Ditemukan 11435 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PT MALUKU UTARA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-11-2013 — Upload : 12-11-2013
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 10/ Pid.Tipikor/2013/PT.MALUT
Tanggal 7 Nopember 2013 — DRS. RUSDAN T. HARUNA, M.Si
174 — 82
  • .; Bantuan sosial kepada Partai Politik sebesar Rp. 400.000.000.2. Dana untuk Tunjangan bendahara sekabupaten halmahera Timur sebesar Rp.232.200.000,3. Uang Persedian yang merupakan saldo awal kas tahun 2010 sebesar Rp. 843.000.000;Bahwa terdakwa selaku pengguna anggaran selalin mengelola danadana yangbersumber dari APBD juga mengelola danadana yang bersumber dari penerimaan daerahantara lain berupa pajakpajak atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 18-06-2021 — Putus : 01-11-2021 — Upload : 05-11-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 53/G/2021/PTUN.MDN
Tanggal 1 Nopember 2021 — Penggugat:
TIKA LESTARI
Tergugat:
1.KEPALA DESA AEK LOBA AFD I KECAMATAN AEK KUASAN ASAHAN
2.CAMAT KECAMATAN AEK KUASAN KABUPATEN ASAHAN
265 — 116
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badanpermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakila RakyatRepublik Indonesia, Dewan perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi atau DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dan Jabatan lain yangditentukan dalam peraturan perundang undangan;j. Ikut serta dan/atau terlihat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau pemilihan kepala daerah;k.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-12-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2686 K/PDT/2009
Tanggal 27 Desember 2010 — PEMERINTAH NEGERI SALEMAN ; MASYARAKAT NEGERI HORALE
66 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurangkurangnyadua pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang ;b. Ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya ;C. Isi dan tanda tangan diakui ;Apabila syarat di atas telah dipenuhi maka sesuai ketentuan Pasal 1875KUH Perdata dan Pasal 288 RBG maka surat bukti P7, P8, P8A, P9,P9A, P10, P11 dan P12 telan memenuhi syarat formil dan materiilsehingga :a. Nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan kata otentik ;b.
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Pidana Khusus
Register : 18-12-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 30-01-2019
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 448/Pid.B/LH/2018/PN Gns
Tanggal 30 Januari 2019 — Penuntut Umum:
BALADHIKA SURENGPATI. SE.,SH.,MH
Terdakwa:
SUGITO Bin PAIMIN
455 — 68
  • pidana jugadiharuskan dijatuhi pidana denda, oleh sebab itu selain pidana penjara yang akandijatunkan, maka terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidanadenda yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam putusan ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika dalam perkara ini motif utamaterdakwa hanyalah mencari keuntungan dengan cara menjual kembali BahanBakar Minya Oplosan dengan sedikit keuntungnan dan dalam melakukanperniagaan tersebut dilakukan terdakwa secara eceran (tidak dalam partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 27-04-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2952 K/Pdt/2014
Tanggal 27 April 2015 — Ir. BAMBANG WISUDO VS YAYASAN PERGURUAN AL-IMAN, DKK
85 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat RekonvensiI/Tergugat Konvensi selaku pemilik yang sah karena PenggugatRekonvensi /Tergugat Konvensi tidak dapat melakukan tindakan hukumapapun atas 2 (dua) bidang tanah tersebut;Bahwa ternyata, tanopa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi selaku pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah tersebut, TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi pernah beberapa kali menyewakandan/atau mengontrakkan beberapa bagian atas tanah dan bangunantersebut kepada pihak ketiga lainnya seperti pada Partai
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 05-03-2013 — Putus : 23-10-2013 — Upload : 30-05-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 16/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 23 Oktober 2013 — Penggugat:
JOHNI MULYONO SASTRAH, dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang
Intervensi:
Tahman Rauf Bin Abd. Rauf
99 — 76
  • yang dapat digunakan dalam pengajuangugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (sesuai penggarisanPasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 JunctoUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TataUsaha Negara, tetapi dalildalil/posita gugatan Penggugattersebut adalah masuk Materiale Sphere kewenanganPeradilan Umum In Casu Pengadilan Negeri untukmemeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa penuntutanhak/ perselisihanSurat Gugatan Penggugat salah alat (tidak memenuhi syaratformil karena partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-07-2015 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 609 K/Pdt/2015
Tanggal 8 Juli 2015 — Ir. S. BUDI SUSILO, DKK VS Ir. NUR MOCHAMAD AKBAR, DKK
48 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 609 kK/Pdt/201510.Bahwa dalil dan alasan Para Tergugat dR/Penggugat dK hanya didasarkanPerjanjian dan Pengikatan JualBeli dengan Tergugat tanggal 6 Juli 2009,yang merugikan Turut Tergugat dK/Penggugat dR seandainya benar (quadnon) berdasarkan prinsip partai kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal1340 KUH Perdata perjanjian hanya berlaku dan mengikat antara pihakplhak yang membuatnya, dan tidak berakibat kepada Penggugat dR/TurutTergugat dk;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Para Penggugat
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Putus : 12-12-2011 — Upload : 28-02-2014
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 42/Pdt..G/2011/PN.LP
Tanggal 12 Desember 2011 — 1. Tuan BAHRUM GINTING, (dalam hal ini selaku ahli waris/anak kandung dari alm. SUKA GINTING) umur 52 Tahun, pekerjaan bertani, beralamat di Dusun II Serba Jadi, Desa Namorobe Julu, Kacamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- PENGGUGAT I; 2. Tuan USUF SEMBIRING, (dalam hal ini bertindak selaku ahli waris/anak kandung dari alm. ALI SEMBIRING), umur 50 Tahun, pekerjaan bertani, beralamat di Dusun II Serba Jadi, Desa Namorube Julu, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai ------------------------------- PENGGUGAT II; 3. Tuan ARIH SINULINGGA, (dalam hal ini bertindak selaku ahli waris/anak kandung dari alm. NGATAKEN SINULILNGGA), umur 30 Tahun, pekerjaan bertani, beralamat di Dusun II Serba Jadi, Desa Namo Rube Julu, Kecamatan Kuta Limbaru, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai --------- PENGGUGAT III; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SARONO, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Merbau Lt.II No.10-D Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2011, sebagaimana telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Reg. No: W2.U4/283/Pdt.04.10/V/2011 tanggal 04 Mei 2011; L A W A N PT. LEONG dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya, beralamat di Jalan Besar Pasar tebu, Dusun II Serbajadi, Desa Namorobe Julu, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut dengan -------------------------------------------------------------- TERGUGAT;
32 — 3
  • eeeecceesseceeenceeesteeeeneeeenee 60 M;Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Usuf Sembiring ........... eee eeeeeeseeeenteeeeeee 200 M;Sebelah Utara berbatas dengan Amal Karo Karo .0.......ecceeccceeeseceeeseceeeteceeneeeenee 200 M;7 Bahwa untuk ketiga bidang tanah ladang tersebut telah dikuasai dan diusahai olehorang orang tua Para Penggugat/Penggugat I, II, III sejak tahun 1961 sampai dengantahun 1968, untuk bercocok tanam, terutama tanamtanaman palawija dan kemudianpada tahun 1968 oleh karena zaman bergolak dengan isu PKI (Partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 28-06-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 198/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 17 Oktober 2019 — Penggugat:
Drs. TOGAR SIRAIT
Tergugat:
Bupati Deli Serdang
106 — 59
  • 250 PeraturanPemerintah Nomor 11 tahun 2017 menentukan bahwa :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 15-12-2014 — Putus : 18-03-2015 — Upload : 14-04-2015
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 30/G/2014/PTUN-BKL
Tanggal 18 Maret 2015 — M. SALEH, S.Ag. MM melawan KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
79 — 50
  • Rejang Lebong Nomor:38/BA/RP/IV/2014 tanggal 3 Mei 2014 (foto copydari foto COpy); 72222p4 : Surat Pernyataan Junaidi tertanggal 9 Mei 2014 (foto copy sesuai denganaslinya); 22222 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnnP5 : Notulen Rapat Komisi Pemilihan Umum Rejang Lebong tanggal 10 Mei 2014 (fotocopy dari foto Copy); 222 nena nnn nnn ne eeP6 : Surat Pernyataan dari saksi PPP atas nama Akhmad Rozikin tertanggal 10 Mei 2014(foto copy sesuai dengan aslinya);P7 : Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Penggelapan
Putus : 17-02-2015 — Upload : 26-03-2015
Putusan PN CIBINONG Nomor 769/Pid.B/2014/PN Cbi
Tanggal 17 Februari 2015 — Pidana -Agus Sutomo alias Gondrong bin Warsid (alm)
31 — 24
  • Dul Als Anwar (dpo) yang tinggal di Desa Tlajung Udik karenasaksi tidak kenal dengan pembeli besi yang jumlahnya banyak/partai besar ;Bahwa sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) menanyakan kepada saksi mintanya/harganya berapa? Oleh saksi diberitahukan bahwa besi yang akan dijualtersebut banyaknya satu truk, saksi tidak tahu berapa, lalu sdr. H.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN KENDARI Nomor 323/Pid.B/2010/PN.Kdi.
Tanggal 10 Maret 2011 — Drs. H. LA ODE ATE, Sm.Hk.
127 — 49
  • Propinsi Jawa Barat maka setelah tiba diJakarta, terdakwa tidak berangkat ke Bandung Jawa Barat,padahal dalam kenyataannya terdakwa mengikuti kegiatanKonvensi Partai Golkar di Jakarta tahun 2004 yang bukankegiatan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaktidaknya tidak menggunakan biaya yang telah diterimanyasesuai dengan peruntukkannya.Sebagai pertanggung jawaban penggunaan uang danpelaksanaan studi banding ke Jawa Barat, maka Tim Pendampingyang sampai ke Bandung Jawa Barat telah membuat laporanPelaksanaan
Pengadilan PN PALEMBANG
Putus : 26-11-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 127 /Pdt.G/2014/PNPlg
Tanggal 26 Nopember 2014 —
49 — 5
  • harus ditolak.DALAM POKOK PERKARA :Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalahsebagaimana dalam surat gugatan Pengugat yang pada pokoknya mendalilkan :Bahwa pada tanggal 24 September 2012 Penggugat mendapat telepon dariTurut Tergugat sebagai Ketua Bidang Media dan Marketing Tim PemenanganTergugat dalam PEMILUKADA Kota Palembang. mengatakan bahwa Tergugat memerlukan uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk TurutTergugat IV untuk biaya pengurusan administrasi Partai
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 09-08-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 67/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat:
MUHAJIRIN, H.I, ST.
