeluarkan oleh Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH. Tentang perubahan Direksisehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

BANGUN MEGAHSEMESTA yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS No. 29 yangdikeluarkan oleh Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH. Tentang perubahan Direksisehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

BANGUN MEGAHSEMESTA adalah sebagai berikut:e Direktur Utama : TOH YORK YEE WINSTONe Direktur : CONTI CHANDRAe Komisaris : TJIPTA FUDJIARTABahwa pada tanggal 01 Juli 2013 kembali diadakan diadakan RUPS PT.BANGUN MEGAH SEMESTA yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS No. 2yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH. Tentang perubahanDireksi sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

Bagaimana mungkin seorang narapidana bisakeluar dari penjara / rumah tahanan untuk melakukan RUPS dan merubahsusunan organ perseroan.Hal. 3 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Jkt.

Pst7.10.11.Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 11 Tahun 2011 diaturbahwa:Pasal 9 angka 2 yang berbunyi sebagai berikut:RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebihdahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatatdan/atau dengan iklan dalam surat kabar.Pasal 9 angka 3 yang berbunyi sebagai berikut:Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.Pasal 9 angka

diselenggarkan dengan melakukan pemanggilan terlebihdahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatatdan/atau dengan iklan dalam surat kabar .Pasal 9 ayat 3 yang berbunyi yang berbunyi sebagai berikut :Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS diadakan ;Pasal 9 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut :RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur .Menurut Tergugat Il dan Para Tergugat lainnya

) hari sebelumtanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.Pasal 9 angka 4 yang berbunyi sebagai berikut:RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur.Bahwa oleh karena RUPS yang dilakukan oleh PARA TERGUGATtidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 angka 2, Pasal 9 angka 3 danPasal 9 angka 4 Akta Pendirian Perseroan jo.

Pasal 82 ayat (1) dan(2) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 mengenai PerseroanTerbatas serta telah dilakukan secara melawan hukum maka sudahsepatutnya apabila RUPS tersebut dinyatakan batal demi hukum.Bahwa oleh karena RUPS yang dilakukan oleh PARA TERGUGATadalah illegal dan melawan hukum maka sudah sepantasnya apabilaHal. 37 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Jkt.

Dalam UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 secara Konvensional ada dua Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yaitu RUPS biasa / Tahunan dan RUPS lainnya, sebelum UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 adalah UndangUndang Nomor 1 Tahun1995, RUPS lainnya lazim disebut RUPS Luar Biasa, RUPS biasa adalah RUPS yang dilakukan Minimal enam bulansekali / setahun untuk meminta pertanggungjawaban Direksi selakuorgan Perseroan yang diberikan kewenangan oleh anggaran dasaruntuk menjalankan Perseroan dan melaporkan segala kegiatanyang

berkaitan dengan Perseroan; RUPS lainnya /RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang dapat dilakukansetiap waktu sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan perseroansehingga RUPS dapat dilakukan setiap saat sesuai dengankebutuhan atau kepentingan perseroan;Dalam Pasal 91 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 ada yang disebutdengan RUPS Sirkuler/Circulair resolution/usul kesepakatan yangdiedarkan, RUPS Sirkuler ini adalah untuk membentak kebuntuan yangbiasanya sering terjadi apabila RUPS biasa tidak bisa dilakukan

karenasesuatu hal seperti misalnya tempatnya berjauhan, waktu yang tidak bisasehingga dapat dilaksanakan RUPS Sirkuler, Pasal 91 UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 bahwa RUPS bahwa RUPS dapat dilakukan /pengambilan keputusan dapat dilakukan di luar RUPS dengan tata caraatau mekanisme yang diatur artinya bahwa Sirkuler RUPS ini bisa dilakukandi luar RUPS secara konvensional tetapi dia akan mempunyai derajat dankekuatan hukum yang mengikat sama dengan kekuatan hukum mengikat diRUPS biasa; Bahwa Rapat

dilarang satuanggota pun tidak menandatangani Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) sirkuler jadi untuk sah dan mengikatnya Rapat Umum Pemegangsaham (RUPS) harus mendapat tandatangan dari semua pemegang sahamtanpa terkecuall; Bahwa dalam RUPS sirkuler yang menjadi tanggal pengesahan adalahpenandatangan terakhir dari pemegang saham, misalnya ada tigapemegang saham A,B,C dan C terakhir tandatangan, tandatangan tersebutmenjadi tanggal pengesahan RUPS sirkuler; Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat

Akta Notariil, Berita Acara RUPS Luar Biasa,tertanggal 29 Desember 2015;18.

