Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan PengadilanAgama/Mahkamah Syariyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, BukuNikah, dan Akta Kelahiran;Menimbang, bahwa dalildalil permohonan Pemohon dan Pemohon Ilpada pokoknya memohon agar pernikahannya di itsbatkan melalui penetapanPengadilan Agama Soasio demi kepastian hukum atas status pernikahanPemohon dan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat danterdaftar di Kantor

Tahun 1974 jo.Pasal 7 ayat (3) huruf (e) telah terpenuhi, karenanya permohonan pemohontelah dapat dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum pernikahanantara Pemohon (Muliadi bin Askar) dan Pemohon II (Nurmina binti Cori) yangdilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 1994 di Desa Dapurang, KecamatanDapurang, Kabupaten Mamuju Utara;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalampelayanan terpadu, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Keliling Pengadilan Negeri danPengadilan Agama/Mahkamah Syariyah Dalam Rangka Penerbitan AktaPerkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, khususnya Pasal 12 ayat (4),perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Pemohon II sebagaipenerima manfaat pelayanan terpadu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, serta

" MOKTAR PATALALA " PENGADILAN AGAMA SOASI " HADINDA KABIR Jalan Ahmad YaniPENETAPANNOMOR : 0498/Pdt.P/2016/PA.SSTANGGAL PUTUSAN : 26 AGUSTUS 2016DALAM PERKARA "ITSBAT NIKAH "ANTARA: i PEMOHON Sehagal : TERMOHONloasiogg7etS) PENETAPANNomor:0498/Pdt.P/2016/PA.SSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling pelayanan terpadu dikelurahan Doyado, kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan

a UndangundangNomor 7 Tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndangNomor 50 tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan Absolut PengadilanAgama, Pemohon dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Kota Padang,Kabupaten Rejang Lebong, maka oleh karenanya Pengadilan Agama Curupberwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayananterpadu sidang

keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/MahkamahSyariyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan aktakelahiran maka pemeriksaan permohonan Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan dengan Hakim Tunggal;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Curup tanggal 30 Maret2017, hal ini sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPeradilan Agama Buku II Edisi Tahun 2013 Mahkamah Agung RI, namun dalamtenggang waktu

Tulzy, ,ey sDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara perdatatertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling di Aula Kantor UrusanAgama, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, telah menjatuhkanpenetapan atas perkara itsbat nikah, yang diajukan oleh :PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ambon, 01 November 1999,agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD,tempat kediaman di BTN UN Indah, KelurahanLodar El, Kecamatan Pulau Dullah

bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telahdikabulkan maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun1974 berbunyi tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, demi tercapainya maksud permohonan perkara a quo,maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannyapada Kanntor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon danPemohon II ;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Keliling, dan berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Agama Praya, maka para Pemohon patut untukdibebaskan membayar biaya perkara, yang kemudian biaya perkara tersebutdibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya 2017 ;Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundangan danhukum syari yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN 1.

Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44)Kompilasi Hukum Islam dan permohonan a quo mempunyai kepentinganhukum yang layak sejalan dengan Pasal 7 ayat (8) huruf (e) Kompilasi HukumIslam, maka permohonan Pemohon dan Pemohon Il agar disahkanpernikahannya patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalampelayanan terpadu, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri danPengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah

bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telahdikabulkan maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun1974 berbunyi tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, demi tercapainya maksud permohonan perkara a quo,maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannyapada Kanntor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon danPemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Keliling, dan berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Agama Praya, maka para Pemohon patut untukdibebaskan membayar biaya perkara, yang kemudian biaya perkara tersebutdibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya 2017 ;Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundangan danhukum syari yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN 1.

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon dan Pemohon Ilsejumlah Rp. 241.000, (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal dalampersidangan yang dilaksanakan di Balai Sidang Keliling Terpadu KecamatanABSKR, Lampung Utara pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2016 Masehibertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah. dan diucapkanpada hari itu juga dalam sidang terobuka untuk umum oleh Dr. H.

PENETAPANNomor 58/Pdt.P/2019/PA.T2 NW Ay 7.sel7DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tual yang melaksanakan sidang keliling di Balai DesaOhoitahit Kecamatan Dullah Utara Kota Tual yang memeriksa dan memutusperkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakimmenjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :Pemohon , umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,bertempat tinggal di Desa Ohoitahit, Kecamatan Pulau DullahUtara, Kota

TulZaks 2Z aS sptDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tual yang melaksanakan sidang keliling di Balai Oho!

PENETAPANNomor 102/Pdt.P/2015/PA TI~DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang keliling yang dilangsungkan di Balai KantorUrusan Agama Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, telah menjatuhkanpenetapan perkara Itsbat Nikah, yang diajukan oleh :DAHLAN RENHOAT bin MOH.

bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telahdikabulkan maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun1974 berbunyi tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, demi tercapainya maksud permohonan perkara a quo,maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannyapada Kanntor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon danPemohon II;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Keliling, dan berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Agama Praya, maka para Pemohon patut untukdibebaskan membayar biaya perkara, yang kemudian biaya perkara tersebutdibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya tahun 2018;Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundangan danhukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.

Kependudukan menyatakanbahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinanpencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahterbukti dan dapat dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka(2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 5 Kompilasi HukumIslam jo Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006, serta Pasal 2 ayat(2), Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentangPelayanan Terpadu Sidang

Keliling Pengadilan Negeri dan PengadilanAgama/Mahkamah Syariyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan,Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka Hakim Tunggal secara ex officio perlumemerintahkan Pemohon dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya diKantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalambidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006

PENETAPANNomor 107/Pdt.P/2015/PA TIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang keliling yang dilangsungkan di Balai KantorUrusan Agama Kecamatan Pulau Tayando Tam, Kota Tual, telah menjatuhkanpenetapan perkara ltsbat Nikah, yang diajukan oleh :TAHIR MASWAIN bin MADE MASWAIN, umur 52 tahun, agama Islam,Pendidikan terakhir PGA, Pekerjaan Tukang Kayu, Bertempat tinggal diDesa Tayando Yamtel, Kecamatan

TulZaks 2Z aS sptDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tual yang melaksanakan sidang keliling di Balai Oho!

Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2016/PA.SSPelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung tahun 2013 danPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 TentangPelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan PengadilanAgama/Mahkamah Syariyah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, BukuNikah, dan Akta Kelahiran, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum(legal standing) untuk mengajukan permohonan pengesahan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan PengadilanAgama/Mahkamah Syar iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, BukuNikah, dan Akta Kelahiran;Menimbang, bahwa dalildalil permohonan Pemohon dan Pemohon Ilpada pokoknya memohon agar pernikahannya di itsbatkan melalui penetapanPengadilan Agama Soasio demi kepastian hukum atas status pernikahanPemohon dan Pemohon Il karena pernikahan tersebut belum tercatat danterdaftar di

. , ();Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim Tunggal Pengadilan AgamaPanyabungan pada pelaksanaan Sidang Keliling hari Kamis tanggal 10 Juli2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1435 Hijriah, oleh M.Syarif, S.HI sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri olehNelson Dongoran, S.Ag, SH, MM. sebagai Panitera Pengganti serta dihadirisendiri oleh Pemohon. dan Pemohon Il.Hakim Tunggal,Dio.M.

menyatakan,bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan,maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahterbukti dan dapat dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka(2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islamjo Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006, serta Pasal 2 ayat (2),Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang PelayananTerpadu Sidang

Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/MahkamahSyariyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan AktaKelahiran, maka Hakim Tunggal secara ex officio perlu. memerintahkanPemohon dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor UrusanAgama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor