Ditemukan 985 data
80 — 25
Setiawan mengetahui adanya kejadian kebakaran dikantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tersebut karena melihat sendiri padasaat kejadian kebakaran dan saksi beradak di lokasi kejadian tersebut,namun saksi tidak melihat langsung bagaimana cara terdakwa Dedimelakukannya.Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pembakaran aula kantorKejaksaan Tinggi Jawa Barat tersebut dari informasi petugas keamananbernama saksi Beni Hadiansyah dengan cara terdakwa datang kekantorKejaksaan Tinggi Jawa Barat membawa bensi
62 — 21
Punjung (saksi TEDDY, SH) yang dimulai pada pukul 23.00 Wib ;Bahwa sebelumnya rekan saksi FITRIYANDI ada menyampaikan kepadaKasat Narkoba ada orang yang dicurigai melakukan transaksi Narkobasetelah menerima laporan dari FITRAYANDI kemudian Kasat Narkobamenyampaikan kepada saksi untuk menggelar operasi untuk mencari orangyang membawa Narkotika tersebut dan setelah mendapat izin dari Kapolresdigelar operasi multi sasaran yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkobadi Jalan Lintas Sumatera dedapn POM Bensi
78 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 554 K/TUN/2015bahwa objek gugatan tersebut belum final karena masih memerlukantindakan lebih lanjut;Penggugat tidak mempunyai Kepentingan Hukum.13.14.19.16.Bahwa Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun2004:Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatantertulis kepada pengadilan yang berwenang yang bensi tuntutan agarkeputusan Tata
MUHAMMAD NUR
Tergugat:
KEPALA DESA BERORA
Intervensi:
SUHATTA
249 — 135
sengketa apalagisaat Penggugat datang ke Kantor Desa Tergugat selalumengatakan bahwa Penggugat tidak ada malunya selaludatang ke kantor Desa padahal di Pecat:Bahwa Kerugianakibat dari terbitnya obyek sengketa tersebutmaka, gugatan ini sudah memenuhi Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara yang berbunyi orang atau badan Hukum Perdatadapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan yangberwenang, yang bensi
Hj. RATNA AMBON SUSILAWATI
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
154 — 84
NIP: 19620751986032018;Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan Tugasdan Wewenangnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenangselaku Kepala Daerah dan / atau Bupati Maluku Tengah;Bensi Tindakan Hukum;Bahwa perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarayang bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negarayang dapat menimbulkan hak
76 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kasno Warijan) yaituC Desa Nomor 467, Persil 111, Klas Desa SIll, Luas 362 da dantanah tersebut berasal pembelian dari C Desa Nomor 1526 atas namaKardo Rasidin, kKemudian dari hasil penjualan tanah tersebut dibelikantanah C Desa Nomor 1494 atas nama Suwarni pada tanggal 18Februari 1985, selanjutnya berubah menjadi C Desa Nomor 469,Persil 262, Klas Desa SII, Luas 306 da atas nama Kusen Kasno,dikenal dengan tanah sawah timur POM bensi Cendono;12.
172 — 66
Muara Enim pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019sekira jam 19.00 wib;Halaman 12 dari 52Putusan Nomor 16/Pid.Sus Anak /2020/PN MreBahwa ketika itu saksi sendiri yang melayani anak Dian Prayoga membeliminyak bensin tersebut;Bahwa Anak Dian Prayoga membeli minyak bensi sebanyak 4 (empat) literseharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan menggunakan Galonair minum:Bahwa saksi tidak tahu untuk apa anak Dian Prayoga membeli minyakbensin tersebut:Bahwa anak Dian Prayoga sering membeli minyak bensin
73 — 2
Tomi Lauak Als Tomlau datangbersama seseorang yang tidak Terdakwa kenal sambil membawa bensi ketengan. Padasaat itu saksi Tomi Novitra Pgl. Tomi Als.
ENIK SRI SUPRAPTI,SH
Terdakwa:
RIYANTO Alias ERIK Bin SLAMET
76 — 24
binYANTO tidak punya uang lalu LANJAR WIDODO als BASKARA binYANTO bertanya nek ciu gelem ora (kalau ciu mau tidak), Anak Saksimenjawab yo ora po po (ya tidak apaapa); Bahwa setelah itu LANJAR WIDODO als BASKARA bin YANTOmenyuruh Terdakwa untuk membeli minuman keras sambil memberikanuang Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa pergimencari minuman keras; Bahwa kemudian Anak Saksi dan LANJAR WIDODO als BASKARA binYANTO pergi ke perempatan Pracimantoro, lalu ke pinggir jalan depanpom bensi
Elam
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
162 — 60
Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 tahun2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :Orang atau badan hokum perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatantertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang bensi tuntutan agarKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batalatau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan
291 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negaramenyebutkan Orang atau badan hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata UsahaNegara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilanyang berwenang yang bensi tuntutan agar Keputusan TataUsaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidaksah, dengan atau tanpa disertal ganti rugi dan/atau direhabilitasi,Bahwa dengan memperhatikan nama yang dituju didalam suratkeputusan objek sengketa maka status
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negaramenyebutkan Orang atau badan hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata UsahaNegara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilanyang berwenang yang bensi tuntutan agar Keputusan TataUsaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidaksah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi,Bahwa dengan memperhatikan nama yang dituju didalam suratkeputusan objek sengketa maka status
ARSIP`
Tergugat:
Bupati Muna Barat
220 — 70
KDIMenimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang RI Nomor 51Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tatausaha negara yang menjadi objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negarasebagai ... suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tatausaha negara yang bensi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, danfinal, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang
1.SANTA MANURUNG
2.SANDI MANURUNG
3.SANTI MANURUNG
Tergugat:
1.Ny.Op. Horas Dolok Saribu Boru Napitupulu
2.Marisi Dolok Saribu
3.Marlambok Aritonang
Turut Tergugat:
Kepala Desa Dolok Saribu
40 — 15
Demikian gugatan yang bensi pernyataanpemyataan yangbertentangan satu sama lain yang disebut obscuur libel (gugatan yang tidakjelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehinggamenyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak aiterimanya gugatantersebut8.
1.SANTA MANURUNG
2.SANDI MANURUNG
3.SANTI MANURUNG
Tergugat:
1.Ny.Op. Horas Dolok Saribu Boru Napitupulu
2.Marisi Dolok Saribu
3.Marlambok Aritonang
Turut Tergugat:
Kepala Desa Dolok Saribu
26 — 13
Demikian gugatan yang bensi pernyataanpemyataan yangbertentangan satu sama lain yang disebut obscuur libel (gugatan yang tidakjelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehinggamenyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak aiterimanya gugatantersebut8.
33 — 14
YAYAN datang ke tempat kost saya dan sempat dudukduduk serta ngobrol, sekitar jam 20.00 Wita YAYAN minta tolong padasaksi untuk diantar ke Mayura tepatnya depan Pom Bensi denganmenggunakan sepeda motor milik saksi;Bahwa saksi tidak tahu maksud sdr. YAYAN minta diantar ke Mayura;Bahwa sesampai di Mayura saksi bertemu dengan seseorang yangternyata bernama KETUT WENTEN KARIASIH yang memakai sepedamotor Honda Vario Techno No.Pol. DR 5100 FI warna silver;Bahwa di Pom Bensin saksi dan sdr.
SUTRISNO
Tergugat:
Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Jepara
276 — 170
Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,yang berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatupenetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TataUsaha Negara yang bensi tindakan hukum Tata Usaha Negara yangberdasarkan peraturan perundanganundangan yang berlaku, yangbersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibathukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,Ill.
196 — 83
Pol B 1321 UR, lalu dilakukan penggeledahankemudian ditunjukkan empat buah kardus wama coklat yang bensi paket ganjatersebut;Bahwa pada saat itu UMAR SALEH SIREGAR yang dalam keadaan basahdan HERMAN PELANI yang sudah diamankan oleh petugas, saksi hanyamelihat dan menyaksikan jalannya penggeladahan yang dilakukan olehpetugas kepolisaian terhadap UMAR SALEH SIREGAR dan HERMANPELANserta mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol DK 1580 OW;Bahwa pada saat petugas melakukan interogasi, saksi mendengar,
1.RUSNAH
2.MASRANI
Tergugat:
1.JAHOLONG SIMAMORA Alias JAHOLONG, SH.,MH. Bin MORHAN SIMAMORA Alm
2.ROSEHAN FAUZI, SE
3.Ir. HERRY, MT
4.Dra. YULITA
5.HAMDAN
6.Kantor Kementerian Agama Kab.Kapuas
7.Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas
8.Yayasan Pendidikan Karya Pembangunan
9.Madrasah Ibtidayah Pendidikan Karya Pembangunan
10.JAHOLONG SIMAMORA, SH.,MH.
11.HAMDAN (Anak Kandung selaku Ahli Waris H. JAHRI
12.KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAPUAS
Turut Tergugat:
1.KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG KAB. KAPUAS / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. KAPUAS
2.YAYASAN PENDIDIKAN KARYA PEMBANGUNAN (PKP)
3.MADRASAH IBTIDAYAH PENDIDIKAN KARYA PEMBANGUNAN (PKP)
134 — 74
Sedangkan Kepala Kantor Pertanahan,menurut UU No 5 tahun 1986 pada Pasal 1 angka 3 disebutkan KeputusanTata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkanoleh badan/pejabat TUN yang bensi tindakan hukum TUN berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individualdan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata.1.
1.H LA ODE ARUSANI
2.DODI HASRI
Tergugat:
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan
432 — 112
Fungsi Pemerintahan, baik adi lingkungan pemerintah maupunpenyelenggara negara lainnya ; Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 30/2014 menyatakan bahwa :Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan AdministrasiPemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan ;Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 9 UU 51/2009 menyatakan bahwa :Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bensi
88 — 56
rekomendasi dengan kode 502 ;Bahwa saksi hadir pada hearing DPRD yang dilakukan pada tanggal 12 Juli2013 yang isi hearing tersebut ada pro dan kontra terhadap pendirian pabrikbaja dan perintah DPRD untuk menghentikan pabrik baja tersebut ;Bahwa lokasi pabrik diluar cagar budaya tapi masuk dalam dalam zona 2 yaituzona penyangga yaitu zona yang melindungi cagar budaya ; Bahwa sampai sekarang tidak ada aturan mengenai pembagian zona ;Bahwa di dekat lokasi pabrik baja banyak berdiri bangunan seperti pom bensi