ayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atautelah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, makaperundingan bipartit dianggap gagal.Pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) UndangUndang Nomor : 2 Tahun2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatakan :ayat (1) Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihakmencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan

setempat dengan melampirkan bukti bahwa upayaupaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan;ayat (2) Apabila buktibukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakdilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidangketenagakeyaan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambatdalam waktu 7 (tujuh) hari kena terhitung sejak tanggal diterimanyapengembalian berkas;ayat (3) Setelah menerima pencatatan dari salah satu atau para pihak,instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan

setempat wajibmenawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaianmelalui konsiliasi atau melalui arbitrase;ayat (4) Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaianmelalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, makainstansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkanpenyelesaian perselisihan kepada mediator;Pasal 5 UndangUndang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial mengatakan : Dalam hal penyelesaianmelalui

terjalin kerjasama yang baik dan salingmembutuhkan.Bahwa mengenai dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugattelah menjanjikan akan memberikan bonus yang bukan merupakan gaji/upahatau hakhak karyawan yang dimaksud dalam peraturan ketenaga kerjaanyang berlaku adalah tidak benar dan apa yang didalilkan Para Penggugatadalah tidak berdasar sama sekali.Bahwa Tergugat adalah sebuah Badan Hukum/Perusahaan yang profesionaldan sangat menjunjung tinggi hukum dan segala peraturan yang berkenaandengan ketenagakerjaan

merupakan Gaji/Upah ataupun hakhak Karyawan yang dimaksuddalam Peraturan Ketenaga Kerjaan yang berlaku, berupa uang senilai Rp.115.528.000, (Seratus Lima Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan RibuRupiah) dan baru dibayarkan setengahnya sisanya yang belum dibayarkanadalah sebesar Rp. 41.675.000, (Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus TujuhPuluh Lima Ribu Rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil yang dikemukakan oleh ParaPenggugat di atas dapat diketahui adanya sengketa hukum atau perselisihan hakhak ketenagakerjaan

Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak ;-----------------------------------------------------------------

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk sebagian ; ------------------------------------------------------------------------------

1. Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi terbukti melanggar ketentuan pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan

;--

Bahwa mengacu pada Pasal 44 ayat (2) PP No.78 Tahun 2015, maka Formula perhitungan Upah minimum sebagai berikut:UM, = UM; + UM; x (Inflasi; + % A PDB;)UMP 2017 = UMP 2016 + UMP 2016 x (Inflasi, + % A PDB, )Berdasarkan Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia NomorB.175/MEN/PHIJSKUPAH/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 HalPenyampaian Data Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Domestik BrutoTahun 2016 yang ditujukan kepada Para Gubernur (vide Bukti P8)menyebutkan: Inflasi nasional 3,07 %5,18 %Mengacu

Notaris di Kabupaten Bogor (Bukti P9);Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorAHU00551.60.10.2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang PengesahanPendirian Badan Hukum Perkumpulan Gabungan Pengusaha Kelapa SawitIndonesia (Bukti P6);Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi PengusahaIndonesia No: 003/SKDPN/III/2014 tentang Pengukuhan Struktur, Komposisidan Personalia Dewan Pimpinan Provinsi APINDO Aceh Masa Bakti Tahun20132018 (Bukti P7);Fotokopi Surat Menteri Ketenagakerjaan

Bahwa menurut Termohon, ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur AcehNomor 72 Tahun 2016 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 44ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun2015 tentang Pengupahan, karena lahirnya Peraturan Gubernur tersebutsudah mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78Tahun 2015 tentang Pengupahan dan telah mengacu kepada QanunAceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan, yang mana Qanunini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 174 Pasal

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan (Bukti P2);3.

Bahwa terhadap pelimpahan kewenangan mengatur tersebut sampai saatini, pengaturan upah minimum oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasitersebut masih mempedomani Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum dan di dalamnyatidak terdapat ketentuan secara khusus mengenai subdelegasi kewenanganmengatur mengenai Upah Minimum Provinsi dari Menteri kepada Gubernur;Bahwa wewenang Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsisebagaimana tersebut dalam UndangUndang Ketenagakerjaan

Bahwa itikat buruk dari Tergugat dalam penerbitan surat pembebasanpekerjaan / skorsing menuju pemutusan hubungan kerja (PHK) karena efisiensi juganampak jelas dan terbukti dari halhal sebagai berikut : e Bahwa Tergugat tidak memberikan upah para Penggugat selama diskorsing ;e Bahwa Tergugat tidak memberikan hakhak para Penggugat sebagaimana pasal164 ayat (3) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan padahalalasan Tergugat adalah efisiensi ; Bahwa setelah para Penggugat di skorsing Tergugat

Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran peraturan perundangundangan dibidang ketenagakerjaan yang berakibat kerugian kepada para Penggugat ;3. Menyatakan Tergugat tidak membayar upah para Penggugat semenjak tanggal12 Juli 2011 ; 4.

Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;non Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat di dalam petitumnyamengajukan tuntutan agar menghukum Tergugat untuk membayar

upah selamaskorsing dan Tunjangan Hari Raya tahun 2011 ; nonon= Menimbang bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Tergugat menerbitkan suratskorsing menuju pemutusan hubungan kerja (bukti P1) maka berlaku ketentuan Pasal155 ayat (8) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimanaTergugat berkewajiban untuk membayar upah beserta hakhak lainnya yang biasaditerima pekerja/oburuh termasuk di dalamnya Tunjangan Hari Raya sesuai PermenakerRI No.

No.157/G/2011/PHISBY.timbul dalam perkara ini dan oleh karena gugatan nilainya di bawah Rp.150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada negara ataudinyatakan nihil ; Mengingat, Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturanperundangan lain yang bersangkutanMENGADILI1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir ;192.

denda kepada tergugat sesuai dengan ketentuan dalamPeraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015;Bahwa sehubungan Para Penggugat terhitung sejak bulan Januari2017 hingga bulan Mei 2017, tergugat sudah tidak membayar Upah paraPenggugat yang seharusnya masih menjadi tanggungjawab tergugatuntuk membayar seluruh upah bulanan karena para penggugat masihmelaksanakan pekerjaan setiap hari secara teruS menerus tetapitergugat telah mengabaikan dan melanggar ketentuan peraturanperundangan yang berlaku di bidang Ketenagakerjaan

Bahwa sejak Tahun 2015 s/d tahun 2017 Tergugat sudahtidak menyetor iuran Para Penggugat kepada BadanPenyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) Ketenagakerjaan padaProgram Jaminan Hari Tua ( JHT ) dan BPJS Kesehatan sehinggaPara Penggugat telah dirugikan secara materil padahal setiapbulan pembayaran upah para penggugat dipotong iurannya olehTergugat.Bahwa perselisihnan Hak dan PHK tersebut telah diperantarai olehMediator dari Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda namun dalammusyawarah mediasi tersebut pihak

bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayar upahtepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturutturutatau lebin kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IIl sejak bulanJanuari 2017, dan Penggugat IV sejak bulan Februari 2017, sampai dengandiajukannya gugatan dalam perkara aquo pada Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Samarinda adalah sebuah pelanggarandan bertentangan dengan ketentuan Pasal 169 ayat (1) c dan Ayat (2)UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

dengan alasan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 22/Padt.SusPHI/2019/PN Smr(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakenya 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uangpenggantian hak sesual ketentuan Pasal 156 ayat (4).Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (1) c dan Ayat (2)UndangUndang Nomor : 13 Tahun 2003 dihubungkan dengan Pasal 93 danPasal 155 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

upah yang seharusnyadibayar;b) sesudah hari kedelapan, apabila upah masih belum dibayar,dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam hurufa di tambah 1% (satu persen ) untuk setiap hari keterlambatandengan ketentuan 1 ( satu ) bulan tidak boleh melebihi 50% ( limapuluh persen ) dari upah yang seharusnya dibayarkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (1) c dan Ayat (2)UndangUndang Nomor : 13 Tahun 2003 dihubungkan dengan Pasal 93 danPasal 155 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

rasa tanggung jawab didalam Hukum Perundang Undangan ;Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak pernah melakukan kesalahan apapundan ketika Penggugat meminta Tergugat menunjukan pasal mana dalamperaturan Perusahaan Tergugat yang dilanggar oleh Penggugat, dan kalauadapun Penggugat melakukan kesalahan dalam Peraturan Perusahaanseharusnya ada Surat Teguran yang diterima oleh Penggugat, namunTergugat tidak pernah membuktikan.Bahwa dengan demikian Pemutusan Hubungan Kerja sepihak tersebut tidakmemenuhi UU Ketenagakerjaan

Agar masingmasing pihak memberikan tanggapan secara tertulisterhadap Anjuran diatas selambat lambatnya 10 ( Sepuluh ) harisetelah menerima surat ini.Bahwa terhadap Anjuran tersebut telah diterima pihakpihak untuk selanjutnya pihak Penggugat menanggapi MENOLAK Anjuran karena PemutusanHubungan Kerja yang dilakukan pihak Tergugat tidak memenuhi ketentuanPasal 57 dan Pasal 59 dan Pasal 168 ayat (1) dan (2) Pasal 151 dan Pasal 155serta Pasal 170 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta PutusanMahkamah

