Bahwa berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Immanuel, Johnny dan Rekan bahwa PT Lamin Aspalindo Tiga adalahperusahaan yang sudah tidak beroperasi. Selain itu berdasarkan Laporan FinalPenilaian Saham PT Lamin Aspalindo Tiga Nomor: 088.1/IJRPST/PBX1I/2014tanggal 26 November 2014, dalam BAB V.3 Kesimpulan, halaman V8 poin bdinyatakan bahwa:ob.

berbadan hukum)No.1301010019 Tanggal 15 Agustus 2002, bukti P11 ;12.Fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 01.0107 Tanggal 3Desember 2002, bukkti P12 ;13.Fotocopy Perubahan Perjanjian Kredit No.(1) 01.0108 Tanggal 03 Desember 2002,bukti P13 ;14.Fotocopy Perjanjian Penyelesain Hutang No.W.10013 Tanggal 3 Desember 2002,bukti P14 ;15.Fotocopy Laporan Final Penilaian Saham PT Lamin Aspalindo' TigaNo.088.1/IJRPST/PBXI/2014 Tanggal 26 Nopember 2014 oleh Kantor Jasa penilaiPublik (KJPP

Daftar Nominatif Nomor: 03/2018 ;Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Pmn9) Penetapan Tim Appraisal (KJPP MBPRU) oleh Ketua PelaksanaPengadaan Tanah (P2T). SK Nomor : 128/KEP13.05/V/2018 ;10) Masa pelaksanaan penilaian ganti kerugian oleh Tim Appraisal(KJPP MBPRU) 11 Mei 2018 s/d 21 Mei 2018 ;11) Surat Tim Appraisal (KJPP MBPRU) perihal: Penilaian Harga Tanah,Bangunan dan Tanaman Tumbuh Pembebasan Lahan UntukKepentingan Umum, No.LAP : 005PEM/PNLP/MBPRUPDG/MRR/V/ 2018.

penetapan nilai gantirugi dilakukan berdasarkan aturan hukum UndangUndang Nomor 2Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum : Pasal 31 ayat (1), Lembaga pertanahan menetapkan penilai sesualdengan peraturan Perudangundangan ; Pasal 34 ayat (3) nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaianpenilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasarmusyawarah penetapan ganti kerugian ;Bahwa dari Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) diatas membuktikanbahwa Appraisal (KJPP

MBPRU) selaku Penilai yang mana telah ditetapkan berdasarkan SK Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sehinggamemiliki wewenang untuk melakukan penilai sebagaimana dimaksudpada Pasal 30 ayat (1), dan hasil penilaian yang dilakukan olehAppraisal (KJPP MBPRU) menjadi dasar musyawarah penetapan gantikerugian yang dilaksanakan oleh BPN Kabupaten Padang Pariamansebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (2).

permeter adalahRp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan ini Tergugat II tanggapisebagai berikut : Bahwa nilai NJOP dalam pengadaan tanah tidak menjadi patokanuntuk ditetapkan sebagai nilai ganti kerugian tanah, yang manaindikator penilaian harga tanah dipengaruhi oleh Kondisi Fisik daritanah itu sendiri ; Bahwa nilai NJOP yang dijadikan patokan nilai ganti rugi olehPenggugat diterbitkan tanggal 31 Januari 2020 sebagaimana padaPetitum angka 5, sedangkan penilaian objek ganti rugi oleh TimAppraisal (KJPP

objek sengketa a quodalam Surat Penetapan Nilai Limit Nomor B.4046/KCX/ADK/11/2019Hal.25 dari 49 Putusan Nomor 75/Padt.G/2020/PN Smrtanggal 25 November 2019 yaitu sebesar Rp1.001.000.000, (Satu miliarsatu Juta rupiah);Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 PMK Lelang, terhadap penetapannilai limit minimal sebesar Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah) olehPenjuai untuk lelang eksekusi Pasal 6 UUHT yang harus berdasarkanpenilaian dari Penilai, maka Tergugat telah menunjuk Kantor Jasa PenilalPublik (KJPP

) Bidang Jasa Penilaian Properti Aksa, Nelson dan Rekanuntuk menilai objek sengketa a quo;Bahwa Laporan Penilaian Properti KJPP Aksa, Nelson dan Rekan atasobjek a quo Nomor 00146/2.002601/P1/07/PS.0146/1/IX/2019 tanggal 11September 2019;Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut, maka pelelangan dengan nilai limityang ditetapkan oleh penjuai cg.

Foto copy Dokumen Laporan Penilaian Aset untuk kepentingan SARJONOterletak di Jalan Trikora RT 30 Kelurahan Rawa Makmur KecamatanPalaran Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, yang dibuat olehSISCO KJPP SATRIA ISKANDAR SETIAWAN DAN REKAN PenilaianProperti, Penilaian Bisnis dan Jasa Konsultan, diberi tanda bukti P 2;3.

Foto copy Laporan Penilaian Properti milik SARJONO berupa BangunanToko di Jalan Trikora RT 30 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan PalaranKota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, yang dibuat oleh AKSA,NELSON DAN REKAN Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) tanggal 11September 2019 beserta lampiran yang berupa foto copy, diberi tanda buktiT.IV 4;Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh MajelisHakim, Kuasa Tergugat IV menyatakan tidak mengajukan saksi;Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan

;Bahwa sampai per tanggal 06 Oktober 2017 telah menunggak dan telah diberikanSurat Peringatan s/d Ill hingga dinyatakan Default (Wanprestasi) (bukti T.l 4 s/dT1 6, T.ll 3, T.ll 5.a s/d 5.c., T.l 3);Bahwa Tergugat mengajukan permohonan penilaian agunan kepada KJPP Aksa,Nelson dan Rekan di Samarinda (Tergugat IV) tertanggal 04 September 2019 danselanjutnya mengeluarkan Surat Penetapan Nilai Limit tertanggal 25 November2019 (bukti T.IV 2 s/d T.IV 4, Tll 9);Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan

Nomor 2596 K/Pdt/2018Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapatdibenarkan oleh karena dalam pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanahPembangunan Trase dan Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung, prosespenilaian ganti kerugian telah meliputi tanah, bangunan, tanaman,premium, solatium, waktu tunggu dan biaya transaksi yang dinilai olehPenilai Pertanahan yang bersifat independen yaitu Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) MPBRU & Rekan berdasarkan SPI 306, yang pada akhirnyatelan menetapkan

Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tanggal 19 Oktober2015 Nomor 03/KEP35.07/X/2015 tentang Penetapan Jasa PenilaiTanah Untuk Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol BebasHambatan (TOL) Pandaan Malang, terletak di Desa Sumberporong,Desa Mulyoarjo, Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, KabupatenMalang, Provinsi Jawa Timur yaitu Jasa Penilai KJPP AbdullahFitriantoro & Rekan..

Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Tanah,Tanaman dan Bangunan kepada Penilai KJPP Abdulllah Fitriantoro &Rekan tanggal 23 Oktober Nomor 21c/BA35.07/PPT/X/2015.. Penyerahan Hasil Penilaian KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan kepadaKetua Pelaksana Pengadaan Tanah tertuang dalam surat tanggal 20Nopember 2015 Nomor 921/UM/0.0KJPP/XI/15..

Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan ldentifikasi Tanah,Tanaman dan Bangunan kepada Penilai KJPP Abdulllah Fitriantoro &Rekan tanggal 23 Oktober Nomor 21c/BA35.07/PPT/X/2015..

Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tanggal 19 Oktober 2015Nomor 03/KEP35.07/X/2015 tentang Penetapan Jasa Penilai Tanah UntukHalaman 73 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Padt.G/2017/PN KpnPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Bebas Hambatan (TOL)Pandaan Malang, terletak di Desa Sumberporong, Desa Mulyoarjo,Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi JawaTimur yaitu Jasa Penilai KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan. (vide bukti suratT.l 13, T.l 14) ;d.

Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan ldentifikasi Tanah, Tanamandan Bangunan kepada Penilai KJPP Abdulllah Fitriantoro & Rekan tanggal 23Oktober Nomor 21c/BA35.07/PPT/X/2015. (vide bukti surat T.I 15) ;e. Penyerahan Hasil Penilaian KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan kepadaKetua Pelaksana Pengadaan Tanah tertuang dalam surat tanggal 20Nopember 2015 Nomor 921/UM/0.0KJPP/XI/15. (vide bukti surat T.I 16) ;f.

EDWIN, KJPP AFR;sdr. VENY RENDRY, KJPP AFR;sdr. ENFILASTRA,rekonsul;sdr. RADIANSYAH , reconsult;sdr. DEDY G SIMANJUNTAK, reconsult;sdr. SYAHRUDDIN, KJPP AFR;o DN Oa PF WN FPHalaman 32 dari 43 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2017/PT.PBR10.sdr.M. ILHAM, KJPP AFR;11.sdr.IYAN, anggota KJPP AFR;12.sdr. TANTRA, rekonsult;13.sdr.AZVI LAVARI, KA trantib;14.sdr.Hj. LISWARI, Sekcam;15. sdr.

(satu milyar rupiah).Bahwa terdapat indikasi kesengajaan oleh TERGUGAT Ill tidakmemberitahukan dan atau sengaja menyembunyikan informasi kepadaPENGGUGAT atas jaminan milik PENGGUGAT telah terjual melalui lelangkepada siapa, sehingga PENGGUGAT tidak pernah tahu siapa pemenanglelang atas jaminan miliknya.Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian oleh KJPP Gunawan yangdimohonkan oleh PENGGUGAT pada 18 Desember 2013, penilaian terhadaptanah dan bangunan milik PENGGUGAT yang menjadi obyek lelang dalampelaksanaan

Foto copy Laporan Penilaian KJPP Gunawan tanggal 13 Juni 2013 pada obyekrumah tinggal Sertifikat Hak Milik No. 659 yang terletak di Desa BandarjoKecamatan Ungaran Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, luas 429meter persegi atas nama Emo Budiharto, (Bukti P14) ;15.Foto copy Laporan Penilaian Properti oleh KJPP Kompianus Roman, SEtanggal 12 Maret 2014, (Bukti P15) ;16.Foto copy Laporan Penilaian Properti oleh KJPP Endro Kampianus & Rekantanggal 16 September 2019, (Bukti P16) ;17.Foto copy Pemberitahuan

(satu milyar rupiah) danberdasarkan Laporan Penilaian oleh KJPP Gunawan yang dimohonkan olehPENGGUGAT pada 18 Desember 2013, penilaian terhadap tanah dan bangunanmilik PENGGUGAT yang menjadi obyek lelang dalam pelaksanaan lelang olehTERGUGAT IV pada tanggal 13 Juni 2013, adalah sebesar:Nilai Pasar : Rp. 2.965.340.000. (dua milyar Sembilan ratus enampuluh lima juta rupiah).Nilai Likuidasi : Rp. 1.519.390.000.

adalahsebesar Rp. 918.333.000 (sembilan ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluhtiga ribu rupiah) sedangkan nilai limit yang diajukan oleh Tergugat Ill dalam proseslelang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) itu artinya nilailelangyang diajukan lebih tinggi dari hasil penilaian obyek lelang dan juga nilai penjualanhasil lelang adalah sebesar Rp. 1.001.000.000 itu artinya lebih tinggi dari nilai limitlelang;Menimbang, bahwa menanggapi surat bukti Penggugat yakni LaporanPenilaian oleh KJPP

Gunawan Foto copy Laporan Penilaian KJPP Gunawantanggal 18 Desember 2013 pada obyek rumah tinggal Sertifikat Hak Milik No. 659yang terletak di Desa Bandarjo Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang PropinsiJawa Tengah, luas 429 meter persegi atas nama Emo Budiharto (Bukti P14)merupakan bukti yang terbit setelah 6 bulan pelaksanaan lelang pada tanggal 13juni 2013 dan surat Laporan Penilaian Properti oleh KJPP Kompianus Roman, SEtanggal 12 Maret 2014, (Bukti P15) merupakan bukti yang terbit setelah 9

diumumkan di Kantor Balai DesaKebonrejo pada tanggal 11 Januari 2016 oleh Termohon Keberatan , namundalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, Pemohon Keberatan tidakmengajukan keberatan atas Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominative ;Bahwa selanjutnya ditunjuk Penilai Pertanahan berdasarkan proses lelang yangdilaksanakan Termohon Keberatan Il dengan Surat Penunjukan NomorAP.1.14/PL.02/KTRK/2016/GMJOGB perihal Penunjukan Pemenang Lelangtanggal 21 April 2016 kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

Tanah Bagi Pembangunan untukPengembangan Bandara Baru di DIY, tertanggal 11 Januari 2015, diberi tanda> TK L5 ;Foto copy Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi danIdentifikasi Peta Bidang Tanah dan / atau Daftar Nominatif, tertanggal 29Februari 2016, diberitanda : TK L6 ;Foto copy Surat Pengadaan Jasa Penilai/Penilai Pertanahan, Nomor : 39/PPT/II/2016 tertanggal 15 Februari 2016, diberitanda : TK 7 ;Foto copy Surat Penyampaian Pemenang Pengadaan Jasa Konsultan PenilaiPublik (KJPP

) untuk Pengadaan Tanah, tertanggal 22 April 2016, diberi tanda :TK 18;Foto copy Surat Keputusan Ketua Pelaksaan Pengadaan Tanah tertanggal 26April 2016 tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahan dalam RangkaPelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara Baru Yogyakartadi Kabupaten Kulon Progo, diberitanda : TK I9 ;Foto copy Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan ldentifikasiPengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara Pengembangan Bandara BaruYogyakarta kepada Penilai KJPP Mustaqgim

Kasan Dardjo, sedangkan tanahdengan SHM Nomor 762 diperoleh dengan membeli dari Siti Kasanah pada tanggal16 Desember 2013 ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut Majelis Hakimberpendapat harga jual dua bidang tanah milik Pemohon Keberatan tersebut tidakdapat disamakan dan harus dinilai bidang per bidang sesuai dengan keadaan ataufakta sebenarnya di lapangan ;ATMenimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat hasil pekerjaan(penilaian) yang telah dilakukan oleh Tim Penilai Pertanahan dari KJPP

Sedangkanmenurut laporan penilai property KJPP Wahyudi Utomo nilaipasarannya sebesar Rp. 933.800.000, ( sembilan ratus tiga puluhtiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Bila menurut Nilai Jual ObyekPajak (NJOP) tahun 2011 sebesar Rp. 456.346.000, (empat ratuslima puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam riburupiah) ;Untuk Sertifikat Hak Milik Nomor : 2303 / Dukuh Sutorejo atasnama Sieny Andries harga limit ditetapkan sebesar Rp.189.000.000, (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah).Sedangkan menurut laporan penilai property KJPP Wahyudi Utomonilai pasarannya sebesar Rp. 279.500.000, (dua ratus tujuh puluhsembilan juta lima ratus ribu rupiah).

tanggal 28 Pebruari2012 (bukti T:1 11);Foto copy Surat Nomor : B.2530VII/KC/ADK/12/2013, tanggal 02 Desember 2013, yangisnya mengenai Surat Perngatan I ( bukt' T.1 12);Foto copy Surat Nomor : B.544VII/KC/ADK/(032014, tanggal 14 Maret 2014, yang isinyamengenai Surat Perngatan II (bukt T.1 13 );Foto copy Surat Nomor : B.409VII/KC/ADK/04/2014, tanggal 24 April 2014, yang isinyamengenai Surat Peringatan II ( bukti T.1 14);Foto copy Salinan Rekening Koran ( bukti T.1 15);Foto copy Laporan Penilaian Asset KJPP

Guntur Eki Andri dan Rekan Nonor :111/LHP.GEAR/SRG/2014 tanggal 30 Juni 2015 ( bukti T.1 16);Foto copy Laporan Penilaian Asset KJPP Guntur Eki Andri dan Rekan NomorSRG.081/LHP.GEAR/2015 tanggal 29 April 2015 (bukti T.1 17);Foto copy Laporan Penilaian Asset KJPP Guntur Eki Andri dan Rekan NomorSRG.0492/LHP.GEAR/2015. tanggal 22 Oktober 2015 ( bukti T.1 18);/ 19.

BANK ICBC INDONESIA
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar
3.KJPP Firmansah & Rekan
Turut Tergugat:
3.Suardi Asmin
4.Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kota Administratif Denpasar

kerugian sejumlah :

yang dimilikinya.(3) Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf bmerupakan pihak yang berasal, dari Penjual, yangmelakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapatdipertanggungjawabkan oleh Penjual, termasuk kuratoruntuk benda seni dan benda antik atay kuno.Bahwa kemudian berdasarkan hasil Laporan Penilaian ObjekTerperkara yang berada di atas SHM No. 506 Surat Ukur No.1.754/1997 yang terletak di Jalan CILAKI No. 53, KecamatanBandung Wetan Kelurahan Cihapit, Kota Bandung tersebutyang oleh KJPP

Asem BarisRaya No. 2, Jakarta Selatan 12830 tertanggal 24 Juli 2045 jauhlebih tinggi daripada harga pembelian pada waktu Lelang telahdilaksanakan tertanggal 9 Nopember 2016, berikutperbandingannya : TanggalUraianindikasi Nilai Pasar 24 Juli 2015 (KJPP)tanah , bangunan dan sarana pelengkap53,271,600,000 9 Nopember 2016 (Objek terjual) tanah , bangunan dan sarana pelengkap31,501,000,000) total selisih 21,770,600,000 9)Bahwa lebih lanjut Tergugat Ill telah membalik nama SertifikatObjek Terperkara yang

Putusan Sela No, 65/Pdt.G/201/7/PN.Bag.empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)adalah sangat tidak adil dan sangat tidak wajar karena jauhdibawah harga pasaran dengan nilai yang sangat tidak wajarsehingga menciderai rasa keadilan bagi Penggugat...TERGUGAT menolak dengan tegas dalil ini, karena sepertiyang diakui dalam dalil PENGGUGAT bahwa dasar penilaianharga obyek terpekara sebesar Rp. 53.271.600.000, adalahhasil laporan penilaian dari KJPP IMADDUDIN & REKAN(Appraiser, Supervisor

Bahwa Tergugat sebagai Penjual dan penentu limit lelang telahmelakukan penilaian ulang terhadap obyek Terperkara yaituSebidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Cilaki no.39 (Baruno.53), Desa /Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung WetanBandung, sebagaimana SHM No.506/Cihapit melalui KJPP TohaHeru & Rekan yang beralamat di JI.

Putusan Sela No. 65/Pdt.G/2017/PN.Bdg.mengalami penurunan harga, padahal KJPP IMADDUDIN &REKAN (Appraiser, Supervisor & Consultan) sendiri ditunjukoleh Tergugat untuk menilai harga limit objek terperkara milikPenggugat.Sedangkan dalil Tergugat yang menyatakan ...dan tidak adaperubahan kondisiapapun terhadap objek Terperkara..

., selaku CorporateSecretary, dan Dicky Gesti Ardiansyah, selaku Rekanpada KJPP Rachmat MP & Rekan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 11 Juni 2021;Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3779 K/Padt/20212. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA Cg.

>

Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp. 352.800 (tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah), sebagai pembayaran uang ganti kerugian atas bidang tanah pada Span Nomor T.16 s.d T.17 Nomor persil 106 dengan luas 1 m2 yang berada dibawah Ruang bebas jaringan Transmisi Tenaga Listrik Jalur Untuk Pembangunan Transmisi SUTT 150 kV Cibinong Gandaria yang terletak di Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok, dengan Hasil Penilaian dari KJPP

No 2 tahun 2012tentang PTBPUKP dan sangat berbeda dengan yang di lakukan olehTERGUGAT dan TERGUGAT II pada pembebasan tanah yang terletakdi Desa Jumat Kec Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah yang dinilai oleh TERGUGAT Ill tidak jelas karena tidak menguraikan secaratertulis cara menilai ganti kerugian lokasi tanah yang terkenapembangunan proyek jalan Tol Lubuk Linggau Curup Bengkulutersebut, mengingat tanah milik Tergugat yang letaknya lebih strategisdan memiliki akses jalan di nilai oleh Tim KJPP

sebesar Rp. 51.000 (limapuluh satu ribu rupiah)/ meternya, sedangkan tanah yang lokasi nyaberada tepat di bagian belakang dari tanah PENGGUGAT dan tidakmemiliki akses jalan di nilai dengan TIM KJPP besaran ganti kerugiannyasenilai Rp. 81.000 (delapan puluh satu ribu)/meternya itu di luarganti kerugian tanam tumbuh di atas tanah tersebut, sehingga perbuatanpara TERGUGAT tersebut bertentangan dengan pasal 32 dan pasal 33UU RI No. 2 Tahun 2012 tentang PTBPUKP, yang redaksinya sebagaiberikut :Pasal

ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bataldemi hukum.Bahwa dengan konsumen dilarang untuk mengajukantuntutan ganti rugi atau tuntutan dalam bentuk apapun kepadaTergugat hal ini sama dengan mengurangi harta kekayaan konsumenHalaman 2 dari 25 halaman putusan Nomor 351/PDT/2018/PT.BDG.karena harga agunan milik konsumen akan dilelang oleh Tergugatsesuai keinginan Tergugat berdasarkan hutang Penggugat kepadaTergugat tanpa mempertimbangkan penilaian dari Kantor JasaPenilai Property (KJPP

ayat (1) dan ayat(2) dinyatakan batal demi hukum.Bahwa dengan konsumen memberikan kuasa kepada Tergugat untukmenjual atau mengalihkan jaminan dengan cara apapun pada pihakketiga hal ini Sama dengan bukan hanya mengurangi harta kekayaankonsumen karena harga agunan milik konsumen akan dilelang olehTergugat sesuai keinginan Tergugat berdasarkan hutang PenggugatHalaman 3 dari 25 halaman putusan Nomor 351/PDT/2018/PT.BDG.kepada Tergugat tanpa mempertimbangkan penilaian dari KantorJasa Penilai Property (KJPP

usahapada dokumen atau peranjian yang memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakanbatal demi hukum.Bahwa dengan konsumen dilarang untuk mengajukan tuntutan gantirugi atau tuntutan dalam bentuk apapun kepada Tergugat hal ini samadengan mengurangi harta kekayaan konsumen karena harga agunanmilik konsumen akan dilelang oleh Tergugat sesuai keinginan Tergugatberdasarkan hutang Penggugat kepada fTergugat tanpamempertimbangkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Property (KJPP

dibawahtangan, takeover dan pelunasan lainnya sebelum terbit TanggalLelang, namun PENGGUGAT masih tidak berkenan untukmelakukan pembayaran kewajiban a quo kepada TERGUGAT I;3) Surat Nomor MNR.RCR/CCR.SMG.10260/2019, Tanggal 31 Juli2019, Perihal Rencana Penilaian Agunan dalam RangkaLelang atas nama Saudara (incassu PENGGUGAT), dimanapada intinya PENGGUGAT telah mengetahui terkait penilaianagunan yang akan dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai PublikHalaman 16 dari 37 Putusan Nomor 532/Pdt/2021/PT SMG4)))6)7)(KJPP

berkenan untukmelakukan pembayaran kewajiban a quo kepada TERGUGAT I;Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 532/Pdt/2021/PT SMG8) Surat Nomor MNR.RCR/REG.SMG.21815/2020, Tanggal 02Oktober 2020, Perihal Pemberitahuan Rencana PenilaianAgunan, pada intinya TERGUGAT telah beritikad baikmelaksanakan penilaian agunan dalam rangka lelang eksekusiatas agunan PENGGUGAT dan PENGGUGAT telah mengetahuipelaksanaan eksekusi atas objek Hak Tanggungan telahdidasarkan pada penilaian agunan oleh Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP

Bahwa penentuan Nilai Limit Lelang telah sesuai dengan ketentuanPasal 44 Ayat 1 Huruf a PMK Lelang a quo, dimana penetapan limitlelang didasarkan pada Penilaian oleh Penilai Independen berdsarkankompetensi yang dimilikinya (incassu Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) AGUS FIRDAUS dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)SATRIA ISKANDAR SETIAWAN), sehingga seluruh penentuan NilaiLimit Lelang a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 44 Ayat 1 Huruf aPMK Lelang a quo;Berdasarkan hasil pelelangan yang dilakukan

disetujui ParaPenggugat.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 12 yangmenyatakan keberatannya atas nilai limit lelang yaitu. sebesar Rp.706.100.000, karena jauh dari harga umum yaitu sebesar Rp. 1,5 Milyar.Dalil Para penggugat yang demikian jelas mengadaada dan tidak berdasarsama sekali sehingga patut dikesampingkan.Sebelum Tergugat menetapkan nilai limit lelang obyek sengketa, Tergugat telah meminta dilakukan penilaian terhadap obyek sengketa kepada KantorJasa Penilai Property (KJPP

) Independen yaitu KJPP Yanuar Bey & Rekanyang memiliki kompetensi dan keahlian dibidang penilaian property.Berdasarkan laporan hasil penilaian dari KJPP tersebut yang dituangkandalam Laporan Penilaian Nomor Y&R.SRGSR.15.701 tertanggal 24Nopember 2015, obyek sengketa tersebut memiliki Nilai Pasar Wajar sebesarRp 706,100,000 dan Nilai Likuidasi sebesar Rp 522,600,000Dari hasil penilaian tersebut yang menjadi dasar penetapan nilai limit lelangadalah nilai likuidasi bukan nilai pasar wajar, dengan demikian

Foto Copy Laporan Penilaian Properti KJPP Yanuar Bey & Rekan tertanggal24 Nopember 2015 Nomer : Y&R.SRGSR.15.701 , yang diberi tanda ( T25 ) ;Menimbang, bahwa seluruh alat bukti surat tersebut dalam persidangantelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah pula diberi meteraiyang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksidipersidangan;Menimbang bahwa baik Tergugat Il maupun Turut Tergugat tidakmengajukan

Dawuan
3.Kantor Jasa Penilai Publik KJPP ADITYA ISKANDAR dan REKAN