Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon Il untuk membayar biayaperkara sebesar Rp. 291.000, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama PanyabunganBukhari, SH sebagai hakim tunggal yang bersidang dalam sidang keliling diKecamatan Batahan pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 Masehibertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjiah 1435 Hijriyah, penetapan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakimtersebut dengan dibantu oleh

Pasal 7ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan ini termasukdalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadikewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusnya;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Isbat Nikah ini dilaksanakandalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling, maka berdasarkan ketentuanPasal 12 ayat(4) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan TerpaduSidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariahdalam rangka Penerbitan

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon dan Pemohon Ilsejumlah Rp. 241.000, (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal dalampersidangan yang dilaksanakan di Balai Sidang Keliling Terpadu KecamatanABSKR, Lampung Utara pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2016 Masehibertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah. dan diucapkanpada hari itu juga dalam sidang terobuka untuk umum oleh Dr. H.

Bab IV (pasal 39 sampai dengan pasal 44) KompilasiHukum Islam dan permohonan a quo mempunyai kepentingan hukum yanglayak sejalan dengan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, makapermohonan Pemohon dan Pemohon II agar disahkan pernikahannya patutdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalampelayanan terpadu, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri danPengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

ketentuan Pasal 64 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 7 ayat (3) huruf (e) telah terpenuhi, karenanya permohonan pemohontelah dapat dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum pernikahanantara Pemohon (Sudirman D bin Dulu) dan Pemohon II (Hasbiana binti M.Yunus) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 1994 di Desa Dapurang;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalampelayanan terpadu, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Keliling Pengadilan Negeri danPengadilan Agama/Mahkamah Syariyah Dalam Rangka Penerbitan AktaPerkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, khususnya Pasal 12 ayat (4),perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Pemohon II sebagaipenerima manfaat pelayanan terpadu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, serta

dananak tersebut belum memperoleh Akta Kelahiran maka demi kepastian statuskelahiran anak tersebut, para Pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknyamelalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahirsesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang AdministrasiKependudukan;Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara isbat nikah inipemeriksaannya dilakukan dengan hakim tunggal sesuai petunjuk dalam PermaNomor 1 Tahun 2015 tentang pelaksanaan sidang terpadu dalam sidang

keliling;Menimbang, bahwa berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU)Pengadilan Agama Unaaha, Kementerian Agama Kabupaten Konawe Kepulauandan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauantanggal 02 Januari 2020 tentang Pelaksanaan Sidang Terpadu Itsbat Nikah dalamRangka Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Buku Nikah serta Penerbitan AktaHal. 9 dari 11 Hal.

Pasal 7ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan ini termasukdalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadikewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusnya;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Isbat Nikah ini dilaksanakandalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling, maka berdasarkan ketentuanPasal 12 ayat(4) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan TerpaduSidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariahdalam rangka Penerbitan

Bab IV (pasal 39 sampai dengan pasal 44) KompilasiHukum Islam dan permohonan a quo mempunyai kepentingan hukum yanglayak sejalan dengan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, makapermohonan Pemohon dan Pemohon II agar disahkan pernikahannya patutdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalampelayanan terpadu, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri danPengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

UndangundangNomor 7 Tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan absolut PengadilanAgama, Pemohon dan Pemohon Il berdomisili di wilayah Kecamatan PadangUlak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, maka oleh karenanya PengadilanAgama Curup berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraint;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pelayananterpadu sidang

keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/MahkamahSyariyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan aktakelahiran, maka pemeriksaan permohonan Pemohon dilaksanakan dengan HakimTunggal;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Curup tanggal 31 Maret2017, hal ini sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPeradilan Agama Buku II Edisi Tahun 2013 Mahkamah Agung RI dan selamadalam tenggang waktu 14 hari

UndangundangNomor 7 Tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndangNomor 50 tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan Absolut PengadilanAgama, Pemohon dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Sindang Dataran ,Kabupaten Rejang Lebong , maka oleh karenanya Pengadilan Agama Curupberwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayananterpadu sidang

keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/MahkamahSyariyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan aktakelahiran maka pemeriksaan permohonan Pemohon dilaksanakan dengan HakimTunggal;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Curup tanggal 30 Maret2017, hal ini sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPeradilan Agama Buku II Edisi Tahun 2013 Mahkamah Agung RI dan selamadalam tenggang waktu 14 hari

Bab IV (pasal 39 sampai dengan pasal 44) KompilasiHukum Islam dan permohonan a quo mempunyai kepentingan hukum yanglayak sejalan dengan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, makapermohonan Pemohon dan Pemohon II agar disahkan pernikahannya patutdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalampelayanan terpadu, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri danPengadilan Agama / Mahkamah Syar'ityah

bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telahdikabulkan maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun1974 berbunyi tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, demi tercapainya maksud permohonan perkara a quo,maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannyapada Kanntor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon danPemohon II ;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Keliling, dan berdasarkan buktiP.4 para Pemohon tersebut, maka para pemohon patut untuk dibebaskanmembayar biaya perkara, yang kemudian biaya perkara tersebut dibebankankepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya 2017 ;Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundangan danhukum syari yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN 1.

Pasal 7ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan ini termasukdalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadikewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusnya;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Isbat Nikah ini dilaksanakandalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling, maka berdasarkan ketentuanPasal 12 ayat(4) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan TerpaduSidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariahdalam rangka Penerbitan

Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44) KompilasiHukum Islam dan permohonan a quo mempunyai kepentingan hukum yanglayak sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, makapermohonan Pemohon dan Pemohon II agar disahkan pernikahannya patutdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalampelayanan terpadu, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri danPengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah

Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44)Kompilasi Hukum Islam dan permohonan a quo mempunyai kepentinganhukum yang layak sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi HukumHal. 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 653/Pat.P/2016/PA.PwlIslam, maka permohonan Pemohon dan Pemohon Il agar disahkanpernikahannya patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalampelayanan terpadu, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Keliling Pengadilan Negeri danPengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penertiban AktaPerkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, perkara ini disidangkan denganhakim tunggal;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dan Pemohonll, telah dikabulkan maka untuk ketertiban administrasi pencatatan perkawinan,hakim patut memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon Il untukmendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agamasetempat untuk diterbitkan Buku Nikahnya;Menimbang, bahwa

/2017/PA.LLGbahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinanpencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahterbukti dan dapat dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka(2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islamjo Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006, serta Pasal 2 ayat (2),Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentangPelayanan Terpadu Sidang

Keliling Pengadilan Negeri dan PengadilanAgama/Mahkamah Syariyan Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan,Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka Hakim Tunggal secara ex officio perlumemerintahkan Pemohon dan Pemohon Il mencatatkan perkawinannya diKantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan direvisi kedua Undangundang Nomor 50 Tahun2009

Mrddengan petunjuk Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan serta tujuan pensyariatan (magashid altasyriiyyah), untuktercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga,maka dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara itsbat nikah ini dilaksanakandalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling, maka berdasarkan ketentuanPasal 12 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan TerpaduSidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan

(Sembilan puluh ribu rupiah) ;Demikian penetapan ini ditetapkan di Kantor Urusan Agama KecamatanLahewa Kabupaten Nias Utara, tempat sidang keliling Pengadilan AgamaGunungsitoli dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal29 Juni 2016 M, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1437 H., olehWendri, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Ketua, dan oleh Weri Edwardo, S.H.

Bab IV ( Pasal 39 sampai denganPasal 44 ) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan a quo mempunyaikepentingan hukum yang layak sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka permohonan Pemohon dan Pemohon IIagar disahkan pernikahannya patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkandalam pelayanan terpadu, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri danPengadilan Agama / Mahkamah

Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA PengadilanAgama Unahaa tahun 2016 sejumlah Rp 191.000, (seratus sembilan puluhsatu ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatunkan pada sidang keliling di Oneo dalamrapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 8 Desember2016 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1438 H. oleh kami NajmiahSunusi, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.HI.