Konstitusi No.37/PUUIX/2011 ;Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilalukan Tergugatkepada Penggugat tidak memenuhi Pasal 57 dan Pasal 59 dan Pasal 168 ayat(1) dan (2), Pasal 151, Pasal 155 ayat (3) dan Pasal 170 UU No.13 Tahun2013 tentang Ketenagakerjaan Pasal 96 UU No. 2 Tahun 2001 tentang PPHImaka Penggugat meminta kepada Hakim Ketua Sidang yang menyidangkanperkara ini harus menjatuhkan Putusan Sela terlebih dahulu berupa perintahkepada Pengusaha untuk membayar Pesangon 2 (dua) bulan

gaji ditambahPenggantian Perumahan, Pengobatan dan Perawatan 15 % dari 2 (dua) bulangaji terhadap Penggugat Pekerja / Buruh ;Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan yang tidakjelas yang dilakukan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat tidak memenuhiPasal 57 dan 59 dan Pasal 168 Ayat (1) dan (2), Pasal 151, Pasal 155 Ayat (3)dan Pasal 170 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Pasal 96UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.37/PUUIX/2011, maka

ARIFKURNIAWAN, yang mana didalam KTP bernama MUHAMMAD ARIFKURNIAWAN, sedang dalam Surat Gugatan tanpa ada nnma MUHAMMAD, halini sudah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan dalam keterangan Prinsipal padaawal sidang dikatakan bahwa Penggugat 2 dalam memberikan nama dalam SuratGugatan karena menyesuaikan dengan rentetan peristiwa sebelumnya, yaitudalam Surat Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam memberikan namahanya ARIF KURNIAWAN , sehingga selanjutnya Ia memakai nama tersebut.Bahwa setelah Majelis

Penggugat menyetujui permintaan tersebut dan tetap bekerja pada Tergugatkarena pihak Manajemen menjanjikan akan segera membayar gaji setelah kondisi usahamembaik;Bahwa meskipun Penggugat telah melakukan seluruh kewajibannya dengan baikdan menyelesaikan kontrak kerja selama 3 (tiga) tahun ternyata Tergugat belummembayar gaji pokok dan tunjangan tetap untuk Penggugat selama (satu) tahunsehingga Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 47 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi

Penggugat juga menolakcara pembayaran mencicil karena hal ini sangat melukai rasa keadilan dan bertentangandengan ketentuan Pasal 1 angka 30 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan danketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upahyang secara tegas mengatur bahwa setiap pembayaran upah harus dibayar secara utuh(tidak boleh dicicil);Bahwa sehubungan perundingan bipartit telah gagal maka Penggugat mengajukanpermohonan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Oleh sebab itu, tidakbenar pendapat Mediator yang menyatakan bahwa Pekerja telah melakukan pelanggaranterhadap ketentuan Pasal 42 ayat (4) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Berdasarkan uraianuraian dan alasanalasan yang telah diuraikan di atas,Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberikanAmar Putusan sebagai berikut:12Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan "Employment

Agreement" pada tanggal 11 Februari 2007 yangdibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat berlaku sah dan mengikatPenggugat dan Tergugat;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuanPasal 47 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuanPasal 1 angka 30 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 10Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;Menghukum Tergugat

yangbersangkutan di berikan surat peringatan pertama kedua, dan ketiga secara berturut turut sedangkan apa yang dilakukan Tergugat setelah mengeluarkan suratperingatan III dan Penggugat tidak melakukan kesalahan lagi justru dilakukanpemutusan Hubungan Kerja sepihak" ;Bahwa tindakan Tergugat melakukan pemutusan Hubungan Kerja sepihak TehadapPenggugat tidak berpegang pada Azas kepantasan dan kewajaran serta TidakProsedur sehingga bertentangan dengan ketentuan UndangUndang No 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan

benarbenartidak menghasilkan persetujuan pengusaha hanya dapat memutuskan hubungankerja dengan pekerja / buruh setelah memperoleh Penetapan dari lembagapenyelesaian perselisihan Hubungan industrial ;Bahwa oleh karena Tergugat Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Secarasepihak kepada penggugat tanpa melalui penetapan oleh lembaga penyelesaianperselisiahan hubungan industrial maka pemutusan hubungan kerja tersebut bataldemi hukum hal ini sesuai ketentuan undangundang Republik Indonesia Nomor 13Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Agar Pihak pengusaha memberika Hak Pekerja sdr Mukibat Hadi AkibatPHK tersebut diatas berupa antara lain :1 Uang Pesangon sebesar 2 (Dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat 2 ;2 Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (Satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(1), dan ;3 Uang Penggantian Hak Sesuai Pasal 156 ayat (4) UU RI No 13 Tahun 2003tentang ketenagakerjaan ;4 Upah selama Proses Terhitung sejak tanggal 2 Maret 2011 hingga sekarangsecara Penuh ;Bahwa atas Anjuran Pegawai Mediator Dinas sosial dan Tarnsmigrasi

PasuruanPenggugat Menolaknya karena masih tetap ingin bekerja ;Hal. 3 dari 16 hal.Put.Nomor 772 K/Pdt.Sus/2012121314151617Bahwa Tergugat sejak melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak yaitu bulanMaret 2011 sampai gugatan ini di ajukan tidak membayar Upah Penggugat ;Bahwa tindakan Tergugat tidak membayar upah kepada penggugat sejak bulanMaret 2011 sampai sekarang Merupakan tindakan bertentangan dengan UndangUndang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 93 ayat (2) Huruf F"pengusaha wajib

Alat bukti T10 tidak benar mengikat secara hukum kepada Pemohon Kasasi karenapengurus SP dalam hal ini bertindak tidak dengan kuasa dari Pemohon Kasasi,bertentangan dengan maksud ketentuan Pasal 87 UndangUndang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan ketentuan Pasal 151ayat (2) UndangUndang Ketenagakerjaan dan PraktekPraktek dalam PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial.

perusahaan, sehingga pada tanggal 27 Juni 2015 Tergugat melakukanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Penggugat;Menimbang, bahwa di persidangan terbukti Tergugat telan memutushubungan kerja dengan Penggugat pada tanggal 27 Juni 2015, namun Tergugatbelum membayarkan hak hak Tergugat sebagai kompensasi atas PemutusanHubungan Kerja aquo, maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayarhak hak Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4)Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Tergugatwajib membayar hakhak Penggugat berupa uang pengganti hak yakni penggantiperumahan dan perobatan dengan rincian dan perhitungan berikut : Uang pesangon : 9 x Rp.2.037.000,00 =Rp.18.333.000,00 Uang penghargaan masa kerja : 5 x Rp.2.037.000,00 =Rp.10.185.000,00Jumlah =Rp.28.518.000,00Maka Uang pengganti perumahan dan perobatan adalah :15% x Rp.28.518.000,00

Industrial dan UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan maupun peraturan perundangundangan lain yang berhubungandengan perkara ini;Halaman 21Putusan Nomor 90/Pat.SusPHI/201 6/PN.MdnMENGADILIDALAM PROVISI : Menolak Provisi Penggugat tersebut;DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak Penggugat berdasarkanketentuan Pasal 161 ayat (1), (2) dan (8) jo Pasal 156 ayat (2), (8) dan (4)Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Penggugat tidak bersedia bekerja Kembali setelahdipanggil oleh Tergugat, maka Tergugat telan memutus hubungan kerjadengan Penggugat dengan alasan dianggap Penggugat mengundurkan diri;Bahwa selanjutnya di dalam posita Penggugat menolak PemutusanHubungan Kerja dengan alasan pengunduran diri karena alasan skorsingyang berlanjutnya ke Pemutusan Hubungan Kerja adalah karena Penggugatsering sakitsakitan seharusnya di Pemutusan Hubungan Kerja KetentuanPasat 172 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

;Bahwa selain karena Penggugat sering sakitsakitan, Penggugatsudah berusia 56 tahun seharusnya di Pemutusan Hubungan Kerja karenausia pensiun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 167 Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa Penggugat dalam posita telah menguraikan dasar hukumpengaturan pensiun hingga hak yang harus diterima oleh Penggugat apabilaPenggugat di Pemutusan Hubungan Kerja karena pensiun, selanjutnyaPenggugat dalam petitum memohon Majelis Hakim untuk mengabulkantuntutan

sudah tidak produktif lagi;Menimbang, bahwa oleh karena kondisi Penggugat sering sakitsakitan dan usia Penggugat sudah memasuki usia pensiun, disamping ituTergugat sudah menghentikan upah/gaji Penggugat sejak tanggal 16 Juli2018, maka adalah adil dan patut untuk kepastian hukum dinyatakan putushubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 16 Juli2018 karena Penggugat memasuki usia pensiun sebagaimana ketentuanPasal 167 ayat (1) dan ayat (5) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013tentang Ketenagakerjaan

Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) terhadap Penggugat , Penggugat II dan Penggugat III berakhirkarena perusahaan melakukan efisiensi sesuai dengan Pasal 164 ayat 3UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menghukum Tergugat untuk membayar konpensasi Pemutusan HubunganKerja (PHK) kepada Penggugat secara Tunai, seketika dan sekaligus,sebagai berikut: 1Uang Pesangon3X2X Rp2.138.570,00Rp12.831.420,00 2Tj.

Nomor 546 K/Pat.SusPHI/2019hak para Termohon Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 162ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menolak tuntutan Para Termohon Kasasi selain dan selebihnya;Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasitelah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Agustus 2018 yang padapokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dariPemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan

tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasi tanggal 3 Juli2018 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Agustus 2018 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru, Mahkamah Agung berpendapat Judex Factitidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Judex Facti sudah benar menerapkan ketentuan Pasal 90 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan an. Sia Nomor 73040771 1264 0010 yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, telahdicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberitanda bukti P.5;B.

aquo, sesuaiPasal 1875 KUHPerdata/BW ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, adalah bukti kependudukkanyang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan suratketerangan dan telah bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhisyarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yangsempurna dan mengikat sepanjang berkaitan dengan perkara aquo, sesualPasal 1875 KUHPerdata/BW ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, adalah bukti keikutsertaansebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan

No. 505 K/PDT.SUS/201 2Masa Kerja.....dst dengan demikian diberikan setiap pekerja tambahantaliasih;Bahwa, pada tanggal 23 Februari 2011 dilakukan perundingan kembaliantara Penggugat dan Tergugat melakukan perundingan dihadapanMediator Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang, Tergugatmenawarkan memberikan Uang Pesangon sebesar 9 (Sembilan) kaliupah, uang penghargaan masa kerja sebesar 10 (Sepuluh) kali upah danuang tali asih sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) yang totalnyasebesar Rp. 21.118.997

No. 505 K/PDT.SUS/201 210.11.12.sampai dengan diajukannya gugatan perkara ini yaitu mulai bulan Februari2011 sampai dengan bulan November 2011 sebesar 10 bulan x Rp.1.006.236, = Rp.10.062.360, (sepuluh juta enam puluh dua ribu tiga ratusenam puluh rupiah);Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 134 UndangUndang No. 13 Tahun 2003yaitu dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/ouruhdan pengusaha, pemerintah wajib melaksanakan, pengawasan danpenegakan peraturan perundangundangan ketenagakerjaan,

oleh karenaitu semua pihak wajib menegakkan ketentuan Peraturan Perundangundangan Ketenagakerjaan;Bahwa, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa PerkaraPerselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini, dalam mengambil putusandengan mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dankeadilan sesuai ketentuan Pasal 100 UndangUndang No. 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;Bahwa, pengajuan gugatan Penggugatini telah sesuai ketentuan UndangUndang No. 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan maupun UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, oleh karena itu layak untuk diterima dan dikabulkannya;Maka:Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Penggugat mohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agarmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:1.2.Mengabulkan permohonan Putusan Sela yang dimohonkan Penggugat;Memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai seluruh upahPenggugatsebesar

Judex Facti selanjutnyamempertimbangkan kewajiban yang harus dilakukan dan atau hak yangharus diterima oleh para pihak dengan menggunakan dasar hukum Pasal161 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa, pertimbangan Judex Facti tersebut di atas nyatanyata telahkeliru dan tidak berdasarkan hukum, karena apabila dicermati RisalahMediasi tertanggal 18 Agustus 2009 memang tertulis kedua pihaksepakat PHK, namun Pasal/ketentuan hukum yang digunakan untukkesepakatan PHK tersebut tidak

tertulis Pasal 161 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa Pasal 161 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan baru muncul di dalam Anjuran Nomor : 567/4995Disnaker yang dikeluarkan oleh Disnaker Kota Bandung tertanggal 5Oktober 2009 dimana terhadap Anjuran tersebut kemudian PemohonKasasi memberikan jawaban tertulis pada tangal 21 Oktober 2009 yangpada pokoknya secara tegas menolak Anjuran Disnaker Kota Bandungtersebut;Hal. 8 dari 12 hal.

No. 727 K/Pdt.Sus/20102.Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas Judex Facti telahsalah dalam menerapkan ketentuan Pasal 161 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

kemudianmemberikan pertimbangan untuk menilai aoakah Termohon Kasasi di PHKkarena melakukan pelanggaran indisipliner atau dikualifikasikanmengundurkan diri, namun apabila dicermati pertimbangannya ternyataJudex Facti hanya memberikan pertimbangan terhadap Alat Bukti yangberkaitan dengan pelanggaran indisipliner yang dilakukan oleh TermohonKasasi, sedangkan mengenai alat bukti yang berkaitan denganpengkualifikasian pengunduran diri Termohon Kasasi sesuai Pasal 168UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

(Sesuai UndangHalaman 2 dari 16 Putusan Nomor 26/Pdt.SusPHI/2019/PN SmrUnadang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan) bahwa daripihak Tergugat tidak menerima tuntutan Penggugat, dengan alasankarena terjadi kehilangan radio tersebut.7. Setelah pihak Tergugat menerima surat Distransnaker Kutai KertanegaraNomor B190/Distransnaker/PHIJSTK.II/567/02/2019. Tanggal 06Februari 2019 perihal anjuran tidak memberikan jawaban, menerima ataumenolak anjuran tersebut.8.

(Sesuai UndangUnadang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan) bahwa daripihak Tergugat tidak menerima tuntutan Penggugat, dengan alasankarena terjadi kehilangan radio tersebut.Setelah pihak Tergugat menerima surat Distransnaker Kutai KertanegaraNomor B190/Distransnaker/PHIJSTK.II/567/02/2019.

Penggugat danJawaban Tergugat serta meneliti buktibukti yang diajukan kedua belah pihak,persoalan yang paling pokok dan yang harus dipertimbangkan sesuaidengan petitum Penggugat adalah : Apakah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukanTergugat kepada Penggugat telah sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku; Apakah Penggugat berhak atas uang konpensasi dari pengakhiranhubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat;Menimbang, bahwa dengan berlakunya UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

merupakan sanksi atas pelanggaranHalaman 11 dari 16 Putusan Nomor 26/Padt.SusPHI/2019/PN Smrpenggugat dalam perkara a quo, oleh karenanya terhadap bukti SuratPeringatan (SP) ke Ill sebagaimana bukti T3 dan T4, Majelis Hakim tidakdapat dipertimbangkan atau dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga KerjaNomor SE13/MEN/SJHK/I/2005, tentang Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 012/PPU1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 Tentang Hak Uji MateriilUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);Menimbang, bahwa dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) sejak putusan dibacakan, maka Perjanjian Kerja antara Penggugatdengan Tergugat yang dibuat pada tanggal 22 November 2012 sebagaimanabukti T1, telah berakhir, dan Penggugat memiliki masa kerja 6 (enam) tahun9 (Sembilan) bulan, dengan upah pokok Rp.3.300.000, (tiga juta tiga ratusribu rupiah) maka berdasarkan Pasal 156 ayat (2); ayat (3) dan ayat (4)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2014; =No.TG.1/R/056/1X/2014;No.TG.1/R/052/IX/2014; = No.TG.1/R/068/I1X/2014; =No.TG.1/R/072/1X/2014;No.TG.1/R/054/IX/2014; = No.TG.1/R/074/I1X/2014; = No.TG.1/R/078/1X/2014;No.TG.1/R/080/I1X/2014; =No/TG.1/R/076/I1X/2014; =No.TG.1/R/060/1X/2014;No.TG.1/R/044/IX/2014; = No.TG.1/R/050/IX/2014;No.TG.1/R/046/IX/2014; =No.TG.1/R/066/IX/2014;No.TG.1/R/048/1X/2014;seluruhnya tertanggal 4 September 2014 adalah tidak sah karenabertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan

; Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat putussejak tanggal 19 September 2014 karena pemutusan hubungan kerjaberdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (8) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan; Menghukum Tergugat membayar hakhak Para Penggugat akibat pemutusanhubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 62 jo.

didalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalampertimbangan hukumnya pada halaman 12 nomor ke 4 yang berbunyi:Menimbang, bahwa pada tanggal 19 September 2014 Tergugat memanggilpara Penggugat untuk melakukan Bipartit dalam hal melakukan pembayaranHal. 10 dari 15 hal.Put.Nomor 590 K/Pdt.SusPHI/2015pesangon dan pengganti hak lainnya namun etiket baik yang dilakukanTergugat ternyata ditolak oleh para Penggugat dengan alasan tidak sesuaidengan ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

1 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), penghargaanmasa kerja 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan pengganti hak sesuai Pasal156 ayat (4);Bahwa di dalam putusan Majelis Hakim Hubungan Industrial Medan dalampokok perkara pada halaman 12 nomor 6 berbunyi: Menimbang, bahwa 4 orang para Penggugat yang statusnya karyawankontrak, Tergugat mengajukan statusnya dikembalikan menjadi Karyawan tetapsehingga Tergugat (perusahaan) bersedia membayar pesangon 1 kali ketentuanPasal 156 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

telah disepakati ada dituangkan pinalti dalam perjanjian kerja yakniapabila terjadi Pemutusan hubungan kerja diberikan pesangon namunTermohon Kasasi/Penggugat menolak dengan pembayaran Pesangon;Sehingga menurut hemat Pemohon Kasasi/Tergugat tidak ada kewajibanmembayar sisa kontrak sebagaimana yang diputuskan dalam perkara tersebut,melainkan Pemohon Kasasi/Tergugat tetap mengacu pada jawaban Tergugatsebelumnya yaitu bersedia membayar pesangon 1 kali ketentuan Pasal 156 UUNomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Akbar Maulana: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) : 03 Februari 2014sampai dengan 03 Februari 2015; Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Il: 03 Februari 2015sampai dengan 03 Februari 2016;Bahwa dengan demikian antara Para Penggugat dengan Tergugatterdapat hubungan kerja sebagaimana Pasal 50 UU Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan Hubungan kerja terjadikarena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh;Bahwa permasalahan timbul pada tanggal 09 Mei 2015 dimana

Penggugat menyatakan menerima Surat dari Tergugat tertanggal 02Mei 2015 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Tergugat mengakhirihubungan kerja dengan Para Penggugat terhitung efektif mulai tanggal 30Mei 2015 dan sejak tanggal 30 Mei 2015 Para Penggugat praktis sudahtidak bekerja lagi, adalah tidak tepat;Bahwa Para Penggugat telah keliru memahami Perselisihan PemutusanHubungan Kerja, dimana secara tegas diatur bahwa menurut ketentuanPasal 151 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan

Departemen Sales Tergugat,bahwa karyawan Sales akan diprioritaskan untuk dirotasi dikarenakantelah berkurangnya aktivitas, dengan catatan menyelesaikan seluruhproses serah terima pekerjaan dan Exit Clearance, sambil menunggupenempatan berikutnya, berdasarkan keterangan Tergugat pada huruf Btentang Pendapat Pengusaha/Kuasa Pengusaha pada Surat AnjuranDinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Nomor 560/354HI/PKK,tertanggal 29 Oktober 2015; Bahwa dengan memperhatikan ketentuanPasal 40 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

Bahwa mengingat ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Ketenagakerjaan danPasal 10 angka 2 PKWT tersebut di atas, maka menjadi landasan Yuridisbagi Tergugat untuk melakukan pemindahan lokasi kerja Para Penggugatke lokasi kerja dan/atau cabangcabang Perusahaan afiliasi sebagaimanadimaksud;Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Pemberitahuan sebagaimanadisebutkan di atas, dengan maksud mengakhiri hubungan kerja antaraPara Penggugat dan Tergugat yang semula berlokasi di Departemen Salespada Kantor Cabang Tergugat

Kasasi Il, PKWT dengan Nomor 066/EDM/HRD/ BGR/II/15,tertanggal 3 Februari 2015 antara Pemohon Kasasi dengan TermohonKasasi Ill, menyebutkan bahwa:Dengan memperhatikan Pasal 1 Perjanjian ini, bahwa apabila diperlukanoleh Pihak Pertama maka Pihak Kedua sepakat dan bersedia untukdipindahkan ke lokasi kerja dan/atau cabangcabang Perusahaan PihakKedua tunduk pada peraturanperaturan atau ketentuanketentuan yangberlaku pada tempat atau lokasi kerja yang baru.Bahwa mengingat ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

Hal ini berkesesuaian/dengan isi dan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (2) UndangundangNomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial yakni:(1) Apabila dalam persidangan pertama, secara nyatanyata pihakpengusaha terbukti ~ tidak = melaksanakan kewajibannyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) UndangundangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim PimpinanSidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintahkepada pengusaha untuk membayar upah beserta

ataspertimbangan putusan pada halaman 31 paragraf 1 yang berbunyi :Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan PHK terhadap Penggugatkarena Penggugat telah melakukan kesalahan berat dengan melakukan /menulis katakata provokasi di media sosial face book serta ikut demo yangdampaknya sangat merugikan pihak Tergugat sebagaimana kesaksian Sdr AlekSander Sinaga dan Sdr Julius Imsula, sehingga Penggugat dikategorikan telahmelanggar UU Informasi Dan Transaksi Electronic (ITE) dan PeraturanPerusahaan serta UU Ketenagakerjaan

Majelis Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut: Bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalahperselisihan pemutusan hubungan kerja yang menjadi kompetensi absolutPHI sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 56 UU Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial, sehingga UUmateril yang dapat dijeratkan kepada Penggugat adalah UU Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan, PerjanjianKerja Bersama, bukan pelanggaran/kesalahan yang

tanggal 31 Oktober 2013 (bukti T 3),dan membuat surat pernyataan bahwa benar Penggugat telah memberikankomentar di jejaring sosial pada tanggal 31 Oktober 2013 (bukti T 4);Halaman 32 paragraf 1 sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas makaMajelis Hakim berkesimpulan dalil penetapan pemutusan hubungan kerja yangdilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena melanggar UU ITE, Pasal35 ayat (4) huruf i Peraturan Perusahaan PT ORIENTAL ELECTRONICINDONESIA dan UU Ketenagakerjaan

dan rasa ketakutankaryawan Tergugat yang mayoritas wanita;Bahwa perbuatan Penggugat yang membuat pernyataan di jejaring socialberkeinginan agar perusahaan di acakacak merupakan kesalahan berat dankesalahannya yang nyata/sudah jelas,dimana orang yang bekerja diperusahaan melakukan perbuatan yang tidak layak yaitu menghasut, rasaHal. 14 dari 17 hal.Put.Nomor 367 K/Pdt.SusPHI/2015kebencian yang dituangkan dalam jejaring social pada wal/ serikat pekerjaFPBJ, Peraturan Perusahaan dan atau UndangUndang Ketenagakerjaan

(Sesuai UndangHalaman 2 dari 16 Putusan Nomor 26/Pdt.SusPHI/2019/PN SmrUnadang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan) bahwa daripihak Tergugat tidak menerima tuntutan Penggugat, dengan alasankarena terjadi kehilangan radio tersebut.7. Setelah pihak Tergugat menerima surat Distransnaker Kutai KertanegaraNomor B190/Distransnaker/PHIJSTK.II/567/02/2019. Tanggal 06Februari 2019 perihal anjuran tidak memberikan jawaban, menerima ataumenolak anjuran tersebut.8.

(Sesuai UndangUnadang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan) bahwa daripihak Tergugat tidak menerima tuntutan Penggugat, dengan alasankarena terjadi kehilangan radio tersebut.Setelah pihak Tergugat menerima surat Distransnaker Kutai KertanegaraNomor B190/Distransnaker/PHIJSTK.II/567/02/2019.

Penggugat danJawaban Tergugat serta meneliti buktibukti yang diajukan kedua belah pihak,persoalan yang paling pokok dan yang harus dipertimbangkan sesuaidengan petitum Penggugat adalah : Apakah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukanTergugat kepada Penggugat telah sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku; Apakah Penggugat berhak atas uang konpensasi dari pengakhiranhubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat;Menimbang, bahwa dengan berlakunya UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

merupakan sanksi atas pelanggaranHalaman 11 dari 16 Putusan Nomor 26/Padt.SusPHI/2019/PN Smrpenggugat dalam perkara a quo, oleh karenanya terhadap bukti SuratPeringatan (SP) ke Ill sebagaimana bukti T3 dan T4, Majelis Hakim tidakdapat dipertimbangkan atau dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga KerjaNomor SE13/MEN/SJHK/I/2005, tentang Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 012/PPU1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 Tentang Hak Uji MateriilUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);Menimbang, bahwa dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) sejak putusan dibacakan, maka Perjanjian Kerja antara Penggugatdengan Tergugat yang dibuat pada tanggal 22 November 2012 sebagaimanabukti T1, telah berakhir, dan Penggugat memiliki masa kerja 6 (enam) tahun9 (Sembilan) bulan, dengan upah pokok Rp.3.300.000, (tiga juta tiga ratusribu rupiah) maka berdasarkan Pasal 156 ayat (2); ayat (3) dan ayat (4)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

tanggal 1 bulan Februari 2008 hingga terakhirbekerja di tempat tergugat a quo, penggugat mendapat upah sebesarRp.3.500.000, /bulan dan Tunjangan Tidak Tetap berupa fee penanganan pasien;Bahwa sejak pertama kali Penggugat bekerja di tempat Tergugat sampai gugatanini diajukan, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terjadi hanya dengan perjanjian secara lisantanpa suratpengangkatan dan oleh karena itusesuai dengan ketentuan Pasal 51 Juncto Pasal 59 Juncto Pasal 63 UU No. 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

untuk melaksanakan saran mediator dari DinasKetenagakerjaan Kota Batam dan akhirnya tidak terjadi kesepakatan yangmengakibatkan mediasi tersebut menjadi gagal;17 Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara lisan dan tidak secara tegasyang dilakukan oleh Tergugat tersebut tanpa diikuti pemberian Pesangon, UangPenghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Penggantian Hak (PH) adalah PerbuatanMelawan Hukum (Ontrechtmatigdaads);18 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Juncto Pasal 169 UU No. 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan

Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan tergugat putus sejak tanggal30 September 2013;4 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara lisan dan tidak secara tegas yangdilakukan oleh Tergugat tersebut tanpa diikuti pemberian Pesangon, UangPenghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Penggantian Hak (PH) adalah PerbuatanMelawan Hukum (Ontrechtmatigdaads);5 Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat akibat pemutusanhubungan kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Juncto Pasal 169 UU No. 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Charis Medika .........0.ccccccccccesssseceesessececsssseeeceeseaaeeecseaeeeenssaeeees (P11);Fotocopy Surat dari BPJS Ketenagakerjaan (Dulu JAMSOSTEK) NomorB/236/03/2015 Perihal Kepersertaan Dokter Zufrida di BPJSKetenagakerjaan 0.00... ceeccccessseceensecesececeeneecseceecseneeceeeeeceseeeeeeeeesaes (P 12);10suratsurat bukti mana telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinyadan ternyata cocok, bukti tersebut telah memenuhi bea meterai sebagaimana mestinyasehingga oleh karena itu

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk memeriksa danmengadili perkara ini tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);1314Menimbang, bahwa dari dasar pokok gugatan Penggugat adalah menyangkuttuntutan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Penggugat oleh Tergugat yang padadasarnya Penggugat keberatan atas tindakan Tergugat dan atas tindakan Tergugatmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja maka sudah seharusnya memberikan hakhakyang seharusnya diterima oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan UU No. 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan