Ditemukan 9699 data
Terbanding/Tergugat : Marina Bay Shipping B.V
149 — 95
Pembanding/Penggugat : Perusahaan Pelayaran Asia Mandiri Lines
Terbanding/Tergugat : Marina Bay Shipping B.VPERUSAHAAN PELAYARAN ASIA MANDIRI LINES berkedudukan Jalan BubaraNo. 27, Tolitoli, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.
Tergugat:
ROVEL KARAME
150 — 10
PELAYARAN BINTANG ARWANA KAPUAS ARMADA
Tergugat:
ROVEL KARAMEPELAYARAN BINTANG ARWANA KAPUAS ARMADA, dalam hal inidiwakili oleh SUDIANTO, dalam Jabatannya selaku Direktur Utama,berkedukan di Jalan Jendral Anmad Yani, Komplek AyaniMega Mall Blok E No. 3 A, Kota Pontianak, Provinsi KalimantanBarat.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada USMAN JUNTAK, SH.MH,dan BERNADSIUS ARIF,SH, semuanya Pekerjaan Advokat,beralamat Kantor di Komplek Anugerah Residence Jalan JenderalAhmad Yani No. 09 Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni
YOWEL BARANSANO
Tergugat:
PIMPINAN PT PELAYARAN TANJUNG KUMAWA SORONG
105 — 92
Penggugat:
YOWEL BARANSANO
Tergugat:
PIMPINAN PT PELAYARAN TANJUNG KUMAWA SORONG
152 — 67
Pelayaran Nasional Juli Rahayu yang disamakan PT. Pelayaran Dalam Negeri Juli Rahayu dengan Pengugat ( Ahli Waris Almarhum Acmadi Ardi ) karena meninggal dunia.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.380.000,-(Tiga ratus delapan puluh juta rupiah)
PELAYARAN NASIONAL JULI RAHAYU
112 — 85
PELAYARAN nASIONAL SANTAN PRIMA BAHARI
PT Pelayaran Rakyat Bunga Berkembang
Tergugat:
Negara Rebublik Indonesia
31 — 6
Penggugat:
PT Pelayaran Rakyat Bunga Berkembang
Tergugat:
Negara Rebublik Indonesia
PT PELAYARAN INDX LINES
Tergugat:
PT VIRGO MAKMUR PERKASA
358 — 271
Penggugat:
PT PELAYARAN INDX LINES
Tergugat:
PT VIRGO MAKMUR PERKASABerdasarkan hasil pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak PratamaSetiabudi Dua ternyata didapati hasilnya adalah PT Pelayaran Indx Lines(Penguggat) harus membayar kekurangan pajak sebesar Rp.15.024.853.874, (lima belas milyar dua puluh empat juta delapan ratus limapuluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).
Pelayaran Indx Lines(PENGGUGAT) dari induk perusahaannya yakni PT Tanah Laut Tbkyang menyebabkan PT. Pelayaran Indx Lines (PENGGUGAT)haruS menanggung resiko penalti dari PT Tanah Laut Tbk,pelanggan yang sedang menyewa aset milik PT. Pelayaran IndxLines , termasuk namun tak terbatas kewajiban pengembalianhutang PT. Pelayaran Indx Lines kepada PT Tanah Laut Tbksebesar Rp 20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah).3.
Pelayaran Indx Lines(PENGGUGAT) dari induk perusahaannya yakni PT Tanah Laut Tokyang menyebabkan PT. Pelayaran Indx Lines (PENGGUGAT)haruS menanggung resiko penalti dari PT Tanah Laut Tbk,pelanggan yang sedang menyewa aset milik PT. Pelayaran IndxLines , termasuk namun tak terbatas kewajiban pengembalianhutang PT. Pelayaran Indx Lines kepada PT Tanah Laut Tbksebesar Rp 20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah).4.
Pelayaran Indx Lines (PT.PIL)(Diberi Tanda T6) 7 Photocopy (nezegelen)Surat dari Kementerian Perhubungan DirektoratJenderal Perhubungan laut kepada PT. VMP perihal Spesifikasi Kapalyang Dimiliki oleh Perusahaan Angkutan Laut PT. VMP tertanggal 22Agustus 2012(Diberi Tanda T7) 8 Asli dan Photocopy (nezegelen) Perjanjian Coorperation Agreementantara PT. VMP dengan PT.
Akibatnya pajakyang dikenakan kepada PT Pelayaran Indx Lines (Penggugat) menjadi lebihbesar nilainya, yaitu sebesar Rp. 15.024.853.874, (lima belas milyar dua puluhHal.33 dari 36 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Jkt.
Terbanding/Penggugat : PT Galangan Kapal Lancar
80 — 58
Pembanding/Tergugat : PT Pelayaran Pelangi sindumulia
Terbanding/Penggugat : PT Galangan Kapal LancarPELAYARAN PELANGI SINDUMULIA, beralamat di Puri KencanaBlok K6 No. 3A, Kembangan Selatan, Kembangan, JakartaBarat, dalam hal ini diwakili kuasanya Umar, SH., Advokatberkantor di Jalan Cibalagung Indah IV/12 Pasir Jaya, Bogor,Kota Bogor, berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Agustus 2021,selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat ;LAW ANPT.
262 — 83
PELAYARAN SAHABAT KAPUAS2.PT. PUTRA SATRIA ABADI
Pelayaran Sahabat Kapuas, beralamat di JI. Hijas II No.1 AA, Pontianak dalamhal ini memberikan kuasa kepada Arief Tridjoto, S.H., I.B. MadeSunantara, S.H., Budi Siswanto, S.H., Mutadi, SH dan DiditSugiharto, S.H., Advokat pada kantor Advokat Arief Tridjoto & 1.B.Made alamat JI. Pahlawan Nomor 5 Kota Pontianak berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2017 selanjutnyaCGISCDUt SCDAGAL 00... eee cece cece ee eee eee tet ttteeeee etter Fergugat 1;PT. Putra Satria Abadi, beralamat di JI.
Selain itu, pengiriman ini adalah pelayaran perdananya Kapal TankerNord Valiant dan oleh karena itu Kargo CPO tersebut adalah muatan yangHalaman 6 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pat.G/2017/PN Ptkpertama kali diangkutoleh Kapal Tanker Nord Valiant (linat bagian "Cause ofthe Damage/Penyebab Kerusakan pada Laporan Survey 20 Februari 2017):.
kapal yang mengandung unsur kesengajaan.penebalan dan garis bawah ditambahkanBahwa Kewajiban Tergugat sebagai pengangkut, sebagaimana diatur dalamPerjanjian dan Fixture Note No. 012 tersebut, juga selaras dengan kewajibanTergugat sebagai pengangkut, untuk menjaga keselamatan barang yangdiangkutnya, yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku,yakni ketentuan Pasal 468 paragraf 1 Kitab UndangUndang Hukum Dagang(KUHD) serta ketentuan Pasal 40 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008tentang Pelayaran
dikuras sebagaimanamestinya dan oleh karenanya dapat memuat Kargo;Kutip TutupBahwa Penggugat melakukan serangkaian survey yang dilakukanoleh surveyor independen dari Cuningham Lindsay, seperti yangdiungkap di butir 16 halaman 8 Surat Gugatan dan Surveyor tersebutmenyimpulkan bahwa kotoran (material asing yang diobservasi olehsurveyor berasal dari SPOB Putra Satria sementara kapal TankerNord Valianttelah dinyatakan bersih dan siap untuk pemuatan untukpengiriman CPO, selain pengiriman ini adalah pelayaran
Selain itu, pengirimanini adalah pelayaran perdananya Kapal Tanker Nord Valiantdan olehkarena itu Kargo CPO tersebut adalah muatan yang pertama kalidiangkut oleh Kapal Tanker Nord Valiant (lihat bagian Cause of theDamaged / Penyebab Kerusakan pada Laporan Survey 20 Februari2017);Kutip tutupHalaman 40 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Padt.G/2017/PN Ptk8.4.
