Dapat dilihatdalam Posita ke5 (lima), bahwa Penggugat mengakui hutangnya senilaiRp. 98.000.000, (Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) kepada Tergugat belumlunas dibayarkan, kKemudian dalam Posita ke10 (sepuluh) dan ke 15 (lima belas)Penggugat mendalilkan bahwa hakhak materi penggugat tidak dibayarkan selakuanggota direksi PT Putra Sumber Patricindo yang dipimpin oleh Tergugat . lrelevansidalam hal ini muncul di Petitum ke4 (empat) yang secara eksplisit meminta agarhakhak Penggugat dibayarkan senilai

dengan sehat, sadar dan tanpa paksaan apapun ;Bahwa apa yang dipermasalahkan Kuasa Hukum Penggugat mengenaiPerjanjian Penitipan Uang tersebut tidak menutup atau menghapus fakta hukumyang sebenarnya tentang adanya hutang Penggugat kepada saya (Tergugat ),yang telah diakuinya sendiri dalam poinpoin posita Penggugat ;Bahwa benar Kedudukan Penggugat dalam PT Putra Sumber Patricindo adalahsebagai Pemilik 220 Saham (4%) dengan nominal Rp. 22.000.000, (Dua PuluhDua Juta Rupiah) dan termasuk sebagai Anggota Direksi

sebagaimanatermaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Nomor 5 Tanggal 13 Agustus 2009,dibuatdi hadapan Olia Syafini, S.H., Notaris di Bekasi ;Bahwa dalil yang diutarakan Kuasa Hukum Penggugat mengenai saya(Tergugat Il) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidakmemenuhi hakhak materiil Penggugat dalam kedudukannya sebagai pemiliksaham minoritas dan anggota direksi PT Putra Sumber Patricindo adalah tidakbenar ;Bahwa saya (Tergugat Il) telah menjalankan Perseroan dengan baik dan sesuaiapa yang

diatur dalam ketentuan perundangundangan ;Bahwa Penggugat selama menjabat sebagai anggota direksi telah melalaikansegala kewajiban dan tugastugasnya di perseroan (akan dibuktikan dalampembuktian) ;Bahwa sejak Perseroan berdiri hingga saat ini Penggugat tidak pernahmempunyai andiil apapun dalam menjalankan maupun membantuberlangsungnya segala kegiatan perseroan ;Bahwa oleh karena kesewenangwenangan Penggugat selama menjabatsebagai direksi maka tidak dipenuhinya hak berupa gaji sebagai anggota direksiHal

pada tahun 1999 dan mempunyai usaha dibidangperdagangan, industri perkebunan dan angkutan.Sebagaimana keterangan di dalam Akta Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT Nata Sempurna Abadi No. 5Tanggal 29 Nopember 2005 Yang dibuat dihadapan Sjaaf De CaryaSiregar SH, Notaris di DKI Jakarta, modal disetor atau kekayaanbersih Tergugat II sejumlah Rp 1.250.000.000,00 (satu Milyar duaratus lima puluh juta Rupiah);In casu secara hukum, Tergugat II dalam bertindak kewenangannyadilakukan oleh Direksi

Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas, dan atas kewenangan Direksi tersebutdiatur dalam Pasal 95 ayat (5) UUPT jo.

sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar Rupiah), dan yang akan berhutangDebitur adalah Tergugat II PT Nata Sempurna Abadi, dan sesuaidengan yang ditulis dalam dokumen kredit/ hutang adalah sebagaiberikut: Pada tanggal 29 Oktober 2007, Tergugat ilmenandatangani Perjanjian Membuka Kredit No. 120/PRKB/BCIKP/X/2007 Tanggal 29 Oktober 2007, senilai Rp 1.000.000.000,00(satu milyar Rupiah) dimana dijelaskan dalam perjanjian tersebutSEBAGAI DEBITUR ADALAH TERGUGAT II yang diwakili olehTergugat Ill selaku Direksi

Tergugat Il dan sebagai KREDITURADALAH TERGUGAT ; Selanjutnya disebut Perjanjian KreditPertama Pada tanggal 29 Oktober 2007, Tergugat ilmenandatangani Perjanjian Membuka Kredit No. 121/PAB/BCIKP/X/2007 Tanggal 29 Oktober 2007, senilai Rp 5.000.000.000,00(lima milyar Rupiah) dimana dijelaskan dalam perjanjian tersebutSEBAGAI DEBITUR ADALAH TERGUGAT II yang diwakili olehTergugat Ill selaku Direksi Tergugat Il dan sebagai KREDITURADALAH TERGUGAT ; Selanjutnya disebut Perjanjian KreditKeduaHal. 13 dari

Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Tergugatadalah individuindividu. yang saling terkait dalamhubungan keluarga/ perkawinan, jadi Tergugat II bukanperusahaan yang profesional dan bukan termasuk usahayang mandinri;5).

tanggal 22Desember 2014 (Til1), dengan demikian sampai sekarang ini PT.Bososi Pratamamasih dan atas nama Andi Uci Abdul Hakim sebagai Direktur dan sebagai pemegangIzin Usaha Pertambangan (IUP) serta pemegang saham mayoritas,Berdasarkan pada pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas menyatakan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah OrganPerseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi

Bahwa apabila Majelis Hakim konsisten menerapkan hukum sebagaimana mestinyadengan dasar Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.BososiPratama Nomor 187 tanggal 28 April 2015 yang dibuat didepan notaris Frans Polim,SH dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Bososi PratamaNomor 93 tanggal 12 Desember 2016 yang dibuat didepan notaris Frans Polim, SHmaka memandang perbuatan terdakwa Abdul Hakim Als Andi Uci bin Andi Salambukanlah sebagai pengurus/Direksi pada PT.Bososi Pratama sehingga

UU NO.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 1 angka 5menyebutkan Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalammaupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Hal. 15 Dari 23 Hal. No. 141 /PID.SUS/2017/PT KDIb.

keterangan Ahli Hasbullah Idris yang terungkap di persidanganmenerangkan apabila ada perusahaan akan melakukan kegiatan penambanganharus mempunyai IUJP atau Ijin Usaha Jasa Pertambangan dan tidak bisa hanyaberdasarkan surat perjanjian saja atau menggunakan JO (Joint Operation).Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perjanjian kerjasama yang dilakukan olehpara terdakwa tidak sah dikarenakan terdakwa Abdul Hakim Als Andi Uci Bin Andi Salambukan sebagai kapasitas Direktur PT Bososi Pratama atau mewakili Direksi

dengan suratkuasa dari Direksi untuk mewakili PT.Bososi Pratama, dan terdakwa Dzul Jalali Fahman,SE selaku Direktur PT.Bumi Bintang Selatan Mineral sebagai Badan Usaha yang belumtidak mempunyai jin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) sebagaimana pasal 125 Ayat (2)UU No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara serta terutama melakukanpenambangan tanpa jin Usaha Pertambangan (IUP).Berdasarkan uraianuraian perimbangan kami diatas, maka perbuatan Terd akwa Dzul JalaliFahman, SE dan Terdakwa Abdul Hakim

Adapun organ perseroan menurut UndangundangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (UU PT) adalah RapatUmum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris; Bahwa menurut M.

demikian halnya, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalahmakhluk hukum (a creature of the law, yang memiliki halhal berikut:mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (expres power) seperti untukmemiliki kekayaan, menggugat dan digugat atas nama PerseroanBahwa menurut pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan HubunganIndustrial Pangkalpinang, sengketa hubungan industiral dengan perkara nomor15/Pdt.SusPHI/2016/PN.Pgp tertanggal 28 September 2016, pada pokoknyamenyatakan bahwa kewenangan Direksi

adalah untuk mewakili perseroan, yangselengkapnya kami kutip sebagai berikut:Kewenangan Direksi sebagaimana ketentuan tersebut bertindak sebagaimewakili Perseroan PT.

Bukit Timah.Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 33/Pdt.SusPHI/2017/PN Pdg18.19.20.B1.21.Bahwa lebih lanjut, hal ini telah menjadi pendirian MARI dan menjadiYurisprudensi tetap MARI nomor: 047 K/Pdt/1988, tanggal 20 Januari 1993,yang pada pokoknya menyatakan bahwa Direksi tidak dapat digugat secara perdataapabila mewakili perseroan, dengan kaidah hukum yang selengkapnyakami kutip sebagai berikut:seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjianyang dibuat untuk dan atas nama

Yang dapat digugat adalahperseroan yang bersangkutan, karena perseroan adalah badan hukumtersendiri, sehingga merupakan subjek hukum yang terlepas dari pengurusnya(direksi).

Bahwa meskipun Para Penggugat merupakan Pemilik saham sekaligusmenjabat sebagai Direksi dan Komisaris, di Perusahaan PT.

Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UU Perseroan Terbatas, setiapanggota Direksi dapat dimintai tanggung jawabnya secara pribadi ataskerugian Perseroan yang selengkapnya Tergugat kutip di bawah ini sebagaiberikut:Hal 54 dari Putusan Nomor : 191/PDT/2020/PT.DKI(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi ataskerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaimenjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dimaksud pada ayat(2).;86.

DKIPENGGUGAT selaku Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham PT AncolPusaka.

Bahwa selain itu, PARA PENGGUGAT yang masingmasing dalam jabatannya merupakan Direksi dan Komisaris dari PT AncolPusaka tegastegas dapat dimintakan pertanggungjawabannya sesuaidengan ketentuan UUPT;AO.

Bahwa Pasal 97 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) UU PerseroanTerbatas mengatur ketentuan sebagai berikut:(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 92 Ayat (1).(2)Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajibdilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuhtanggung jawab.(3)Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi ataskerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaimenjalankan tugasnya sesuai dengan

Lapangan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat PembuatKomitmen nomor : 01 / KPTSPPK / RSUDPM / 2015 tanggal 19 Oktober2015 tentang Penunjukan Direksi Teknik dan Pengawas Lapangan padaRumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab.

RANI ENGNEERINGCONSULTANT, saksi selaku Direksi Lapangan Rumah Sakit Umum Daerahdan terdakwa GUNTUR A.

GUNTUR A.BORNEO,Amd.TS selaku PPK, saksi sendiri (ODE ARI JUNAEDIWALI,ST) selaku Direksi Lapangan, saudara SAHRIR DJAELANI,STselaku Pengawas Lapangan, terdakwa CHARLES BENAWAN selakuDirektur PT.

BORNEO,Amd.TS selaku PPK, saksi ODE ARIJUNAEDI WALI,ST selaku Direksi Lapangan, saudara SAHRIRDJAELANI,ST selaku Pengawas Lapangan, saksi CHARLESBENAWAN selaku Direktur PT.

SINAR CAROLINDO PERKASA,Direksi / Pengawas dan Konsultan Supervisi Nomor : 01 / UND /PPHP / RSUDPM / PANPHO / GDG.KTR.RSUD.THP.1 / Il2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Undangan Rapat;Risalah Rapat tanggal 19 Februari 2016 Dalam Rangka SerahTerima Pertama Pekerjaan (PHO), ditandatangani oleh saksi M.JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekertaris Tim PHO, saksi RIDWANPUASORE selaku Anggota Tim PHO, saksi (GUNTUR A.BORNEO,Amd.TS) selaku PPK, saksi ODE ARI JUNAEDIWALI,ST selaku Direksi Lapangan, saudara SAHRIRDJAELANI

Pihak terafiliasi adalah:1) Anggota Dewan Komisaris, Pengawas, Direksi, atau Kuasanya,Pejabat, atau Karyawan Bank;2) Anggota Pengurus, Pengawas, Pengelola, atau Kuasanya, Pejabat,atau Karyawan Bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukumkoperasi sesual peraturan perundangundangan yang berlaku;3) Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntanpublik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya;4) Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia (Bl) turut memengaruhipengelolaan bank,

antara lain pemegang saham dan keluarganya,keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi dankeluarga pengurus;Bahwa mengacu sanksi pelanggaran bagi pihak yang merasa dirugikan olehketerangan yang diberikan oleh bank, mereka berhak untuk mengetahui isiketerangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahandalam keterangan yang diberikan.

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank atau pihak terafiliasilainnya yang dengan sengaja membuka rahasia bank di mana tidak melaluiprosedur yang telah diuraikan di atas, diancam dengan pidana penjarasekurangkurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun sertadenda sekurangkurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) danHalaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 1960 K/Padt./201521.paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);3.

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengansengaja tidak memberikan keterangan atau membuka rahasia bank dimana telah ditempuh prosedur sebagaimana telah diuraikan di atas,diancam dengan pidana penjara sekurangkurangnya 2 (dua) tahun danpaling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurangkurangnyaRp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyakRp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);Sanksi AdministratifBahwa selain ketiga sanksi pidana tersebut di atas, untuk tiap

Direksi, Komisaris, Dewan PengawasDan Karyawan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah. e.Pejabat Negara Bukan Anggota Partai Politik Yang Menjabat SebagaiPimpinan Di Lembaga Nonstruktural. f. Aparatur Sipil Negara. g. AnggotaTentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. h.Kepala Desa. . Perangkat Desa. j. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.k. Warga Negara Indonesia Yang Tidak Memiliki Hak Memilih;Ad. 1.

Direksi, Komisaris, DewanPengawas Dan Karyawan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha MilikDaerah. e. Pejabat Negara Bukan Anggota Partai Politik Yang MenjabatSebagai Pimpinan Di Lembaga Nonstruktural. f. AparaturSipil Negara. g.AnggotaTentara Nasional IndonesiadanKepolisian Negara RepublikIndonesia. h. Kepala Desa. i. Perangkat Desa. . Anggota BadanPermusyawaratan Desa. k.

Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Dan Karyawan BadanUsaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah. e. Pejabat Negara BukanAnggota Partai Politik Yang Menjabat Sebagai Pimpinan Di LembagaNonstruktural. f. Aparatur Sipil Negara. g. Anggota Tentara NasionalIndonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. h. Kepala Desa. 1.Perangkat Desa. . Anggota Badan Permusyawaratan Desa. k.

Direksi,Komisaris, Dewan Pengawas Dan Karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. e. Pejabat Negara Bukan Anggota Partai PolitikYang Menjabat Sebagai Pimpinan Di Lembaga Nonstruktural. f. Aparatur SipilNegara. g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia. h. Kepala Desa. . Perangkat Desa. . Anggota BadanPermusyawaratan Desa. k.

Bank Rakyat Indonesia Tbk (persero) Parakan,bertindak mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15 tanggal 20 Mei 2015dihadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di jakarta, dalam hal inimemberikan kuasa kepada:1. lrawanto, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero)Tbk Kantor Cabang Parakan Unit Tretep;2. Toni Harjanto, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia(Pesero) Tbk Kantor Cabang Parakan Unit Candiroto;3. Rendy Fitantra Widhiyantoro, Mantri PT.

Bangkalan berdasarkan SuratKuasa Direksi PT. BANK MEGA, Tbk. No.178/DIRBMLI/19 tanggal 24September 2019. Pemberian Kuasa mana merupakan Substitusi dariSurat Tugas tertanggal 24 September 2019, melalui Pimpinan CabangPembantu. PT. BANK MEGA,Tbk. dalam perkara aquo untukselanjutnya disebut sebagai ....

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cinta Kasih, yang beralamatdi Jalan Raya Lintas PendopoCinta Kasih Desa Cinta Kasih KecamatanBelimbing Kabupaten Muara Enim dalam hal ini memberikan kuasa kepadaJONI ALBIZAR selaku kepala unit mewakili Direksi berdasarkan Kuasa KhususNomor B. 151/KCIV/MKR/01/2019 tanggal 28Januari 2019 dari PemimpinCabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat Kuasa No. 15tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT.

