Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak diatasnya, seluas 195 M2, (seratus sembilan puluh lima meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar Rt. 008 / Rw. 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Pakai No. 18/Kebagusan atas nama LISA EVIJANTI IMAM SANTOSO, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Guna Bangunan No. 489- Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Pakai No. 19- Sebelah Barat : Dengan batas

Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak diatasnya, seluas 195 M2,(seratus sembilan puluh lima meter persegi), terletak di Jalan KebagusanBesar Rt. 008 / Rw. 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu,Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Pakai No. 18/Kebagusan atas namaLISA EVIJANTI IMAM SANTOSO, dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Guna Bangunan No. 489Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Pakai No. 19Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik

Bukti P 5Sertipikat Asli Hak Pakai No. 18/Kebagusan yang terletak di PropinsiDaerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, KecamatanPasar Minggu, Kelurahan Kebagusan seluas 195 M2, (seratus sembilanpuluh lima meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasitertanggal 05 Juni 1997 Nomor : 2625/1997 dan menurut Sertifikat yangdikeluarkan oleh Pihak yang berwenang pada tanggal 25 Juli 1997 terdaftaratas nama LISA EVIJANTI IMAM SANTOSO.

(sesuaidengan aslinya)Bukti TIw I 14: Buku Tanah Hak Pakai No.18/Kebagusan terakhir tercatatatas nama LISA EVIJANTI IMAM SANTOSO Gambar Situasi No.2625/1997tanggal 5 Juni 199,7 seluas 195 M2. (sesuai dengan aslinya)Bukti TIw I 15: Buku Tanah Hak Milik No.58/Kebagusan terakhir tercatatatas nama LISA EVIJANTI IMAM SANTOSO, Gambar SituasiNo.84/1139/1973 tanggal 25 Mei 1973 seluas 3.141 M2.

Sertifikat Hak Pakai No. 18/Kebagusan, seluas 195 M2, dengan batasbatas :Sebelah Utara : Tanah Hak Guna Bangunan No. 489Sebelah Selatan : Tanah Hak Pakai No. 19Sebelah Barat : Tanah Hak Milik No. 7005Sebelah Timur : tanah kosong, belum sertifikat.Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 34 tanggal 03 Desember 2004, antara PelawanII dengan Turut Terlawan I, meliputi tanahtanah :o.

/Pdt.G/2019/PAJTA) s8>DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkanpenetapan atas perkara cerai gugat antara :PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta,tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, berdasarkan suratKuasa tertanggal 13 Februari 2019 dan telah terdaftardalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan PengadilanAgama Jakarta Timur No. 195

Pemohon telah memberitahukan kehendaknya itu kepada Kepala KantorUrusan Agama Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi ditolak sebagaimanasuratnya tertanggal 27 Maret 2013 Nomor: XXX dengan alasankarena anak pemohon belum mencapai umur 195. Bahwa sebagaimanapun Pemohon tetap bermaksud hendakmelaksanakan perkawinan anak Pemohon tersebut dengan perempuanpilihannya, karena hubungan keduanya sudah semakin akrab,dikhawatirkan akan terjadi pelangaran terhadap hukum syara ;6.

Dan perlawanan pihakketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakanEksekusi (Vide : Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR). Oleh karena PelawanEksekusi adalah pemegang dan pengelola hak pakai dalam Sertifikat HakPakai No. 82 / Cipayung a/n. H.

Yahya Muhamad berdasarkan PerjanjianPengikatan Pengalihan Hak tertanggal 29 Maret 2010 Nomor : 115 , makaberdasarkan pasal 195 ayat (6) dan (7) HI R tersebut, Pelawan Eksekusi dalamupaya perlawanan eksekusi ini adalah sebagai Pelawan yang benar danberalasan menurutBahwa pada azasnya perlawanan tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207ayat (3) HIR), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benardan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan, setidak tidaknya sampaidijatuhkan putusan oleh Pengadilan

Yahya Muhamad)yang dibuat dihadapan Turut Terlawan Eksekusi IX (dalamkapasitasnya sebagai Notaris).e Bahwa perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian peralihanhak atas tanah, dengan kata lain Peralihan hak kepada Pelawantidak terjadi/belumterjadi;e Bahwa Pasal 195 (6) HIR secara ekplisit mensyaratkan; Pihakketiga yang melakukan perlawanan adalah Pemilik mutlak.

tersebut diatas, dalildalil Perlawanan Pelawanmerupakan dalil yang mengadaada, tidak berdasar hukum dan keliru, olehkarenanya harus ditolak. hal 35 dari 66 hal Putusan No.43/Pdt.G/2013/PN Cbn8 Bahwa Para Terlawan Eksekusi menolak dengan keras dalil perlawanan Pelawan padaangka 13 dan 14 pada halaman 7 dengan alasan sebagai berikut1 Perlu kami tegaskan kembali, bahwa sesungguhnyaPelawan atau Perlawanan dalam perkara a quo bukanPelawan atau Perlawanan Pihak Ketiga sebagaimanadimaksud dalam Pasal 195

Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua PengadilanNegeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR. Bahwa olehkarena Pelawan Eksekusi adalah penerima sah pengalihan hak pakai atas tanahbersertifikat No. 82/Cipayung a/n. H. Yahya Muhammad dari Turut TerlawanEksekusi I s/d.

Penetapan No. 47/Pdt.P/2019/PA.Mr.ain, mohonFfenetasidan omon datang menghadap $ orang tua Pemohon, Penduduk, XXX, tanggalAkta Nikah NomorKM040820150003, tanggal 13 Agustus 2015, dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto; buktiP4: fotokopi Kartu Keluarga Nomor3576010308150009, tanggal 12 Agustus 2015, dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto; buktiP5: Surat Keterangan Beda Nama XXX, Nomor422.5/195/417.512/2019, tanggal 13 Februari

+&*l Su"# * ($ 9 &9 1% 1 1s$,5S *195"9@ "(8 ! , sp 4, "(S$ $)$" $)IN#ESG)S" *1*ES & S4S+E" SM" M +14 S4S"$,5$ &" &) ! +! * "#)S & SS" FI"! SESS " ERNE) *LESSS,$% ),5$% *!17S#$ S$"S 1! 35" & $$ 1! $ 38 $+! 1 )HSS +!im o7sv#i's,5$ $)*e $$" ges" 1 , "sm fo, $"1, 49 $+ ) "(S$ 5 S95, *1'S#S SS ! 1 a $ $*two S"#1'S,5$ +! , "sn ," $s" 1, * 13S,& & )S" +$ S$ +$4+S" +!1"#E & S" I"#S SS" #S $ & " SUESB! /!

karena Berkas Perkara belum dilengkapi dengan BeritaAcara Pemeriksaan Tersangka, maka Penuntutan Oditur Militer atasdiri Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima dan BerkasPerkara Terdakwa perlu dikembalikan kepada Oditur Militer padaOditurat Militer IV19 Ambon guna dilengkapi dengan Berita AcaraPemeriksaan Tersangka.Bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa maka biayaperkara dibebankan kepada Negara.Pasal 87 Ayat (1) Ke2 juncto Ayat (2) Kitab UndangUndang HukumPidana Militer, Pasal 195

Print: 423/R.4.27/Ep.1/07/2012sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan 6 Agustus 2012; Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene tertanggal 14 Agustus 2012 Nomor:189/Pen.Pid/2012/PN.Pangkajene sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampaidengan 12 September 201 2; Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene, tertanggal 4 September2012 NO:195/PenPid./2012/PN Pangkajene, sejak tanggal 13 September2012 sampai dengan 11 Nopember 201 2; Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan

Peralihan demi peralihan atastanah sengketa dari Tergugat V kepada Tergugat IV melalui Akta Jual Beliyang diterbitkan oleh Turut Tergugat PPAT Kecamatan Terusan NunyalNomor : 070/TN/2006, tanggal 24 Maret 2006 dan oleh Tergugat IV dijualkepada Tergugat III melalui Akta Jual Beli Nomor : 195/TN/2008, tanggal 14Mei 2008 adalah merupakan penyelundupan hukum dan peralihan tanpa hakkarena haknya masih tetap melekat pada Penggugat.

Oleh karena itu Akta JualBeli No.195/TN/2008, tanggal 14 Mei 2008 Juncto Akta Jual Beli Nomor :70/TN/2006, tanggal 24 Maret 2006 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Terusan Nunyai haruslahdinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta bataldemi hukum.Selanjutnya Tergugat Ill mendaftarkan tanah sengketa yang telah digabunggabung dengan tanahtanah lain menjadi seluas 81,140 m2 kepada TurutTergugat Il dan Turut Tergugat Il yang sebenarnya tidak

mengetahuisehingga tidak menyadari adanya kekeliruan/penyelundupan hukum dalamAkta Jual Beli No.195/TN/2008 tanggal 14 Mei 2008 Juncto Akta Jual BellNomor : 70/TN/2006, tanggal 24 Maret 2006 yang diterbitkan oleh TurutTergugat PPAT Kecamatan Terusan Nunyai, lalu menerbitkan Surat UkurNomor : 487/Gn.Batin Udik/O8 dan Sertifikat Hak Milik No.1117 DesaGunung Batin Udik, adalah juga mengandung cacat hukum bertentangandengan kepastian hukum yang mana tanah sengketa yang sebenarnyaterletak di Desa Gunung

Menyatakan bahwa Jual Beli Tanah Sengketa melalui Akta Jual BelliNomor : 195/TN/2008, tanggal 1 Mei 2008 yang diterbitkan oleh TurutHalaman 7Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.GnsTergugat Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Terusan Nunyai adalahmengandung cacat hukum karena dibuat melalui penyelundupan hukum.11. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta JualBeli Tanah Nomor : 195/TN/2008, tanggal 14 Mei 2008 yang diterbitkan olehTurut Tergugat I.12.

Fotocopy dari fotocopy Akta Jual Beli Nomor: 195/TN//2008, PPATKecamatan Terusan Nunyai, tanggal 14 Mei 2008, selanjutnya diberi tandaP12.13. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 1117/DesaGunung Batin Udik, selanjutnya diberi tanda P13;14. Fotocopy Salinan Legalisasi Peta Situasi No. 18/1977, RencanaProyek Pertanian / Perkebunan PT. Bumi Lmapung Permai, luas 1.778,8 hadi Kampung Gunung Agung, Kec. Terbanggi Besar (Sekarang Kec. TerusanNunyai),selanjutnya diberi tanda P14;15.

Ketentuan dalam hukum acara perdata bahwa perlawanan/bantahanterhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri hanya dapat diajukanoleh pihak ketiga (derden verzet), sebagaimana diatur pasal 195 ayat (6)HIR.

Oleh karena itu Pelawan I dan Pelawan II (Para Pelawan) adalahBUKAN Pelawan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pasal 195 ayat(6) HIR.Atas dasar itu Pelawan I dan Pelawan II (Para Pelawan) tidak memilikikwalitas untuk mengajukan perkawanan terhadap Penetapan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan No.43/Eks.HT/2016/PN.Jkt.Seltertanggal 16 September 2016 tentang aanmaning/tegoransebagaimana dimaksud pada ketentuan hukum acara perdata.Perlawanan Pelawan kabur dan tidak jelas (obscure libel)1.Perlawanan

Pelawan I dan II adalah pihak dalam Penetapan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan No.43/Eks.HT/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 16 September 2016 tentang aanmaning/tegoran yang dijadikan objek perlawanannya, karena ituperlawanan yang diajukan Pelawan adalah Pelawan pihak(Pelawan party).halaman 15 dari25 hal Putusan Nomor .769/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel.e Bahwa perlawanan/bantahan terhadap Penetapan KetuaPengadilan Negeri hanya dapat diajukan oleh pihak ketiga(derden verzet), sebagaimana diatur pasal 195

Para Pelawan adalah pihak dalam objek perlawanan atau dengankata lain bahwa perlawanan yang diajukan Pelawan adalah Pelawan pihak(Pelawan party).Bahwa Perlawanan pihak atau Perlawanan tereksekusi terhadapsita eksekusi atas barang bergerak atau tidak bergerak diatur dalampasal 207 HIR dan pasal 379 Rv dan yang ditarik sebagai pihak dalamperlawanan yaitu Terlawan yang terlibat langsung dalam penetapaneksekusi yaitu pemohon eksekusi, sedangkan perlawanan pihak ketiga(denden verzet) diatur dalam pasal 195

berperkarakarena Saksi adalah Adik Kandung Penggugat;Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalahsebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Desember 1990;Bahwa Saksi mengetahui selama membina rumah tangga Penggugatdengan Tergugat bertempat tinggal rumah Penggugat dan Tergugat diKabupaten Sidoarjo;Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugattelah hidup layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 anak bernamaNeuro fahma Wilmar, lakilaki, lahir 17 Agustus 195

Saksi adalah Teman kerja dari Tergugat;Bahwa Saksi mengetahui Tergugat dengan Penggugat sebagaisuami istri yang menikah pada tanggal 22 Desember 1990;Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Tergugatdengan Penggugat tinggal dan membina rumah tangga di rumahPenggugat dan Tergugat di Kabupaten Sidoarjo;Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Tergugatdan Penggugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri dansudah dikaruniai 2 anak bernama Neuro fahma Wilmar, lakilaki, lahir 17 Agustus 195

yangberperkara karena Saksi adalah Tetangga Tergugat danPenggugat;Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat dengan Penggugatadalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 22Desember 1990;Bahwa Saksi mengetahui selama membina rumah tanggaTergugat dengan Penggugat bertempat tinggal rumahPenggugat dan Tergugat di Kabupaten Sidoarjo;Bahwa Saksi mengetahui setelan menikah Tergugat danPenggugat telah hidup layaknya suami isteri dan sudahdikaruniai 2 anak bernama Neuro fahma Wilmar, lakilaki, lahir17 Agustus 195

dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan HukumIslam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwaPenggugat dan Tergugat adalah suami istri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan saksi Il yangsaling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat danTergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di KabupatenSidoarjo dan telah hidup layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 anakbernama Neuro fahma Wilmar, lakilaki, lahir 17 Agustus 195

Nagenai Empat, Desa Natanage Timur,Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, yang pada pemeriksaan luar yangtelah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa luka tersebut dapat disebabkan olehTrauma Tumpul; Bahwa GASPAR EO SADA dirawat di Ruangan Mawar Kelas III Rumah SakitUmum Daerah Bajawa sejak tanggal 05 Desember 2019 jam 13.07 WITA danmeninggal dunia tanggal 10 Desember 2019 pukul 22.00 WITA dengan sebabKEMATIAN CURIGA SUATU PERDARAHAN OTAK berdasarkan SuratKeterangan Sebab Kematian Nomor : 445/RSUD/RM/195

tandatanda kelainan;KESIMPULAN :Telah diperiksa seorang lakilaki yang menurut surat permintaan tersebutbernama : GASPAR EO SADA, umur empat puluh tiga tahun, agama Katholik,Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Nagenai Empat, Desa Natanage Timur,Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, yang pada pemeriksaan luar yang telahkami lakukan dapat disimpulkan bahwa luka tersebut dapat disebabkan oleh TraumaTumpul:;Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Surat KeteranganSebab Kematian Nomor : 445/RSUD/RM/195

MADE DONI HARTAWANselaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa; Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban GASPAR EOSADA akhirnya meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan SebabKematian Nomor : 445/RSUD/RM/195/12/2019 tanggal 16 Desember 2019yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada Rumah Sakit UmumDaerah Bajawa yang ditanda tangani oleh dr.

DanSaksikorban GASPAR EO SADA akhirnya meninggal dunia sesuai dengan SuratKeterangan Sebab Kematian Nomor : 445/RSUD/RM/195/12/2019 tanggal 16Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada Rumah SakitUmum Daerah Bajawa yang ditanda tangani oleh dr.

195/Pid.C/2018/PN Skt

Slamet Riyadi No. 290 SurakartaSURAKARTA Catatan putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Surakarta dalam daftarcatatan perkara cepat TipiringNomor : 195 /Pid.C/2018 /PN.Skt.Catatan persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Surakarta yangmemeriksa dan mengadili perkara cepat tindak pidana ringan dalam perkara:Nama : Ahmad HusenTempat lahir : SurakartaUmur/Tgl. Lahir : 23 Tahun, 19 Pebruari 1995Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan/Kew: IndonesiaTempat tinggal : JI.

., Advokat, berkantor di Jalan HangTuah No.195 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 19 Februari 2007 ;Pemohon Kasasidahulu Penggugat / Terbanding ;melawan:1. PT. BERKAT MANUNGGAL JAYA, berkedudukan diKawasan Industri Candi, Jalan Gatot Subroto Blok B No.1Semarang ;2. ISKANDAR POEJIONO, selaku Managing Director PT. BerkatManunggal Jaya, bertempat tinggal di Kawasan IndustriCandi, Jalan Gatot Subroto Blok B No.1 Semarang ;3. GUSTI M. FIRZA, Karyawan PT.

PemeriksaanTersangka.Bahwa oleh karena Berkas Perkara belum dilengkapi dengan BeritaAcara Pemeriksaan Tersangka, maka Penuntutan Oditur Militer atasdiri Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima dan BerkasPerkara perlu dikembalikan pada Oditurat Militer IV19 Ambon gunadilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.Bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa maka biaya perkaradibebankan kepada Negara.Pasal 87 Ayat (1) Ke2 juncto Ayat (2) Kitab UndangUndang HukumPidana Militer, Pasal 195

Bahwa pada tanggal 23 April 2008, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau,sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:195/22AV/2008, tertanggal 23 April 2008.2.

Nomor 536 PK/Padt/201610.11.12.13.14.Bahwa selain ketentuan tersebut di atas juga sebagaimana dalam ketentuanpasal 195 (6) (7) HIR serta pasal 207 dan pasal 208 HIR yang mengaturtentang perlawanan terhadap sita eksekutorial, baik diajukan oleh yangterkena eksekusi/tersita maupun pihak ketiga;Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut pada angka 9 dan 10diatas dalam amar putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RINomor 245 PK/Pdt/2011 tanggal 20 Februari 2012 tidak membatalkanadanya putusan

dalam perkara peninjauan kembalisebagaimana pasal 47 ayat (1) yang berbunyi:(1) Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan putusanpeninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan putusanyang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya,memeriksa serta memutus perkaranya;(2) Mahkamah Agung akan menolak peninjauan kembali yaitu dalam halMahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan;Bahwa selain ketentuan tersebut di atas juga sebagaimana dalamketentuan pasal 195

Sehingga terbukti menurut hukum ParaTermohon Peninjauan Kembali Bukan Pihak Ketiga Yang BerkepentinganUntuk Mengajukan Gugatan Perlawanan;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR gugatan perlawananhanya dapat diajukan oleh pihak ketiga berdasarkan alasan hak milik, yanglengkapnya berbunyi:"Jika hal menjalankan keputusan itu dibantah, dan juga jika yangmembantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakunyasebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisinan tentang

Atas dasardimaksud terhadap dalil eksepsi dari Terlawan yang menyatakan bahwaPara Pelawan tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan perlawananharuslah ditolak dan dikesampingkan;Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas adalah kekeliruan hakim dankekhilafan hakim yang nyata di dalam mempertimbangkan eksepsi ParaTermohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pelawan tidak memiliki kualitasuntuk mengajukan gugatan perlawanan, karena:2.1.Berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR gugatan perlawananhanya

dalam perkara Peninjauan Kembalisebagaimana Pasal 74 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:(1) Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan putusanpeninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yangdimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya, memeriksaserta memutus perkaranya;(2) Mahkamah Agung akan menolak Peninjauan Kembali, yaitu dalam halMahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan;Bahwa selain ketentuan tersebut di atas juga sebagaimana dalamketentuan Pasal 195

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikahsah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan , KabupatenTemanggung, tanggal 16 Juni 2002, sebagaimanaKutipan Akta Nikah Nomor : 195/17/V1I/2002, tanggal16 Juni 2002;. Bahwa sesudah akad nikah, Tergugat mengucapkansighat talik talak yang bunyinya sebagaimanatersebut dalam buku Kutipan Akta Nikah;.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/17/VI/2002, atas namaPenggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Temanggung, tanggal 16 Juni 2002, yang oleh KetuaMajelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai danbermeterai cukup, dan diberi tanda P.2;3. Surat Keterangan Nomor: 07/DS/2008/I/2014, atas nama Tergugat,yang dikeluarkan oleh Kepala Desa , Kecamatan , KabupatenTemanggung, tanggal 13 Januari 2014, yang oleh Ketua Majelis diberi1.

No 1622/Pdt.G/2019/PA.Bjntercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanSekar, Kabupaten Bojonegoro sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor:195/25/VIII/2007, pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus; 2007, bertepatandengan 27 Rajab 1428 H;2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugatberstatus Duda Cerai;3.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/25/VIII/2007 tangga11 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Bukti Surat tersebut telaldiberi meteraicukup dan telah dicocokkandengan aslinya yangternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;Hal 3 dari 11 hal Put. No 1622/Pdt.G/2019/PA.Bjn. Saksi:1.

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikahdi Kota Lubuklinggau pada tanggal 31 Agustus 2012, yang tercatat padaKantor Urusan Agama Kota Lubuklinggau dengan Kutipan Akta NikahNomor : 195/13/I1X/2012 tanggal 06 September 2012. Waktu menikahPemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohonbertempat tinggal di rumah orang tua Termohon.

Surat: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/13/1X/2012, tanggal 06September 2012, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanLubuklinggau Barat Il Kota Lubuklinggau, telah bermeterai cukup dantelah di cocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P);B.