171 — 32
Pelayaran Wisata Laut Varuna Sakti
155 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERUSAHAAN PELAYARAN JALANIDI TRANS, DK VS PT. INDAH KIAT PULP & PAPER, Tbk,
PERUSAHAAN PELAYARAN JALANIDI ~~ TRANS,berkedudukan di Jl. Perak Timur 512 Blok A5,Kodya Surabaya, Prov. Jawa Timur;2. AGUS NUSALIM, Direktur Utama PT. PERUSAHAANPELAYARAN JALANIDI TRANS, beralamat di Jl.Perak Timur 512 Blok A5, Kodya Surabaya,Prov. Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasakepada M.
No. 218PK/Pdt/2010dengan tidak Memenuhi Kewajibannya sesuai dengan UndangUndang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran jo.
Perak di Surabaya,hal ini melanggar Undang Undang Pelayaran No. 21 Tahun 1992bagian kelaiklautan kapal jo.
No. 218PK/Pdt/2010Nakhoda kapal adalah salah seorang dari awak kapal yangmenjadi pimpinan umum di atas kapal dan mempunyai wewenangdan tanggung jawab tertentu sesual dengan peraturanperundang undangan yang berlaku;Kutip tutup;Pasal 15 UU No. 21/1992 tentang Pelayaran menetapkansebagai berikut:Kutip buka:(1).
Nakhoda atau pemimpin kapal selama berlayar wajibmematuhi aturan aturan yang berkaitan dengan tata caraberlalu lintas, alur alur pelayaran, system rute,sarana bantu navigasi pelayaran, dan telekomunikasipelayaran yang diatur dalam undang undang ini;(2).
Tergugat:
PT. Marindo Jaya Samudera
70 — 60
Pelayaran Sinar Varuna Sentosa
Tergugat:
PT. Marindo Jaya Samudera
53 — 9
PERUSAHAAN PELAYARAN FAJAR TIMUR BARU JAYA Dkk
PERUSAHAAN PELAYARAN FAJAR TIMUR BARU JAYA,beralamat di Jalan Perak Timur No. 28 Surabaya, Jawa Timur,selanjutnya disebut sebagai ..............::::06 TERGUGAT I;Halaman dari33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 809/Pat.G/2015/PN.SbyBerdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2015, OE MAWARDIselaku Direktur Utama PT.
Perusahaan Pelayaran Fajar TimurBaru Jaya memberikan kuasa kepada : TEJO HARIONO,SPd., SH ; ROBERT MANTINIA, SH.M.Hum. ; YOHANAFFEANTO, SH. para Advokat dan Konsultan Hukum dariKantor Klinik Hukum MATA AIR & ASSOCIATES,berkedudukan hukum dan berkantor di JI. Perum PesonaPermata Gading II Blok TT No. 9 Sidoarjo, yang selanjutnyadisebut sebagai KUASA TERGUGAT ;2.
Perusahaan Pelayaran Fajar TimurBaru Jaya memberikan kuasa kepada : TEJO HARIONO,SPd., SH ; ROBERT MANTINIA, SH.M.Hum. ; YOHANAFFEANTO, SH. para Advokat dan Konsultan Hukum dariKantor Klinik Hukum MATA AIR & ASSOCIATES,berkedudukan hukum dan berkantor di JI. Perum PesonaPermata Gading II Blok TT No. 9 Sidoarjo, yang selanjutnyadisebut sebagai KUASA TERGUGAT II;3. NY. SHINTA, beralamat di Jalan Pakis Bukit Anggrek Blok L 6Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai ....
Perusahaan Pelayaran Fajar TimurBaru Jaya memberikan kuasa kepada : TEJO HARIONO,SPd., SH ; ROBERT MANTINIA, SH.M.Hum. ; YOHANAFFEANTO, SH. para Advokat dan Konsultan Hukum dariKantor Klink Hukum MATA AIR & ASSOCIATES,berkedudukan hukum dan berkantor di JI. Perum PesonaPermata Gading II Blok TT No. 9 Sidoarjo, yang selanjutnyadisebut sebagai KUASA TERGUGAT III;4.
789 — 436 — Berkekuatan Hukum Tetap
VS PT PELAYARAN SURYA BINTANG TIMUR
. & Rekan, beralamat di Jalan Kostrad Nomor 38, RTO3/RW 05, Kelurahan Petukangan Utara, KecamatanPesanggrahan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12260,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2016;Pemohon Kasasi;LawanPT PELAYARAN SURYA BINTANG TIMUR, berkedudukan diJalan Perak Timur Nomor 518 M, Kecamatan Pabean Cantikan,Surabaya 60165, diwakili oleh H. Lukman Ladjoni, S.H. selakuDirektur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.
Sertifikat Asuransi Nomor RSLSBY/MCC/0058369,berupa barang 67.500 sak atau 2.700 ton semen Tonosa, yang ditandatangani pada tanggal 20 September 2013 tersebut adalah sah menuruthukum;Menyatakan Surat Pernyataan Pelimpahan Hak (Letter of Subrogation)dari Saudara Heri Setiabudi kepada Penggugat yang ditandatanganipada tanggal 22 November 2013 tersebut adalah sah menurut hukum;Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun2008 tentang Pelayaran
Nomor 555 K/Padt/2018 Menyatakan Tergugat telan melakukan perbuatan melawan hukumsebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008tentang Pelayaran dan Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPerdata) atas kecelakaan pada tanggal 25 September 2013 dalampengangkutan barang menggunakan Kapal MV.
Sertifikat Asuransi Nomor RSLSBY/MCC/0058369, berupabarang 67.500 sak atau 2.700 ton Semen Tonasa, yang ditanda tanganipada tanggal 20 September 2013 tersebut adalah sah menurut hukum;Menyatakan Surat Pernyatan Pelimpahan Hak (Letter of Subrogation) dariSaudara Heri Setiabudi kepada penggugat yang ditanda tangani padatanggal 22 November 2013 tersebut adalah sah menurut hukum ;Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumsebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008tentang Pelayaran
14 — 9
Multi Pelayaran Mandiri
PT Sandika Natapalma
Tergugat:
PT Pelayaran Prima Jaya Samudra
140 — 61
Penggugat:
PT Sandika Natapalma
Tergugat:
PT Pelayaran Prima Jaya Samudra
NOBER TARUK KENDEK
Tergugat:
DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR
142 — 105
Penggugat:
NOBER TARUK KENDEK
Tergugat:
DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSARMKS.Bahwa sebelum dikeluarkan keputusan Direktur PoliteknikIImu Pelayaran Makassar No.SM.002/24/4/PIP.MKS2019 ,Tentang Pemberhentian dengan tidak Hormat SebagaiTaruna Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar atas namaNobert Taruk Kendek NIT : 15.32.122 Program StudiTeknika, Tertanggal 5 Agustus 2019 adalan MahasiswaTaruna aktif yang mengikuti semester berjalan semestinyadan memenuhi hak serta kewajiban seperti Taruna lainyapada Politeknik IIlmu Pelayaran Makassar;Bahwa sebagaimana yang di maksud keputusan
Direktur PIP Makassar Nomor:SM.502/1/3/PIP.MKS2019, Januari 2019, Revisi KE5Politeknik IImu Pelayaran Makassar 2019;Fotokopi dari fotokopi, Pedoman Pola Pengasuhan Taruna,Badan Pengembangan SDM Perhubungan KementerianPerhubungan RI 2018;Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan Direktur PoliteknikIImu Pelayaran Makassar Nomor: SM.002/3/19/PIP.MKS2019 ;Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Menteri PerhubunganRepublik Indonesia Nomor: PM 8/7 Tahun 2015 TentangStatuta Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Ilmu
(2) Surat Keputusan DirekturPoliteknik Ilmu Pelayaran Makassar Nomor: SM.502/1/3/PIP.MKS2019 TentangPeraturan Tata Tertib Taruna/i Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar (vide BuktiT2), menentukan:Penjatuhan sanksi diberikan melalui sidang Dewan Kehormatan TarunaPIP Makassar.2.
Pusat PKT) Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar atasdugaan tindakan pelanggaran Pasal 59 Peraturan Tata TertibTaruna No.
kepada Direktur Politeknik Makassarsebagaimana ketentuan sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (4) PeraturanDirektur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Nomor: SM.002/3/19/PIP.MKS2019 Tentang Peraturan Akademik Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar (videBukti T4), yang mana kualifikasi pelanggaran dan sanksi telah diatur lebih lanjutdalam Surat Keputusan Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Nomor:$M.502/1/3/PIP.MKS2019 Tentang Peraturan Tata Tertib Taruna/i PoliteknikIImu Pelayaran Makassar (vide
74 — 1
- YOWEL BARANSANO sebagai PenggugatLawanPIMPINAN PT PELAYARAN TANJUNG KUMAWA SORONG sebagai Tergugat
760 — 745 — Berkekuatan Hukum Tetap
BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) ARBITRATION CENTER, dk vs PT PELAYARAN NIAGA NUSANTARA
Sehingga seharusnya PT Pelayaran Adhiguna Karunia jugadimasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo;Bahwa dengan tidak dimasukkannya PT Pelayaran Adhiguna Karuniasebagai pihak dalam perkara a quo membuktikan bahwa permohonanpembatalan putusan BANI Nomor 657/II/ARBBANI/2015, tertanggal 3 Mei2016 menjadi kurang pihak dan sudah sepantasnya Majelis Hakim menolakpermohonan yang diajukan oleh Penggugat atau setidak tidaknyaHal 11 dari 55 hal Put.
bahwa tidak dimasukkannyaTuan Billy Asnandar dan PT Pelayaran Adhiguna Karunia sebagai pihakdalam perkara a quo tidak menjadikan gugatan a quo kurang pihak;.
Bahwa PT Pelayaran Adhiguna Karunia oleh Termohon Banding I/dahuluPenggugat dijadikan Turut Tergugat mengingat PT Pelayaran AdhigunaKarunia merupakan corporate guarantee bagi Penggugat/Termohon Banding dalam pelaksanaan Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Opsi Belisebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 50, tertanggal 19 Januari 2012,yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adiwarsito, S.H., Notaris diJakarta.
Sehingga seharusnya PT Pelayaran Adhiguna Karunia jugadimasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo;6.
Bahwa Billy Asnandar dan PT Pelayaran Adhiguna Karunia adalah jugamerupakan pihak dalam Sengketa Arbitrase Perkara Nomor 657/II/ARBBANI/2015 dimana dalam sengketa arbitrase tersebut secara terang BillyAsnandar disebut sebagai Turut Termohon dan PT Pelayaran AdhigunaKarunia sebagai Turut Termohon Il;Bahkan dalam Putusan BANI Perkara Nomor 657/II/ARBBANI/2015,tertanggal 3 Mei 2016, Billy Asnandar dan PT Pelayaran AdhigunaKarunia adalah pihak yang turut di hukum untuk melaksanakan putusanBANI Nomor
Termohon:
PT. BAROKAH BERSAUDARA PERKASA
98 — 22
PELAYARAN BORNEO KARYA SWADIRI
Termohon:
PT. BAROKAH BERSAUDARA PERKASA