Beralamat/ berkantor pada kantor Direksi PTPN-II (Persero) di Jalan Tanjung Morawa-Medan PO BOX No.4 Medan. Berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 04 Oktober 2010. Selanjutnya disebut sebagai P E N G G U G A T. L A W A N:I. 1. Ny. TITIN KURNIATI RAHAYU, bertindak untuk diri sendiri maupun selaku Almh. SUPIAH beralamat di Jl.

untuk penghapus bukuanareal PTPN II seluas kurang lebih 30 HaBahwa kemudian atas realisasi Surat Permohonan dari Direksi PTPN II maka MenteriBadan Usaha Milik Negara (MENEG BUMN) menyetujui Permohonan Direksi PTPNII untuk Penghapus Bukuan/Pelepasan Aktifa PTPN II berupa lahan Eks HGU seluaskurang lebih 30 Ha yang terletak di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan DeliKabupaten Deli Serdang sesuai dengan Surat Nomor : S380/MBU/2004 tanggal 26Juli 2004.3916 Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan dari MENEG

(limaratus tiga puluh juta rupiah).3918 1 (satu) set Surat Keputusan Direksi PTP. Nusantara I Nomor : II.7/Kpts/04/IX/2004, tanggal 27 September 2004 tentang Penghapusan/Penarikan AktivaTetap Non Produktif PT.

(limaratus tiga puluh juta rupiah).1 (satu) set Surat Keputusan Direksi PTP. Nusantara IIT Nomor : II.7/Kpts/04/IX/2004, tanggal 27 September 2004 tentang Penghapusan/Penarikan AktivaTetap Non Produktif PT.

Labuhan Deli untukpengembangan Kampus UMN AI Washliyah.1 (satu) set Surat dari Direksi PT.

HASBULLAH HADI, SH, (Bukti T661).Surat Direksi PT.

tertanggal26 Maret 2013, bukti P2 ;3 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/18/VI/2001 tertanggal 2162001yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, bukti P3 ;4 Fotocopy Petikan Akta Kelahiran No. 1/1975, atas nama ENDANGSOETJISOEHARTI, tertanggal 2 Januari 1975, yang diterbitkan oleh KantorDinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Surabaya, bukti P4 ;5 Fotocopy Ijazah Universitas Airlangga Fakultas Kedokteran Hewan No. 156tertanggal Oktober 1983, bukti P5 ;6 Fotocopy Keputusan Direksi

Kantor Cabang Tolitoli, yang dalamhal ini bertindak dalam jabatannya tersebutberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal20 Mei 2015 untuk mewakili Direksi PT. BankRakyat Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan diJalan Jenderal Sudirman Nomor 4446 JakartaPusat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;dan;NURHAMAN ABD.

,M.M, DadiRusiadi, Rendi Krismadyandi,S.P, Hari Suhari, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor B.3942VI/KC/ADK/10/2019 tanggal 25Oktober 2019, pemberian kuasa mana merupakan substitusi dariSurat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok kepada Pemimpin Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Di Ciamis yang beralamat diJalan IrH. Juanda No.166, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ;MELAWAN1.

BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tok di Barru, tempat tanggal lahir Kediri 26 Maret 1974, bertempattinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 90 Kecamatan Barru, KabupatenBarru, Pendidikan Strata 1 (S1), dalam hal bertindak dalam jabatannyatersebut mewakili Direksi Bank BRI berdasarkan Surat Kuasa Nomor:15tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa dengan Surat Kuasa Khusus Nomor:B.1525KC/XIII/ADK/08/2018 tanggal 22 Agustus 2017 kepada:1.

BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tok di Barru, tempat tanggal lahir : Cianjur, 06 Oktober1985 bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin No. 90 Kec BarruKab Barru, Pendidikan Strata 1 (S1), dalam hal ini bertindak dalamjabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat KuasaKhusus No. 15 tanggal 20 Mei 2015 dan telah diumumkan dalamBerita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009, TambahanNomor 23079, yang telah beberapa kali diubah, perubahan AnggaranDasar terakhir dimuat dalam Akta No. 1

BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tok di Barru, tempat tanggal lahir : Cianjur, 06 Oktober 1985bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin No. 90 Kec Barru KabBarru, Pendidikan Strata 1 (S121), dalam hal ini bertindak dalamjabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa KhususNo. 15 tanggal 20 Mei 2015 dan telah diumumkan dalam Berita NegaraRI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan Nomor 23079, yangtelah beberapa kali diubah, perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuatdalam Akta No.

Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tbk Kantor Cabang Gorontalo;Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor: B.4228/KCXVI/ADK/08/2017 tanggal 31072017, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa KhususNomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT.