Ditemukan 11193 data
87 — 12
rumah saksiyang beralamat di jalan Serayu Il no 2 Rt 5 Rw 1 Kecamatan BloraKabupaten Blora sehingga selanjutnya saksi dibawa oleh penyidik kerumah saksi untuk dilakukan penggeledahan;Bahwa pada saat penangkapan penyidik menyita dari tangan saksi yaitu 1(satu) paket shabu yang hendak diserahkan kepada Yok, uang tunai Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupah), 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Variowarna putih Silver No Polisi K 5804 MY dan 1 (satu) buah HP merk Assuswarna hitam putih simcard No 082 299 620
154 — 99
Advokat dan Penasehat Hukumyang beralamat kantor di Perumahan PabuaranIndah Nomor.11 A Cilendek Timur Kota Bogor,sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal22 November 2018, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor, padatanggal 10 Desember 2018, di bawahNomor.620/SK/HK/2018/PN.Bgr, dalam hal inidisebut sebagai : TERGUGAT;Halaman 1 dari 39 halaman.
160 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwakemudian proses realisasi pembangunan stadion tersebut diawali denganadanya permohonan dari Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor 600182.a/620/APBD/DCK/III/2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal Mohon PenetapanLokasi Pembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa, KecamatanTenggarong Seberang.
Bahwa kemudianproses realisasi pembangunan stadion tersebut diawali dengan adanyapermohonan dari Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegarakepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor 600182.a/620/APBD/DCK/III/2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal Mohon Penetapan LokasiPembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa, KecamatanTenggarong Seberang.
Bahwa kemudianproses realisasi pembangunan stadion tersebut diawali dengan adanyapermohonan dari Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegarakepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor 600182.a/620/APBD/DCK/II/2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapanlokasi pembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa, KecamatanTenggarong Seberang.
Terbanding/Terdakwa : SUDJITO, ST
89 — 33
Jayawijaya Nomor : 600/620/ DPU/JWY/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Perihal Hal-hala penting yang wajib diperhatikan;
- Satu (1) lembarfoto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor: 08/ KS/PT.BMM/XI/2012 tanggal 06 Nopember 2012 Perihal Klarifikasi Surat;
- Satu (1) lembarfoto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor: 11/ ADD/BMM/WMX/XI/2012 tanggal 16 Nopember 2012 Perihal Permohonan Tes Beton;
- Dua (2) lembarfoto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab.
JayawijayaNomor : 600/620/ DPU/JWY/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Perihal Halhala penting yang wajib diperhatikan;1 (satu) lembarfoto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor : 08 / KS/PT.BMM / XI / 2012 tanggal 06 Nopember 2012 Perihal Klarifikasi Surat;1 (satu) lembarfoto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor : 11/ADD/BMM / WMX / XI / 2012 tanggal 16 Nopember 2012 Perihal PermohonanTes Beton;2 (dua) lembarfoto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab.
JayawijayaNomor : 600/620/ DPU/JWY/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Perihal Halhala penting yang wajib diperhatikan;171) Satu (1) lembar foto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor: 08/KS/PT.BMM/X1/2012 tanggal 06 Nopember 2012 Perihal Klarifikasi Surat;172) Satu (1) lembar foto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor: 11/ADD/BMMWMxX/X1/2012 tanggal 16 Nopember 2012 Perihal PermohonanTes Beton;Halaman 86 dari Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2018/PT JAP87173) Dua (2) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum
JayawijayaNomor : 600/620/ DPU/JWY/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Perihal Halhala penting yang wajib diperhatikan;171) Satu (1) lembar foto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor: 08/KS/PT.BMM/X1/2012 tanggal 06 Nopember 2012 Perihal Klarifikasi Surat;172) Satu (1) lembar foto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor: 11/ ADD/BMM/WMX/XI1/2012 tanggal 16 Nopember 2012 Perihal Permohonan Tes Beton;173) Dua (2) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab.
1.ARIS KHUMAINI
2.NYONYA SARI SUNDARI
3.KHAIRUL BASYAR BIN IBRAHIM YUSUF
4.SUFRIZA BINTI IBRAHIM YUSUF
5.ZUFRAN BIN IBRAHIM YUSUF
6.RAMALAN IBRAHIM BIN IBRAHIM YUSUF
Tergugat:
1.PT. BANK BUKOPIN, Tbk
2.Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh
37 — 14
Penggugat tidak mengetahui sama sekali adanya pengumumanpertama lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan kredit Penggugat dan juga Penggugat tidak menerima sama sekali surat No : 048/ACHPIM/I/2018 tertanggal 22 Januari 2018 perihal penyelesian Kredit dan suratperingatan , No: 382/ACHPIM/IIII/2018, tanggal 20 Maret 2018 dan suratperingatan II No ; 424/ACHPIM/III/2018 tanghgal 27 Maret 2018 dan suratperingatan Ill No : 473/ACXHPIM/IV/2018 tanggal 03 April 2018 danPenggugat ada menerima surat No : 620
38 — 15
diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum padatanggal 7 Oktober 2014;Membaca, Kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2014yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 10 Oktober2014 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa padatanggal 13 Oktober 2014;Membaca, Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara ditujukan kepadaPenasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masingmasing tertanggal 16September 2014 Nomor W30.U6/620
146 — 47
Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.620 K/Pdt/1999/Sip/1999, tanggal 29 Desember 1999, dinyatakan bahwa Bila yang digugat adalahBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatanyang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadiliperkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenangPengadilan Negeri, oleh karena penerbitan Keputusan Bupati Sambas Nomor 247Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Sambas Nomor 217 Tahun 2008 sertaperjanjian
57 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Artawa Indonesia berdasarkan perkiraan sendiri, tidakberdasar alamat lengkap dan tempat kKedudukannya secara hukumsesuai Akta Pendirian Nomor 92 tanggal 17 Februari 1995, bahwadalam perkara Nomor 9Q/pdt.SusPHI/2015/PN.Gsk yang dalamproses upaya banding, kasasi, Pengadilan Hubungan IndustrialGresik pada Pengadilan Negeri Gresik melalui surat NomorW14.U.31/60/PHI/IX/609/2015 dan W14.U.31/59/PHI/620/IX/2015tertanggal 10 September 2015 telah mengirimkan berkas kontramemori kasasi ke Pengadilan Negeri
105 — 43
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Jambi sebagai salah satu TERGUGAT dalam perkara a quoadalah juga merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarasebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UndangUndang No. 51Halaman 7 Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.JBITahun 2009, sehingga sudah sepantasnya dan seharusnya apabilaperkara ini diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara;5 Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 620 K/Pdt/1999tanggal 29 Desember 1999 menyatakan : "Bila yang digugatadalah badan
124 — 58
Seluma Nomor : 620/175/DPU/X/2010 Tanggal 5 Oktober2010 Perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang ditujukan kepada Kepala BPBDKab. Seluma.1 (satu) lembar Foto Copy rekap penggunaan dana sebesar Rp. 190.000.000, (seratussembilan puluh juta rupiah).1 (satu) lembar foto copy Print Out Rincian Pembayaran Pajak (via online) viaKantor PosCabang Tais Kab. Seluma oleh PT.
Mulkan Tajudin, MM dengan membawa Surat Nomor : 620/175/DPU/X/2010,perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang isinya : Dinas PU Kab. Selumamembenarkan adanya kerusakan Infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa titik akibatbencana alam berikut dengan Rencana Anggaran Biayanya yaitu ; Rencana Anggaran Biaya(RAB) untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah PanjangDesa Napal JungurKec.
Mulkan Tajudin, MM dengan membawa Surat Nomor : 620/175/DPU/X/2010,perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang isinya : Dinas PU Kab. Selumamembenarkan adanya kerusakan Infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa titik akibatbencana alam berikut dengan Rencana Anggaran Biayanya yaitu ; Rencana Anggaran Biaya63(RAB) untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah PanjangDesa Napal JungurKec.
Seluma Nomor : 620/175/DPU/X/2010 Tanggal 5 Oktober2010 Perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang ditujukan kepada Kepala BPBDKab. Seluma.1 (satu) lembar Foto Copy rekap penggunaan dana sebesar Rp. 190.000.000, (seratussembilan puluh juta rupiah).1 (satu) lembar foto copy Print Out Rincian Pembayaran Pajak (via online) via Kantor PosCabang Tais Kab. Seluma oleh PT.
AHMAD RIYADI PRATAMA,SH, MH
Terdakwa:
MUSYATIANOV Bin MUSTAFA
66 — 4
30 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang berhak dan yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha NegaraJawa Tengah di Semarang (Putusan Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999tanggal 29 Desember 1999 menyatakan): Bila yang digugat adalah badan ataupejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadiliperkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara, bukan wewenangpengadilan Negeri;B.
72 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
1748 K/Pdt/2017Pasal 53 ayat (1) & (2) dan Yuriprudensi M ahkamah Agung Nomor1198 K/Sip/1973 tanggal 6 januari 1976 karena pengeluaransertifikat itu sematamata wewenang administrasi dan bukanwewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenangadministrasi, bukan Pengadilan* juncto YurispridensiM ahkamahAgung Nomor 321 K/Sip/1978 tanggal 5 Februari 1981 PengadilanNegeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yangdikeluarkan oleh instansi lain juncto Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 620
91 — 36
Bahwa sejalan pula denganYuridisprudensi MARINo. 620/PDT/1999tanggal 29 Desember 1999 yang menetapkan bila yang digugatadalah Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,masalah yang diberi wewenang untukmengadili perkara tersebut,adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang PengadilanNegeri.
Ann Elizabeth Sihombing
Tergugat:
1.Desak Nyoman Karmini
2.I Wayan Darma Winata, SH
3.Luciano Lazarrin
4.Nelson Situmorang
Turut Tergugat:
1.I Putu Artana, SH
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab Tabanan
3.Sudjarwo Gani
4.Indra Gunawan
5.Ong Tiaw King
6.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan
420 — 275
Bahwa berdasarkan halhal yang telah Tergugat (Satu) uraikantersebut diatas dan dihubungkan pula dengan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 620 K/Pdt/1999tanggal 29 Desember 1999, yang mengatur dan menentukan :Bila yang di gugat adalah Badan atau Pejabat Tata UsahaHalaman 15 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Padt.G/2020PN DpsNegara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah Peradilan
126 — 21
KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/ 620/APBD/ DCK/ II/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal motion penetapan lokasipembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.
KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/ 620/APBD/ DCK/ HUI/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapan lokasipembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.
KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/ 620/APBD/ DCK/ HI/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal motion penetapan lokasipembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.
masingmasing tersebut akan menjadi anggota Panitia ;Bahwa saksi tidak tahu apa perbedaan anggota dan bukan anggota dalam susunanpenitia pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepetingan umum Kab.KutaiKartanegara ;Bahwa kronologis proses pembebasan tanah untuk pembangunan stadion di DesaPerjiwa Kec.Tenggarong Seberang Kab.Kutai Kartenagara adalah sebagaiberikut :1Awalnya adanya permohonan dari Kepala Dinas Cipta Karya Kab.KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui surat No.:600182.a/620
Kutai Kartanegara yangditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/620/ APBD/ DCK/ III/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapanlokasi pembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.
79 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 620 K/Pid/2006 tanggal 5 Juni 2006 dalamperkara atas nama Terdakwa Ratna Tumbingo, yang menyatakan:Pengadilan Tinggi (Judex Facti) telah keliru dalam pertimbanganhukum dan putusannya, karena terjadi contradictio in terminisdalam putusannya dimana di salah satu pihak memperberatpidana yang dikenakan kepada Terdakwa, di pihak lain dalampertimbangan hukumnya menyatakan bahwa antara Terdakwadan Saksi korban ada hubungan keluarga yaitu Saksi korbanadalah adik kandung Terdakwa sendiriHal. 33 dari 38
62 — 45
106/KEP32.10/VI/2015 Tentang Penugasan Kepala KantorPertanahan Kota Depok diberi tanda bukti T3 ;Copy dari copy Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota DepokNomor :03/KEP/PPT/XI/2015, diberi tanda bukti T4 ;Copy dari copy,Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor :28.4/KEP32. 76/1/2017 diberi tanda bukti T5 ;Copy dari copy ,Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaDepok Nomor :78/KEP=32.76/V/2017 diberi tanda bukti T6 ;Copy dari copy, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620
86 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 560 tanggal 1 Maret 2002 danSertipikat Hak Milik (GHM) Nomor 533 tanggal 6 April 2001 diikat HakTanggungan Peringkat Pertama Nomor 620/2008 tanggal 21 Agustus2008 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Daerah Rokan Hilirberdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor516/2008 tanggal 23 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Arifin Sirait SH.,selaku PPAT di Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir;b.
GLENN RAHAYU ADLI ARIFF
Termohon:
DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRI
471 — 1183
Efendy Saragihtanggal 10 April 2019, diberi tanda T17;Foto copy dari asli Surat Perintahn Penyitaan Nomor : SP.Sita/109/V1/2017/Dittipideksus, Tanggal 19 Juni 2017, diberi tanda T18a;Foto copy dari asli Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Oktober 2017, diberitanda T18b;Foto copy dari asli Surat Tanda Penerimaan NomorSTP/620/X/2017/Dittipideksus, Tanggal 12 Oktober 2017, diberi tanda T18c;Foto copy dari asli Penetapan pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :2411/Pen.Pid/2017/PN.JKT.PST., tanggal 14