Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tanggal 19 Oktober2015 Nomor 03/KEP35.07/X/2015 tentang Penetapan Jasa PenilaiTanah Untuk Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol BebasHambatan (TOL) Pandaan Malang, terletak di Desa Sumberporong,Desa Mulyoarjo, Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, KabupatenMalang, Provinsi Jawa Timur yaitu Jasa Penilai KJPP AbdullahFitriantoro & Rekan..

Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Tanah,Tanaman dan Bangunan kepada Penilai KJPP Abdulllah Fitriantoro &Rekan tanggal 23 Oktober Nomor 21c/BA35.07/PPT/X/2015.. Penyerahan Hasil Penilaian KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan kepadaKetua Pelaksana Pengadaan Tanah tertuang dalam surat tanggal 20Nopember 2015 Nomor 921/UM/0.0KJPP/XI/15..

Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan ldentifikasi Tanah,Tanaman dan Bangunan kepada Penilai KJPP Abdulllah Fitriantoro &Rekan tanggal 23 Oktober Nomor 21c/BA35.07/PPT/X/2015..

Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tanggal 19 Oktober 2015Nomor 03/KEP35.07/X/2015 tentang Penetapan Jasa Penilai Tanah UntukHalaman 73 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Padt.G/2017/PN KpnPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Bebas Hambatan (TOL)Pandaan Malang, terletak di Desa Sumberporong, Desa Mulyoarjo,Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi JawaTimur yaitu Jasa Penilai KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan. (vide bukti suratT.l 13, T.l 14) ;d.

Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan ldentifikasi Tanah, Tanamandan Bangunan kepada Penilai KJPP Abdulllah Fitriantoro & Rekan tanggal 23Oktober Nomor 21c/BA35.07/PPT/X/2015. (vide bukti surat T.I 15) ;e. Penyerahan Hasil Penilaian KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan kepadaKetua Pelaksana Pengadaan Tanah tertuang dalam surat tanggal 20Nopember 2015 Nomor 921/UM/0.0KJPP/XI/15. (vide bukti surat T.I 16) ;f.

Tanggal 04 Agustus 2010;1 (satu) Rangkap DPASKPD Pengadaan Tanah Tahun 2011;1 (satu) Rangkap SK Panitia Pelelangan Untuk Pejabat PenilaianPublik Tahun 2011;1 (satu) Rangkap DPASKPD Untuk Pejabat Penilaian Publik Tahun2010;1 (satu) Bundel Dokumen Hasil Proses Pelelangan dan KontrakDengan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan T.A 2010:1 (satu) Rangkap Berita Acara Ganti Rugi Nomor 580/08/BA/PPTPPU/2011;1 (satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung BarangDan Jasa (SPPLS Barang Dan Jasa) (Ringkasan Kegiatan

Sih Wiryadi melaporkan hasil pekerjaan kepadaBupati Kabupaten PPU terkait penilaian harga untuk ganti rugi tanahuntuk kepentingan umum.Bahwa adapun kegiatan penilaian harga tanah dilakukan olehlembaga KJPP Sih Wiryadi dan Rekan pada tanggal 2 Agustus 2010memperoleh nilai pasar nyata tanah untuk pembangunan rumah dinasjajaran Muspida PPU, green house dan rumah adat/lamin di KelurahanNipahNipah Kecamatan Penajam Kabupaten PPU sebesarRp81/meter persegi.Bahwa selanjutnya kepala Bappeda Kabupaten PPU

Keberatan tersebut merupakan objektanah yang terkena proyek Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol; Bahwa atas kepemilikan tanah tersebut para Pemohon Keberatanmempunyai alas kepemilikannya masingmasing; Bahwa kondisi tanah para Pemohon Keberatan yang terkena proyekPengadaan Tanah untuk Jalan Tol berupa hamparan yang terletak di dekatgerbang pintu masuk Tanjung Senai; Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung perihal proses gantikerugian serta proses pemeriksaan (verifikasi) oleh Kantor Jasa PenilalPublik (KJPP

); Bahwa tugas saksi yang berkaitan dengan pengerjaan proyek Jalan Toltersebut adalah memberitahukan kepada masyarakat di sekitarnya bahwa dilokasi tersebut akan terkena proyek Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol; Bahwa saksi tidak terlibat dalam penetapan harga ganti rugi atas objektanah yang terkena proyek pengadaan Jalan Tol tersebut; Bahwa saksi tidak mengetahui besaran jumlah nilai ganti kKerugian yangtelah ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atas objekobjektanah milik para Termohon

Saksi Eko Wahyudi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa saksi merupakan Petugas Survei pada Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Febriman Siregar dan Rekan; Bahwa proses kegiatan survei atas objek tanah yang saksi lakukanberawal dengan adanya kontrak.

