GIMBONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi Standard dan mutu 2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti denganpidana kurungan selama: 1 (satu) bulan. 3.

GIMBONG bersalah melakukan tindakpidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan ataupersyaratan keamanan, khasiat dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 196 UndangUndang No.36 Tahun 2009;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASMADI als. GIMBONG dengan pidanaselama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahananserta denda sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulankurungan3.

Jombangatau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Jombang, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, kasiatatau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut: Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2012 sekitar jam 09.00 WIBSUNAJI datang menemui terdakwa di PUSKESMAS

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengandakwaan tersebut, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalampasal 196 UndangUndang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;UNSURUNSURNYA SEBAGAI BERIKUT : oS Menimbang, bahwa terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam pasal 196 UndangUndang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yangterdiri atas unsur unsur : 1. barangsiapa ;2. dengan sengaja ;3. memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Sebagaimana keterangan saksi PODJO ISDIANTO, ENDRAS WARIH,SUNAJI terdakwa, petunjuk, barang bukti dan hasil lab, dengan demikian unsurtersebut telah terpenuhi ; nsur mempr ksi men rkan iaan farmasi n kesehatan ; Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai oleh tanda komadan kalimat atau, artinya apabila salah satu unsur terbukti maka perbuatan terdakwaterbukti. Bahwa menurut kami terdakwa terbukti dalam hal mengedarkan sediaanfarmasi.

Sebagaimanahasilketerangan saksi PODJO ISDIANTO, ENDRAS WARIH, SUNAJI, keterangan7terdakwa, petunjuk, hasil lab dan barang bukti, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ; Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam faktafakta tersebut diatas,ternyata semua unsur dari pasal 196 UndangUndang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatanyang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti dengan demikian terdakwa dinyatakanbersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandart

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Wahyudi alias Siyo bin Sihono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama

Menyatakan ia terdakwa ISMAIL WAHYUDI Alias SIYO Bin SIHONOterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana di maksud dalampasal 197 ayat (1) UU RI No.39 Tahun 2009 Tentang Kesehatansebagaimana melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 TentangKesehatan.2.

bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Kesatu:Bahwa ia terdakwa ISMAIL WAHYUDI Alias SIYO Bin SIHONO padaKamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Desa BoroKecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung atau setidak tidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan NegeriTulungagung, /a terdakwa ISMAIL WAHYUDI Alias SIYO Bin SIHONO dengansengaja memproduksi atau mengedarkaan sediaan farmasi

termasuk Daftar Obat Keras, sedang diketahui terdakwa untuk atau dalammemiliki, menyimpan,mengedarkan pil LL tersebut bukan sebagai atau atasnama suatu Pabrik Obat, Pedagang Besar Farmasi, apotik, Rumah Sakit,Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN TlgPuskesmas, Balai Pengobatan, dokter, Lembaga Penelitian atau LembagaPendidikan atau bukan berdasarkan resep dokter;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telan memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pada hari Kamis

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalampasal 106 ayat (1);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.Ad.2.Setiap OrangBahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah orang perseorangansebagai subyek hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depanhukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa

Menyatakan Terdakwa Ismail Wahyudi alias Siyo bin Sihono tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edarsebagaimana dalam dakwaan kesatu;2. Menjatunkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.;3.

MUSLIANI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebutoleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulandan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayardiganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;- Menetapkan

MUSLIANI (ALM),terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukantetindak pidana :* mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edarsebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) sesuai dengan dakwaanjaksa penuntut umum;2.

padahari Jumat tanggal 10 April 2015 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Prona Il Gang Pirus Rt.19 Rw.02 No.16 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin SelatanKota Banjarmasin, atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yangberwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atauHalaman 2 dari 15 Putusan Nomor 796/Pid.Sus/20.15/PN Bjm.mengedarkan sediaan farmasi

(Daftar G) tersebutharus dengan resep dokter dan hanya bisa didapatkan di Rumah Sakit ataupun di Apotik;Bahwa menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 35yang dimaksud orang yang memiliki Keahlian dan Kewenangan adalahTenaga Kefarmasian yang dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasianmenerapkan standard profesi yang dibuktikan denagn surat ijin praktik;Bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Kefarmasian adalah terdiri dariApoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian yang terdiri dari Sarjana Farmasi

,Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Besar Farmasi/AsistenApoteker;Bahwa Terdakwa Indra Mayu als Ayu bin H.

MUSLIANI tersebutdiatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiiin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebutoleh karena itu denganpidana penjara selama : 3 (tiga) bulandan denda sebesar Rp 1.000.000.

MENGADILI:
1.Menyatakan Terdakwa Aris Kerta Budi Wijaya Alias Procol Bin Mohamad Sodik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
2.Menjatuhkan pidana kepada Aris Kerta Budi Wijaya Alias Procol Bin Mohamad Sodik dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Anggota Kepolisian) berdasarkan pengembangan pada saatmenangkap saksi Anang Eka Pratama ditemukan pil dobel L sebanyak 98 butiryang dibeli dari terdakwa;Bahwa terdakwa mendapatkan obat pil membeli dari DONI (DPO),selanjutnya terdakwa jual kepada saksi Anang Eka Pratama, pada saat menjualpil dobel L tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidakmemberitahu tentang khasiatnya atau kemanfaatannya serta tata carapenggunaannya pil dobel L tersebut karena terdakwa tidak punya keahlian dibidang farmasi

Donisudah 3 kali; Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi pil dobel L; Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut dan barang buktitersebut milik Terdakwa; Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untukmengedarkan pil dobel L; Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan farmasi Bahwa Terdakwa tahu perbuatan mengedarkan pild dobel L tersebutdilarang namun Terdakwa lakukan karena untuk mendapatkankeuntungan; Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya; Bahwa Terdakwa seharihari

dusunKenton RT 02 RW 03 Desa Manyaran Kec Banyakan Kab,Kediri,dan yangketiga belum terlaksana karena sudah ditangkap petugas; Bahwa Terdakwa kenal dengan Anang Eka Pratama alias Kosimsebagai tetangga dan juga teman sejak SD; Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi pil dobel L; Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut dan barang buktitersebut milik Terdakwa; Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untukmengedarkan pil dobel L; Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan farmasi

, bahwa "persyaratan keamanan yang dimaksud dalamPasal 98 ayat (2) dan (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalahmemiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan,mengedarkan, dan sebagainya, serta memenuhi standar mutu pelayananfarmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tidakmemiliki Kewenangan maupun keahlian untuk mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan pil dobel L yang merupakansediaan farmasi

Menyatakan Terdakwa Aris Kerta Budi Wijaya Alias Procol Bin MohamadSodik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhipersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;2.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haris Fadillah Alias Haris Bin Abdul Rasyid Alm, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp

   Menyatakan terdakwa HARIS FADILLAH Alias HARIS Bin ABDUL RASYID(Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki tjin edar, sebagaimanadiatur dalam Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatandalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum.2.

   Bin ABDUL RASYID (Alm), pada hariRabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 20.00 Wita, atau setidaktidaknya padasuatu waktu tertentu dalam bulan September pada tahun 2017, bertempat di terminalBamegapura Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu PropinsiHalaman 2 dari 13 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN Bin.Kalimantan Selatan, atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

   Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap.Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.Menimbang bahwa Terdakwa melepaskan haknya untuk mengajukan saksi yangmeringankan (A de charge);Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN Bin.Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwayang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena terkait tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi

   Kemudian dalam dalam pasal tersebut disebutkanbahwa perbuatan memproduksi atau mengedarkan, karena frasa tersebut bersifatalternatif maka mengedarkan sediaan farmasi yang paling tepat.Menurut Pasal 1 angka 4 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan :Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.Menurut Pasal 160 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan :Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatizin edar.Menimbang, bahwa berdasarkan

   Menyatakan Terdakwa Haris Fadillah Alias Haris Bin Abdul Rasyid Alm, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurunganselama 1 (satu) bulan;3.

Jombang atau setidaktidaknya disuatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang,dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2019/PN JbgBerawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 20.00 Wibterdakwa berkenalan dengan saksi RIA ASTUTIK Als ENDEL melalui

Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemafaatan dan mutu ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemafaatan dan mutuMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardHalaman 9 dari 15 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2019/PN Jbgdan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemafaatan dan mutu adalahunsur ini bersifat alternativ, jika salah satu elemen dari unsur ini telah terbuktimaka

dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkandengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 PeraturanPemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasidan Alat Kesehatan yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatanatau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi danalat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, ataupemindahtanganan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta

Menyatakan Terdakwa NUR QOMARI BIN NUR SALIM telah terbuktisecara sah dan meyakinan bersalah melakukan tindak pidana DenganSengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi StandartKeamanan Kemanfaatan Dan Mutu , sebagaimana dakwaan PenuntutUmum ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000,00 (lima ratus ribu rupiah)apabila denda tersebut tidak di bayar akan diganti dengan pidana kurunganselama 1 (satu) bulan;3.

terhadap terdakwa setelah sebelumnya saksiAKBAR TAUFIK ditangkap setelah kedapatan menyimpan ganja keringdidalam lipatan kertas HVS didalam tas ransel miliknya yang tertinggaldidalam speed boat di pelabuhan Loleo.Bahwa perbuatan terdakwa BAHRI A.RAJAK Alias ARI tersebut yangmenawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dilakukantanpa hak atau melawan hukum, sebab hal tersebut hanya dapat dilakukanoleh industri farmasi

, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balaipengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan berdasarkan BeritaAcara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Makassar Nomor Lab :1637/NNF/IV/2018 tanggal 19 April 2018 dengan hasil pemeriksaan : 1(satu) bungkus kertas putih berisikan biji, batang dan daun kering denganberat Netto 0,3821 gram diberi Nomor Barang bukti 3900/2018/ adalah BenarGanja dan terdaftar dalam

Bahwa perbuatan terdakwa BAHRI A.RAJAK Alias ARI tersebut yangmemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sebab hal tersebut hanya dapatdilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusatkesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmupengetahuan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik cabang Makassar Nomor Lab : 1637

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azi Nursamsi Bin Ujang Purwana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan Secara Melawan Hukum Menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair DAN Tindak Pidana Secara Bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana

atau PBF atauApotek atau Instalasi Farmasi RS atau Instalasi Farmasi Klinik dandigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmupengetahuan; Bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dankosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadikewenangan pemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BPOM)namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasanterhadap peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan daripemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan

BPOM), DinasKesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan yang salah satutugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansiyang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikansediaan farmasi; Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin daripihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaanterdakwa dan tidak dalam keadaan sakit;Perbuatan terdakwa AZI NURSAMSI Bin UJANG PURWANAsebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106

Oleh sebab itu, apabila salah satu objek benda diantaraSediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan sudah terpenuhi, maka unsurperbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan tetapi apabila dikehendakiMajelis juga dapat membuktikan seluruhnya;Menimbang dalam perkara a quo, berdasarkan alat bukti yangdihadirkan oleh Penuntut Umum dalam proses pembuktian, majelisberpandangan bahwa unsur yang paling mendekati dengan perbuatanterdakwa adalah Sediaan Farmasi.

Sehingga dalam hal ini Majelis akan akanmembuktikan keterkaitan objek Sediaan Farmasi yang dilakukan olehTerdakwa;Menimbang, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi berdasarkanPasal 1 angka 4 UndangUndang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obattradisional, dan kosmetika.

Menyatakan terdakwa NI KETUT SUARNITI bersalahmelakukan tindak pidana setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, yang meliputipembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat,pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat sertapengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukanoleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangansesuai dengan ketentuan

suatuwaktu dalam bulan Maret tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019bertempat di Toko Mekar yang beralamat di dalam area Pasar TegalCangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Propinsi Ballatau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksadan mengadili perkaranya setiap orang yang tidak memiliki keahliandan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, yang meliputipembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi

Sedangkan yang dimaksud dengan praktik kefarmasian adalahsebagaimana ditentukan dalam Pasal 108 UU Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan yang menyebutkan : (1) Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanandan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harusdilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangansesuai

dan Asisten Apoteker; Menimbang, bahwa menurutPeraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 Pasal 1 ayat 23 yaitu pada fasilitasproduksi, fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi harus memilikiSurat Izin Kerja (SIK) dari Departemen Kesehatan;Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN.Nga.Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 padaPasal 1 ayat 1 Pekerjaan Farmasi adalah pembuatan termasuk pengendalianmutu.

Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan danpendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atasresep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obatdan obat tradisionalBahwa menurut UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan yang termasuk sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obattradisional dan kosmetik, sedangkan golongan obatobatan terdiri dari obatbebas, golongan obat bebas terbatas, golongan obat keras, golongan obatpsikotropika

Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZANo.PW.02.3533.06.14.5500 tanggal 27 Juni 2014 perihal PetunjukTeknis Mekanisme sektor pelayanan Milik Pemerintah.Dengan adanya aturan diatas obat Dekstrometorphan sediaan tunggalyang masih beredar merupakan obat yang ilegal.Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan di saranakesehatan yang berizin di bidang farmasi sedangkan Terdakwa mengetahuijika obat jenis Tryhexyphenidil warna putin berlogo Y dan obat jenis Dextrotergolong obat

Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan di saranakesehatan yang berizin di bidang farmasi sedangkan Terdakwa mengetahuijika obat jenis Tryhexyphenidil warna putin berlogo Y dan obat jenis Dextrotergolong obat keras dan terbatas sehingga Terdakwa dalam membeli ataumengedarkan obat jenis Tryhexyphenidil warna putih berlogo Y dan obat jenisDextro tersebut tanpa resep dokter, tanpa ada tanda bukti pembelian yangseharusnya penjualannya di Apotek dan untuk peredaran / penjualan diApotek

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kKemanfaatan dan mutu;3.

Ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu) pelayanan farmasi yang ditetapbkan dengan PeraturanPemerintah.Menimbang, bahwa sesuai faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan yaitu Terdakwa ditangkap saksi ARIEF DWI F dan saksiBERLIYANDI Y.

Menyatakan Terdakwa SUNARTO, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Turut serta dengan tanpa hak sengajamengedarkan sediaan farmasi;. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUNARTO oleh karena itu denganpidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Hadi alias Melong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan

rumah sakit denganmenggunakan surat pesanan psikotropika yang sah, yang ditandatanganiapoteker penanggungjawab untuk keperluan apotek/instalasi farmasi rumahsakit, selain itu psikotropika disimpan dalam tempat khusus dengan syarattertentu di apotek/instalasi farmasi rumah sakit, pengeluarannya juga harusmenggunakan resep dokter sedangkan terdakwa tidak memiliki latarbelakang pendidikan kefarmasian.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 62 pasal UU RI No. 5 tahun 1997

rumah sakit denganmenggunakan surat pesanan psikotropika yang sah, yang ditandatanganiHalaman 10 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Mtrapoteker penanggungjawab untuk keperluan apotek/instalasi farmasi rumahsakit, selain itu psikotropika disimpan dalam tempat khusus dengan syarattertentu di apotek/instalasi farmasi rumah sakit, pengeluarannya juga harusmenggunakan resep dokter sedangkan terdakwa tidak memiliki latarbelakang pendidikan kefarmasian.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar dan delik percobaan;4. Unsur Secara tanpa hak;5. Unsur memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;Ad. 1.