M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Yanti Lim Anak Cung Kin Yen, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (limabelas) hari dan denda sebesar Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa

106 ayat (1) sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelahmendapat ijin edar.

(Pasal 1 ayat (5) UU No. 36tahun 2009 tentang Kesehatan;Bahwa benar sediaan farmasi dan alat kesehatan obat, yang layakmendapatkan jjin edar adalah sesuai UU No. 36 tahun 2009 tentangKesehatan Pasal 106 ayat (1), sediaan farmasi hanya dapat diedarkansetelah mendaptkan ijin edar;Bahwa benar barang bukti berupa 1 wadah Rosura malam, 1 wadahRosura pagi, 1 wadah krim iritasi, 1 botol serum cair Rosura berwarna,1 bungkus sabun berwarna, 25 (dua puluh lima) paket tas warna biru,(masingmasing tas berisi

sesuai UU No. 36 tahun2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1), sediaan farmasi hanyadapat diedarkan setelah mendapatkan ijin edar.Bahwa benar sediaan farmasi tidak boleh diedarkan oleh perseoranganyang tidak memiliki ijin edar sesuai dengan UU No. 36 tahun 2009tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1).Bahwa benar barang bukti berupa 1 wadah Rosura malam, 1 wadahRosura pagi, 1 wadah krim iritasi, 1 botol serum cair Rosura berwarna,1 bungkus sabun berwarna, 25 (dua puluh lima) paket tas warna biru,(masingmasing

Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki ijin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

dengan Pasal 106 ayat (1) sediaan farmasi hanya dapat diedarkansetelah mendapat ijin edar.

Menyatakan terdakwa LENDIK YUSTIANTO Bin KAMIRIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu";2.

Menyatakan terdakwa LENDIK YUSTIANTO Bin KAMIRIN secara sah danmeyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, sebagaimana dalam surat dakwaan.2.

PERKARA. : PDM162/NGANJK/2013, terdakwa didakwa sebagai berikut :Bahwa terdakwa LENDIK YUSTIANTO Bin KAMIRIN yang tidak mempunyai keahliandi bidang farmasi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira jam 13.00 WIB bertempat dirumah terdakwa LENDIK YUSTIANTO Bin KAMIRIN di Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor,Kabupaten Nganjuk atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memprcxluksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau

dari Polres Nganjuk di rumahnya besertabarang bukti pil dobel L sebanyak 21 (dua puluh satu) butir yang disimpan di atas buffet diruang tamu rumah terdakwa.e Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat LaboratoriumForensik Cabang Surabaya, barang bukti tablet wama putih logo "LL" adalah benar tabletdengan bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson dantermasuk Daftar Obat Keras.e Bahwa terdakwa mendapatkan dan mengedarkan/menjual sediaan farmasi

Tanpa hak dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan dan mutu.Ad.l.

Tanpa hak Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu.Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengadung alternative elemen yang berarti apabilaperbuatan terdakwa memenuhi salah satu elemen di atas maka unsur ini sudah terpenuhi pula;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui: Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telah mengedarkan

denganketentuan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ia terdakwa tidakmempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut hal ini sesuai dengan Bab Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (6) UU RI No. 35 tahun 2009, yaitu : PeredaranGelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yangdilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagaitindak pidana Narkotika dan hal inipun dikuatkan Pasal 39 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 yaitu: Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi

,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpan sediaan farmasi pemerintahsesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang ini.Dengan demikian unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum telahterpenuhi.1 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman:Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan menurut keterangansaksisaksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, menurutketerangan terdakwa, Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan

Narkotika Golongan (satu) dalam bentuk tanaman berupa daunganja yang dilakukannya dengan cara Ketika para saksi Polri melakukanpenggeledahan terhadap terdakwa MUKLAS ANDITIA, dari tangan kiriterdakwa ditemukan 2(dua) bungkus kertas/am daun ganja seberat 2,21(duakoma dua puluh satu) gram dari genggaman tangan kiri terdakwa danperbuatan itu diketahui terdakwa bahwa sangat bertentangan denganketentuan perundangundangan yang berlaku dikarenakan penyaluranNarkotika hanya dapat dilakukan oleh perusahaan farmasi

, industri farmasi,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahsesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang ini.Dengan demikian unsur ini telah terbukti.Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelismemperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaanNarkotika jenis ganja dengan menjual secara melawan hukum atau tanpa izin dariyang pihak yang berwenang ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelisberpendapat bahwa unsur

Menyatakan terdakwa Septian Nico Prayogi bin Yaji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IJIN EDAR;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.

/Kab.Tulungagung atausetidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumAPengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, perbuatan manadilakukan dengan cara sebagai berikut:Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 15.00 WIBbertempat di Desa Bungur, Kec.Karangrejo, Kab.Tulungagung telah membeli pil LLAsebanyak 1000 (seribu) butir ppil LL yang dikemas dalam

CabangHalaman 3 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN TlgSurabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan Nomor:0842/2016/NOF A seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TriheksifenidilHCl mempunyai A efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupunPsikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ,A sedang diketahui terdakwa untukatau dalam memiliki,A menyimpan, mengedarkanA pil LL tersebut bukan sebagai atauatas nama suatu Pabrik Obat, Pedagang Besar Farmasi

/Kab.Tulungagung atausetidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan dan mutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 15.00 WIBbertempat di Desa Bungur, Kec.Karangrejo, Kab.Tulungagung telah membeli pil LLAsebanyak 1000 (seribu

Ir.R.Agus Budiharta selaku Kepala Laboratorium Forensik PolriCabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa Barang Bukti denganNomor:0842/2016/NOF A seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahanaktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasukNarkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, sedang diketahuiterdakwa untuk atau dalam memiliki, menyimpan, mengedarkan pil LL tersebut bukansebagai atau atas nama suatu Pabrik Obat, Pedagang Besar Farmasi

,(lima puluh ribu rupiah) dari penjualan pil dobel L, adapun terdakwa mendapatkan pilHalaman 9 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Tlgdobel L tersebut dari sdr.Bambang dengan cara membeli seharga Rp.300.000, (tiga ratusribu rupiah) mendapatkan 1000 (seribu) butir pil dobel L sebanyak 7(tujuh) kalipembelian dan ternyataterdakwa tidak memiliki ijin dan keahlian untukmemperdagangkan pil dobel L tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dengan Sengaja Memproduksi AtauMengedarkan Sediaan Farmasi

BerkasPerkara ini sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapatbahwa Unsur Kesatu ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah danmeyakinkan menurut hukum ;Ad. 2 Unsur Menyalurkan Psikotropika Selain Yang Ditetapkan Dalam Pasal 12 ayat (2)Menimbang, bahwa Pasal 12 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentangPsikotropika telah menentukan halhal sebagai berikut :Pasal 12(1) Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat,pedagang besar farmasi

Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, saranapenyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, danlembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasilainnya, apotek, sSarana penyimpanan sediaan farmasiPemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/ataulembaga pendidikan.c.

Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumahsakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.(3) Psikotropika golongan hanya dapat disalurkan oleh pabrik obatdan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/ataulembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang telah terungkapdi persidangan sesuai dengan keterangan Saksi HERI KARTONO danSaksi DAMANG ADHI PRADANA, SH yang bersesuaian dengan keteranganTerdakwa dan dikaitkan

pengalihan obatuntuk penyembuhan ketergantungan putauw dan di apotik 10 (Sepuluh)butir Pil Riklona harganya Rp 82.000,00 (delapan puluh dua riburupiah) ;Menimbang, bahwa benar terdakwa bisa sampai melakukantransaksi jual beli pil Riklona karena sebelumnya terdakwa telahmelakukan komunikasi SMS dengan KUNCRIT mengenai hal tersebutdengan menggunakan handphone milik terdakwa ;Menimbang, bahwa benar terdakwa terbukti di persidangan tidakdalam kapasitas atau berkedudukan sebagai Pabrik obat, pedagangbesar farmasi

SUMAJID telah terbuktisecara sah menurut hokum melakukan tindak pidana sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan Farmasi atau alat kesehatan yaitu pil jenis double L yangtidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) ayat (1)UU RI Nomor. 39 tahun 2009 sebagaimana yang kami dakwakan yaitu pasal 197UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.1.

SUMAJID pada hari Jumattanggal 15 Februari 2013 sekira jam 16.00 wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalamtahun 2013 bertempat di lembaga Pemasyarakatan Tulungagung atau setidaktidaknyaditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Tulungagung,telah sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi atau alat kesehatan yaitu Piljenis Doubel L yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) dan(3) UU RI No. 36 tahun 2009, perbuatan tersebut dilakukan

AFFANDI, Apt. sebagaimana tersebut dalam BAP penyidik tanggal 29Juli 2013 yang dibuat oleh penyidik MARYUDI, yang pada pokoknya berisi sebagaiberikut:e Bahwa saksi adalah seorang apoteker madya instalasi Farmasi di rumah sakitUmum dr.

Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaa Farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan uraian unsurunsur tersebut sebagai berikut:Ad.1.

SUMAJID telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki ijin edar2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1( satu) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) denganketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan.3.

Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanansediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit dan lembaga penelitian dan/ataulembaga pendidikan ;b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek,sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit dan lembagapenelitian dan/atau lembaga pendidikan.c.

Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakitPemerintah, Puskesmas dan Balai pengobatan Pemerintah.Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan berdasarkan informasidari masyarakat saksi Dadang Nofwardi, saksi Indon Susilo dan saksi FirdausAgusril (petugas Poltabes Pekanbaru) telah melakukan penangkapan terhadapTerdakwa yang baru saja turun dari dalam sebuah mobil Suzuki Escudo warnahitam Nomor Polisi BM 80

Ds Jombok Kec Ngoro Kab Jombang, para terdakwatelah menjual pil double LL ; e Bahwa mereka terdakwa yang tidak memiliki keahlian dibidang farmasi ,terdakwa Agus Saputro memperoleh telepon dari Saudara GEBLEKmemesan 2 000 butir pil double L (LL) dan ditunggu di Jl. Ds.JombokKec.Ngoro Kab. Jombang ; e Bahwa selanjutnya terdakwa AGUS SAPUTRO Bin YATEMAN danterdakwa EKO PURWANTORO Bin SUTRISNO berangkat bersama darirumah terdakwa AGUS SAPUTRO Bin YATEMAN Dsn. NgasemDs.Jombok Jec. Ngoro Kab.

daripenjualan pil doble L (LL) tersebut mereka terdakwa memperolehkeuntungan setiap penjualan 1.000 butir pil double L (LL) memperolehkeuntungan sebesar Rp. 70.000, keuntungan tersebut mereka terdakwa bagiduaBahwa pil doble L (LL) adalah mengandung zat adiktif yang penggunaannyaharus memenuhi standart dan atau pernyataan yang ditentukan oleh pejabatyang berwenang yaitu harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasiyang dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapatmemperoleh sediaan farmasi

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu ; 3. Pasal 55 (1) ke1 KUHP ; Menimbang, bahwa apakah Para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindakpidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut, maka harus dibuktikan unsur unsur pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yo pasal 55 (1) ke1 KUHPpada diri Para terdakwa sebagai berikut :1.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam faktafakta tersebut diatas,ternyata semua unsur dari pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yo pasal55 (1) ke1 KUHP yang didakwakan kepada para terdakwa telah terbukti dengan demikianpara terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersamasamamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan mutu ;.9 Menimbang, bahwa berhubung para terdakwa telah terbukti bersalah melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya

AGUS SAPUTRO BIN YATEMAN, dan terdakwa 2.EKO PURWANTORO BIN SUTRISNO, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : SECARA BERSAMA SAMAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHISTANDART DAN MUTU ,. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : 1. AGUS SAPUTRO BIN YATEMAN,dengan pidana penjara selama 1 : tahun dan 3 bulan dan terdakwa 2. EKOPURWANTORO BIN SUTRISNO, dengan pidana penjara selama : 6 bulan , .

Menyatakan terdakwa RUDI MULYADI Bin ATMAJA terbukti bersalah telahmelakukan tindak pidana, yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dalam dakwaan Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan.2.

dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat dan Pasal 98 ayat (3) ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harusstandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan PeraturanPemerintah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut :Berawal ketika Saksi ISMET HM dan Saksi YUSRI DAWI bersamadengan Anggota Polri lainnya melakukan penangkapan terhadap

UNSUR DENGAN SENGAJA MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKANSEDIAAN FARMASI DAN/ATAU) ALAT KESEHATAN YANG TIDAKHalaman 11 dari 16.

Sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sedangkan alat kesehatan adalahinstrumen, aparatus, mesin dan/atau impian yang tidak mengandung obat yangdigunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankanpenyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/ataumembentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menyatakan terdakwa RUDI MULYADI bin ATMAJA telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kKesehatan yangtidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu.;2.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Basori Bin Suari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi

Menyatakan Terdakwa RAHMAD BASORI Bin SUARI terbuktibersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, danmutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undangundang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dalamDakwaan Alternatif Kedua kami;2.

Lumajang, atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Lumajang, Terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukanTerdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, bulanSeptember tahun 2018 di pinggir jalan Desa Karangsari, Kec.