Tergugat:
PEMERINTAH KOTA BIMA
90 — 62
  • 11 tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil:: PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:Pasal 250Pasal 266a.melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun1945;dipidana dengan pidana penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukantindakpidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatandan/atau pidana umum;menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-09-2013 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN KEPANJEN Nomor 48/Pdt.G/2013/PN.Kpj
Tanggal 3 September 2013 — HANDRI WARIANTO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOHN A. CRISTIAAN, SH dan DONY ADINEGARA, SH Para Advokat/Konsultan Hukum dari “LAW OFFICE CHRISTIAAN ASSOCIATES”, sebagai PENGGUGAT M e l a w a n 1. IDA YUNI ROKHAYATI, sebagai TERGUGAT 2. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA (POLRESTABES) SURABAYA, sebagai TURUT TERGUGAT
93 — 110
  • gugatannya Penggugat telahmengajukan bukti tertulis yakni bertanda P.1 berupa Surat Keterangan No.023/Komnaspa/1/2013 tertanggal 25 januari 2013, bukti bertanda P.2 berupa Surat Keterangan Kelahirandari Rumah Sakit Lombok Dua Surabaya, serta bukti bertanda P.3 berupa LaporanPemeriksaan Psikologis atas nama William Jonathan Warianto Nomor 01/Pribadi/27/IV/2013 ;Menimbang bahwa terhadap bukti Penggugat tersebut majelis hakim berpendapatbahwa bukti tersebut adalah Akta dibawah tangan yang bersifat partai
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Putus : 23-10-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 395/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 23 Oktober 2017 — Tn. GATOT DWI SUKARNO, SH melawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
76 — 30
  • Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan olehPenggugat tidak sesuai dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan oleh Pasal 1340 KUHPerdata (sebagaimana tercantumdalam bukunya M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdatatentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian danPutusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2004, Halaman439) sehingga gugatan Penggugat dapat dikatakan error inpersona;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-11-2011 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1578 K/Pdt/2011
Tanggal 28 Nopember 2011 — PEMERINTAH RI Cq. PERUM BULOG Cq. PERUM BULOG DIVRE SULAWESI TENGGARA vs ALWI LIE
98 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perlawanan kurang pihak (exeptie plurium litis consortium);Bahwa sebagaimana yang dapat dilihat dan dibaca dalam suratperlawanan Pelawan, cukup jelas bahwa bentuk perlawanan yang diajukanbukan dalam bentuk Partai Verzet melainkan dalam bentuk DerdenVerzet, yaitu Perlawanan Pihak Ketiga ( I.c Alwi Lie sebagai Pelawan)terhadap pelaksanaan (sita eksekusi) putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI tanggal 27 Desember 2005 No. 556 PK/PDT/2002yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara perdata,
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 07-12-2016 — Putus : 24-07-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 862/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 24 Juli 2017 — R, SUHENDRA ISKANDAR, SE, Beralamat di Jalan Moch.Kahfi I, Komplek Town Hous, Jagakarsa-Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Syofyansori,SH & Partners berkantor di Jl.Letjen Suprapto No.504 J,Lt.III-Jakarta Pusat berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dengan Nomor Register 3565/SK/HKM/XI/2016 tertanggal 06-12-2016 selanjutnya disebut sebagai -------------------------------PELAWAN ;
96 — 60
  • Menimbang, bahwa akta pengakuan dengan jaminan dan surat k'membebankan Hak Tanggungan yang ditandatangani Pelawan, Istri Peledan Terlawan dihadapan Terlawan II adalah Akta Otentik yang bersifat psdimana syarat sahnya akta otentik yang bersifat partai tersebut harus memesyarat sebagai berikut :1.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Badan Peradilan Peradilan TUN
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
1414 — 476
  • Tentang : Peradilan Tata Usaha Negara
  • Hakim sebagai pegawai negeri,dilakukan oleh Menteri Kehakiman.Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak bolehmengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa TataUsaha Negara.Pasal 14Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara,seorang calon harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut :warga negara Indonesia;bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;setia kepada Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945;bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata
Putus : 30-06-2014 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 67/PDT.G/2013/PN.TPI
Tanggal 30 Juni 2014 — -SELLY (Penggugat) -AMINUDIN (Tergugat I) -ERMA (Tergugat II)
83 — 13
  • adanya hutang Tergugat I sebesar Rp 300.000.000, ( tiga ratusjuta rupiah ) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 28 April 2011 yangdibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I, sehingga dalil Penggugatmenarik Tergugat II dalam permasalahan ini adalah keliru sama sekali karenaTergugat II tidak termasuk pihak di dalam perjanjian tersebut sehingga tidakmempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dalam kasus yang diperkarakan ini.Tindakan Penggugat ini tidak sesuai dengan prinsip partai