Pemohon Keberatan yangpada pokoknya adalah mengenai keberatan terhadap besaran nilai penggantianatas ganti kerugian Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol SimpangInderalaya Muara Enim yang telah ditetapkan dalam Kutipan LaporanPenilaian Aset Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Pengadaan TanahJalan Tol Wilayah II Jalan Tol Simpang Indralaya Muara Enim 1 terletak diDesa Sakatiga Seberang, Kabupaten Ogan Ilir Nomor File : 00013/2.01093/P1/11/0291/VII/2020 oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

) Febriman Siregardan Rekan serta meminta untuk masingmasing nilai tanah milik para PemohonKeberatan ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)per meter;Menimbang, bahwa para Turut Termohon Keberatan dalam jawabannyatelah mengemukakan halhal yang pada pokoknya adalah mengenai hasilpenilaian oleh Penilai (Appraisal) terhadap tanah atas proyek Jalan TolSimpangIndralaya Muara Enim Tahap yang dilakukan oleh Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Febriman Siregar dan Rekan telah dilaksanakan

Nomor 3522 K/Pdt/2016 saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan dibawah sumpah) dan; saksi Eko Prasetyo Nugroho, S.Hut dari Bappeda Kulon Progo (saksiyang diajukan Pemohon Kasasi I/sebelumnya Termohon KeberatanI);Serta telah pula diperlinatkan: alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung

Nomor 3522 K/Pdt/2016Peternakan Kabupaten Kulon Progo,Saksi Susilo, SIP., MSi selaku Kepala Seksi Pelayanan Perijinanpada Badan Penanaman Modal dan Perijinan TerpaduKabupaten Kulon Progo dan;Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan (semua keterangan saksisaksi diberikan dibawah sumpah);Saksi Eko Prasetyo Nugroho, S.Hut dari Bappeda Kulon Progo(saksi yang diajukan Pemohon Kasasi I/sebelumnya TermohonKeberatan

Ilnya,yang pada intinya menyebutkan bahwa Tidak semua lokasi diDesa Jangkaran termasuk sub Zona Tambak karena dalamlampiran Il PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun2014 tercantum bahwa khusus Desa Jangkaran zonasiperuntukan tambak hanya berada di Dusun Pasir Mendit danDusun Kadilangu sedangkan untuk Desa Banaran hanya beradadi Dusun Trisik;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapidengan keterangan: Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP

) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan, yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta adalahsebagai penilai pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihakAngkasa Pura selaku Instansi yang memerlukan tanah(berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan olehKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiD.

Termohon Kasasidalam bentuk uang dengan jumlah besaran Rp241.500.000,00 (dua ratusempat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Pemohon Kasasi Ilmenganggap bahwa penghitungan nilai besaran ganti kerugian dibuattanpa dasar yang jelas dikarenakan saksi Handoko bukanlah ahlidibidang tambak udang dan tidak mempunyai latar belakang sebagaiPenilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

TJOKORDA LAKSMI DEWIPEMA YUN 5722202 20222252222 2Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 berupa Penilaian Properti tanggal1 Oktober 2012 dari KJPP CHALIMATUS & REKAN terhadap tanah yang akandijula tersebut telah dilakukan Penilaian dan harga Rp. 2.213.000.000, (Dua MilyarDua ratus tiga belas juta rupiah) sebagai nilai pasar dan Rp. 1.675.000.000, (Satumilyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai nilai Likuidasi sehingga jikamenjual tanah aquo harus berdasarkan nilai pada bukti P11 ; Menimbang

Penilaian Agunan :Nilai agunan berdasarkan appraisal Laporan Penilaian KJPP Firdaus AllNovember 2013 nilai agunan adalah sebesar Rp 570.450.000,d. Ratio Agunan KETERANGAN NILAI (Rp)Nilai Agunan 570,450,000Sisa Outstanding Pokok 449 999,667Coverage Agunan 127% Bahwa PIHAK KEDUA mengakui akibat dari wanprestasi yang dilakukannya,maka kredit atas namanya sendiri terkualifikasi menjadi kredit macet danmenimbulkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA.

Djoesianto Lawoleh KJPP Doli Siregar dan Rekan yang merupakan rekananMaybank/TergugatI & TergugatIII di bulan Maret tahun 2017 senilaiRp. 73.885.500.000, (tujuh puluh tiga miliyar delapan ratus delapanpuluh lima juta lima ratus ribu rupiah).8.2.Penilaian asset terhadap 12 (dua belas) bidang tanah yang menjadijaminan Penggugat di TergugatIII yang dinilai KJPP Ayon Suhermandan Rekan yang merupakan rekanan Maybank/Tergugat &TergugatIll di bulan Mei tahun 2016 senilai Rp. 62.656.000.000,(enam puluh dua

Balai Lelang Sukses Mandiri(BALESMAN)) untuk melakukan Lelang Eksekusi atas TanahBangunan Sertipikat Hak Milik No. 408 atas nama Djoesianto Lawsebagaimana yang telah dilaksanakan TergugatIl pada tanggal 12September 2019 dengan nilai pasar/harga lelang asset PenggugatRp.67.000.000.000 (Enam puluh tujuh milyar rupiah) berdasarkanpenilaian nilai pasar asset Penggugat oleh KJPP Ayon Suhermandan rekan pada bulan Agustus 2019 yang merupakan KJPPrekanan Maybank/Tergugat!

& Ill , sedangkan penilaian nilai pasarasset Penggugat oleh KJPP Doli Siregar & Rekan (KJPP rekananMaybank) tanggal "O6 Maret 2017" dengan nilai pasar asset " Rp.73.885.500.000, (tujun puluh tiga miliyar delapan ratus delapanpuluh lima juta lima ratus ribu rupiah).Bahwa penilaian asset terhadap 12 (dua belas) bidang tanah yangmenjadi jaminan Penggugat di TergugatIII yang dinilai KJPP AyonSuherman dan rekan selaku KJPP rekanan Maybank/Tergugat IIIIdi bulan Mei tahun 2016 senilai Rp. 62.656.000.000

S.2019.2020/DIR CFS KC Diponegoro 004tanggal 22 Januari 2019;Laporan Penilaian Properti Tanah Kosong No. 00796/2.010102/P1/07/0325/1/IX/2019 tanggal 19 September 2019 yang diterbitkanoleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sudionbo Awaludin dan Rekan;Bahwa oleh karena terhadap rencana lelang dimaksud belum dapatdilaksanakan oleh Tergugat II d.r maka Tergugat Il d.r telah menerbitkanSurat No.

S.2019.2020/DIR CFS KC Diponegoro 004tanggal 22 Januari 2019;Laporan Penilaian Properti Tanah Kosong No. 00796/2.010102/P1/07/0325/1/IX/2019 tanggal 19 September 2019 yang diterbitkanoleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sudionbo Awaludin dan Rekan;Bahwa selanjutnya atas dokumen persyaratan lelang yang diajukan olehPenggugat d.r telah dipenuhi dan telah sesuai dengan syaratsyarat danketentuan peraturan perundangundang yang berlaku, maka selanjutnyaTergugat II d.r menerbitkan Surat No.

Bahwa proses penilaian oleh pelaksana pengadaan tanahpembangunan jalan Tol MandoBitung melalui KJPP SIH WIRYADI &Hal 7 dari 54 Putusan Nomor 16 Pdt.G/2017/PN ArmRekan sudsah dilakukan sesuai dengan keahlian dan kompetenimengingat KJPP SIH WIRYADI & Rekan merupakan penilai rresmiberdasarkan Izin Usaha perusahaan jasa penilai No 595/KM.1/2009tanggal 16 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Mentri Keuangan RI ljinPenilai Publik No 101/KM.1/2009 tanggal 29 Juni 2009 yangdikeluarkan oleh Mentri Keuangan RI

Penilaian Properti dari Penilai Pengadaan Tanah KJPP SIH Wiryadi &Rekan, yang telah diberi meterai cukup sesuai aslinya dan diberitandabukti T.L2 ;3. UU.No.2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepentingan Umum, tanpa asli dan diberi meterai, diberi tandabukti T.L3 ;4. Peraturan Presiden No.71 tahun 2012 tentan PenyelenggaraanPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,tanpa asli dan diberi meterai, diberi tanda bukti T.14 ;5.

dibidang penilaian yang akan menerangkanpenilaian pengadaan tanah untuk kepentingan umum ; Bahwa, saksi sudah menjadi ahli dalam bidang penilaian Sejak tahun2013 sampai dengan sekarang ; Bahwa terhadap keahlian saksi tersebut saksi mendapat SuratKeputusan dari Menteri Keuangan dan Lisensi dari Badan Pertanahan ; Bahwa, saksi sudah pernah mengadakan penilaian terhadappengadaan tanah untuk kantorkantor di Wonogiri, Pemda, KabupatenSalatiga, pelebaran jalan; Bahwa, saksi adalah Rekan dari SIH Wiryadi dan KJPP

parapihak yaitu Apakah penetapan nilai ganti kerugian tanah milik daripemohon telah ada kesepakatan dari PemohonMenimbang, bahwa memperhatikan bukti T.118 dan T1I3 berupaKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiSulawesi Utara selaku Ketua Pelaksana Pengadaan tanah Nomor: 114/KEP71.300/XV2015 tentang penetapan Penilai pertanahan pada pelaksanaanPengadaan jalan Tol ManadoBitung, telah menetapkan Penilai dalampelaksaan pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol ManadoBitung adalah :KJPP

SelakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang Indralaya, Nomor :901/2.16.10/XI1/2013, tanggal 31 Desember 2013;5 Daftar nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang Indralaya TahapKesatu Nomor 870/16.10.2/X1/2013 tanggal 22 November 2013;6 Peta Bidang Tanah hasil Verifikasi Nomor : 13/2013 s.d 24/2013 tanggal 22November 2013 Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang Indralaya tahappertama.7 Photocopy hasil penilaian ganti kerugian ruas tol Palembang Indralaya olehKantor Jasa Penilai Publik (KJPP

Musyawarah Dan Tidak MengajukanKeberatan Ke Pengadilan, Nomor : 29/16.10/I/2015 tanggal 13 Januari 2015,selanjutnya oleh Pemohon diberi tanda P2 ;3 Photocopy Berita Acara Pihak Yang berhak Menolak Bentuk Dan/Atau BesarnyaGanti Kerugian Berdasarkan Hasil Musyawarah Dan Tidak MengajukanKeberatan Ke Pengadilan, Nomor : 901/2.16.10/XII/2013 tanggal 13 Desember2013, selanjutnya oleh Pemohon diberi tanda P3 ;4 Photocopy Laporan Penilaian Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya oleh KantorJasa Penilai Publik (KJPP

MULIA WALET INDONESIA
Tergugat:
1.AGUS SARYOKO
2.LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (INDONESIA EXIMBANK)
Turut Tergugat:
1.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) DAMIANUS AMBUR DAN REKAN
2.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) ROMULO CHARLIE DAN REKAN
3.PT.

Menyatakan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AminHalaman 3 dari 8 Hal. Put. Nomor 1836 K/Pdt/2019.Nirwan Alfiantori dan Rekan sebesar Rp15.144.900.000,00 (lima belasmiliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) untukTermohon Kasasi/ Pemohon Keberatan sah dan telah memenuhi kaidahperaturan perundangundangan yang berlaku;3.

Sri Wahyudi) kepadaTERLAWAN I/TERLAWAN II.Bahwa, faktanya Harga Limit lelang tersebut telah didasarkan atas hasilpenilaian asset independent yang dilakukan oleh Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Edi Rianto & Rekan dengan Laporan No. 00045/2.014401/P1/07/0472/1/III/2019 tertanggal 22 Februari 2019.Bahwa, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan aquo PELAWANmengikutsertakan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Edi Rianto & Rekandalam perkara aquo , untuk dapat membuktikan apa yang didalilkan olehPELAWAN

Bahwa, tidak benar menurut PELAWAN dalam dalil Posita gugatan Point10 (Sepuluh) yang menyebutkan bahwa Limit Lelang yang ditentukan olehTERLAWAN I/TERLAWAN II. ditetapkan persis sebesar dengan kewajibanTERLAWAN III.Bahwa, dalil PELAWAN tersebut adalah mengadaada dan tidakberdasarkan hukum oleh karena penentuan Harga Limit lelang dilakukanoleh pihak yang mempunyai kompetensi untuk menilai Suatu asset yangdilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Edi Rianto & Rekandengan Laporan No. 00045/2.014401

.: 116/2003 dengan mempertimbangkanbahwasanya harga lahan akan terus menanjak naik seiring berjalannyawaktu, oleh Karena itu, Penggugat menunjuk KANTOR JASA PENILAI PUBLIKMUSHOFAH MONO IGFIRLY DAN REKAN (KJPP) yaitu Suatu Kantor PenilaiIndependen berdasarkan Surat Penunjukan dari PT.

Bukit Kamsiri Indah (incasu Penggugat) kepada KJPP tertanggal 23 Mei 2019 untuk melakukanpenilaian harga pasar / appraisal atas Lahan untuk mendapatkan hargaHalaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pat.G/2020/PN Btm19.20.21.22.pasar dan wajar;Bahwa setelah dilakukan penilaian harga pasar / appraisal oleh KJPP atasLahan sebagaimana termuat dalam Laporan Penilaian Tanah Kosong No.:0209/PTK/MMIRJKTM/V/2019 tertanggal 25 Mei 2019 yang ditandatanganioleh Ir.

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura
Terbanding/Tergugat III : Aprilia
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP)
Terbanding/Tergugat V : Kepala Kantor Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Jayapura

KANTOR JASA PENILAIAN PUBLIK (KJPP) (MUTAKIQIN BANMBANGPURWANTO ROZAK USWATUN DAN REKAN), bertempat tinggal di JalanRaya Sentani Komplek Ruko Warna Warni Blok A RT.02 RW.03 KelurahanHedam Distrik Heram Kota Jayapura Papua, dalam hal ini memberi kuasakepada CHOLIS SARBINI FAKOUBUN, SE.M.Si., dan NOVAN GETAHalaman 1 Putusan Nomor 43/PDT/2021/PT JAPAKBAR, S.Pd., pekerjaannya adalah Koordinator Teknik dan Penilai padaJasa Penilai Publik MUTAKIQIN BAMBANG PURWANTO ROZAKUSWATUN DAN REKAN CABANG JAYAPURA

Nomor 1551 K/Pdt/2021148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan PresidenNomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk Kepentingan Umum;Bahwa tidak terdapat bukti sah dan kuat menunjukkan bahwa besaran gantirugi atas tanah milik Pemohon Keberatan dihitung oleh Penilai Publik in casuKantor Jasa Penilai Publik Deddy, Arifin, Nazir dan Rekan (KJPP DAZ) tidaksesuai dengan standar yang berlaku yaitu Standar Penilaian Indonesia (SPI):Menimbang, bahwa berdasarkan

yang terkena proyek pembangunanjalan tol SurabayaMojokerto di Desa Bungurasih Kecamatan Waru KabupatenSidoarjo untuk tanah matang di pinggir jalan sebesar Rp.2.526.000, (dua juta lima ratusduapuluh enam ribu rupiah) setiap meter persegi dan Tanah matang di dalam sebesarRp.2.091.000 (duajuta sembilanpuluhsatu rupiah) setiap meter persegi, (vide bukti P1);2, Bahwa penetapan besarnya ganti rugi yang ditandatangani Tergugat I berdasarkanLaporan hasil penilaian lembaga penilaian harga tanah Nomor : 001/KJPP

Menyatakan sebagai hukum (Verklaard voor Recht) bahwa Laporan hasil penilaianlembaga penilaian harga tanah Nomor : 001/KJPP RNA/I/2010 tanggal 16 Januari2010 dan Laporan hasil penilaian lembaga penilaian harga tanah Nomor : 079/IJRJML/PAVI/2010 tanggal 30 Juni 2010 yang di buat oleh Tergugat II yangkontradiktif dan cacat hukum ttersebut dicabut dan tidak berlaku.

PIMPINAN CABANG KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KJPP FAST:FIRMAN, SURYANTORO, SUGENG, SUZY, HARTOMO DAN REKAN,berkedudukan di Jl. T. Amir Hamzah, Komplek Ruko Griya Riatur, Blok B179, Kota Medan, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepadaMuhammad Syafrijal, S.H., MMPP, T.

KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016, maka tidak ditemui satupun poin yangHalaman 24 dari 105 Putusan Nomor 427/PDT/2018/PT MDN41.42.mencantumkan persetujuan Menteri Kelautan dan Perikanan RI tersebut,yang ada hanyalah penunjukan sebagai Direksi Perum PerikananIndonesia dan Surat Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) tanggal 14 Mei2016 tentang Analis Kewajaran, oleh karenanya penentuan tarif sewatersebut tidak dibuat berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku yaitu Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah

dalam SOP nya tidak melibatkan penyewa atau calonpembeli didalamnya.e Ahli menerangkan bagaimana tindakan Perum Perikanan Indonesiadalam mengambil langkah dalam menggunakan KJPP, bahwa Ahlimenilai tindakan Perum Perindo dalam menggunakan KJPP sebagaiJasa Penilai Publik adalah suatu langkah yang sudah sesuai denganaturan dari Kementerian Keuangan.Bahwa berdasarkan Keterangan 2 (dua) orang Ahli dibawah sumpahsebagaimana tersebut diatas didalam persidangan sebagai Fakta Hukum yangisinya mengikat semua

KEP/MEN/2007 tanggal06 Nopember 2007 dan didasarkan pula pada Keterangan Ahli KJPP(Kantor Jasa Penilai Publik) serta Anggota Komite USP MAPPI, Ir.Sukardi, MAPPI (Cert) sebagai Managing Partner KJPP telah dibawahsumpah, dalam persidangan antara lain menerangkan :e Ahli menerangkan tentang dasar Hukum profesi Jasa Penilai Publik,bahwa dasar Hukum profesi Jasa Penilai Publik yaitu.

,Penilai Publik hanya akan meminta didampingi oleh pihak PemberiTugas karena dengan Pemberi Tugaslah Perjanjian KerjasamaPenilaian ditandatangani dan hasil penilaian umumnya merupakanrahasia bagi Pemberi Tugas, selain itu Kode Etik Penilai Indonesia(KEPI) juga melarang Penilai bertindak untuk dua atau lebih parapihak pada penugasan dengan tujuan yang sama.e Ahli menerangkan bagaimana prosedur Nilai Kewajaran terhadapasset yang dilaksanakan, bahwa dalam menentukan Nilai Kewajaranpada suatu asset KJPP

dalam SOP nya tidak melibatkan penyewaatau calon pembeli didalamnya.e Ahli menerangkan bagaimana tindakan Perum Perikanan Indonesiadalam mengambil langkah dalam menggunakan KJPP, bahwa Abhlimenilai tindakan Perum Perindo dalam menggunakan KJPP sebagaiJasa Penilai Publik adalah suatu langkah yang sudah sesuai denganaturan dari Kementerian Keuangan.Bahwa berdasarkan Keterangan 2 (dua) orang Ahli tersebut diatas,maka telah mematahkan alasanalasan banding dariPembanding/Penggugat untuk dikesampingkan

ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bataldemi hukum.Bahwa dengan konsumen dilarang untuk mengajukantuntutan ganti rugi atau tuntutan dalam bentuk apapun kepadaTergugat hal ini sama dengan mengurangi harta kekayaan konsumenHalaman 2 dari 25 halaman putusan Nomor 351/PDT/2018/PT.BDG.karena harga agunan milik konsumen akan dilelang oleh Tergugatsesuai keinginan Tergugat berdasarkan hutang Penggugat kepadaTergugat tanpa mempertimbangkan penilaian dari Kantor JasaPenilai Property (KJPP

ayat (1) dan ayat(2) dinyatakan batal demi hukum.Bahwa dengan konsumen memberikan kuasa kepada Tergugat untukmenjual atau mengalihkan jaminan dengan cara apapun pada pihakketiga hal ini Sama dengan bukan hanya mengurangi harta kekayaankonsumen karena harga agunan milik konsumen akan dilelang olehTergugat sesuai keinginan Tergugat berdasarkan hutang PenggugatHalaman 3 dari 25 halaman putusan Nomor 351/PDT/2018/PT.BDG.kepada Tergugat tanpa mempertimbangkan penilaian dari KantorJasa Penilai Property (KJPP

usahapada dokumen atau peranjian yang memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakanbatal demi hukum.Bahwa dengan konsumen dilarang untuk mengajukan tuntutan gantirugi atau tuntutan dalam bentuk apapun kepada Tergugat hal ini samadengan mengurangi harta kekayaan konsumen karena harga agunanmilik konsumen akan dilelang oleh Tergugat sesuai keinginan Tergugatberdasarkan hutang Penggugat kepada fTergugat tanpamempertimbangkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Property (KJPP