Kerja 7 x Rp31.000.000,00 = Rp217.000.000,00;Uang P.Hak 15% x Rp775.000.000,00 = Rp116.250.000,00;Jumlah = Rp891.250.000,00;(delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa meskipun Penggugat seorang Direktur yang diangkat dandiberhentikan oleh Tergugat melalui RUPS, akan tetapi Penggugat tetaplahmerupakan seorang pekerja yang bekerja di perusahaan Tergugat denganmenerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (vide Pasal 1 ayat (3)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Tentang status Pemohon Kasasi;Pengangkatan Pemohon Kasasi sebagai Direktur hanya formalitas belaka,oleh karena statusnya tetap sebagai karyawan/pekerja;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknyamenyatakan Pemohon Kasasi bukanlah berstatus pekerja oleh karenadiangkat melalui RUPS;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dalam hal ini bertentangan denganfaktafaktafakta hukum yang diperoleh dalam persidangan perkara a quo,sebagai berikut:1.

Dalam perkara a quo benarPemohon Kasasi secara formal adalah direktur yang diangkatmelalui mekanisme RUPS, oleh karena RUPS adalah satusatunyaalat formal untuk mengangkat/menetapkan seseorang sebagaidirektur sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007,namun apakah Pemohon Kasasi benarbenar ditetapkaneksistensinya sebagai Direktur?, oleh karena Pemohon KasasiHalaman 8 dari 16 hal.

Put Nomor 566 K/Pdt.SusPHI/20161.3.1.4.ternyata dan terbukti masih berstatus karyawan atau pekerjasebagaimana nama dan status Pemohon Kasasi yang disejajarkandengan seluruh karyawan Termohon Kasasi (bukti P3);Bahwa jika berpedoman kepada Pasal 1 ayat (3) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 Pemohon Kasasi adalah pekerja atau buruhyang diangkat sebagai direktur yang pengangkatannya memangharus melalui mekanisme RUPS.

Demikian pula daftar karyawan tersebutdiajukan Termohon Kasasi sebagai data untuk pembayaran pajak(khususnya pos biaya/pengeluaran Termohon Kasasi, dengan demikiandalil Pemohon Kasasi tentang status Pemohon Kasasi sebagaikaryawan/pekerja Termohon Kasasi dari tanggal 18 Januari 1995sampai dengan PHK melalui mekanisme RUPS tanggal 15 Juni 2015demi hukum patut untuk diterima;3.

ANDALAS MERAPI TIMBER dan PT.PEMBANGUNAN ANDALAS SEJATI serta pembayaranpembayarannya saksi tidak mengetahuinya.Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akhirtahun 2011, tidak ada dibicarakan atau dipermasalahkanadanya pengiriman uang sebesar Rp. 265.000.000, (duaratus enam puluh lima juta rupiah) darn PT.PEMBANGUNAN ANDALAS SEJATI yang masuk kerekening atas nama Terdakwa dan saksi baru mengetahuisetelah diperiksa oleh Penyidik.Bahwa saksi tidak tahu pasti, apakah di dalam RUPS (RapatUmum Pemegang

ANDALAS MERAPI TIMBER berdasarkanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2010 yangdiselenggarakan pada tahun 2011.35Bahwa saksi selaku pemegang saham PT.

ANDALASMERAPI TIMBER pernah meminta untuk segeradilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuktahun 2011 pada bulan Juli 2012 dan untuk Tahun 2012 padaawal tahun 2013 namun tidak ditanggapi oleh DirekturUtamanya yaitu IBRAHIM HASAN, namun pada bulanMaret 2013 baru diadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS).Bahwa dalam RUPS tersebut dibahas mengenai uangangsuran pembayaran utang dari PT. PEMBANGUNANANDALAS SEJATI kepada PT.

ANDALAS MERAPITIMBER sebesar Rp. 265.000.000, (dua ratus enam puluhlima juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa melaluirekening pribadinya, dan berdasarkan RUPS tersebut telahdipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan hasilnya telahditerima oleh para pemegang saham yang kemudian hasilRUPS tersebut dituangkan ke dalam Akta Notaris serta telahdisahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiapada bulan Juli 2013 dan telah diterima.Bahwa berdasarkan RUPS tersebut pertanggungjawabanTerdakwa terhadap

ANDALAS MERAPITIMBER, dan pertanggungjawaban Terdakwa tersebut diRUPS dapat diterima oleh RUPS.Bahwa di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Maret 2013 tersebut, juga Terdakwa diberhentikan darijabatannya sebagai Direktur PT.

Oleh karena Penggugat selaku Direktur, bukanlah pekerja sebagaimanadimaksud UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan tidakberwenang mengajukan gugatan dalam perkara ini.Bahwa merujuk ketentuan pasal 94 ayat (1 ) jo pasal 105 ayat ( 1 ) sampaiayat (5 ) Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UU PT) dan status Penggugat bukanlah Pekerja melainkan sebagaiPengusaha sesuai dengan UU KetenagakerjaanBahwa pasal 94 ayat ( 1 ) UU PT menyebutkan bahwa anggota Direksidiangkat melalui RUPS

, sementara pasal 105 UU PT mengatur mengenaimekanisme pemberhentian Direksi oleh mekanisme RUPS pula.Apalagi saat ini Penggugat juga salah seorang pemegang saham dengantotal kepemilikan sebesar 1.45% pada Tergugat, sehingga dengan demikianPenggugat juga pemilik (owner) dari perusahaan, oleh karenanyaPenggugat tidak dapat bertindak sebagai pekerja sebagaimana dimaksudUU No.13 Tahun 2003.Pengadilan PHI tidak berwenang mengadili perkara ini (Kompetensiabsolut).Sesuai peran dan kedudukan penggugat selaku

, sementara pasal 105 UU PT mengatur mengenaimekanisme pemberhentian Direksi oleh mekanisme RUPS pula;Bahwa hal sebagaimana dijelaskan pada poin diatas sesuai denganpendapat Kemalsjah Siregar sebagai Praktisi Hukum Ketenagakerjaan yangmenyatakan bahwa jika seseorang beroleh jabatan sebagai Direksi lewatmandat RUPS, maka Penggugat wajib tunduk pada ketentuan UU PT, makasengketa seputar pengangkatan maupun pemberhentian Direksi UPAYAHUKUMNYA MELALUI PENGADILAN NEGERI.Gugatan Penggugat Kabur ( OBSCUUR

tidak jelas dan kabur, karena penggugat sendiridalam gugatannya tidak dapat menjelaskan maksud dari dalil gugatannyapada angka 1.Oleh sebab itu kiranya gugatan tersebut pada angka 1 tidak dapatdipertanggung jawabkan atau tidak jelas maksudnya, dan Tergugat denganjelas dan tegas menolak gugatan penggugat pada angka 1.DALAM POKOK PERKARA1Bahwa apa yang disampaikan dalam pokok perkara ini merupakan satukesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari eksepsi diatas.Bahwa memang benar Penggugat dalam RUPS

pertamakalinya diangkatsebagai pelaksana Jabatan Direktur sejak tahun 2006, kemudianberdasarkan rapat RUPS juga Penggugat selanjutnya diangkat sebagaiDirektur dalam masa jabatan 4(empat) tahun dan berakhir tahun 2010.Bahwa kemudian untuk mengikuti proses seleksi calon Direksi Penggugatharus mengikuti tes kemampuan dan kepatutan (Fit and profer test) yangdiselenggarakan oleh Bank Indonesia.

.> Memberikan kuasa untuk menghadap pejabat yang berwenangmemberikan keterangan dan laporan, menghadiri rapat dan memberikanSuara, mengadakan perundingan dan sebagainya.8.Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020 PT Dewa Mata Langit selakupemegang lima lembar saham Rimba Reptil mengirimkan surat kepadaPemohon perihal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB), sebagaimana ternyata terdapat dalam Pasal 79 ayat(2) dan (3) UU PT, Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaansatu

Bahwa oleh karena pada RUPSLB pertama pada tanggal 24 Februari2020 dan kedua pada tanggal 09 Maret 2020 tetap tidak mencapai kuorumuntuk melaksanakan RUPSLB, maka Pemohon mengajukan Permohonan iniagar yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Bali menetapkan Kuorumuntuk RUPSLB ketiga, sebagaimana ternyata sejalan dengan Pasal 86 ayat (5)UUPTdalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4)tidak tercapal, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilannegeri yang daerah hukumnya meliputi

Rimba Reptil Internasional, yang dikuatkan bukti P7 berupa suratPermintaan Penyelenggaraan RUPSLB Nomor 001/SK/DML/I/2020;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 78 ayat (1) UndangUndang Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa RUPS terdiri atas RUPStahunan dan RUPS lainnya dan pada pasal 78 ayat (4) UndangUndang Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur pula bahwa RUPS lainnya dapatdiadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, dimanadidalam penjelasan

pasal 78 ayat (1) tersebut yang dimaksud dengan dengan RUPSlainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa;Menimbang, bahwa pasal 79 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Direksi menyelenggarakan RUPStahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilanRUPS dan pada pasal 79 ayat (2) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas diatur bahwa

Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:a.1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hakHalaman 10 dari 13 HalamanPenetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PNGinsuara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;ataub.

merupakan laporan bagi direksi yang diwajibkandilakukan setiap tahun, yang dilaporkan kepada Rapat UmumPemegang Saham minimal dilakukan satu kali dalam setahun,sedangkan apabila terdapat transaksi kecil yang ditentukan dalamanggaran dasar tidak perlu melaporkan pada RUPS namun dapatdilaporkan kepada komisaris;Bahwa RUPS adalah wadah para pemegang saham yang harusdilaksanakan paling sedikit setahun sekali itupun paling lama 6bulan setelah tutup buku perseroan;Bahwa RUPS Luar Biasa bisa saja dilakukan

, namun jumlahnyaberapa yang harus menyetujui diantara para pepegang saham tidakditentukan secara jelas dalam UUPT namun tergantung dengankebutuhan perseroan itu sendiri;Bahwa yang berwenang menyelenggarakan RUPS adalah direksikarena hal itu. merupakan kewajiban dari Direksi untukmelaksanakan RUPS;Bahwa dalam RUPS terdapat laporan yang dilakukan oleh direksiterutama mengenai laporan keuangan tahunan dimana disana akandilaporkan hasil kerja selama dalam tahun sebelumnya danrencana apa yang akan dilakukan

kedepannya dimana didalamRUPS tersebut merupakan pertanggung jawaban direksi dalammelakukan pengurusan perseroan;Bahwa setiap setelah dilakukan laporan keuangan oleh direksi yangdilakukan pada RUPS maka RUPS punya kewenangan untukmelakukan penglepaskan dan pembebasan terhadap kewajibandireksi, dalam artian berarti direksi tidak mempunyai kewajiban lagiterhadap semua yang telah dilaporkan direksi dalam RUPS;Bahwa direksi dalam pengurusan perseroan wajib dilandasi denganitikad baik dan penuh tanggung

;Bahwa ketika direksi menggunakan rekening pribadi yang tidakdilaporkan dalam RUPS maka hal tersebut tidak sesuai denganprinsipprinsip kKepengurusan perseroan secara baik;Bahwa ketika seorang direksi akan mengalihkan asset perusahaanmelebihi 50 % harus persertujuan RUPS itu yang diatur UUPT;Bahwa apabila tidak ada RUPS kemudian dilakukan pengalihanasset maka pada dasarnya itu merupakan pelanggaran dan apabilaterdapat kerugian terhadap perusahaan maka hal tersebut menjaditanggung jawab pribadi;Bahwa

karena dalam UUPTmewajibkan bagi perseroan untuk melakukan RUPS;Bahwa kalau ada kesepakatan untuk tidak melakukan RUPS makahal tersebut melakukan pelanggaran dan pelanggaran secaraberkelanjutan karena RUPS diatur didalam UUPT;Bahwa apabila tidak menyelenggarakan RUPS maka perseroantersebut telah melakukan pelanggaran karena UUPT mewajibkanuntuk melakukan RUPS;Bahwa kalau terjadi kepengurusan perusahaan tidak sesuai denganUUPT misalnya direksi dalam melakukan pengurusan perseroanyang penyebabnya

"(Cetak tebal dan garis bawah sengaja ditambahkan agar menjadiperhatian)Pasal 69 UUPT 1995"(1) Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas)hari sebelum RUPS diadakan.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat."

Tindakan yang dilakukan TERGUGAT yang secara patut telahmemberitahukan dan memanggil para Pemegang Saham telah sesuai denganPasal 14 UUPT No.1/1995 yang menentukan:(1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS(2) Usul adanya perubahan Anggaran Dasar dicantumkan dalam suratpanggilan atau pengumuman untuk mengadakan RUPS.33.34.66Pasal 69 UUPT No.1/1995 yang menentukan:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum RUPS diadakan.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat

tercatat.(3) Pemanggilan RUPS untuk Perseroan Terbuka dilakukan dalam 2 (dua)surat kabar harian.(4) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, danacara rapat disertai pemberitahuan bahwea bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor perseroan mulai hari dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan hari RUPS diadakan.(5) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksuddalam ayat (4) kepada pemegang saham secara cumacuma.(6) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan

atau Anggaran Dasar.b) Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas (UndangUndang PT No.1/1995), yangberbunyi sebagai berikut:Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentinganperseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.89c) Pasal 68 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas (UndangUndang PT No.1/1995), yangberbunyi sebagai berikut:Untuk menyelenggarakan RUPS Direksi melakukan pemanggilankepada pemegang saham.d) Pasal 69 ayat

di surat kabar dan sebelum RUPS harusdiumumkan ;Bahwa Kalau di dalam RUPS agenda yang dibuat tidak disetujui maka solusinyaboleh digugat ;Bahwa pemegang saham tidak dapat menolak agenda perubahan Anggaran DasarPT,bila RUPS yang dilaksanakan untuk itu telah memenuhi kuorum seperti yangditentukan oleh UU PT atau Anggaran Dasar suatu PT;Bahwa RUPS tidak bisa ambil keputusan apabila keputusan bertentangan denganhukum yang berlaku ;Bahwa RUPS tidak dapat berjalan kalau kurang dari 50%;Bahwa RUPS dapat

,M.M., padaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Jakarta tanggal 1517 Juli2002, sebagaimana tertera dalam lampiran penjelasan RUPS dan telahdijadikan barang bukti (P.25) pada perkara perdata nomor 42 diHal. 5 dari 77 hal. Put.

,M.M., padaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Jakarta tanggal 1517 Juli2002, sebagaimana tertera dalam lampiran penjelasan RUPS dan telahdijadikan barang bukti (P.25) pada perkara perdata nomor 42 diPengadilan Negeri Sorong, mengaku telah mengambil fee DirekturUtama pada tanggal 30 September 2001 sebesar Rp132.487.000,00Hal. 13 dari 77 hal. Put.

., perihal Risalah RUPS PT.Bhima Segara Sarana tentang Pengangkatan Dewa NyomanWiryawan Tamanbali, S.E.,M.M., selaku Direktur Utama;1 (satu) buah Akte No. 8 tanggal 05 November 2001, yang dibuatoleh Notaris Betsail Untajayana, SH perihal Risalan RUPS PT.Bhima Tirta tentang Pengangkatan Dewa Nyoman WiryawanTamanbali, S.E.

Bhima Tirta dan PT.Bhima Segara Sarana sejak tanggal 06 November 2001 melaluiKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bhima Tirtadan PT.

., perihal Risalah RUPS PT.Bhima Segara Sarana tentang Pengangkatan Dewa NyomanWiryawan Tamanbali, S.E.

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat betas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperfiitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS."Merupakan fakta hukum, pengumuman melalui Harian Umum PikiranRakyat tertanggal 2 Februari 2016 mengenai pelaksanaan RUPSLBPT.

Keberadaan akta Nomor 131 tertanggal 30 Agustus 2013berdasarkan perubahan dari akta sebelumnya yaitu akta Nomor 27tertanggal 17 Maret 2009 yang justru pada faktanya TERGUGAT IIsama sekali tidak pernah dipanggil dan tidak pernah menghadiriRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPS LB sebagaimana telah dituangkan / diputuskan pada akta nomor 27tertanggal 17 Maret 2009 sehingga keberadaan akta Nomor 131tertanggal 30 Agustus 2013 atas dasar perubahan dari akta Nomor27 tertanggal 17 Maret 2009 tersebut

Pasal 15 huruf (g) UUPT yangmenyatakan : RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 14(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara hadir atau diwakili, kecuali UndangUndang dan/atauanggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebihbesar.""

Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat(1) memuat sekurang kurangnya penetapan tempat dantatacara penyelenggaraan RUPS"Demikian halnya, berdasarkan ketentuan pasal 16 Anggaran Dasarpada Akta Pendirian nomor : 8 tanggal 2 Maret 1989 berdasarkankeputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia NoC2.10763.HT.01.01TH'89 Jo.

Natatex Prima, dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimanayang telah diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (4)UndangUndang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas("UUPT").Ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUPT menyatakan :"Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS",Hal 13 dari 21 putusan Nomor 174/Pdt/2017/PT.

PTJ.PDT.1491.2438.2000 di atas.Bahwa maka berdasarkan hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal66 dan 67 UndangUndang Nomor 1 tahun 1995, Pelawan meminta ijin kepadaKetua Pengadilan Negeri dari tempat kedudukan Perseroan Terbatas tersebutagar diperkenankan menyelenggarakan RUPS sendiri, in casu kepadaPengadilan Negeri Banjarmasin ;Pasal 66(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentinganPerseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam

yang berkaitan dengan alasan sebagaimanadimaksud dalam ayat (8).Pasal 67(1) Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan perseroan dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk :a. melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan, atas permohonanpemegang saham apabila Direksi atau Komisaris tidakmenyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan;ataub. melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya, atas permohonanpemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2)

apabila Direksi atau Komisaris lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitungsejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya.(2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapatmenetapkan bentuk, isi dan jangka waktu pemanggilan RUPS sertamenunjuk ketua rapat tanpa terikat pada ketentuan undangundang iniatau Anggaran Dasar.(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan Direksi dan atauKomisaris untuk hadir.(

Heemskerk, xeventiende druk, Uitgeveri; Lemma BV, Utrecht, 1994).Bahwa menurut UndangUndang No.1 tahun 1955 tentang PerseroanTerbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah hak dankewenangan para pemegang saham, sehingga putusan Provisi a quo yangmelarang pemegang saham mengadakan RUPS adalah bertentangan denganUndangUndang yang berlaku.

izin kepada Para Pelawan untukmenyelenggarakan sendiri RUPS Luar Biasa PT Wijaya TriutamaPlywood ;e Bahwa karenanya berdasarkan hukum, Para Pelawan telahmenyelenggarakan RUPS pada tanggal 10 Januari 2001 dengandihadiri oleh Notaris Oerip Mochlasin Soemarta, Sarjana Hukum,yang kemudian dimuat dalam Berita Acara Rapat PT WijayaTriutama Plywood Industry Nomor 3 tanggal 10 Januari 2000 ;3.

MandalaCipta Propertindo berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tertanggal 14102019 dan bukan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri.Bahwa kami sampaikan kepada Penggugat bahwa Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) menurut Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berbunyi:Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yangditentukan

dalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar.Dan kami sampaikan perihal Risalah RUPS tersebut tidak wajib dibuat aktanotaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.Dengan demikian dalildalil Penggugat terhadap diri Tergugat sebagai Personaadalah dalil gugatan yang kabur dan tidak jelas kKedudukan hukumnya.

Mandala Cipta Propertindo berdasarkanRapat Umum Pemegang Saham tertanggal 14 Oktober 2019;Bahwa kami sampaikan kepada Penggugat bahwa Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) menurut Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berbunyi:Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalahOrgan Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikanHalaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN Cbikepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam

Mandala Cipta Propertindo berdasarkan RUPS tertanggal 14102019.Pada saat menandatangi SPK tersebut, Tergugat tidak bertindak atas namadiri sendiri sebagai pribadi.13.

MandalaCipta Propertindo berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tertanggal 14102019 dan bukan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri.Bahwa kami sampaikan kepada Penggugat bahwa Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) menurut Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berbunyi:Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan

Sebagai gantinya, RUPST mengangkat Bapak OngLiong Tik sebagai Direktur Perseroan...Bahwa pengangkatan Penggugat sebagai Direktur Perseroandari Tergugat dilakukan oleh RUPS pada tanggal 6 Juni 2017 tersebut diatas, telah sesuai dengan Pasal 94 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UU.PT), yang dikutip sebagai berikut:Pasal 94 ayat (1) UU.PT:Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.9.

Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.26.

Direksi yang ditetapkan dalamsetiap RUPS merefleksikan remunerasi untuk tahun berjalan sesuaitahun buku perusahaan(yakni Januari. s/d Desember setiap tahunnya), yang mencakup remunerasi anggota Direksi lama (yangHalaman 19 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Cbimelepaskan masa jabatannya pada RUPS tersebut), dan remunerasianggota Direksi baru (yang baru diangkat pada RUPS tersebut).Oleh karenanya, formula perhitungan remunerasi yang diuraikan olehPenggugat di dalam Gugatannya

Oleh karenanya, seandainyapun RUPSHalaman 39 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Cbimemutuskan untuk tidak memberikan remunerasi kepada direktur,maka hal ini tidak menyalahi ketentuan UU Perseroan Terbatas.Akan tetapi, dalam Perkara Perdata a quo, RUPS Tergugat, ataskebijakan dan diskresinya sendiri, menyetujui pemberian remunerasikepada Direksi dalam Keputusan RUPS.

Padahal, nilai remunerasi total untuk Direksi yangditetapkan dalam setiap RUPS merefleksikan remunerasi untuktahun berjalansesuai tahun buku perusahaan (yakni Januarisid Desember setiap tahunnya), yang mencakup remunerasianggota Direksi lama (yang melepaskan masa jabatannya padaRUPS tersebut), dan remunerasi anggota Direksi baru (yangbaru diangkat pada RUPS tersebut).

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapPerseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakanperseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajarsebagai akibat Keputusan RUPS, Direksi dan/atau DewanKomisaris;2.

yang termuat dalam Akta Notaris Nomor 7 tanggal 7Januari 1997 (Anggaran Dasar yang berlaku pada saat RUPSdilaksanakan ) yang dibuat dihadapan Notaris SoehendroGautama, S.H. di Batam juga menyatakan bahwa :RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempatperseroan melakukan kegiatan usaha*;Bahwa selain ketentuanketentuan yang mengatur tentang tempatpelaksanaan RUPS yang berlaku pada saat RUPS tanggal 10 Mei2005 dilaksanakan, terdapat juga ketentuanketentuan yangmengatur tentang tempat pelaksanaan

RUPS yang berlaku saatini, yaitu ketentuan yang di atur dalam Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,(UndangUndang yang berlaku setelah RUPS dilaksanakan)menyatakan RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroanatau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utamasebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar ;Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, di dalam Pasal 9 ayat (1)Anggaran Dasar PT.

Sintai Industri Shipyard (Tergugat ) yangtermuat dalam Akta Nomor 33 Tahun 2008 tanggal 24 Juli 2008(AD yang berlaku setelah RUPS dilaksanakan ) yang dibuatdihadapan Notaris Yulianistri, SH. di menyatakan:RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempatperseroan melakukan kegiatan usaha*;Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang tempatpelaksanaan RUPS yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Akta Notaris Nomor 7tanggal 7 Januari 1997 maupun Undang

Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan denganpersetujuan RUPS;4.

Keputusan RUPS denganmenyebutkan Alasannya.

Bahwa RUPS sebagai organ tertinggi perusahaan yang memilikikewenangan penuh berkaitan terhadap halhal yang terbaik bagiperusahaan, diantaranya untuk memberhentikan direktur utama darijabatannya;6. Bahwa Mekanisme RUPS sirkuler in casu sah berdasarkan hukum,merujuk pada:a.

Bahwa terhadap sahnya mengenai keputusan RUPS tersebut maka harusada kuorum yang harus dipenuhi agar keputusan tersebut dapat diambil.

Bahwamengenai jumlah quorum tersebut telah disebutkan dalam Pasal 86 ayat (1)Undang Undang Perseroan Terbatas bahwa RUPS dapat dilangsungkan jikadalam RUPS lebih dari +2 ( satu perdua ) bagian dari jumlah seluruh saham denganhak suara hadir atau diwakili kecuali Undang Undang dan / anggaran dasarmenentukan jumlah kuorum yang lebih besar;Menimbang, bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)pada dasarnya diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, oleh karena dalamsuatu perseroan terbatas,

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari RUPS Tahunan danRUPS Luar Biasa. Bahwa secara umum RUPS harus dilaksanakan dalam bentukkonvensional, yaitu seluruh pemegang saham hadir secara fisik dan berkumpuldalam suatu tempat. Namun pada prakteknya, sering terdapat kesulitan untuk*"mengumpulkan para pemegang saham secara bersama sama sedangkanputusan RUPS sangat diperlukan untuk suatu masalah tertentu.

Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan bahwa Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill telahmelakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat; Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk mengembalikan SahamPenggugat pada Perseroan Tergugat sebanyak 5% (lima persen) atausebesar 10 (sepuluh) Saham kepada Penggugat yang seharusnyamenjadi Hak Penggugat, melalui mekanisme Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

materiil kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan risalahrapat tersebut dibuat dalam Akta Notaris; Menghukum Tergugat dan Tergugat Ill untuk mengembalikan sahamPenggugat pada Perseroan Tergugat sebanyak 15% (lima belas persen)atau sebesar 30 (tiga puluh) saham kepada Penggugat yang seharusnyamenjadi hak Penggugat, melalui mekanisme Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

Nomor 487 PK/Pdt/2018rapat tersebut dibuat dalam Akta Notaris; Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk mengembalikan sahamPenggugat pada Perseroan Tergugat sebanyak 37% (tiga puluh tujuhpersen) atau sebesar 30 (tiga puluh) saham kepada Penggugat yangseharusnya menjadi hak Penggugat, melalui mekanisme Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelahPutusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde) dan Risalah Rapat tersebut dibuat dalam Akta Notaris

Konvensi:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill telahmelakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk mengembalikan SahamPenggugat pada Perseroan Tergugat sebanyak 5% (lima persen) atausebesar 10 (sepuluh) Saham kepada Penggugat yang seharusnyamenjadi hak Penggugat, melalui mekanisme Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

materiil kepada Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluhjuta rupiah) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan risalahtersebut dibuat dalam Akta Notaris;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk mengembalikan sahamPenggugat pada Perseroan Tergugat sebanyak 37% (tiga puluh tujuhpersen) atau sebesar 30 (tiga puluh) saham kepaada Penggugat yangseharusnya menjadi hak Penggugat, melalui mekanisme Rapat UmumPemegang Saham (RUPS

HorasInsani Abadi Pematang Siantar dengan rincian Penggugat memiliki420 lembar saham (15,90 %) dan Penggugat II memiliki 55 lembar saham(2,08 %) dari 2.641 lembar saham dan 19 orang pemegang sahamyang sah;Bahwa berdasarkan hasil RUPS pada tanggal 24 Juni 2011, Berita AcaraNomor 5 PT.

tanggal 24 Juni 2011 Para Penggugat sama sekalitidak hadir karena Tergugat masih terkait dengan perkara di PengadilanNegeri maka sesuai dengan Pasal 99 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan RUPS tidak dapatdigelar dan kalaupun tetap digelar RUPS namun Para Penggugat tidakmengakui keputusan yang diambil pada RUPS termasuk denda pajakHal. 2 dari 26 hal.

sertadimana RUPS tersebut dilaksanakan dan apakah ada daftar hadirnya sertaberita acaranya.

yang membuat Akte tersebut sama sekali tidak memuatapaapa saja yang dibicarakan di dalam RUPS sejak dibuka sampaiditutup, sehingga seolaholah yang dibuat dalam akta tersebut adalahyang baikbaik saja, pada hal seharusnya apaapa saja yang dibicarakandalam RUPS semuanya harus dituangkan dalam berita acara sehinggajelas apa sebenarnya yang terjadi di dalam RUPS;Bahwa oleh karena RUPS 2011 tidak disetujui olen Para Penggugat dan3 orang Pemegang Saham lainnya maka alasan RUPS telah disetujuiharuslah ditolak

Nomor 2971 K/Pdt/201412.belakang sebab satu sisi menyatakan denda tersebut telah dibayar olehTergugat dan telah pula disetujui oleh RUPS tapi disisi lain menyatakanPenggugat melakukan pemblokiran atas dana PT. HIA di RekeningBank;Jadi pembayaran denda tidak ada relevansinya dengan pemblokirandana PT. HIA di Bank.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa atas nama PT.

Menetapkan PEMOHON dan atau kuasanya sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. ABINDO PRATAMA MANDIRI;

5. Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang dipimpin oleh Direksi PT.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukkan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan undangundang ini atau anggarandasar, dan/ataub.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan undang undang ini atau anggarandasar, dan/ataub.

pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengarpemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkanpemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabilapemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratantelah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

yang wajar untukdiselenggarakan RUPS.(3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:a.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan undang undang ini atauanggaran dasar, dan/ataub.