Ditemukan 86899 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1981 1951 1071 1371 1991
Putus : 07-07-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 PK/Pdt/2015
Tanggal 7 Juli 2015 — 1. IRWIN IDROES, dkk lawan 1. RUSNIMAN, dk
5121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 180 K/Sip/1971 tanggal25 Agustus 1971, jo Putusan PT. Padang Nomor 400/1969/PT.BT tanggal22 April 1969 menentukan mamak kepala waris adalah lakilaki tertuadalam kaum;e Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 98 K.Sip/ 1972 tanggal5 Agustus 1972, jo Putusan PT. Padang Nomor 3/1970/PT.
    Nomor 816 K/Sip/1973 tanggal 31 Maret 1976 jo Putusan PT.Padang Nomor 310/1967/PT.BT tanggal 15 November 1971 menentukanHal. 6 dari 24 Hal.
    Nomor 180 K/Sip/1971 tanggal25 Agustus 1971, jo putusan P.T.Padang Nomor 400/1969/PT.BT tanggal22 April 1969 menentukan: "Mamak kepala waris ialah lakilaki tertuadalam kaum";Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 98 K/Sip/1972 tanggal5 Agustus 1972, jo PT.
    hukum, karena; Salinannya dibuat sendiri oleh kaum PenggugatAsal, dan tidakmenjelaskan tanggal dan tahun berapa disalin baik waktu salinan pertamaoleh Ali Yusar maupun salinan yang kedua kalinya oleh yang bernamaRosni;Bahwa menurut Hukum "Surat bukti yang berupa salinan dan bukan salinanresmi, tidak dapat dipandang sebagai yang berdiri sendiri untukmembuktikan suatu hal atau suatu perbuatan hukum, kecuali dikuatkandengan bukti lain" Yurisprudensi putusan PT Padang tanggal 29 April 1972Nomor 47/1971
Register : 04-09-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PTA PALEMBANG Nomor 38/Pdt.G/2017/PTA.Plg
Tanggal 2 Nopember 2017 — Pembanding Terbanding
17231
  • Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sejalan dengan PutusanMahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yangmenegaskan bahwa : Berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untukmemberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepadayang lebih mampu untuk membuktikannya (vide Putusan Mahkamah AgungRltanggal 12 April 1972 No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah AgungRl,tanggal 15 April 1972,No. 1121 K/Sip/1971);Menimbang, bahwa Penggugat dalam
    Hal ini sejalan pula dengan Putusan Mahkamah AgungRI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa :Berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk membenkan bebanpembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampuuntuk membuktikannya (vide Putusan Mahkamah Agung Rl,tanggal 12 April1972,No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung Rl,tanggal 15 April1972,No. 1121 K/Sip/1971);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif sesuai Pasal 105huruf a jo.
Putus : 30-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 406 K/Pdt/2017
Tanggal 30 Maret 2017 — LIM KA TIAM VS PRAYITNO YUDO MURDOWO, dkk.
4419 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jual beli yang tidak memenuhi syarat syarat hukum adat adalah batalsehingga keadaaan harus dikembalikan kepada keadaan semula";(PT Bandung tanggal 29 Januari 1971, Nomor 41/1970/Perd/PTB. MA.tanggal 6 Oktober 1971, Nomor 829/K/Sip/1071.Bahwa di dalam pembuktian Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapatHalaman 10 dari 14 hal. Put.
    MA.tanggal 22 Desember 1971 Nomor 801/K/Sip/1971;Bahwa karena Para Termohon Kasasi/Penggugat tidak malaksanakankewajibannya membayar uang pembelian sebagian tanah berikut bangunandi atasnya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)yang mana sesuai dengan isi pengikatan Perjanjian Jual Beli tertanggal 13Mei 2011 pasal 2 kepada Tergugat I/Pemohon Kasasi sehingga Tergugat /Pemohon Kasasi sampai sekarang belum bisa melakukan splitzing atasSertifikat Hak Milik Nomor 3410/Kelurahan
Register : 23-06-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 23-07-2015
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 30/Pdt.P/2015/PN Srp
Tanggal 9 Juli 2015 — -
135
  • PENETAPANNo.30/Padt.P/2015/PN SrpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikanpenetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon : EKAYATI ; lahir di Jakarta, tanggal 1 Januari 1971, jenis kelaminperempuan, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta,bertempat tinggal di Dusun Pasek, Desa Aan, KecamatanBanjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebutsebagai
Putus : 09-06-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3145 K/Pdt/2014
Tanggal 9 Juni 2015 —
239 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan XIl;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata sekarang ParaPemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugatsekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat , Il, IIl/Terbanding I, Il, III danPara Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Turut Terbanding sampai dengan XII di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengkang padapokoknya atas dalildalil:1.Bahwa La Pattawe, telah meninggal dunia pada tahun 1971
    Bahwa sawah sengketa tersebut, di atas pada mulanya adalah tanahNegara yang dibuka sendiri oleh La Pattawe menjadi kebun yaitu nenekPara Penggugat dan Para Turut Tergugat yang dikuasainya terus menerussejak dibukanya menjadi kebun hingga La Pattawe meninggal dunia padatahun 1971;Bahwa setelah La Pattawe meninggal dunia, maka kebun tersebut tersebutdi atas, tetap digarap oleh Parung bersama anakanaknya hingga Parungmeninggal dunia pada tahun 1972, dan setelah Parung meninggal dunia,maka kebun tersebut
    Nomor 3145 k/Pdt/2014Dai dan Maiya adalah ahli waris almarhum La Pattawe yang meninggalpada tahun 1971 dengan almarhumah Panring yang meninggal pada tahun1972, dan selanjutnya menyatakan pula menurut hukum bahwa Penggugatll, Turut Tergugat , Turut Tergugat II, Turut Tergugat Ill, Turut Tergugat IVdan Azis adalah ahli waris almarhumah Sarintang yang meninggal duniapada tahun 1983, dan selanjutnya menyatakan pula menurut hukum bahwaTurut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII dan TurutTergugat
    Nomor 3145 K/Pdt/2014 Tanggal 9 Juli 1973, Nomor 81 K/Sip/1971, yang menyatakan sebagaiberikut:....karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeriatas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai oleh Tergugat,ternyata tidak sama dengan batasbatas dan luasnya yang tercantum dalamsurat gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";Bahwa eksepsi yang dikemukakan oleh Para Tergugat mengenai: Pihakpihak/subjek hukum; Batasbatas dan luas tanah objek sengketa;Yang melalui
Putus : 31-08-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 417 PK/Pdt/2009
Tanggal 31 Agustus 2010 — WINDAWATI, DKK VS H.MUCHTAR YUSUF
2910 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang diatasnya berdiri rumah papan lantai semenyang dibeli dari Raden Ros menurut akte Jual bellitanah dari PPAT Kecamatan Terbanggi Besar tanggal 19Juli 1971 No.77/1971, oleh karena Raden Ros memilikitanah seluas 20 X 450 M?
    Bahwa berdasarkan photo copy akta jual beli No.77/1971 ~=tanggal 19 Juli 1971 Aliem Susilomembel i tanah dari Raden Ros, dalam aktatersebut Hi.Muchtar (Termohon PeninjauanKembali ) ikut menanda = tangani selaku saksimewakili penduduk yang berbatasan ;c. Bahwa kemudian Aliem Susilo mengajukanpermohonan pengukuran tanah seluas 3.780 M+?
    Kepala Sub CODirektorat Agraria denganmelampirkan photo copy WNI dan Ganti Nama, aktajual beli No.77/1971 tanggal 19 Juli 1971 ;ie Bahwa berdasarkan Surat Keputusan GubernurKepala Daerah Tk I. Lampung NomorAG.230/DA.524/SK/HM/77 tanggal 22 September1977, permohonan Hak Milik Aliem Susilodikabulkan ;g. Bahwa kemudian terbitlah Sertifikat Hak MilikNo.15/Bj Desa Bandar Jaya atas nama Aliem Susilo(dh. Lo Kie Lim) tanggal 3101977 seluas 3.780M2.
    Hal ini dikarenakantahun 1971 Kabupaten Lampung Tengah dengan IbukotaMetro, kemudian terjadi pemekaran, sehingga KabupatenMetro berdiri sendiri dengan nama Kota AdministratifMetro, sedangkan Kabupaten Lampung Tengah denganIbukota Gunung Sugih.. Akibatnya Dokumen yang menjadidasar penerbitan suatu Sertifikat banyak yanghilang ;Bahwa kemudian Nyonya Nency K menjual tanahtersebut kepada : Windawati seluas 1.930 Me, berdasarkanSertifikat No.886/Bandar Jaya tanggal 29 November1995 GS.
    Agraria Parsekot biayayang diperlukan, untuk menyelesaikan permohonantersebut dengan menyebutkan perinciannya ;Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1975tentang uang pemasukan kepada Negara dalam rangkaianpemberian Hak atas tanah dihitung berdasarkan harga dasaryang ditetapkan oleh suatu panitia ;NOVUM KE DUA (11)SALINAN Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat LampungNo.Ag.230/Da.524/SK/HM/77 tanggal 22 September 1977 ;Panitia Pemeriksaan tanah "A"Keputusan Menteri Dalam Negeri No.96/1971
Putus : 19-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 715 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Juli 2017 — ROBBY TOWOLIU VS JEANNETE RAINARD, DKK
4218 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang kaidah hukumnyamenyebutkan tentang siapasiapa yang menguasai secara langsung (nyata)tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan dalam sengketa iniadalah Tergugat; Dan hak Penggugatlah yang menentukan subjekhukumnya;6.
    telah lanjut usia dan sangat mengetahui,kebenaran, kepemilikan serta penguasaan Pemohon Kasasi atas tanahyang menjadi sengketa incasu ; Oleh karena itu maka secara hukumgugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya; Sebaliknya daripembuktian pihak Tergugat baik saksisaksi mereka yang masih bolehdibilang usia mereka masih muda mereka tidak tahu sebab musababnyasaksi yang demikian tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yangsempurna; (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 858K/Sip/1971
    tanggal 27 Oktober 1971 dalam buku Yurisprudensi Jawa Barat19691972 halaman 110);7.
Putus : 08-08-2006 — Upload : 20-08-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 137PK/PDT/2002
Tanggal 8 Agustus 2006 — I NYOMAN CETEG ARNAWA ; NI WAYAN ASTITI ; I MADE SULENDRA
9263 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, paraTergugat dan Il mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) padapokoknya atas dalildalil sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :1.Bahwa surat kuasa dimaksud tidak memenuhi ketentuan surat kuasakhusus sebagaimana diatur dalam Pasal 147 RBg. jo surat EdaranMahkamah Agung tanggal 23 Januari 1971 ;Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah kabur, atau tidakmempunyai
    kalau dikatakan hutang piutang Tergugat maupun Tergugat II tidak pernahpunya hutang pada Penggugat kalau dikatakan wanprestasi, Tergugat danIl tidak pernah ada janji dengan Penggugat, jadi atas dasar apa gugatan inidiajukan;Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1971 RegisterNomor 290 K/Sip/1971 yang menyatakan gugatan harus diajukan olehorang yang mempunyai hubungan hukum" dan yurisprudensi MahkamahHal 6 dari 13 hal. Put.
    No. 187 PK/Pdt/2002Januari 1972 Register Nomor 556 K/Sip/1971 dan putusan MahkamahAgung tanggal 9 November 1976 Register Nomor 1245 K/Sip/1974 sertaputusan Mahkamah Agung tanggal 13 Mei 1975 Register Nomor 67K/Sip/1975 ;DALAM REKONVENSI :1.Bahwa apa yang telah diuraikan dalam konvensi, dianggap bagian yangtidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ;Bahwa semula Tergugat dan II Konvensi sekarang Penggugat dan IlRekonvensi, dan yang semula Penggugat Konvensi sekarang TergugatRekonvensi ;Bahwa sebagaimana
Register : 16-05-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PA PINRANG Nomor 74/Pdt.P/2017/PA.Prg
Tanggal 20 Juni 2017 — PEMOHON ANAK PEMOHON I ANAK PEMOHON II ANAK PEMOHON III ANAK IV PEMOHON ANAK V PEMOHON ANAK VI PEMOHON ANAK VII PEMOHON
2617
  • Bahwa SUAMI PEMOHON semasa hidupnya menikah sekali saja yaknipada tanggal 12 Oktober 1971 dengan seorang perempuan yang bernamaPEMOHON (Pemohon);2. Bahwa SUAMI PEMOHON dengan isterinya PEMOHON' semasaperkawinannya telah dikaruniai 7 orang anak masingmasing:1. ANAK PEMOHON 2. ANAK PEMOHON Il3. ANAK PEMOHON Ill4. ANAK NV PEMOHON5. ANAK V PEMOHON6. ANAK VI PEMOHON7. ANAK VII PEMOHON3.
    Surat:1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON)yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Pinrang, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya,(Bukti P.1);Fotokopi Akta Nikah Nomor 341/X/71 tanggal 30 Oktober 1971 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan WatangSawitto, Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup dan telah sesuai denganaslinya, (Bukti P.2);Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315042907096103 An.
    Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu TandaPenduduk atas nama PEMOHON, merupakan akta otentik, bermeterai cukupdan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisiliPemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pinrang, sehinggabukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu buktitersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P2, berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor341/X/71 tanggal 30 Oktober 1971
Register : 27-03-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 02-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 202 K/TUN/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — YAHYA BIN SALEH DAHDAH VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II., II. HUSIN B. ABDULLAH ASSEGAF;
7445 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 202 K/TUN/20179.2.9.3.yang lebih parahnya lagi/ironis ternyata alamat/letak/lokasi ObjekSengketa a quo bukanlah berada di Ketapang Besar Nomor 24(sebagaimana yang tercatat dalam bentuk tulisan tangan olehseseorang atau oknum) melainkan objek hukumnya telah diketahuiberada pada wilayah Kampoeng Ketapang.Bahwa perlu untuk diketahui YM Judex Facti bagaimana mungkin bisaterjadi (ternyata) Objek Sengketa a quo telah diterbitkan/terbit sejak 11November 1971 sedangkan proses tahapan pengukurannya
    :Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 127/Lingkungan Ampel tertanggal 11 November 1971; atas namapemegang hak Sajid Abdul Gadir bin Hud Assegaf, yang terletak di JalanKetapang Besar Nomor 24 Surabaya; sebagaimana berdasarkan ketentuandi Surat Ukur Nomor 372 tertanggal 27 Desember 1905, Seluas 300 m?.
    menolak seluruh dalildalil Penggugat, kecualiyang diakui secara tegas kebenarannya;Bahwa secara jelas gugatan Penggugat melanggar asas hukum ne bis inidem, yakni seseorang tidak boleh digugat/dituntut kedua kalinya terhadapperkara yang sama, karena dalam gugatan ini, baik subjek, objek sengketadan dasar gugatannya sama dengan perkara Nomor 166/G/2013/PTUN.SBY yang telah diputus, sedang objek sengketa sertifikat HGBNomor 127/Lingkungan atas nama Sajid Abdulgadir Bin Hud Assegaftanggal 11 November 1971
    Bahwa telah diketahui di mana SHGB Nomor 127/Lingkungan Ampel(objek sengketa a quo) terbit pertama kali tercatat 11 November 1971;atas nama pemegang hak (Sjarifa Zoebaidah binti Said Agil Baharun)namun pada sisi lainnya ada Surat Hibah pada 07 Agustus 1961; yangtelah dibuat oleh keturunan/ahli waris dari Sjarifa Zoebaidah binti SaidAgil Baharun; apabila diperhatikan secara cermat; maka terungkapfakta hukum kebenarannya sebagai berikut:3.1.1.
    Bahwa untuk itu telah jelas Sjarifa Zoebaidah binti Said AgilBaharun; pada tahun 1961 secara tidak langsung menerangkansudah meninggal dunia; sehingga kedudukannya tergantikanoleh ahli warisnya; sebagaimana tercatat dalam Surat Hibah(tahun 1961); namun mengapa tahun 1971 dipenerbitan awalobjek sengketa a quo; ternyata masih tercatat/terdaftar atasnama Sjarifa Zoebaidah binti Said Agil Baharun di dalam objeksengketa a quo; artinya Sjarifa Zoebaidah binti Said AgilBaharun hidup kembali bangkit dari
Register : 22-04-2020 — Putus : 09-07-2020 — Upload : 11-07-2020
Putusan PA PARIGI Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Prgi
Tanggal 9 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
6027
  • Bahwa Pada tanggal 7 agustus 1971 Alm Maawia telahmeninggal dunia dan Alm Mohtar lakara meninggal pada tanggal 31Oktober 198917.
    PrgiEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994yang substansi dan jiwanya sama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RINomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, sehingga dengan demikiansyarat materil Surat kuasa telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena kedua surat kuasa khusus tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan demikian terpenuhi pulasyarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa kedua surat kuasa khusus
Putus : 14-12-2011 — Upload : 31-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2634 K/Pdt/2010
Tanggal 14 Desember 2011 — H. MAHFUD SODIQ, ;KEJAKSAAN NEGERI MALANG,
3919 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dakwaan tersusun secara Subsidairitas yaitu Primair melanggarPasal 1 (1) huruf a jo pasal 28 jo Pasal 34 Undang Undang nomor 3 Tahun1971 jo undangundang nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 43 A undangundangnomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 (1) KUHP, Subsidiair melanggar Pasal 1(1) huruf b jo Pasal 28 jo Pasal 34 Undangundang nomor 3 Tahun 1971 joundangundang nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 43 A undangundangnomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 (1) KUHP, lebih subsidair melanggarPasal 1 (1) huruf e (Pasal 415 KUHP)
    jo Pasal 28 jo Pasal 34 UndangUndang nomor 3 Tahun 1971 jo undangundang nomor 31 Tahun 1999 joPasal 43 A undangundang nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 (1) KUHP ;.
    No. 2634 K/Pdt/2010Tahun 1971 jo UU nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 43 A UU nomor 20Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP ;. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana H. Mahfud Sodiq oleh karena itudengan pidana penjara selama 8 (delapan ) bulan ;. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 2.500.000,subsidiair 1 (Satu) bulan kurungan;. Menghukum Terdakwa H. Mahfud Sodiq untuk membayar uangpengganti kepada Negara Republik Indonesia sebesar Rp 210.000.000.(dua ratus sepuluh juta rupiah) :.
Register : 20-10-2017 — Upload : 17-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 127/Pdt.G/2017/PTA JK
Irawan Wirontono bin Wirontono, dkk Melawan Ariane Dewi binti Hasmanan Dan PT. Saptawira Adhitama Tur Melawan Irawan Wirontono bin Wirontono, dkk
96279
  • terletak diJalan Prapanca Buntu, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Barusekarang bernama Jalan Darmawangsa XII, Nomor 8, Kelurahan Pulo,Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak milikNomor 66 dan Gambar Situasi Nomor 79/1700/1971 atas nama Wirontonobin Muhammad Bakri yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah danPengawasan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKIJakarta.
    terletak di Jalan Prapanca Buntu, Kelurahan Cipete Utara, KecamatanKebayoran Baru sekarang bernama Jalan Darmawangsa XII, Nomor 8,Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan denganSertifikat Hak milik Nomor 66 dan Gambar Situasi Nomor 79/1700/1971 atasnama Wirontono bin Muhammad Bakri tersebut tidak dapat diterima (NietOnvankelijk Verklaard).Menimbang, bahwa tentang gugatan tirkah (harta kewarisan) yangberupa Tanah dengan luas 626 M7 terletak di Jalan Prapanca Buntu,Kelurahan Cipete
    Tanah atauHarta Kewarisan tersebut bersertifikat Hak Milik Nomor 65, denganGambar Situasi Nomor 78/1789/1971, atas nama Wirontono binMuhammad Bakri Sertifikat Hak Milik dan Gambar Situasi tersebutdikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah dan Pengawasan Tanah DKIJakarta sedangkan tanah dengan luas 626 M?
Putus : 21-02-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1035 K/Pdt/2012
Tanggal 21 Februari 2013 — MERRY GONI, vs. PETRUS GARA, dkk
188 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Vide Putusan MahkamahAgung R.I Nomor : 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971);Bahwa Gugatan a quo cacat formil, kurang pihak, sebab orang yangditarik sebagai Tergugat tidak lengkap in casu Paulina Gara , Ibu dariTergugat Ill Markus Gara, bertempat tinggal di Kelurahan Lowu Il,Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara, tidak ditariksebagai pihak materil, padahal tanah kintal mana yang diduduki olehTergugat III adalah milik dari Paulina Gara, bukan milik Tergugat III.
    Nomor : 81 K/Sip/1971 tanggal 9Juli 1973).