Lumajang, atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Lumajang, Terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, bulanSeptember tahun

Unsur memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/ataualatkesehatan yang tidak memenuhi standard/ ataupersyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu.Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif apabila salah satuunsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secarautuh.

Menyatakan Terdakwa Rahmad Basori Bin Suari telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, Khasiat ataukemanfaatan dan mutu, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;2.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADI SISWANTO bin MARSAM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi

Menyatakan terdakwa ADI SISWANTO Blin MURSAM secara sahdan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijinedar sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kesatu;2.

Tahun 2009 tentang Kesehatan;ATAU :KEDUA:Bahwa terdakwa ADI SISWANTO Bin MURSAM pada hari Senintanggal 23September 2019 sekira pukul 10.00 Wita atau pada suatu waktudalam bulan September Tahun 2019, bertempat di RT. 002 Desa BangunMulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPenajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telahmelakukan perbuatan "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi

danalat Kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi.

Terdakwa mengetahui apabila pil dobel L dilarang untukdiperjualbelikan secara bebas namun tetap menjualnya dengan tujuan untukmendapatkan keuntungan, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhanhidupnya seharihari;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, telah terpenuhioleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 junctoPasal 106 ayat (1) Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 telah terpenuhi,maka Terdakwa

Menyatakan Terdakwa ADI SISWANTO bin MARSAM tersebut di atas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimanadakwaan kesatu Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akandiganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.

Menyatakan Terdakwa ARJANI ALIAS AAR BIN ABDUL SYAKUR tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sedian farmasi yang tidak memiliki Izin Edar sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;2.

Menyatakan terdakwa ARJANI ALIAS AAR BIN ABDUL SYAKUR, bersalahmelakukan tindak pidana "telah dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana diatur dalam pasal 197 jo pasal 106ayat (1) UndangUndang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatandalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.2.

surat dakwaan sebagai berikut;Pertama:Bahwa ia terdakwa ARJANI alias AAR bin ABDUL SYAKUR, pada hari Sabtutanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pads waktu lainHalaman 2 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2016/PN Mtpdalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di Jalan Kubah Gang Wadai KelurahanMurung Kenanga Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, atau setidaknya di tempatlain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

106 Ayat (1) Undangundang RI No. 36 Tahun 2009 TentangKesehatan.ATAUKeduaBahwa is terdakwa ARJANI alias WAR bin ABDUL SYAKUR, pads hariSabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pads waktulain dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di Jalan Kubah Gang WadaiKelurahan Murung Kenanga Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, atausetidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura,melakukan percobaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi

Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur' tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Add.1 Setiap Orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiapOrang pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkanperbuatannya ;Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ARJANI ALIAS AARBIN ABDUL SYAKUR ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimanatersebut dalam surat

Menyatakan Terdakwa ARJANI ALIAS AAR BIN ABDUL SYAKUR tersebutdiatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sedian farmasi yang tidak memiliki IzinEdar sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2016/PN Mtp2.

Menyatakan terdakwa MIFTAKUL HUDA bin SUPADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN / ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN DAN MUTU" ;2.

Menyatakan terdakwa MIFTAKUL HUDA bin SUPADI secara sah dan meyakinkanterbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, sebagaimana diatur dandiancam pana dalam pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan dalam dakwaan ;2.

Batokyang sebclumnya telah tertangkap, dan selanjutnya terdakwa dibawa pulang ke rumah untukmenunjukkan tempat terdakwa menyimpan sisa pil dobel L sebanyak 12 (dua belas) butir ;Bahwa benar terdakwa dalam hal menjual pil dobel L sebanyak 24 (dua puluh empat) butirdengan harga Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah) kepada Agus Susanto, bukanlah karenapekerjaan terdakwa sebagai petugas kesehatan atau pekeijaan yang bergerak di bidang farmasi ataupemilik apotek, melainkan sebagai masyarakat umum yang

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu ;Menimbang. bahwa terhadap unsurunsur' tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut:Ad. 1.

(tiga puluh ribu rupiah) kepada Agus Susanto, bukanlah karcnapekeijaan terdakwa sebagai petugas kesehatan atau pckeijaan yang bergerak di bidang farmasi ataupemilik apotek, melainkan sebagai masyarakat umum yang dalam hal menjualnya tidakmempunyai ijin dari pihak yang berwenang;Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan, selanjutnya dikirim ke laboratoriskriminaiistik. dan hasilnya sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.

, sedangkan berdasarkan pasal 98 ayat (2) dan ayat(3) setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan sediaanfarmasi, dan terdakwa sendiri bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga kesehatan atau bekerjadi bidang farmasi. sehingga termasuk sebagai orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangandalam mengedarkan sediaan farmasi;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja mengedarkan sediaanfarmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan

ENGGA Bin MIADYUHARDI bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja MengedarkanseSediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Tijin Edar sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan TUNGGAL Jaksa Penuntut Umum ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA FITRIADI als. ENGGA BinMIAD YUHARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) 6 (enam) bulandikurangi selama terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000.

Bahwa pada saat ini, ahli bekerja dan bertugas selaku Kepala Seksi AlatKesehatan dan Litbang pada bidang Farmasi dan Alkes di Dinas KesehatanKabupaten KotabaruBahwa saksi memperoleh keahlian pada bidang kefarmasian dan peraturannyayang berlaku di Indonesia dari bangku Kuliah ketika mengambil gelar SarjanaSaint Apoteker dan selama ahli bertugas di Dinas Kesehatan KabupatenKotabaruBahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obattradisional, dan kosmetika.Bahwa yang dimaksud

Karena biarbagaimanapun, yang namanya obat apabila digunakan secara berlebihandapat menjadi racun bagi si pemakai.e Bahwa yang berwenang mengeluarkan obat bebas terbatas adalah toko obatyang telah mempunyai ijin dan mempunyai seorang tenaga ahli farmasi(asisten apoteker), dan semua toko obat yang mempunyai ijin hanya bolehmendistribusikan obat bebas dan obat bebas terbatas saja.e Bahwa ciriciri obat yang termasuk obat bebas terbatas yaitu padakemasannya mempunyai tanda lingkaran biru bergaris tepi

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut dipertimbangkan sebagaisebagai berikut :Ad. 1.

farmasi yang tidak memiliki izin edar dari unsur keduadakwaan ini terpenuhi terhadap diri terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 197 Jo.

Menyatakan Terdakwa Ardiyansah Bin Muanam tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Ijin Edar.2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.3.

tentang penetapan hari sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Halaman dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2016/PN TlgSetelah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa serta memperhatikanbukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa Terdakwa ARDIYANSAH bin MUANAM bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanyaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatizin edar, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitarjam 14.45 wib, terdakwa bertemu dengan sdr. DANI dipinggir jalanDesa Kromasan Kecamatan ngunut Kabupaten Tulungagung yangmana saat itu sdr.

Pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industri farmasi denganmenerapkan cara produksi obat yang baik;e Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/ SK/X/2002dan peraturan Menteri Kesehatan No. 1448/Menkes/Per/VI/ 2011 yang diberi ijinuntuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, rumah Sakit dan Puskesmas.Terhadap keterangan Ahli sebagaimana dalam BAP di penyidikan yangdibacakan tersebut, Terdakwa mengatakan

Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;Menimbang, bahwa kesengajaan menghendaki adanya dua syarat yaitukehendak dan pengetahuan. Kehendak adalah apa yang dikehendaki oleh si pelakuketika melakukan perbuatan itu, sedangkan pengetahuan adalah apa yangdibayangkan/diketahui oleh si pelaku ketika melakukan perbuatan itu.

Dengan menggunakan teori pengetahuan tersebut, kesengajaan dalamdelik kejahatan peredaran obatobatan illegal terletak pada pengetahuan pelakumengenai perbuatan dan akibatnya, yakni pelaku mengetahui bahwa memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dilarang olehHukum dan Pelaku juga mengetahui bahwa perbuatan tersebut apabila dilakukanakan mengakibatkan gangguan (membahayakan) kesehatan.

Menyatakan Terdakwa LATIF Alias ATIF Bin MAMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Ijin Edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.

Menyatakan Terdakwa LATIF Als ATIF Bin MAMAT, terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.2.

Kotabaru atausetidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Negeri Kotabaru, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yangdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekitar jam 19.30 Wita saksiYULI HERMIYANTO (anggota Polsek Kelumpang Hulu) mendapat informasidari masyarakat bahwa Terdakwa LATIF Als ATIF Bin MAMAT telahberjualan obat jenis Carnophen

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Ad. 1. Unsur setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama denganbarang siapa barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandanghak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam dakwaan;Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN.

P0.02.01.131.3997 perihal Pembatalan Persetujuan IzinEdar dan Penghentian Kegiatan Produksi, ternyata obat jenis carnophen/zenith telahdibatalkan izin edar dan kegiatan produksinya telah dihentikan, sehingga nyatabahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar,dengan demikian unsur kedua, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansedian farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi;Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN

Menyatakan Terdakwa LATIF Alias ATIF Bin MAMAT ielah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan SengajaMengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Ijin Edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9(sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus digantidengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.

(shabu)dengan berat kotor 1,00 (Satu) gram tersebut sekitar 10 (Sepuluh) harisampai dengan 15 (lima belas) hari;Bahwa terdakwa sudah ketergantungan dengan shabushabu tersebut;Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa Asesmen dan terdakwa tidakmengetahui hasilnya;Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker maupun dokter, Terdakwa jugabukan pedagang besar farmasi dan tidak bekerja di industri farmasi;Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat Yang Berwenangmenguasai Narkotika Golongan bukan tanaman;Bahwa

(shabu)dengan berat kotor 1,00 (Satu) gram tersebut sekitar 10 (Sepuluh) harisampai dengan 15 (lima belas) hari;Bahwa terdakwa sudah ketergantungan dengan shabushabu tersebut;Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa Asesmen dan terdakwaketergantungan berat, serta dikategorikan sebagai pecandu;Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker maupun dokter, Terdakwa jugabukan pedagang besar farmasi dan tidak bekerja di industri farmasi;Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat Yang Berwenangmenguasai Narkotika

untukkepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)nya disebutkan bahwa dalamjumlah terbatas, Narkotika golongan dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik,serta reagensia Laboratorium setelan mendapatkan persetujuan Menteri atasrekomendasi Kepala badan pengawas Obat dan makanan ;Menimbang, bahwa pasal 39 Undangundang nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika menyebutkan sebagai berikut :1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi

, pedagang besar Farmasi,dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintan sesuai dengan ketentuanUndang undang ini;2) Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanFarmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki jjin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis hakimberpendapat dan berkesimpulan terdakwa bukanlah orang yang memiliki hakdan jjin untuk menggunakan narkotika golongan jenis sabu, dan terdakwadapat

terhadap terdakwa setelah sebelumnya saksiAKBAR TAUFIK ditangkap setelah kedapatan menyimpan ganja keringdidalam lipatan kertas HVS didalam tas ransel miliknya yang tertinggaldidalam speed boat di pelabuhan Loleo.Bahwa perbuatan terdakwa BAHRI A.RAJAK Alias ARI tersebut yangmenawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dilakukantanpa hak atau melawan hukum, sebab hal tersebut hanya dapat dilakukanoleh industri farmasi

, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balaipengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan berdasarkan BeritaAcara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Makassar Nomor Lab :1637/NNF/IV/2018 tanggal 19 April 2018 dengan hasil pemeriksaan : 1(satu) bungkus kertas putih berisikan biji, batang dan daun kering denganberat Netto 0,3821 gram diberi Nomor Barang bukti 3900/2018/ adalah BenarGanja dan terdaftar dalam

Bahwa perbuatan terdakwa BAHRI A.RAJAK Alias ARI tersebut yangmemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sebab hal tersebut hanya dapatdilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusatkesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmupengetahuan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik cabang Makassar Nomor Lab : 1637

Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azi Nursamsi Bin Ujang Purwana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan Secara Melawan Hukum Menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair DAN Tindak Pidana Secara Bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana

atau PBF atauApotek atau Instalasi Farmasi RS atau Instalasi Farmasi Klinik dandigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmupengetahuan; Bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dankosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadikewenangan pemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BPOM)namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasanterhadap peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan daripemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan

BPOM), DinasKesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan yang salah satutugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansiyang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikansediaan farmasi; Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin daripihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaanterdakwa dan tidak dalam keadaan sakit;Perbuatan terdakwa AZI NURSAMSI Bin UJANG PURWANAsebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106

Oleh sebab itu, apabila salah satu objek benda diantaraSediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan sudah terpenuhi, maka unsurperbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan tetapi apabila dikehendakiMajelis juga dapat membuktikan seluruhnya;Menimbang dalam perkara a quo, berdasarkan alat bukti yangdihadirkan oleh Penuntut Umum dalam proses pembuktian, majelisberpandangan bahwa unsur yang paling mendekati dengan perbuatanterdakwa adalah Sediaan Farmasi.

Sehingga dalam hal ini Majelis akan akanmembuktikan keterkaitan objek Sediaan Farmasi yang dilakukan olehTerdakwa;Menimbang, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi berdasarkanPasal 1 angka 4 UndangUndang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obattradisional, dan kosmetika.