Ditemukan 17962 data
39 — 1
Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h.Shadagah, dan i. Ekonomi syariah.
9 — 0
dirasakansendiri oleh saksisaksi karena tidak hadir pada saat perkawinan Pemohon dan Pemohon II, namun saksisaksi mengetahui bahwa perkawinan Pemohon dan Pemohon II telah diketahui sudah demikian luas tersiar oleh keluarga besardan masyarakat tetangga Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa sesuai pendapat dari ulama Hanabilan bahwasyahadah alistifadhah (kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumberpada berita yang sudah demikian luas tersiar) boleh digunakan dalamperkawinan, hakhak pribadi, wakaf
26 — 20
,auzy JlDiantara contoh perkara yang dibolehkan menggunakan saksi istifadhahantara lain perkara asal usul anak, pernikahan, hak milik, wakaf, talak, khuludan itq.;(Dr.
36 — 3
Adapun yang dimaksud dengan bukti kepemilikan, menurut Pasal 23Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah No. 10tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, hubungan hukum kepemilikan atassuatu bidang tanah hanya dapat dibuktikan dengan:1 Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang danasli akta PPAT yang memuat pemberian hak dari pemeganghak milik kepada penerima hak.a on Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberianhak pengelolaan oleh pejabat yang berwenang.Tanah wakaf
dibuktikan dengan akta ikrar wakaf.4.
Drs. Hadi Suharto, M.Si
Tergugat:
1.Pimpinan Kantor bersama Samsat Ngawi
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden RI
3.Badan Pemeriksa Keuangan Pusat BPK Pusat
4.Komisi Pemberantasan Korupsi KPK
5.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia
6.Komisi Pemberantasan Korupsi
135 — 27
Peradilan Agama berdasarkan Undang Undang No. 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, memeriksa, memutus perkaraperkawinan, kewarisan, wakaf, dan sedekah.
Jadi jelas bahwakompetensi absolute dari peradilan agama adalah memeriksa, mengadili,dan memutus perkara perkara orang yang beragama islam dalambidang perkawinan, warisan, wakaf, dan sedekah sebagaimanaketentuan Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009 ;3: Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memeriksa,memutus sengketa Tata Usaha Negara.
146 — 20
Persil pertamaUtara berbatas dengan tanah kebun wakaf Mesjid = 37.50 meter;Selatan berbatas dengan sawah M. Nasir Ismail = 36.00 meter;Timur berbatas dengan tanah Nyak Mud = 29.00 meter;Barat berbatas dengan tanah sawah Aisyah Yusuf = 31.00 meterb. Persil keduaUtara berbatas dengan tanah sawah Alm. Nurdin = 36.80 meter;Selatan berbatas dengan tanah kebun Dahri = 39.00 meter;Timur berbatas dengan sawah M.
Suanto
Tergugat:
Mansyur Alias Cui
85 — 21
mendapatkan tanahtersebut, karena tanah tersebut adalah milik tergugat sehingga semuatingkatan aparat pemerintahan tidak mau dan bersedia melayanipenggugat, bahkan sampai tingkat babimkamtiobmas sekalipunpenggugat tidak pernah berhasil untuk mendapatkan surat keteranganatas tanah tersebut.13.Bahwa adanya mediasi yang di lakukan pada tanggal 9 oktober 2017di rumah kepala desa juga tidak membuahkan hasil, bahkan tergugatsudah mencoba untuk memberikan pengertian bahwa tanah tersebutadalah sebagian adalah wakaf
makam keluarga penggugat dantergugat yang tidak boleh di jual karena amanah yang harus di jaga.Tergugat sendiri saat itu di hadapan para tokoh masyarakat adatsetempat sudah melunakkan dengan cara minta di bagi dua yaitudengan maksud agar tanah wakaf tersebut tidak di jual.
15 — 1
sindALY sll y Ysll Find y pall g Ad jacana y Lad llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 0286/Pdt.P/2017/PA Wngkepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.Dr.
15 — 2
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glas) dbally cls) ple Aol Salgcll S525 ag ldlg Gag ALL) aidALN sll y Vsll Find y Spall y Ad can y Lid llHalaman 7 dari 11 halamanSalinan Penetapan Nomor 0380/Pdt.P/2017/PA WngArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
14 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glaal) dbally cls) ple Aol balgcll S525 ag ldly Gag ALLind) sindALN ally Voll Giadly ci pall g Ad jacana y Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
11 — 1
Gall y Ci gall y Ab pers g Lid gli gArtinya:"Golongan Hanabilan dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.2. Dr.
17 — 8
plainf3fs24i aquoplainf3fs24 ; par Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam dibidang : (a). perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d).hibah, (e). wakaf
35 — 11
Sihombing dan Agus Priadi bin Nanang) yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fighus Sunnah yangartinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatanhakim, nikah beserta seluruh masalahnya (Fighus Sunnah
15 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhati al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glad) Abell y ctsil) ple Aol salgcll S505 eg tbls Cag ALLind) sindAY ally Ysll Giallg Crgally 4d pcan y Cid gl gArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
16 — 4
Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian antaraorangorang yang beragama Islam maka berdasarkan pasal 49 dan pasal 50Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undangundang Nomor50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
MUHAMMAD BUDI
53 — 24
Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yangmenyatakan.Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksuddalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah,hak pengelolaan,tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yagmasingmasing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutanMenimbang, bahwa dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun
14 — 14
Sihombing dan Agus Priadi bin Nanang) yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqghus Sunnah yangartinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatanhakim, nikah beserta seluruh masalahnya (Fiqhus Sunnah
17 — 1
No. 135/Pdt.G/2013/PA.Ktbmbertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan,maka Pengadilan Agama berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPA yangmenjelaskan bahwa Pemohon
18 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gaal) dba els ple AaliiuYL Salgl S985 aptly Cay Ab Liss) sindALY ally sll Giallg Cogally 4d jacana y Cid glyArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 0550/Pdt.P/2017/PA Wngkepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.Dr.
30 — 2
Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf