Ditemukan 985 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 14-09-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 26-05-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 1034/Pid.B/2016/PN.Bdg
Tanggal 24 Januari 2017 — DEDDY SUGARDA MN BIN MUHAMAD NAZAR
8025
  • Setiawan mengetahui adanya kejadian kebakaran dikantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tersebut karena melihat sendiri padasaat kejadian kebakaran dan saksi beradak di lokasi kejadian tersebut,namun saksi tidak melihat langsung bagaimana cara terdakwa Dedimelakukannya.Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pembakaran aula kantorKejaksaan Tinggi Jawa Barat tersebut dari informasi petugas keamananbernama saksi Beni Hadiansyah dengan cara terdakwa datang kekantorKejaksaan Tinggi Jawa Barat membawa bensi
Register : 29-08-2013 — Putus : 20-01-2014 — Upload : 12-02-2014
Putusan PN MUARO Nomor 103/Pid.B/2013/PN.MR
Tanggal 20 Januari 2014 — MUHAMMAD SYUKRI
6221
  • Punjung (saksi TEDDY, SH) yang dimulai pada pukul 23.00 Wib ;Bahwa sebelumnya rekan saksi FITRIYANDI ada menyampaikan kepadaKasat Narkoba ada orang yang dicurigai melakukan transaksi Narkobasetelah menerima laporan dari FITRAYANDI kemudian Kasat Narkobamenyampaikan kepada saksi untuk menggelar operasi untuk mencari orangyang membawa Narkotika tersebut dan setelah mendapat izin dari Kapolresdigelar operasi multi sasaran yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkobadi Jalan Lintas Sumatera dedapn POM Bensi
Register : 06-10-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 26-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 554 K/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — Drs. TUTUT HARIYADI, M.Si VS I. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI., II. REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA., III. BUPATI BANYUWANGI;
7837 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 554 K/TUN/2015bahwa objek gugatan tersebut belum final karena masih memerlukantindakan lebih lanjut;Penggugat tidak mempunyai Kepentingan Hukum.13.14.19.16.Bahwa Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun2004:Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatantertulis kepada pengadilan yang berwenang yang bensi tuntutan agarkeputusan Tata
Register : 21-12-2020 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 22-11-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 72/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 13 April 2021 — Penggugat:
MUHAMMAD NUR
Tergugat:
KEPALA DESA BERORA
Intervensi:
SUHATTA
249135
  • sengketa apalagisaat Penggugat datang ke Kantor Desa Tergugat selalumengatakan bahwa Penggugat tidak ada malunya selaludatang ke kantor Desa padahal di Pecat:Bahwa Kerugianakibat dari terbitnya obyek sengketa tersebutmaka, gugatan ini sudah memenuhi Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara yang berbunyi orang atau badan Hukum Perdatadapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan yangberwenang, yang bensi
Register : 30-10-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 44/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat:
Hj. RATNA AMBON SUSILAWATI
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
15484
  • NIP: 19620751986032018;Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan Tugasdan Wewenangnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenangselaku Kepala Daerah dan / atau Bupati Maluku Tengah;Bensi Tindakan Hukum;Bahwa perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarayang bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negarayang dapat menimbulkan hak
Putus : 26-11-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2980 K/Pdt./2014
Tanggal 26 Nopember 2015 — MUSNI NAFIS MALICHAH alias ANIEK NAFIS MALIKHAH, Dkk vs SAMIUN bin KASNO WARIDJAN, Dkk
7647 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kasno Warijan) yaituC Desa Nomor 467, Persil 111, Klas Desa SIll, Luas 362 da dantanah tersebut berasal pembelian dari C Desa Nomor 1526 atas namaKardo Rasidin, kKemudian dari hasil penjualan tanah tersebut dibelikantanah C Desa Nomor 1494 atas nama Suwarni pada tanggal 18Februari 1985, selanjutnya berubah menjadi C Desa Nomor 469,Persil 262, Klas Desa SII, Luas 306 da atas nama Kusen Kasno,dikenal dengan tanah sawah timur POM bensi Cendono;12.
Register : 22-04-2020 — Putus : 09-07-2020 — Upload : 13-07-2020
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mre
Tanggal 9 Juli 2020 — Terdakwa
17266
  • Muara Enim pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019sekira jam 19.00 wib;Halaman 12 dari 52Putusan Nomor 16/Pid.Sus Anak /2020/PN MreBahwa ketika itu saksi sendiri yang melayani anak Dian Prayoga membeliminyak bensin tersebut;Bahwa Anak Dian Prayoga membeli minyak bensi sebanyak 4 (empat) literseharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan menggunakan Galonair minum:Bahwa saksi tidak tahu untuk apa anak Dian Prayoga membeli minyakbensin tersebut:Bahwa anak Dian Prayoga sering membeli minyak bensin
Register : 03-02-2016 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN MUARO Nomor 22/Pid.B/2016/PN Mrj
Tanggal 12 April 2016 — FANDIKHA pgl. DIKA
732
  • Tomi Lauak Als Tomlau datangbersama seseorang yang tidak Terdakwa kenal sambil membawa bensi ketengan. Padasaat itu saksi Tomi Novitra Pgl. Tomi Als.
Register : 10-09-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PN WONOGIRI Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Wng
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ENIK SRI SUPRAPTI,SH
Terdakwa:
RIYANTO Alias ERIK Bin SLAMET
7624
  • binYANTO tidak punya uang lalu LANJAR WIDODO als BASKARA binYANTO bertanya nek ciu gelem ora (kalau ciu mau tidak), Anak Saksimenjawab yo ora po po (ya tidak apaapa); Bahwa setelah itu LANJAR WIDODO als BASKARA bin YANTOmenyuruh Terdakwa untuk membeli minuman keras sambil memberikanuang Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa pergimencari minuman keras; Bahwa kemudian Anak Saksi dan LANJAR WIDODO als BASKARA binYANTO pergi ke perempatan Pracimantoro, lalu ke pinggir jalan depanpom bensi
Register : 28-12-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 47/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
Elam
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
16260
  • Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 tahun2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :Orang atau badan hokum perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatantertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang bensi tuntutan agarKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batalatau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan
Register : 03-01-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 PK/TUN/2017
Tanggal 17 April 2017 — I. BUPATI HALMAHERA TENGAH., II. PT. MINERAL TROBOS VS PT. FAJAR BHAKTI LINTAS NUSANTARA;
291117 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negaramenyebutkan Orang atau badan hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata UsahaNegara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilanyang berwenang yang bensi tuntutan agar Keputusan TataUsaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidaksah, dengan atau tanpa disertal ganti rugi dan/atau direhabilitasi,Bahwa dengan memperhatikan nama yang dituju didalam suratkeputusan objek sengketa maka status
    Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negaramenyebutkan Orang atau badan hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata UsahaNegara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilanyang berwenang yang bensi tuntutan agar Keputusan TataUsaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidaksah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi,Bahwa dengan memperhatikan nama yang dituju didalam suratkeputusan objek sengketa maka status
Register : 09-06-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat:
ARSIP`
Tergugat:
Bupati Muna Barat
22070
  • KDIMenimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang RI Nomor 51Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tatausaha negara yang menjadi objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negarasebagai ... suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tatausaha negara yang bensi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, danfinal, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang
Register : 05-03-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 26 Januari 2021 — Penggugat:
1.SANTA MANURUNG
2.SANDI MANURUNG
3.SANTI MANURUNG
Tergugat:
1.Ny.Op. Horas Dolok Saribu Boru Napitupulu
2.Marisi Dolok Saribu
3.Marlambok Aritonang
Turut Tergugat:
Kepala Desa Dolok Saribu
4015
  • Demikian gugatan yang bensi pernyataanpemyataan yangbertentangan satu sama lain yang disebut obscuur libel (gugatan yang tidakjelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehinggamenyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak aiterimanya gugatantersebut8.
Register : 05-03-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 26 Januari 2021 — Penggugat:
1.SANTA MANURUNG
2.SANDI MANURUNG
3.SANTI MANURUNG
Tergugat:
1.Ny.Op. Horas Dolok Saribu Boru Napitupulu
2.Marisi Dolok Saribu
3.Marlambok Aritonang
Turut Tergugat:
Kepala Desa Dolok Saribu
2613
  • Demikian gugatan yang bensi pernyataanpemyataan yangbertentangan satu sama lain yang disebut obscuur libel (gugatan yang tidakjelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehinggamenyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak aiterimanya gugatantersebut8.
Register : 05-03-2013 — Putus : 28-05-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 74/PID.B/2013/PN.MTR
Tanggal 28 Mei 2013 — - LALU JUNAIDI ALI TOPAN Alias OPAN
3314
  • YAYAN datang ke tempat kost saya dan sempat dudukduduk serta ngobrol, sekitar jam 20.00 Wita YAYAN minta tolong padasaksi untuk diantar ke Mayura tepatnya depan Pom Bensi denganmenggunakan sepeda motor milik saksi;Bahwa saksi tidak tahu maksud sdr. YAYAN minta diantar ke Mayura;Bahwa sesampai di Mayura saksi bertemu dengan seseorang yangternyata bernama KETUT WENTEN KARIASIH yang memakai sepedamotor Honda Vario Techno No.Pol. DR 5100 FI warna silver;Bahwa di Pom Bensin saksi dan sdr.
Register : 18-02-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 16/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
SUTRISNO
Tergugat:
Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Jepara
276170
  • Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,yang berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatupenetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TataUsaha Negara yang bensi tindakan hukum Tata Usaha Negara yangberdasarkan peraturan perundanganundangan yang berlaku, yangbersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibathukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,Ill.
Register : 13-02-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 26-05-2020
Putusan PN NEGARA Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Nga
Tanggal 13 Mei 2020 — -RIKARDO NAINGGOLAN
19683
  • Pol B 1321 UR, lalu dilakukan penggeledahankemudian ditunjukkan empat buah kardus wama coklat yang bensi paket ganjatersebut;Bahwa pada saat itu UMAR SALEH SIREGAR yang dalam keadaan basahdan HERMAN PELANI yang sudah diamankan oleh petugas, saksi hanyamelihat dan menyaksikan jalannya penggeladahan yang dilakukan olehpetugas kepolisaian terhadap UMAR SALEH SIREGAR dan HERMANPELANserta mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol DK 1580 OW;Bahwa pada saat petugas melakukan interogasi, saksi mendengar,
Register : 23-03-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Klk
Tanggal 15 September 2020 — Penggugat:
1.RUSNAH
2.MASRANI
Tergugat:
1.JAHOLONG SIMAMORA Alias JAHOLONG, SH.,MH. Bin MORHAN SIMAMORA Alm
2.ROSEHAN FAUZI, SE
3.Ir. HERRY, MT
4.Dra. YULITA
5.HAMDAN
6.Kantor Kementerian Agama Kab.Kapuas
7.Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas
8.Yayasan Pendidikan Karya Pembangunan
9.Madrasah Ibtidayah Pendidikan Karya Pembangunan
10.JAHOLONG SIMAMORA, SH.,MH.
11.HAMDAN (Anak Kandung selaku Ahli Waris H. JAHRI
12.KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAPUAS
Turut Tergugat:
1.KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG KAB. KAPUAS / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. KAPUAS
2.YAYASAN PENDIDIKAN KARYA PEMBANGUNAN (PKP)
3.MADRASAH IBTIDAYAH PENDIDIKAN KARYA PEMBANGUNAN (PKP)
13474
  • Sedangkan Kepala Kantor Pertanahan,menurut UU No 5 tahun 1986 pada Pasal 1 angka 3 disebutkan KeputusanTata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkanoleh badan/pejabat TUN yang bensi tindakan hukum TUN berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individualdan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata.1.
Register : 31-08-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat:
1.H LA ODE ARUSANI
2.DODI HASRI
Tergugat:
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan
432112
  • Fungsi Pemerintahan, baik adi lingkungan pemerintah maupunpenyelenggara negara lainnya ; Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 30/2014 menyatakan bahwa :Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan AdministrasiPemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan ;Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 9 UU 51/2009 menyatakan bahwa :Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bensi
Register : 19-02-2014 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 29/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 10 Juli 2014 — PT. MANUNGGAL SENTRAL BAJA;MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
8856
  • rekomendasi dengan kode 502 ;Bahwa saksi hadir pada hearing DPRD yang dilakukan pada tanggal 12 Juli2013 yang isi hearing tersebut ada pro dan kontra terhadap pendirian pabrikbaja dan perintah DPRD untuk menghentikan pabrik baja tersebut ;Bahwa lokasi pabrik diluar cagar budaya tapi masuk dalam dalam zona 2 yaituzona penyangga yaitu zona yang melindungi cagar budaya ; Bahwa sampai sekarang tidak ada aturan mengenai pembagian zona ;Bahwa di dekat lokasi pabrik baja banyak berdiri bangunan seperti pom bensi