Register : 28-12-2017 — Putus : 30-01-2018 — Upload : 20-02-2018
Putusan PT PEKANBARU Nomor 306/PID.SUS/2017/PT PBR
Tanggal 30 Januari 2018 — Dang Van Lap
6131
  • PUTUSANNomor 306/PID.SUS/2017/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkaraperkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;Nama : Dang Van Lap;Tempat lahir : Khan Hoa Vietnam;Umur/tanggallahir :46 Tahun/QJuli 1971; aSJenis kelamin : Lakilaki; QRKebangsaan : Vietnam; YWTempat tinggal : Vinh Luong Khanh toateAgama : Budha;Pekerjaan : Nahkoda KM Abadi
Register : 25-01-2021 — Putus : 01-02-2021 — Upload : 01-02-2021
Putusan PA KENDARI Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Kdi
Tanggal 1 Februari 2021 — Pemohon melawan Termohon
152
  • Bahwa SYAMSUDDIN Bin LA OLEO meninggal duniakarena sakit di rumah kediaman pada hari Senin tanggal 5Maret 1990 sesuai dengan Surat Keterangan KematianNomor: 474.3/87/KB/XII/2020 di Kelurahan Bende,Kecamatan Kadia, Kota Kendari, lalu AONA Binti LADUDA meninggal di Rumah Kediaman karena Sakit hariMinggu tanggal 7 Maret 1971 sesuai dengan SuratKeterangan Kematian Nomor: 474.3/88/KB/XII/2020 diKelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, laluMuliana binti Syamsudin telah meninggal duani karenaSakit
    Menetapkan SYAMSUDDIN Bin LA OLEO meninggaldunia karena sakit di rumah kediaman pada hari Senintanggal 5 Maret 1990 sesuai dengan Surat KeteranganKematian Nomor: 474.3/87/KB/XII/2020 di KelurahanBende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, lalu AONA BintiLA DUDA meninggal di Rumah Kediaman karena Sakit hariMinggu tanggal 7 Maret 1971 sesuai dengan SuratHalaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.KdiKeterangan Kematian Nomor: 474.3/88/KB/XI1I/2020di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari,
Register : 03-12-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 15-12-2021
Putusan PA BATULICIN Nomor 362/Pdt.P/2021/PA.Blcn
Tanggal 13 Desember 2021 — Pemohon melawan Termohon
2512
  • ., SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo.Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Juli 1994 danketentuan Pasal 32 Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dankapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atasnama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannyaangka 20 Undangundang
Register : 13-02-2017 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 17-10-2019
Putusan PA BANDUNG Nomor 0099/Pdt.P/2017/PA.Badg
Tanggal 6 Maret 2017 — Pemohon melawan Termohon
102
  • Bahwa Suami Pemohon sebelumnya telah melangsungkanpernikahan dengan Chosjiah Djamali pada tanggal 20/12/1971 dandicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Bumiayu, sebagaimana tercatat dalam Kutipan AktaNikah Nomor : 855/1971 ttgl.20/12/1971.4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) oranganak bernama Ahmad Haytami, lahir pada tanggal 16 November 1972.5. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2007 Chosjiah Djamali telahmeninggal dunia karena sakit.6.
Register : 05-01-2021 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Gpr
Tanggal 12 Januari 2021 — Pemohon:
BONARI
132
  • PENETAPANNomor 05/Pdt.P/2021/PN GprDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa perkara perdatapermohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapandalam perkara:BONARI, tempat tanggal lahir Kediri, 5 Agustus 1971, Jenis kelaminLakilaki, Agama Islam, Perkerjaan Petani, Bertempat tinggal diDsn Parang Rt.05 Rw.03 Desa Parang Kec.
    tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkanKepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor: 3506LT301220200040 tanggal 30 Desember 2020, dari yang sebelumnyatertulis dan terbaca NARI, menjadi tertulis dan terbaca BONARI;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangandan dihubungkan dengan buktibukti Surat yang diajukan Pemohon sertaketerangan saksisaksi, terdapat faktafakta hukum di persidangan :Menimbang, bahwa pemohon lahir di Kediri, 05 Agustus 1971
Register : 15-02-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 17-11-2018
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 357/Pdt.G/2018/PA.Lpk
Tanggal 7 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
105
  • dengan Termohon telah berdamai di luarpersidangan;Menimbang, bahwa oleh karena perncabutan surat permohonantersebut atas keinginan Pemohon sendiri, maka Majelis berpendapatbahwa pencabutan surat permohonan tersebut merupakan hak yangmelekat pada diri Pemohon, Ketentuan Pasal 271 Rv memberi hak padaPemohon untuk mencabut surat permohonan yang sudah diajukannya.Pemohon adalah orang yang berhak melakukan pencabutan tersebutsebagaimana ketentuan Pasal 272 Rv jo Surat Edaran Mahkamah AgungNomor 1 Tahun 1971
    , tanggal 23 Januari 1971 yang mengatur tentangpencabutan surat gugatan yang dilakukan oleh Penggugat;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut suratpermohonannya dinilai cukup beralasan dan patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 )UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;MENGINGATBunyi PasalPasal dari peraturan perundangundangan