Ditemukan 27286 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : diletakkan dilekatkan ditegaskan dijelaskan
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum Pencurian
Register : 27-07-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PN PADANG Nomor 542/Pid.B/2020/PN Pdg
Tanggal 14 September 2020 — Penuntut Umum:
DEWI ELVI SUSANTI, SH
Terdakwa:
1.Fedy Hardian pgl. Fedy bin Anazir
2.Budi Kurniawan pgl. Budi bin Abdul Rahman
49 — 14
  • berjalan dengansantainya di gang depan PA dan korban berteriak minta tolong agar paraterdakwa dikejar lalu para terdakwa ditangkap oleh warga bersama petugas PosSatpam yang mengejar para terdakwa dan ada orang yang mengatakan inihandphonenya dan korban membenarkan handphone tersebut miliknya;Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidakditemukan alasanalasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawabankesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwatidak dapat dilepaskan
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 19-11-2018 — Putus : 08-11-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 82/PID/2018/PT.BTN
Tanggal 8 Nopember 2018 — Nama Lengkap : SOLEH bin MURSAL. Tempat Lahir : Serang. Umur/Tgl Lahir : 36 Tahun /05 Januari 1982. Jenis Kelamin : Laki-laki. Kebangsaan : Indonesia. Tempat Tinggal : Kampung Bendung Pintu RT. 007/003 Desa Carenang, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang. Agama : Islam. Pekerjaan : Wiraswasta.
103 — 22
  • Putusan Nomor 82/PID/2018/PT BTNdi kamar Terdakwa, yang semuanya diakui milik Terdakwa; Dan dari hasilPemeriksaan Laboratoris oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba diperolehKesimpulan bahwa barang bukti plastik bening yang berisikan Kristal warnaputih tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima,menguasai Narkotika Golongan jenis Sabu tidak dapat dilepaskan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 15-10-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1023 K/Pid/2015
Tanggal 15 Oktober 2015 — NENENG SRI YUNINGSIH alias NENENG binti ABDUL BAHRI ASDIN
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1023 K/Pid/2015Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dilepaskan, maka makabiaya perkara dibebankan kepada Negara ;Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) UndangUndang No. 8 Tahun 1981,UndangUndang No. 48 Tahun 2009 dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 01-11-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 11-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 PK/TUN/2016
Tanggal 15 Desember 2016 — SOEHARYO VS MENTERI KEUANGAN RI, DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA;
25 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga denganmenyetorkannya ke Kas Negara;d. Dipertukarkan dengan aset yang dimiliki oleh pihak ketiga;e. Dihibahkan;Dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah; ataug. Dikeluarkan dari daftar Aset Bekas Milik Asing/Cina;Bahwa berdasarkan fakta di lapangan secara tegas dan nyatabahwa seharusnya Tergugat mengembalikan tanah tersebutkepada pemilik yang sah yaitu.
Pengadilan PN ROKAN HILIR Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 02-09-2014 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 465/PID.SUS/2014/PN.RHL.
Tanggal 14 Oktober 2014 — AMAT JUFRI Alias AMAT Bin RAHMAN
358 — 49
  • Selain itu selama pembakaranberlangsung telah pula dilepaskan gasgas rumah kaca yang dapat mengganggukesehatan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 108Jo palal 69 ayat (1) huruf h UURI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Umum
Putus : 29-11-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1538/Pid.Sus/2016/PN Lbp
Tanggal 29 Nopember 2016 — 1. Nama lengkap : Ian Gunantha Guido Barus 2. Tempat lahir : Tiga Juhar 3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /12 September 1987 4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Kebangsaan : Indonesia 6. Tempat tinggal : Desa Tiga Juhar Kec. STM Hulu, Deli Serdang 7. Agama : Kristen Katolik 8. Pekerjaan : Petani
24 — 5
  • menerangkan bahwa yang dimaksud dengan IANGUNANTHA GUIDO BARUS adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkandan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwadalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyataterdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan dudukkejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yangmenunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnyaataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 04-01-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 K/PID/2010
Tanggal 4 Januari 2012 — RUSMANTO JANURI Alias LALUS Bin SUDIANO
20 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelissetelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitudengan menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umumdinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;Memperhatikan UndangUndang Nomor : 48 tahun 2009, UndangUndangNomor : 8 tahun 1981 dan UndangUndang Nomor : 14 tahun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 20-12-2017 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 525 K/MIL/2017
Tanggal 20 Desember 2017 — DIMAS ANGGARA PUTRA DEWA
104 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oditur Militer telah memenuhi ketentuan Pasal 239 Ayat (1) a,b atau c UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer makaterdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Oditur Militer dan membatalkan putusan Pengadilan Militer IlIl14Denpasar Nomor 17K/PM.III14/AD/III/2017 tanggal 25 Oktober 2017, untukkemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusansebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Perjanjian
Register : 27-02-2017 — Putus : 29-05-2017 — Upload : 12-10-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.Yyk
Tanggal 29 Mei 2017 — Ny. Rahmami, lahir di Sleman, 22 Juli 1964, beralamat di Krajan RT.001 RW.058 Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Widodo, S.Fil., S.H., Abdus Salam, S.H., M.H., Lutu Dwi Prastanta, S.H., M.H. dan Dimas Wisuda Wardono, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Wisma Hartono Lt. 5 Suite 504, Jl. Jend. Sudirman No. 59 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2017 sebagai Penggugat; Lawan: Tri Djumadi, lahir di Kebumen, 5 Mei 1955, dahulu beralamat di Perumahan Sederhana K36 Kotaraja, Kelurahan Vim, Kecamatan Jayapura, Provinsi Irian Jaya, Indonesia, dan terakhir beralamat di Komplek Perum Sleman Permai II Blok F-27, Dusun Pangukan, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;
241 — 51
  • Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;4). Dicabut untuk kepentingan umum;5). Ditelantarkan;6). Tanahnya musnah;7). Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2);Menimbang, bahwa hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah negaramengakibatkan tanahnya kembali menjadi tanah negara. Hapusnya Hak gunaBangunan atas tanah Hak Pengelolaan mengakibatkan tanahnya kembaliHalaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Padt.G/2017/PN YYKkedalam penguasaan pemegang Hak Pengelolaan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 05-09-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 399 K/TUN/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — NGATENO GATOT SOEGITO, BA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLITAR., II. BUPATI BLITAS;
43 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pejabat Tata Usaha Negara salahsatunya adalah BPN.Bahwa, dalam pembuktian yang diajukan oleh Termohon Kasasi telahcukup membuktikan bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 atas namaPemerintah Daerah Tingkat II Blitar adalah cacat formil, bahwa pada Tahun1951 telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 atas nama TioBian Hien tertanggal 2591951, petunjuk asal konfersi dari EigendomVerponding dan ijin dari kejaksaan Blitar, dan pada tanggal 661953 beralihhak kepada Dasim Yososoemarto setelah itu dilepaskan
Pengadilan PN BINJAI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-02-2015 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN BINJAI Nomor 38 / Pid.Sus/ 2015 / PN.BJ
Tanggal 20 April 2015 — JUNAIDI Als. JUNET
34 — 9
  • tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isisurat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Suratdakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindakpidananya, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Pengadilantidak menemukan adanya alasanalasan pemaaf atau pembenar yang menunjukan adanyakekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasanalasan lain yangmenyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 27-10-2014 — Upload : 12-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 777 K/Pid/2014
Tanggal 27 Oktober 2014 — Drs. ANDI NATSIR SOSSONG
78 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 Tahun 1981).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan
Pengadilan PA Gedong Tataan Perdata Agama
Register : 01-08-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PA Gedong Tataan Nomor 355/Pdt.G/2019/PA.Gdt
Tanggal 25 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 10
  • Dengan demikian variabelvariabel retaknya rumah tanggasebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi; Bahwa selama persidangan, nasihat dari Majelis Hakim ternyata tidak mengubahpendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat; Bahwa dengan keadaankeadaan dan pertimbangan tersebut, Pengadilanberpendapat Penggugat harus dilepaskan dari ikatan perkawinan yang alihalihmemberi kebahagiaan justeru memberikan penderitaan lahir dan batin bagPenggugat; Bahwa dalam kitab /Iqna Juz Il halaman 133, yang
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Umum
Register : 28-01-2013 — Putus : 04-03-2013 — Upload : 04-05-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 10/PID/2013/PT YYK
Tanggal 4 Maret 2013 — Pembanding/Terdakwa : Ir.H WINOTO SOEKARNO,MM Bin SOEKARNO DARMOSOEKARNO
Terbanding/Jaksa Penuntut : SUGANA, SH
101 — 21
  • OSE... cece ccc cce cee cece eee ee ee) prntneeneenceesMenimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalammemori bandingnya pada pokoknya menyatakan, bahwa perbuatanyang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan hukum perdata danbukan merupakan perbuatan hukum pidana dan oleh karenanyamohon supaya terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;sedangkan pada bagian lain diawal memori bandingnya, PenasihatHukum Terdakwa antara lain menyatakan, bahwa dalam memoribanding ini kami pergunakan juga nota pembelaan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 18-10-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 439/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 9 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : SUSANA Diwakili Oleh : Dr. Budi Supriyatno, S.H., M.H., C.L.A., H. AGUS SUPRIYANTO, S.H.
Terbanding/Tergugat I : SILVIANA
Terbanding/Tergugat II : PT. JAMBU BOL Pabrik Rokok Jambu Bol
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kudus
80 — 37
  • dimana buntipasal yang diambil, sebagai berikut :Pasal 27.Hak milik hapus bila:a. tanahnya jatuh kepada negara,1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;Halaman 23 Putusan Nomor 439/Pdt/2021/PT SMG3. karena diterlantarkan;4. karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2).b. tanahnya musnah.Pasal 34Hak guna usaha hapus karena:a. jangka waktunya berakhir;b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarattidak dipenuhi;c. dilepaskan
    oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunyaberakhir;d. dicabut untuk kepentingan umum;Pasal 40.Hak guna bangunan hapus karena:a. jangka waktunya berakhir;b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarattidak dipenuhi;c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunyaberakhir;d. dicabut untuk kepentingan umum;e. diterlantarkan;f. tanahnya musnah;g. ketentuan dalam pasal 36 ayat (2).
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Umum Penggelapan
Register : 10-06-2014 — Putus : 06-08-2014 — Upload : 21-08-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 75/PID.B/2014/PN.PSB
Tanggal 6 Agustus 2014 — AFRIMAN Pgl IMAN Als ORBO Bin ALI IMRON
62 — 16
  • Membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan olehpemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas bendaitu menjadi dilepaskan dari pemiliknya.
    Simons mengartikan zich toeeigenen: Membawa sesuatubenda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukanoleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atasbenda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya.
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Register : 02-04-2014 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 24-11-2014
Putusan PN PADANG Nomor 200/Pid.B/2014/PN Pdg
Tanggal 13 Nopember 2014 — H. SYAFRIL BASYIR, SH ;
158 — 28
  • diperbaharui oleh Perda No 04 Tahun 2007, adalahmerupakan perbuatan melaksanakan peraturan perundangundangan sesuaiketentuan pasal 50 KUH Pidana, yang sekaligus pula merupakan alasan pembenarbagi Terdakwa;Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa adalah merupakanperbuatan melaksanakan peraturan perundangundangan sesuai ketentuan pasal 50KUH Pidana, yang sekaligus pula merupakan alasan pembenar bagi Terdakwa, makaTerdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan
    ASMIDARWATI, sedangkan barangbukti berupa: 1 (satu) unit Eskavator merk Komatsu PC 200 Seri Galeo warna kuningdan 1 (satu) buah kunci kontak eskavator dikembalikan kepada Nurwidalis ST;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutanhukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,Pasal 50 KUHP dan Pasal 191 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Umum Pencurian
Register : 12-03-2014 — Putus : 08-05-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 90/PID.B/2014/PN.YK
Tanggal 8 Mei 2014 —
41 — 4
  • AB 2138 YE, 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskanHardcore ;e Bahwa saksi tahu dari penyidik bahwa yang tertangkap duluan adalahDika Yoko sedangkan Andriyanto lari ke daerah babarsarimembawa tas ;e Bahwa menurut penyidik Andriyanto bisa tertangkap karena saksipelapor Panggah menelponnya menanyakan tas yang dibawanyadan saat itu Andriyanto mengatakan akan menyerahkan tas yangdibawanya asalkan temannya dilepaskan, saksi Panggahmenyetujuinya dan akhirnya petugas Polsek Depok memancingnyasehingga
Pengadilan PN SUMENEP Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 06-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN SUMENEP Nomor 161/Pid.Sus/2015/PN.Smp
Tanggal 12 Agustus 2015 — - ANWAR RIADI Bin MOPAK - MOPAK Bin SA'IR --BUSA'AT Bin P. RAHBE
408 — 9
  • dilakukanpenambangan batu putih secara tradisional yang dimanfaatkan sebagai mata pencaharian yanglayak yang diketahui secara umum karena pertanian maupun perkebunan tidak dapat tumbuh dikawasan bebatuan selanjutnya tanpa adanya sosialisasi dan secara sepihak dilakukanpenindakan oleh aparat hukum (Perhutani) yang keabsahan statusnya haruslah diselesaikandalam peradilan perdata, maka demi keadilan dan kepastian hukum terhadap para TerdakwaMajelis Hakim berpendapat mereka (para Terdakwa) haruslah dilepaskan
    Smp tanggal 9 Juli 2015;Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini dilepaskan dariseluruh tuntutan hukum maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada negera;Mengingat Pasal 89 ayat (1) huruf a dan b UndangUndang Republik IndonesiNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP, Pasal 90 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo.
Pengadilan PN TAKALAR Pidana Umum Penipuan
Register : 27-07-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN TAKALAR Nomor 68/Pid.B/2016/PN Tka
Tanggal 1 September 2016 — ISMAIL DG.SESE Bin AMIR DG. SIRUA
153 — 44
  • tidakberdasar dan harus ditolak ;Menimbang, bahwa terhadap halhal lain dalam dalil pembelaanPenasehat Hukum Terdakwa, Majelis berpendapat keseluruhannya telah turutdan cukup dipertimbangkan sekaligus dengan pertimbangan Majelis Hakimmengenai uraian unsur dakwaan atas diri Terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat Terdakwadilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulinkan hakhakTerdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan
    GFN445522 dengan No Rekening025001000578301 atas nama ISMAIL belum pernah dicairkan di BRIKanca Takalar ; Selembar surat perjanjian membayar yang dibuat dan ditanda tangai olehTn HASAN ALAMUDI tanggal 25 November 2015 ;yang telah disita dari koroban, maka dikembalikan kepada saksi korban HasanAlamudii ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum