Ditemukan 22955 data
16 — 13
melepas hak jawabnya terhadap dalildalilPemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah mengakui dalildalilPemohon, namun pengakuan tersebut merupakan pengakuan di luar persidangan yangberkualitas sebagai bukti biasa yang memerlukan alat bukti lain, namun perkara ini adalahperkara perceraian yang memiliki hukum acara khusus, maka pengakuan tersebut olehMajelis Hakim dikesampingkan;Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai hukumacara khusus (lex specialis derogat legi
Terbanding/Terdakwa : UMAR DANNY BIN H.SIDDING
84 — 48
barang namun pengrusakan barang yangdilakukan oleh terdakwa adalah barang berupa patok batas yang dalam hal inidiperuntukkan untuk menentukan batas pekarangan olehnya itu sifat dari pasal389 KUHP ini bersifat lex specialis atau bersifat knusus untuk mengatur mengenaipengrusakan terhadap sesuatu yang dipakai untuk menentukan batas pekaranganolehnya itu ketentuan tersebut mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksuddalam pasal 406 ayat (1) KUHP atau lebih dikenal dengan istilan Lex Specialisderogate legi
13 — 7
gugatan iniadalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukundan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidakmemberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi
20 — 7
2018/MSLskyang sah dalam perkara ini, karena tidak dibantah oleh Termohon, makabukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat;Menimbang, bahwa perihal kedudukan saksisaksi yang diajukanPemohon tersebut karena telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi,yaitu: orangorang yang tidak dilarang menjadi saksi (vide Pasal 76 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai /exspesialis derogat legi
13 — 4
Sehingga yang harus dibuktikan oleh Penggugatadalah apakah benar terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugatdan Tergugat;Menimbang, bahwa mengenai perkara perceraian yang di dalampermohonannya didalilkan alasan mengenai pertengkaran terdapat aturankhusus mengenai pembuktiannya (/exspecialis derogat legi generali) yaitu sebagaimana diatur pada pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975: Permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabilatelah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai
99 — 15
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yangmenyebutkan bahwa: Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukanperbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya,maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuksebagai wali dari anak yang bersangkutan;Menimbang, bahwa menyikapi perbedaan konsepsional tentangperwalian antara KUH Perdata dan UndangUndang No 1 tahun 1974 tentangperkawinan, Majelis bersandar pada asas /ex posteriori derogate legi
59 — 8
sah menurut hukum, karenanya Pemohon dan Termohonmerupakan pihakpihak berkualitas/berkapasitas (persona standi in judicio)dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai /ega/l standing untukmenceraikan Termohon;Menimbang, bahwa perihal kedudukan saksisaksi yang diajukanPemohon, karena telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalamPasal 76 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi HukumIslam sebagai /ex spesialis derogat legi
71 — 48
Botgspecialis derogat legi generalis) dan untuk menghindari kesepakatan untukbercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUHPerdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antaraPenggugat (isteri) dan Tergugat (Suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suamisteri Sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor16 Tahun 2019, gugatan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas
17 — 9
Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Prgisuatu halangan yang sah, namun karena perkara ini adalah perkara perceraiandan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yangbersifat knusus pula, maka berdasarkan asas /ex specialis derogat legi generalidan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015, makaPemohon wajib untuk membuktikan dalil dalil gugatannya;Menimbang, bahwa dari dalildalil gugatan Pemohon tersebut, MajelisHakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasardiajukannya perkara
50 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karenanya pertimbanganJudex Facti yang menggunakan pasalpasal dalam Kitab Undang UndangHukum Dagang (KUHD) telah melanggar asas hukum Lex SpecialistDerogat Legi Generalis yang menyatakan peraturan yang khusus akanmenyesampingkan peraturan yang umum.2.2Bahwa dalam perkara a quo, Termohon Kasasi/Tergugat juga telahhadir dan menghadap di persidangan dengan memberikan Kuasakepada Advokat/Pengacara yang diberikan oleh Ir. H. Irvan Erwinselaku Direktur CV.
11 — 6
Dusun Susukanga, RT. 001, RW.002, Desa Lembangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa ;Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugatpada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggaldan sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak bulan Januari 2020 hinggasekarang tanpa berita dan nafkah biaya hidup buat Penggugat anaknya.Menimbang, untuk mengetahul kebenaran dalildalil gugatan Penggugat,Majelis Hakim dengan berdasar pada asas /ex spesialis derogat legi
36 — 3
Islam yangdiambil alin sebagai sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, dalam KitabAhkamul Quran, Juz 2, halaman 45 yang berbunyi:Al 'y*Ua tes.)gCd (jxArtinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangansedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, makaia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkaraperdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khususpula, maka berdasarkan azas lex specialis derogat legi
10 — 6
hukum atau tidak;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telahmemohon kepada Hakim agar dijatunkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukangugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkandalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi
65 — 23
Asas hukum Lex Posterior Derogate Legi Priori : peraturan perundangundangan yang baru / yang berlaku kemudian mengalahkan perundangundangan yang lama / terdahulu;2. Asas hukum Lex Superior Derogate Legi Inferiori : peraturanperundangundangan yang lebih tinggi kedudukannyamengalahkan peraturan perundangundangan yang lebih rendah.3.
Asas hukum Lex Specialis Derogate Lege Genarall (undangundang yang khusus mengesampingkan undangundang yang umum),1.DrsAsas hukum Lex Posterior Derogate Legi Priori : peraturan perundangundangan yang baru / yang berlaku kemudian mengalahkan perundangundangan yang lama / terdahulu yang mengatur hal yang sama, syaratnya:a. Mengatur hal yang sama;b. Berlaku dalam waktu yang tidak sama;c.
Kedudukannya setingkat.Asas hukum Lex rior Der Legi Inferiori : peraturanperundangundangan yang lebih tinggi kedudukannya mengalahkanperaturan perundangundangan yang lebih rendah. Syaratnya :a. Mengatur hal yang sama;b. Kedudukannya tidak setingkat;c. Berlaku dalam waktu yang sama;d.
Asas hukum Lex PosteriorDerogate Legi Priori;2.45Asas hukum Lex SuperiorDerogate Legi Inferiori; Asas hukum Lex SepecialisDerogate Lege Genarall(UndangUndang yangkhusus mengesampingkanUndangUndang yangumum) maka ketentuanjumlah hutang dalamPerjanjian Pelunasan Hutang (pelunasan hutangyang diuraikan diatas) yangditimbulkan dan didasarkandan merupakan pengakuanTerbantah, dan yangdilunasi oleh ParaPembantah sebagaimana:Ketentuan jumlah hutang menurut data yang diolah dari Sistem Informasi Debiturberdasarkan
14 — 2
Pemohontersebut di atas, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil angka1 dan 2 di atas, sehingga pengakuan Termohon tersebut mempunyal kekuatanpembuktian yang sempurna (volledig bewijs) di muka sidang;Menimbang, bahwa meskipun pengakuan Termohon tersebutmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijs), oleh karenaperkara aquo adalah di bidang perceraian atau perkara perdata khusus yangtunduk kepada hukum acara yang bersifat knusus pula, maka berdasarkanazas lex specialis derogat legi
bernama Yusmaini pada tahun 2000dan Termohon di dalam jawabannya mengakui telah menikah lagi dengan lakilaki lain sesama rekan kerja (anggota BIN) pada tahun 2015, Majelis menilalmeskipun pengakuan Pemohon dan Termohon tersebut merupakan pengakuanmurni yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijs),oleh karena perkara aquo adalah di bidang perceraian atau perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi
Pasal 1865 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang padapokoknya menyatakan, bahwa Barangsiapa beranggapan mempunyai suatuhak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hakseseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu, karena perkara aquo termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yangbersifat knusus pula, maka berdasarkan azas lex specialis derogat legi generaliPenggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tetap dibebani wajibbukti;Hal. 30 dari 48 halaman
216 — 927 — Berkekuatan Hukum Tetap
perundangundangan di bawahundangundang terhadap undangundang diajukan langsung olehpemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secaratertulis dalam bahasa Indonesia:Bahwa Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiilmemberikan penegasan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenanganHak Uji Materiil atau Judicial Review Power terhadap peraturanperundangundangan di bawah undangundang sesuai dengan asas /exsuperior derogate legi
Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik, yang meliputi: c.Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dan berdasarkanasas /ex supenor derogat legi inferior, objek Hak Uji Materiil yang tidakmemasukkan komoditi ikan sebagai jenis barang kebutuhan pokok yangsangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sehingga dikenai Pajak PertambahanNilai bertentangan dengan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun2015 tentang Impor dan atau Penyerahan BKP Tertentu yang
BersifatStrategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN dan Pasal 5 huruf cUndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan serta asas /ex supenor derogat legi inferior ;2.
13 — 2
Bahwa pada hari Ahad Legi, 31 Mei 1998 telah dilangsungkan pernikahanantara Penggugat dan Tergugat secara sah di Kantor Urusan Agama Kec. Hal. 1 dari 16 Put. No.631/Pdt.G/2016/PA.Btl. Bantul, Sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah No. tertanggal1 Juni 1998;2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telahdikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahirtanggal 2 Pebruari 2001b.
10 — 5
Penggugat berkesimpulanHalaman 7 dari 14 Putusan Nomor 329/Pdt.G/2018/PA.Pwil.bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagidan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkaraini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenarandalildalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas /exspesialis derogat legi
11 — 8
memutusnya.Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuahabstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telahmenghilangkan hakhaknya sehingga terhadap gugatan Penggugat dapatdiperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dalam hal ini guna kehatihatian Hakim Tunggal dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atautidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkaraini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (/exspecialis derogat legi
15 — 2
Majelis Hakim atas dalil hukum Islamyang tercantum dalam kitab AlAhkamul Qur'an Juz II halaman 405 yangartinya : Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudiantidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dangugurlah haknya ;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secaraverstek akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk hukum perdata khususyang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula,maka berdasarkan azas /ex specialis derogat legi