Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan PA SUMBAWA BESAR Perdata Agama
Register : 25-05-2016 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 05-05-2019
Putusan PA SUMBAWA BESAR Nomor 405/Pdt.G/2016/PA.SUB
Tanggal 23 Agustus 2016 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 4
  • tidaknyapenggugat rekonpensi mendapat mutah, aspek kedua yang perlu dipertimbangkanadalah jumlah tuntutan uang mutah apakah berdasarkan kepatutan atau tidak;Menimbang bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutah makaasas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutandan asas sesuai kemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patut mempunyaihubungan yang erat dengan asas sesuai kKemampuan yang bisa diketahui menurutsyariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-01-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 P/HUM/2019
Tanggal 25 Juli 2019 — MUHAMMAD NUR RAMBE., DKK VS MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI;
104 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asas Keadilan dan Kesetaraan, yakni asas yangmemberikan penekanan bahwa setiap pengaturanpenyelenggaraan manajemen ASN harusmencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untukmemperoleh kesempatan akan fungsi dan peran ASN:d.3..4 Bahwa pembentukan Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang KriteriaPenetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil danPelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri SipilTahun 2018 telah memperhatikan landasan filosofispembentukan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Kepegawaian
Register : 13-06-2012 — Putus : 27-11-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 58/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 27 Nopember 2012 — TASDIK ANGGA WIDJAYA VS KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ( PILKADES ) Desa Linggajaya Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang
113 — 37
  • yang mengakibatkan semakinKacau 5 22222 22 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn n=Bahwa tanggal 4 Juni 2012, adanya surat yang dilayangkan oleh delapan balon kepaladesa untuk melakukan audensi khusus dengan BPD, menurut hemat kami, tidak adahubungan langsung antara bakal calon kepala desa dengan BPD ;Pada tanggal 5 Juni 2012 Kepala Desa mengundang BPD untuk melakukan rapatkoordinasi pemerintah desa dengan BPD, akan tetapi yang menjadi heran bagi kami,dalam surat itu sebuah penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 29-05-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 551 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 29 Mei 2017 — DEDY HERIANTO SITEPU VS P.T. BANK MANDIRI (Persero), Tbk
93 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (cetakantebal: penekanan dan Tergugat)Halaman 14 dari 36 hal Put. Nomor 551 K/Pdt.SusBPSK/2017c.
Pengadilan PN KENDAL Pidana Umum
Register : 07-05-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 26-08-2018
Putusan PN KENDAL Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Kdl
Tanggal 6 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
DESTY SETYO ARIMBI, S.H.
Terdakwa:
Matori Bin Almarhum Suadi
47 — 19
  • ,melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, ataumembujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatancabul ;Ad.1 Unsur Setiap orangMenimbang, unsur pertama setiap orang, yang dimaksud setiap orangadalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yaknisetiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yangHalaman 31 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Kdlterhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengandemikian penekanan
Pengadilan PA Bolaang Uki Perdata Agama
Register : 11-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 23-02-2021
Putusan PA Bolaang Uki Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu
Tanggal 23 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
187 — 130
  • Hamka dalam tafsirnya yang berjudulTafsir AlAzhar halaman 228 menyebutkan bahwa penekanan ayat ke 3 SuratAnNisa sesungguhnya bukan kepada poligami, tetapi kepada monogami. Adapun penjelasan ayat yang memberi peluang untuk beristeri lebih dari satumenurutnya sebagai suatu pelajaran yang berharga bagi seorang Muslim,bahwa dari pada menyianyiakan anak yatim yang dalam pemeliharaanseseorang lebih baik menikahi wanita lain meskipun dua, tiga atau empat.
Pengadilan PN MAKALE Pidana Umum Pembunuhan
Register : 08-12-2016 — Putus : 19-04-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN MAKALE Nomor 148/PID.B/2016/PN.MAK
Tanggal 19 April 2017 — USMAN SOKO ALIAS USMAN (TERDAKWA)
198 — 159
  • pertimbangan hukumtersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur Dengan sengajadan dengan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi ; Ad. 3 Unsur Menghilangkan nyawa orang lain ; Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain artinyaseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yangberakibat dengan meninggalnya orang lain dan juga kematian orang lain yaitukorban Hermianti Usman alias Emi itu tidaklah dikehendaki oleh orang/ korban itu sendiri ;Menimbang, bahwa penekanan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 04-05-2015 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 07-07-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 173/PDT.G/2015/PN JKT.UTR
Tanggal 7 Maret 2016 — Penggugat:
MERNIS YULIA OFRA SANTY
Tergugat:
1.SINGAPORE SCHOOL
2.YAMAN YEO
3.KENZO YEO
4.PUJI TRIWIDODO
168 — 82
  • Bahwa Gugatan PENGGUGAT tersebut didasarkan pada ketentuanPasal 1367 Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUH Perdata), di manaPENGGUGAT memberi penekanan pada paragrap atau ayat keempat (4)mengingat TERGUGAT IV memiliki profesi sebagai guru pada SekolahSingapura (Singapore School);4.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 19-03-2018 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 27/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 9 Mei 2018 — Pembanding/Penggugat : PT Bank CIMB Niaga Tbk
Terbanding/Tergugat I : AHLI WARIS ALM. JOHAN KAIRUPAN
Terbanding/Tergugat II : PT SLJ GLOBAL, TBK dahulu PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK
Terbanding/Tergugat III : Cq KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SAMARINDA
58 — 33
  • Yahya Harahap, SH menyatakan bahwa :'..penekanan rumusan pasal 378 RV dititikberatkan padakerugian.
    Yahya Harahap, SH menyatakan bahwa :...penekanan rumusan pasal 378 RV dititikberatkan pada kerugian.Apabila snatu putusan Pengadilan merugikan kepentingan atau hakseseorang, yang bersangkutan dapat mengajukan gugat Darden Verzetuntuk mempertahankan dan memulihkan kepentingan dari hak tersebut(Yahya Harahap, 1996, him 48)."... .oleh karena RV merupakan salah satu Sumber hukum acara yangdapat diterapkan sesuai dengan asas proses orde dan prosesdoelamtigheid, maka dalam menentukan patokan landasan kualitas
    Yahya Harahap, SH menyatakan bahwa :Cc.'..penekanan rumusan pasal 378 RV dititikberatkan padakerugian.
    Yahya Harahap, SH menyatakan bahwa :".. .penekanan rumusan pasal 378 RV dititikberatkan pada "kerugian.Apabila suatu putusan Pengadilan merugikan kepentingan atau hakseseorang, yang bersangkutan dapat mengajukan gugat Darden Verzetuntuk mempertahankan dan memulihkan kepentingan dari hak tersebut"(Yahya Harahap, 1996, him 48)."... produk pengadilan yang menjadi objek gugatan Perlawanan tidak sajaproduk yang bersifat "putusan akhir" atau "eind vonnis".
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Militer
Register : 27-07-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2020
Tanggal 15 September 2020 — Oditur:
W. Marpaung, S.H.
Terdakwa:
Said Muhammad Resha
124 — 48
  • Terdakwauntuk tetap dipertahankan berada dalam lingkunganmiliter, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnyaHaL 45 dari hal 51 Putusan Nomor: 56K/PM I01/VII/2020Menimbangsebagai berikut:1.Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor : 15 K/Mil/2010, tanggal 27 Juni 2010, bahwatindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalahmerupakan penyalahgunaan Narkoba yang olehmasyarakat maupun pemerintah dianggap sebagaikejahatan berat yang dapat merusak keluarga,generasi muda maupun negara.Bahwa sesuai penekanan
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Militer
Register : 01-11-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 07-03-2018
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 127-K/PM I-04/AD/XI/2017
Tanggal 31 Januari 2018 — SERDA AHMAD JUNAIDI
114 — 40
  • tersebuttelah diatur dalam Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 31 tahun1997 maka kemudian Majelis Hakim meminta Oditur Militermembacakan keterangan para Saksi yang telah diberikan saatdiperiksa oleh Penyidik POM.Berdasarkan hal tersebut maka Pledoi dari Penasehat Hukumdikesampingkan dan Majelis Hakim sependapat dengan Replik yangdisampaikan oleh Oditur Militer.Bahwa terhadap Duplik yang disampaikan oleh PenasehatHukum, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih jauh karena isinyahanya merupakan penekanan
Pengadilan PN GRESIK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-07-2015 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN GRESIK Nomor 72/Pdt.G/2013/PN.Gsk.
Tanggal 16 Juli 2014 — Haji SUPRAYITNO. Melawan. PIMPINAN CABANG BRI (persero) Tbk. CAB. GRESIK. Dkk.
149 — 39
  • Filosofi prinsip ini ada pada penekanan kewajiban bagiPenanggung untuk menjelaskan risikorisiko yang dijamin maupun yangdikecualikan, serta segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelasserta teliti.
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Bea Masuk
Register : 28-11-2011 — Putus : 28-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-42921/PP/M.XVII/19/2013
Tanggal 28 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
127 — 29
  • Tidakseperti halnya bidang impor dimana Undangundang Kepabeananmemberikan penekanan yang berimbang antara pelayanan danpengawasan, di bidang ekspor yang lebih ditekankan adalah sisipelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 ayat (2) PMK214/PMK.04/2008 mengatur untuk tidak melayani eksportasi yang tidakmemenuhi kondisi pada Pasal 7 PMK 214/PMK.04/2008, denganmemegang prinsip pada Undangundang Kepabeanan, maka pelayanantetap diberikan dengan pertimbangan hal tersebut tidak akanmenghilangkan kewajiban eksportir
Pengadilan DILMIL III 17 MANADO Pidana Militer
Register : 28-12-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 27-02-2019
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 109-K/PM.III-17/AU/XII/2018
Tanggal 28 Januari 2019 — Oditur:
J. Prins, S.H.
Terdakwa:
AGUNG ANDI SANTOSA
214 — 163
  • Bahwa walaupun perbuatan Terdakwa tidak terbukti sesuaiDakwaan Oditur Militer namun perbuatan Terdakwa menunjukkanbahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturanhukum yang berlaku dan menyepelekan penekanan Pimpinan dalamhal ini DanLanud Sam Ratulangi agar setiap prajurit menjauhi dantidak terlibat dalam kehidupan yang boros, mendatangi tempattempathiburan malam dan perbuatan tersebut seharusnya tidak Terdakwalakukan dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai Ba HarfasSifasint yang
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 08-09-2021 — Putus : 19-10-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 84/PDT/2021/PT JMB
Tanggal 19 Oktober 2021 — Pembanding/Penggugat : H SUKARMAN Diwakili Oleh : H SUKARMAN
Terbanding/Tergugat I : JAILANI
Terbanding/Tergugat II : ARNI YANTI
91 — 62
  • Bahwa terkait Surat Perjanjian, tertanggal 28 Agustus 2018 yangtelah ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat Il,disamping adanya tekanan dan pemaksaan yang dilakukan olehPenggugat beserta dengan anaknya Andre, juga terdapat beberapahal janggal yaitu :Pertama: Penandatanganan Surat Perjanjian, tetap dilakukandihadapan notaris, sementara Notaris terkait mengetahui ada pihaklain yang hadir yang diketahui sebagai oknum polisi, artinya notarissendiri telah melakukan pembiaran terjadinya penekanan
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Bea Masuk
Register : 07-06-2012 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43563/PP/M.XVII/19/2013
Tanggal 27 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
118 — 58
  • depan karena tarif Bea Keluar danHarga Ekspor lebih rendah dan dengan sengaja tidak mematuhikonsekuensi yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PMK214/PMK.04/2008.ALASAN TETAP DILAYANINYA EKSPORTASI WALAUPUNTIDAK DILAKUKAN PEMBATALANTetap dilayaninya ekspor oleh Pejabat Bea dan Cukai atas PEB denganmekanisme biasa yang melampaui tanggal perkiraan ekspor dan tidakdilakukan pembatalan, sematamata karena mengedepankan pelayanan.Tidak seperti halnya bidang impor dimana UndangUndang Kepabeananmemberikan penekanan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 13-11-2019 — Putus : 06-02-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1372/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 6 Februari 2020 — Penuntut Umum:
MELDA SIAGIAN, SH
Terdakwa:
MUFID ADYAN als MUFID bin HUSEN AMIN
84 — 74
  • siapa menurut Yurisprudensi MahkamahAgung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama denganterminology kata "Setiap orang, jadi yang dimaksud setiap orang adalah orangatau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut,diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yangdituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah orang yangdidakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yangdiuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA
Register : 30-01-2006 — Putus : 20-05-2011 — Upload : 15-09-2011
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 02/K-AD/PMT-II/I/2006
Tanggal 20 Mei 2011 —
112 — 74
  • Bahwa seluruh anggota yang bergabung dalamSatgas PPRM setiap akan melaksanakan gerakanmaupun setelah selesai melakukan gerakan mendapatpengarahan, dan penekanan dari Danyon Armed10/Kostrad selaku Dansatgas PPRM.4. Bahwa inti dari setiap pengarahan danpenekanan Dansatgas PPRMtersebut antara lain:a. Perhatikan faktor keamanan dalam setiapgerakan.b.
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Khusus
Register : 19-06-2015 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 15-05-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 148/Pid.Sus/2015/PN Mkd
Tanggal 6 Agustus 2015 — TULUS SUSETYO BIN SURIPTO
45 — 15
  • Unsur Setiap orang :Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukan, dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak dariHalaman 31 dari42 Putusan Nomor 148 /Pid.Sus/2015/PN Mkdkemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran terdakwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 14-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1533 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 September 2017 — PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
188 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ketentuan khusus;Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) :(1)(6)Bahwa ilustrasi Majelis, PPN sebagai Pajak Objektifsebagaimana contoh Pengusaha Kena Pajak yangmelakukan penyerahan beras kepada orang lain diPulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaobjeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam).Bahwailustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajakObjektif karena penekanan