Ditemukan 11260 data
JOHN HERRY
Tergugat:
1.PT. Perkebunan Nusantara II
2.Kementrian Badan Usaha Milik Negara
Turut Tergugat:
1.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan
3.Walikota Medan
4.Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan
5.Dinas Tata Ruang Tata Bangunan Kota Medan
6.Kelurahan Sidomulyo Kota Medan
76 — 12
Keputusan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor : 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004 TentangPemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak DiKabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.Bahwa KUHPerdata telah mengatur sebagai berikut :Hal 17 dari 66 Hal Putusan Nomor 531/Pdt.G/2019/PN Mdn Pasal 1457 Pasal 1459 Pasal 616 Pasal 620 Pasal 1473Jual beli adalah suatu persetujuan, denganmana pihak yang satu mengikatkan dirinyauntuk menyerahkan suatu kebendaan, danpihak yang lain untuk membayar harga
yangtelah dijanjikan.Hak milik atas barang yang dijual tidaklahberpindah kepada si pembeli, selamapenyerahannya belum dilakukan menurutpasal 612, 613 dan 616.Penyerahan atau penunjukan akan kebendaantak bergerak dilakukan dengan pengumumanakan akta yang bersangkutan dengan caraseperti ditentukan dalam pasal 620.Dengan mengindahkan ketentuan ketentuantermuat dalam tiga pasal yang alu,pengumuman termaksud di atas dilakukandengan memindahkan sebuah salinan otentikyang lengkap dari akta otentik atau
40 — 24
kepadapimpinan instansi;Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnyakepada Bupati Labuhan Batu Selatan dengan berita acara penyerahan;Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaanbarang/jasa di mulai;Menandatangani perjanjian/kontrak jika atas persetujuan penggunaanggaran.Bahwa pada tanggal 2 September 2009 Kepala Dinas Pekerjaan Umum,Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan SuratKeputusan Nomor : 620
Menandatangani perjanjian/kontrak jika atas persetujuan penggunaanggaran.Bahwa pada tanggal 2 September 2009 Kepala Dinas Pekerjaan Umum,Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan SuratKeputusan Nomor : 620/204/DPUPE/2009 menetapkan Panitia PelaksanaPekerjaan dan Pengelola Kegiatan dengan susunan sebagai berikut :1. Drs. M. Bahrun Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan(ketua merangkap Asisten danpengawasan);2. Drs.
PT. Arupadhatu Adisesanti
Tergugat:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Pemerintah Kabupaten Mentawai
326 — 308
TransmigrasiSP.IIl (DAK Penugasan 2019)yang diadakan oleh DinasPekerjaanUmum dan Tata RuangPemerintahKabupatenKepulauan Mentawai yang diikatdalambentuk SuratPerjanjian Jasa KontruksiNomor: 620.79/14/PPK/PJTRANS/DPUPR,tanggal 22 April 2019 dengannilaikontrak Rp.13.789.900.000,(TigaBelasMilyarTujuh Ratus DelapanPuluh Sembilan Juta Sembilan RatusRibu) Rupiah) yang PaketPekerjaaniniadalahlanjutanPeningkatan JalanSimpangMapadegatMapadegat dan Peningkatan Jalan TransmigrasiSP.IIIdenganNomorKontrak : 620
TerhadappaketpekerjaanPeningkatanJalanTransmigrasiSP.IIl (DAK Penugasan 2019), (fotokopisesuaidenganaslinya);Surat PernyataanTanggungjawabBelanjaLangsung (SPTBLS)Halaman 58 dari 110 HalamanPutusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG39BuktP.340 741 BuktP.3842BuktP.343 9Bukt4.P.40Nomor: 620/02/PPK/PJTRANS/DPUPR/XII2019, tanggal 26Desember 2019 ; (fotokopisesuaidengan print out);Berita Acara SerahTerimaPertamaPerkerjaan (PHO) Nomor:620.79/54/PPK/PJTRANS/DPUPR, Tanggal 13 Desember 2019,(fotokopisesuaidengan print
115 — 49
Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 620/SPKDisdik/Buku/Xl/2014.Tanggal 28 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswauntuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan BatuHampar. Oleh : CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 621/SPKDisdik/Buku/Xl/2014.Tanggal 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswaTK Kecamatan Rimba Melintang. Oleh : CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 487/SPKDisdik/Rkb/IX/2014.Tanggal 15 September 2014.
Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 620/SPKDisdik/Buku/XV/2014.Tanggal 28 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peragasiswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa TK KecamatanBatu Hampar. Oleh : CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 621/SPKDisdik/Buku/Xl/2014.Tanggal 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peragasiswa TK Kecamatan Rimba Melintang. Oleh : CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (GPK) Nomor : 487/SPKDisdik/Rkb/IX/2014.Tanggal 15 September 2014.
DARMA R SEMBIRING, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD KHAIDIR NASUTION, SH.Ptnh
190 — 47
RUKIJO 620 01520.102.18TRANS2009 10.00096. ADAM 621 01520.102.18TRANS2009 10.00097. NURDATIN 622 01520.102.18TRANS2009 10.00098. NASROWI 623 01520.102.18TRANS2009 10.00099. ALI PARHAN 624 01520.102.18TRANS2009 10.000100. LUKMAN MARPAUNG 625 01520.102.18TRANS2009 10.000101. IRWAN HARAHAP 626 01520.102.18TRANS2009 10.000102. ROHMAT 627 01520.102.18TRANS2009 10.000103. MUSLIM 628 01520.102.18TRANS2009 10.000104. JAMINGUN 629 01520.102.18TRANS2009 10.000105.
PIRMAN
Tergugat:
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
399 — 213
Bukti P 27Surat dari Direktur Politeknik Negeri Ujung PandangNomor 620/PL10/TU.01.01/2019 tanggal 25 Februari2019, yang ditujukan kepada Dr. Pirman, M.Si.,(Penggugat), Dkk, hal: Undangan Audiensi, (fotokopi darifotokopi);Surat dari Deputi Bidang Administrasi AparaturKementerian Sekretariatan Negara RI Nomor: B925/Kemensetneg/D3/AP.02/10/2019 tanggal 14 Oktober2019 perihal Pengajuan Keberatan atas Surat KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atasnama Dr. Pirman, S.Si.
Bukti T 16: Surat Nomor T/436/A.A2/KP.06.03/2019, Hal: PenyampaianTindak Lanjut tanggal 8 Februari 2019 yang dikeluarkan olehKepala Biro Sumber Daya Manusia atas nama SekretarisJenderal Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi, (fotokopi dari fotokopi stempel basah);: Surat Nomor 620/PL10/TU.01.01/2019 hal: UndanganAudiensi tanggal 25 Februari 2019, yang dikeluarkan olehDirektur Politeknik Negeri Ujung Pandang, (fotokopi darifotokopi stempel basah);: Buku Agenda surat keluar (biasa) Direktur
48 — 28
Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Nomor : 620/528/05 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Kegiatan dengan Prestasi Pekerjaan mencapai 54.366%.----------------------------------------------q. Foto Copy Laporan Tehnis / Progress Report Minggu ke :5 tertanggal 27 Nopember 2005 yang dibuat oleh CV Kencana.--------------------5.
Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Nomor :620/529 tanggal 5 Desember 2005 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Kegiatan dengan Prestasi Pekerjaan mencapai 76.819%.------------Laporan Tehnis / Progress Report Minggu ke :6 tertanggal 4 Desember 2005 yang dibuat oleh CV. Kencana.-----------------------------------------6. Satu Bendel Surat Perintah Membayar No.
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ke ( Pertama) Nomor : 620/531/2005 tanggal 15 Desember 2005 yang dibuat oleh Kepala Dinas PU Kota Salatiga dengan CV Kencana yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100%.---------------------------------------------------g. Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Nomor : 620/530/2005 tanggal 15 Desember 2005 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Kegiatan dengan Prestasi Pekerjaan mencapai 100%.---------------------------------------------------h.
61 — 0
ratus satu meter persegi), 20 x 53 meter yang terletak di Dusun III Rt 08, Desa Celikah, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, serifikat nomor 33 atas nama NASRODI berbatasan dengan:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Arsali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Wiwin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Raya Lintas Timur
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Wiwin;
- 1 (satu) Bidang tanah seluas 620
116 — 22
yang melaksanakanurusan pemerintah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik No. 03045, 03046, dan 03047 /Mranggen atas nama Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negarayang bersifat konkret, individual, dan final yang dikeluarkan Badan/Pejabat Tata UsahaNegara, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak berdasarkanPeraturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 620
73 — 28
dalam Pasal 1 ahgka 9UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TataUsaha Negara, yaitu: "Keputusan Tata Usaha Negara adalahsuatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan ataupejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tatausaha negara yang berdasarkan peraturan perundangHalaman 14 Putusan No. 378/Pdt/2017/PT SMGundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorangatau badan hukum perdata";Putusan Mahkamah Agung No. 620
69 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
memeriksa dan memutuskanperkara ini, bahwa apa yang diungkapkan oleh Para Tergugat ini berkaitandengan kompetensi absolute;Bahwa sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan KotaKupang merupakan surat keputusan (beschiking) yang dikeluarkan olehBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara berwujud sertifikat tanah sehinggadengan demikian maka kompetensi absolute Badan Peradilan Tata UsahaNegaralah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (videYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620
36 — 15
dalildalil sangkalannya, Tergugat telahmengajukan bukti suratsurat berupa :Halaman 13 dari21 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Sim.Nopember 2011, selanjutnya diberi tanda BT1;Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sampe Sidauruk, Paulus Ruslie, LieLietertanggal 23Nopember 2011, selanjutnya diberi tanda BT2;Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tanrik Frida Purba dan Defril Purba tertanggal 23Nopember2011, selanjutnya diberi tanda BT3;Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/620
282 — 73
pada Tergugat I namun ditolak oleh bagian penerimaan pasien dengan alasanterdapat peraturan rumah sakit untuk tidak menerima pasien Penggugat ;" Keadaan yang demikian telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa kehilanganhonorarium untuk rawat inap pribadi dan rawat inap poly yang seharusnya diterimaPenggugat dari Tergugat II sejumlah minimal Rp.20 juta setiap bulan,terhitung sejakbulan Mei 2007 sampai dengan gugatan ini diajukan bulan Nopember 2009 atau selama31 bulan, sehingga berjumlah Rp.620
49 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya Pemohon Kasasidianggap mengetahui adanya objek gugatan karena menunjukberdasarkan bukti T6 berupa Berita acara Pemeriksaan PekerjaanNomor 620/125/PAN/20 tanggal 13 Agustus 2010 berupa Berita AcaraPemeriksaan Pekerjaan yang diantaraya terdapat tanda tanganPenggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi;Halaman 15 dari 34 halaman. Putusan Nomor 236 K/TUN/2015b.
21 — 28
Pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI kewajibanmana tidak pernah gugur meskipun terjadi pisah rumah, hal ini berdasarkan pendapatulama figh dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 178 :wylo ylej 620 Cras i> ga lg ada) Urge)!
24 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena objek gugatan menyangkutperbuatan mengeluarkan Sertipikat oleh pejabat tersebut, dengan demikiankewenangan untuk mengadili perkara tersebut bukan kewewenanganPeradilan umum melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut di atas PPembanding/Penggugatmenghunjuk Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung 620 K/Pdt/1999;Tanggal 29 Desember 1999 yang amar pertimbangan hukumnya: Halaman 22 dari 28 halaman.
58 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
PELABUHAN INDONESIA Il(Persero) CABANG TANJUNG PERAK, berkedudukan di JalanTanjung Perak Timur Nomor 620, Surabaya, yang bertindakmengatas namakan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III(Persero) dalam hal ini memberikan kuasa kepada KukuhPramono Budi, SH., MH., Warga Negara Indonesia, pekerjaanAdvokat beralamat kantor pada Kantor Hukum Pramono &Partners Law Firm di Jalan Darul Aisyah III No. 09, Gresik, JawaTimur berdasarkan surat kuasa Nomor KP.0503/1341/P.IIl2016tanggal 15062016;Termohon Peninjauan
76 — 22
Adapun isinya antara lain yaitu, Tergugat diberi kekuasaan untukmemelihara, menyewakan, menggadaikan/menghipotikkan, mengasuransikanatau menjual sebidang tanah hak milik bekas Hak Yasan, luas + 620 m?
112 — 40
Bahwa sesuai pasal 616 KUHPerdata, penyerahan ataupenunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan denganpengumuman akan akte yang bersangkutan dengan cara yangditentukan dalam pasal 620 KUHPerdata;c.
80 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
terhadap kepemilikan hak atas tanah Almarhum Sajid Sagaf bin Husenbin Smeth in casu objek sengketa dengan demikian subtansi masalah penerbitanSertipikat Hak Milik Nomor 15/Rijali adalah suatu produk hukum Pejabat TataUsaha Negara (TUN) sehingga diatasnya berlaku ketentuanketentuan HukumAdministrasi Negara sehingga kewenangan mengadili dalam perkara inibukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah agung RepublikIndonesia Nomor 620