Putusan Nomor 638/B/PK/PJK/2016Dengan berlakunya undangundang ini pengenaan PajakPertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas BarangMewah atas usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi,pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkanKontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasamapengusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saatberlakunya undangundang ini, tetap dihitung berdasarkan ketentuandalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasamapengusahaan

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas BarangMewah atas usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi,pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak BagiHasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaanpertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undangundangini, tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, KontrakKarya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan tersebutsampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya

Pengelolaan/hak milik SPBU 54.0209 kepada PimpinanPertamina Unit PPDN V Jalan Veteran Nomor 68 Surabaya ;Foto copy Akta Hibah tanggal 23 Juni 1993, yang dibuat Notaris Ny.Yvone Iskandar, SH ;Foto copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Pengelolaan danPenggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU)Nomor : 0209/F5000/SPBU/II/ SWT/93 tanggal 12 Oktober 1993 ;Foto copy yang dilegalisir Formulir Permohonan Hak Guna Bangunanatas nama IBRAHIM HASYIM bertindak atas nama PerusahaanPertambangan Minyak

dan Gas Bumi Negara tanggal Maret 1998,terhadap tanah di Jalan Marmoyo Kelurahan Darmo KecamatanWonokromo Kota Surabaya, dengan luas 508 m2 dan 690 M2berdasarkan S.

;Foto copy Akta Hibah tanggal 23 Juni 1993, yang dibuat Notaris Ny.Yvone Iskandar, SH ;Foto copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Pengelolaan danPenggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU)Nomor : 0209/F5000/SPBU/II/SWT/ 93 tanggal 12 Oktober 1993 ;Foto copy yang dilegalisir Formulir Permohonan Hak Guna Bangunanatas nama IBRAHIM HASYIM bertindak atas nama PerusahaanPertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara tanggal Maret 1998,terhadap tanah di Jalan Marmoyo Kelurahan Darmo KecamatanWonokromo

No. 191 PK/PidSus/201419)20)21)22)23)24)25)26)27)28)29)30)Foto copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Pengelolaan dan PenggunaanStasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) Nomor : 0209/F5000/SPBU/I/SWT/93 tanggal 12 Oktober 1993 ;Foto copy yang dilegalisir Formulir Permohonan Hak Guna Bangunanatas nama IBRAHIM HASYIM bertindak atas nama PerusahaanPertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara tanggal Maret 1998,terhadap tanah di Jalan Marmoyo Kelurahan Darmo KecamatanWonokromo Kota Surabaya, dengan

dan Gas Bumi Negara tanggal Maret 1998,terhadap tanah di Jalan Marmoyo Kelurahan Darmo KecamatanWonokromo Kota Surabaya, dengan luas 508 m2?

Bahwamengacu kepada ketentuan diatas, maka gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktuHalaman 15 dari 42 halaman Put.42/Pdt.G/2007/PN.Dum16yang mengakibatkan Penggugat kehilangan hak untuk menuntut sehingga dengan demikiangugatan Penggugat tidak dapat diterima ; b Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP24/97) 3 nnonane nnn nnn nnn nnn nnn ne cn nc nn cn ne cenceBahwa Tergugat II (dahulu perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi NegaraPertamina) adalah

., ;Foto copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Pengelolaan danPenggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU)Nomor : 0209/F5000/SPBU/II/ SWT/93 tanggal 12 Oktober 1993 ;Foto copy yang dilegalisir Formulir Permohonan Hak Guna Bangunanatas nama IBRAHIM HASYIM bertindak atas nama PerusahaanPertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara tanggal Maret 1998,terhadap tanah di Jalan Marmoyo, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, KotaSurabaya, dengan lugs 508 M2 dan 690 M? berdasarkan S.

No. 193 PK/Pid.Sus/201 418)19)20)21)22)23)24)25)26)27)28)29)30)Foto copy Akta Hibah tanggal 23 Juni 1993, yang dibuat Notaris Ny.Yvone Iskandar, S.H., ;Foto copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Pengelolaan danPenggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU)Nomor : 0209/F5000/SPBU/II/SWT/93 tanggal 12 Oktober 1993 ;Foto copy yang dilegalisir Formulir Permohonan Hak Guna Bangunanatas nama IBRAHIM HASYIM bertindak atas nama PerusahaanPertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara tanggal Maret

No. 193 PK/Pid.Sus/201 4Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara tanggal Maret 1998,terhadap tanah di Jalan Marmoyo, Kel. Darmo, Kec.

Pengelolaan/hak milik SPBU 54.0209 kepada PimpinanPertamina Unit PPDN V Jalan Veteran Nomor 68 Surabaya ;Foto copy Akta Hibah tanggal 23 Juni 1993, yang dibuat Notaris Ny.Yvone Iskandar, S.H., ;Foto copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Pengelolaan danPenggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU)Nomor : 0209/F5000/SPBU/II/SWT/93 tanggal 12 Oktober 1993 ;Foto copy yang dilegalisir Formulir Permohonan Hak Guna Bangunanatas nama IBRAHIM HASYIM bertindak atas nama PerusahaanPertambangan Minyak

dan Gas Bumi Negara tanggal Maret 1998,terhadap tanah di Jalan Marmoyo, Kelurahan Darmo, KecamatanHal. 117 dari 170 hal.

Sularso melakukan sarapan bersamaHal . 35 Putusan No.39/PidSusTPK/2020/PT.DKI.sambil Terdakwa memperlihnatkan kepada Saksi Dody Jatnika1 (satu) bundel dokumen daftar perusahaanperusahaanpengeboran minyak dan gas bumi. Saat itu.

E.44: 1 (Satu) bundel fotocopy badan pelaksanakegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi WP&B PT. PertaminaEPC ADK area Alas Dara Kemuning tanggal 27 Maret 2017;E.45: 10 (Ssepuluh) lembar fotocopy Work Program And Budget(WP&B) notulen rapat Umum tanggal 2728 Maret 2014; , KKKS: PT.Pertamina EPC Alas Dara Kemuning (PT.

dan Gas Bumi;K.6; 1 bundel fotocopy Pedoman Investasi PT.

DAN GAS BUMI (SKK MIGAS)Nomor SRT0241/SKKA0000/2014/S1 hal: Persetujuan RencanaKerja dan Anggaran Tahun 2014; PT.

Pertamina EPC Alas Dara dan Kemuning;M.91: 1 (satu) bundel fotocopy surat Satuan Kerja Khusus pelaksanakegiatan usaha Hulu minyak dan gas bumi (SKK MIGAS) NomorHal . 101 Putusan No.39/PidSusTPK/2020/PT.DKI.497)498)499)500)501)502)503)504)505)506)507)508)509)SRT3491/SKKD1000/2014/S8 tanggal 15 Oktober 2018 perihalrevisi RPTK PT.

Mengelola dan mengoptimalkan upayaupaya pengadaan minyak mentahdan transportasinya, pengolahan minyak mentah dan gas menjadi produkBBM dan non BBM, menyimpan minyak mentah dan produk migas,pengembangan usaha pengolahan minyak dan gas bumi serta kegiatanusaha terkait, baik yang dilakukan melalui kegiatan operasional sendirimaupun melalui kerja sama kemitraan sesuai dengan strategi yangditetapkan oleh Direksi;2. Terdakwa selaku Direktur Pengolahan PT.

Mengelola dan mengoptimalkan upayaupaya pengadaan minyak dantransportasinya, pengolahan minyak mentah dan gas menjadi produkBBM dan non BBM, menyimpan minyak mentah dan produk migas,pengembangan usaha pengolahan minyak dan gas bumi serta kegiatanusaha terkait, baik yang dilakukan melalui kegiatan Operasional sendirimaupun melalui kerja sama kemitraan sesuai dengan strategi yangditetapkan oleh Direksi;2. Terdakwa selaku Direktur Pengolahan PT.

No.866 K/Pid.Sus/2016atas, adapun fakta yang terungkap dalam persidangan adalahsebagai berikut:a)Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan PemerintahNomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyakdan Gas Bumi, kewenangan untuk menentukan spesifikasibahan bakar minyak merupakan kewenangan daripemerintah, dalam hal ini Menteri ESDM dan bukankewenangan Pemohon Kasasi;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, DirekturJenderal Minyak dan Gas Bumi selaku otoritas pemerintahyang langsung berada

memproduksi BBM hingga tahun 2013sebagaimana termuat dalam ketentuanketentuan hukumsebagai berikut: Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas BumiNomor 108 K/72/DDJM/1997 tanggal 28 Agustus 1997Tentang Spesifikasi Bahan Bakar Minyak Jenis BensinPremium; Keputusan Direktur Jenderal Minyak Dan Gas BumiNomor 3674 K/24/DJM/2Q06 Tentang Standar dan Mutu(spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin YangDipasarkan Di Dalam Negeri; Keputusan Dirjen Migas tersebut diganti oleh KeputusanDirektur Jenderal Minyak

dan Gas Bumi Nomor 933K/10/ /DJM.S/2013.Bahwa halhal tersebut di atas secara nyata menyatakan TELsebagai bahan octane booster dalam memproduksi BBMdiperbolenkan penggunaannya oleh Pemerintah meskipunmerupakan bahan aditif yang tidak ramah terhadaplingkungan, dimana lebih lanjut justru Pemohon KasasiTermohon menyampaikan inisiatif meminta penghentianpenggunaan TEL dalam produksi BBM Pertamina meskipuntidak memiliki kapasitas secara langsung untuk menentukankelanjutan penggunaan TEL booster dalam

Membantu menyusun RKASKPA dan SKPK kegiatan tambahan dana bagihasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus ;b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggarankegiatan tambahan ;c. Melaksanakan anggaran SKPA dan SKPK kegiatan tambahan dana bagi hasilminyak dan gas bumi ;Hal. 55 dari 90 Hal. Put.

No. 14/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA.Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran kegiatantambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus ;Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan program dan kegiatan yangbersumber dari dana otonomi khusus yang telah dilimpahkan oleh penggunaanggaran / barang ;Bahwa saksi telah menerbitkan SK Nomor : 027/61/SK2009 tertanggal 20 Mei2009 membentuk Panitia Pengadaan Barang Tahun Aggaran 2009 yaitu :d.Willy Cahtadi Darwin sebagai ketua

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa PANDOLI Bin (Alm) MASKUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenyalahgunaan BBMsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah

Adapun ketentuanketentuan yang terkait dengan koreksiPeredaran Usaha tersebut antara lain adalah sebagai berikut:Bahwa Pasal 33A ayat (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) mengatur bahwa:Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidangpertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum,dan pertambangan lainnya berdasarkan kontrak bagi hasil,kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaanpertambangan

atau Jasa Kena Pajak, Faktur Pajakdibuat pada saat pembayaran;Pasal 21:"Undangundang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1984;Bahwa UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak PenjualanAtas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1994, antara lainmengatur:Pasal Il huruf b:Dengan berlakunya undangundang ini pengenaan PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewahatas usaha dibidang pertambangan minyak

dan gas bumi,pertambangan umum, dan Pertambangan lainnyaberdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atauperjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yangmasih berlaku pada pada saat berlakunya undangundangini, tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak BagiHasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasamapengusahaan pertambangan tersebut sampai denganKontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasamapengusahaan pertambangan berakhir;Pasal Ill:"Undangundang ini mulai berlaku pada

M E NG A D I L I :

1. MenyatakanTerdakwa IEsmedi als Edi Bin Karim Terdakwa II Sutriadi Alias Triadi Bin Maskun dan Terdakwa III Harmoko Bin Hamsirterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan yang dipasarkan didalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;

Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.i Kegiatan pembangunan nasional yang bersifat vital yaitupanas bumi, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, waduk,bendungan; daniil.

Kegiatan pembangunan nasional yang bersifat vital yaitupanas bumi, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan,waduk, bendungan; danill.

BOLES selaku President and GeneralManager Mobil Cepu Ltd. yang pada intinya menuangkan dasarkesepakatan bantuan dan kerjasama sehingga kegiatankegiatan operasiMCL dan produksi Minyak dan Gas Bumi dapat dimulai sesegera mungkin,dan para pihak sepakat atas prinsipprinsip dan syaratsyarat antara lain :A. Kerja sama dan bantuan kerja TIM Kabupaten adalah hal yangpenting bagi keberhasilan proyek Banyu Urip dan harusdilaksanakan dengan itikad baik untuk melaksanakan maksud dantujuan bersama ;B.

BOLES selaku President and GeneralManager Mobil Cepu Ltd. yang pada intinya menuangkan dasarkesepakatan bantuan dan kerjasama sehingga kegiatankegiatanoperasi MCL dan produksi Minyak dan Gas Bumi dapat dimulaiHal. 29 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013sesegera mungkin, dan para pihak sepakat atas prinsipprinsipdan syaratsyarat antara lain :A.

Hasil, Kontrak Karya, atau pernanjiankerjasama pengusahaan pertambangan tersebut sampaidengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau peranjiankerjasama pengusahaan pertambangan berakhir. " Pasal 33A ayat 4 dari UndangUndang No.17 Tahun 2000mengenai Pajak Penghasilan (Pasal 33A ini tercantum didalam UndangUndang No.10 Tahun 1994 mengenaiPajak Penghasilan, yang mana tidak mengalamiperubahan di UndangUndang No.17 Tahun 2000), yangberbunyi:(4) Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidangpertambangan minyak

dan gas bumi, pertambanganumum, dan pertambangan lainnya berdasarkan kontrakbagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerlasamapengusahaan pertambangan yang masih berlaku padasaat berlakunya Undangundang ini, pajaknya dihitungberdasarkan ketentuan dalam kontrak bagi hasil, kontrakkarya, atau penanjian kerfasama pengusahaanpertambangan tersebut sampai dengan berakhirnyakontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud."

dilaksanakanPenggugat sudah benar karena menurut Keputusan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi KEPMEN Nomor 223 Tahun 2003 tentang jenisdan sifat pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus, dalam Pasal3 disebutkan bahwa jenis pekerjaan yang dijalankan secara terusmenerus adalah pekerjaan di bidang pelayanan jasa kesehatan, jasatransportasi, perbaikan alat transportasi, pariwisata, pos dantelekomunikasi, penyediaan tenaga listrik, jaringan pelayanan air bersih(PAM) dan penyediaan bahan bakar minyak

dan gas bumi, pekerjaan diusaha swalayan pusat perbelanjaan dan sejenisnya, pekerjaan di bidangmedia masa, pekerjaan di bidang pengamanan, pekerjaan di lembagakonservasi, pekerjaanpekerjaan yang apabila dihentikan akanmenggangu proses produksi, merusak bahan dan termasukpemeliharaan atau perbaikan alat produksi;Bahwa berdasarkan peraturan ketenagakerjaan di atas, dan putusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Pengadilan Hubungan Industrial(PHI) Jakarta, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang

Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yangberupa biji atau bantuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi sertaair tanah, sebagimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) UndangUndangNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara..

Pertambangan adalah Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalamrangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yangmeliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,penambangan, pengolahaan dan/atau pemurnian atau pengembangandan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatanpascatambang.Hal 22 dari 41 hal Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN KdiPertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan mineral yangberupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak

dan gas bumi, sertaair tanah.Usaha Pertambangan adalah Kegiatan dalam rangka pengusahaanmineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikanumum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/ataupemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.Izin Usaha Pertambangan, Yang selanjutnya disebut UP adalah Izinuntuk melaksanakan Usaha Pertambangan.IUP Eksplorasi dihapusIUP Operasi Produksi dihapusKonstruksi adalah Kegiatan

Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan Mineral adalahpertambangan kumpulan mineral yang berupa bijin atau batuan, diluarpanas bumi, minyak dan gas bumi serta airtanah.

Bahwa PENGGUGAT adalah perusahaan yang mengoperasikanwilayah kerja eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di wilayahIndonesia, yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya PENGGUGATbekerjasama dengan perusahaanperusahaan lain untuk menunjangkegiatan operasionalnya, salah satunya adalah dengan PT. RESOURCESJAYA TEKNIK MANAGEMENT INDONESIA (PT.