PeraturanWalikota Palembang No. 38 Tahun 2016, makaseharusnya Para Penggugat mengajukan permohonankeberatan atas Peraturan Walikota No. 38 Tahun 2016tersebut dengan mengajukan Hak Uji Materiil kepadaMahkamah Agung sebagaimana dimaksud di dalamketentuan Pasal 31A ayat (2) UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agungjo Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil;Bahwa Permohonan

Hak Uji Materiil atas peraturanperundangundangan di bawah Undangundangmerupakan Kewenangan Mahkamah Agung BukanHalaman 26 dari 98 Putusan Nomor 52/PDT/2018/PT.PLG.14.15.16.Kewenangan Pengadilan Negeri Klas JA KhususPalembang;Bahwa dengan demikian pengajuan keberatan atasPeraturan Walikota Palembang No. 38 Tahun 2016 yangdiajukan oleh Para Penggugat melalui Gugatan PerbuatanMelawan Hukum di Pengadilan Negeri Klas IA KhususPalembang jelas tidak berdasarkan hukum sehinggasudah seharusnya untuk ditolak

keberatan atas PeraturanWalikota Palembang No. 38 Tahun 2016, maka seharusnyaPenggugat mengajukan permohonan keberatan atasPeraturan Walikota No. 38 Tahun 2016 tersebut denganmengajukan Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agungsebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 31A ayat(2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 Tentang Mahkamah Agung jo Pasal 1 angka 3Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil;Bahwa Permohonan

Hak Uji Materiil atas peraturanperundangundangan di bawah Undangundangmerupakan Kewenangan Mahkamah Agung BukanKewenangan Pengadilan Negeri Klas IA KhususPalembang;Bahwa dengan demikian pengajuan keberatan atasPeraturan Walikota Palembang No. 38 Tahun 2016 yangdiajukan oleh Penggugat melalui Gugatan PerbuatanMelawan Hukum di Pengadilan Negeri Klas IA KhususPalembang jelas tidak berdasarkan hukum sehingga sudahseharusnya untuk ditolak;Bahwa dalam ketentuan hukum acara perdata, sekalipunTergugat tidak

PASAL 1 ANGKA 3 DAN ANGKA 4, PASAL 2, PASAL 3 DAN PASAL 5 PPPUNGUTAN BERIKUT DENGAN BUTIR HURUF B ANGKA 2, BUTIR IIANGKA 11, BUTIR Il ANGKA 12 LAMPIRAN PP PUNGUTAN TIDAKBERTENTANGAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN.1.Bahwa dalam permohonannya pada halaman 6, Para Pemohon telahmenyatakan mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil atas Pasal 1angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 PP Pungutanberikut dengan Butir Huruf B Angka 2, Butir Il Angka 11, Butir Il

Tidak ada badanperadilan lain, yang berwenang secara absolut untukmenyidangkan permohonan Hak Uji Materiil ini kecualiMahkamah Agung. Ketiga.

Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No. 13.P/HUM/2015Perkara Permohonan Hak Uji Materiil, yang selanjutnya diberi tanda buktiT.l12;13. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraYogyakarta, Nomor 08/G/2016/PTUN.Yk, yang selanjutnya diberi tandabukti T.I13;14. Fotocopy Salinana Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya, Nomor 265/B/2016/PT.TUN.SBY., yang selanjutnya diberi tandabukti T.I14;15.

Bahwa, Termohon menerima pemberitahuan dan Penyerahan SuratPermohonan dan Penyerahan Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 05 /PER PSG/1/05 P/HUM/ 2015 tanggal 28 Januari 2015 pada tanggal6 Pebruari 2015;2. Bahwa, untuk menanggapi permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada tanggal 18 Pebruari 2015;3.

Bahwa Para Pemohon mempunyai Legal standinguntuk mengajukan permohonan Hak Uji Materiil perkara a quo karena Para Pemohonadalah perorangan yang bekerja sebagai wiraswasta dan wartawan yang selalumenggunakan kendaraan angkutan umum dalam kegiatan pekerjaannya dari mulaiberangkat sampai pulang, sehingga Para Pemohon dalam hal ini adalah pihak yangmemiliki kepentingan atas diberlakukannya obyek permohonan HUM dimaksud yangberkaitan dengan Produksi kendaraan bermotor Roda Empat yang Hemat Energi danHarga

Lagipulaterhadap permohonan hak uji materiil beberapa pasal dalam PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tersebut telah diputus oleh MajelisHakim Agung dalam perkara Nomor 68P/HUM/2015 pada tanggal 3 Maret2016 (vide bukti P13 = T30);Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangantersebut di atas, maka terbukti Tergugat dalam mengeluarkan keputusanobjek sengketa baik ditinjau dari aspek kKewenangan Tergugat, substansimaupun prosedur penerbitannya tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan

PemerintahNomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;Menimbang, bahwa dari alasanalasan keberatan Pemohon yangkemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan denganbuktibukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwaalasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa sebelumnya peraturan perundangundangan yang dipakaisebagai dasar pengujian terhadap objek permohonan

Hak Uji Materiil in casutelah diperiksa dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi yaitu Pengujian:UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara, yaitu sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 35/PUUXI/2013 tanggal 22 Mei 2014 yang amarnya pada pokoknyaberbunyi: Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuksebagian;Bahwa tidak terdapat pertentangan idealistik hukum terhadap peraturanperundangundangan yang lebih tinggi dalam objek Hak Uji Materiil

Cascading effect merupakan suatu hal yang tidakdapat dibenarkan baik secara teori perpajakan maupun UU PPN itu sendiri.Sebagaimana telah dijelaskan bahwa UU PPN Indonesia menganut indirect methoddimana terdapat sistem pengkreditan;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa terdapathak Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya objek permohonan hak uji materiil;Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugiandimaksud dan berlakunya objek permohonan yang dimohonkan

Putusan Nomor 58 P/HUM/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.bertentangan dengan peraturan perundangundangan tingkat lebihtinggi, selanjutnya permohonan hak uji materiil juga hNarus dapatmenjelaskan bahwa pembentukan peraturan perundangundangan dibawah undangundang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.Halmana diatur dalam Pasal 31A ayat (3) huruf b UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 sebagai berikut: Permohonan hak

atas Peraturan WalikotaPalembang No. 38 Tahun 2016, maka seharusnya ParaPenggugat mengajukan permohonan keberatan atasPeraturan Walikota No. 38 Tahun 2016 tersebut denganmengajukan Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agungsebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 31A ayat(2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 Tentang Mahkamah Agung jo Pasal 1 angka 3Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil;Bahwa Permohonan

Hak Uji Materiil atas peraturanperundangundangan di bawah Undangundang merupakanKewenangan Mahkamah Agung Bukan KewenanganPengadilan Negeri Klas A Khusus Palembang;Bahwa dengan demikian pengajuan keberatan atasPeraturan Walikota Palembang No. 38 Tahun 2016 yangdiajukan oleh Para Penggugat melalui Gugatan PerbuatanMelawan Hukum di Pengadilan Negeri Klas IA KhususHalaman 19 dari 84 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Pilg.A.2.15;16.Palembang jelas tidak berdasarkan hukum sehingga sudahseharusnya untuk

Putusan Nomor 203 PK/TUN/2016ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasanalasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa adapun halhal yang menjadi alasan dari Pemohon PeninjauanKembali dalam Perkara a quo adalah karena setelah perkara diputus,ditemukan suratsurat Bukti yang bersifat menentukan yang pada waktuperkara diperiksa tidak dapat ditemukan afau novum, yaitu berupaPutusan Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 56 P/HUM/2014 antara

Penggugat dan diprosessebagaimana prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Pasal 19Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhutll/2014 ;Menimbang, bahwa selain daripada itu Majelis Hakim menilai bahwadengan diterbitkannya kedua obyek sengketa a quo yang telah melanggardan tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dandengan tidak memperhatikan keadaan hukum atau ketentuan daripasalpasal yang telah dinyatakan batal dan tidak berlaku setelah adanyaPutusan Mahkamah Agung terhadap Permohonan

Hak Uji Materiil atasPutusan Nomor : 10/G/2015/PTUNPbr.

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON KEBERATAN (LEGALSTANDING)Bahwa, pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untukmengajukan permohonan hak uji materiil peraturanperundangundangan di bawah undangundang, merupakan satuindikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikanadanya kemajuan bagi penguatan prinsipprinsip negara hukum;Bahwa, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengadilannegara tertinggi selain memiliki fungsi dan tugas membina keseragamandalam penerapan hukum secara adil, tepat

advokat atau badan hukum lainnya* (Putusan MANomor: 22 P/HUM/2018 Hal. 22) ;Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam Putusan mana disebutkanbahwa Paralegal memiliki fungsi membantu advokat, dan sebagai pelaksanafungsi membantu tersebut juga disupervisi oleh advokat, oleh karenanyaParalegal tidak melaksanakan fungsi advokat tetapi melaksanakan fungsimembantu advokat ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Putusan MA Nomor: 22P/HUM/2018 tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :Pasal 11 dan Pasal 12 objek permohonan

hak uji materiil (HUM)memuat norma yang memberikan ruang dan kewenangan kepada Paralegaluntuk dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan.Ketentuan tersebut dapat dimaknai Paralegal menjalankan sendiri prosespemeriksaan persidangan di pengadilan, dan bukan hanya mendampingi ataumembantu advokat.

Putusan Nomor 83 P/HUM/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Pemohon dari Tim Advokasi DPK APINDO Kabupaten Bekasiberkedudukan di Spanish Square Blok A, Nomor 8, KotaDeltamas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi dengan demikianPara Pemohon dalam Permohonan Hak Uji Materiil (HUM) iniadalah 8 (delapan) perusahaan yang beralamat di KabupatenBekasi:Bahwa dalil Para Pemohon dalam angka 2 menyatakan ParaPemohon adalah kelompok

Bahwa pasal 11 dan Pasal 12 objek permohonan hak uji materiil(HUM) memuat norma yang membeirkan ruang dan kewenangankepada Paralegal untuk dapat beracara dalam proses pemeriksanpersidangan di pengadilan. Ketentuan tersebut dapat dimaknaiParalegal menjalankan sendiri proses pemeriksaan persidangan dipengadilan, dan bukan hanya mendamping!

fotokopi darihasil scan);Halaman 61 dari 1386 Halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUNSRG28.29.30.P27.1P27.2P28Surat Bupati Jepara, Nomor: 561/6611, tanggal 11Oktober 2016, perihal: Rekomendasi Usulan UpahMinimum Kabupaten Jepara Tahun 2017 (fotokopi darihasil scan);Keputusan Gubernur Jawa Barat, Nomor: 560/50 Tahun2016 tentang Upah Minimum pada 35 (Tiga Puluh Lima)Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017(fotokopi dari hasil scan);Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 69 P/HUM/2015,Perkara Permohonan

Hak Uji Materiil antara KonfederasiSerikat Pekerja Indonesia (KSPI), dkk melawan PresidenRI (fotokopi sesuai Salinan MARI);Menimbang bahwa untuk menguatkan dalildalil jawabannya,Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi suratsurat yang bermeteraicukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberitanda Bukti T 1 sampai dengan Bukti T 36, sebagai berikut :1.T1T2Keputusan Gubernur Banten, Nomor: 561/Kep.539Huk/2016 tentang Penetapan Upah Minimum ProvinsiBanten Tahun 2017,

Bahwa pengakuan terhadap kewenangan khusus yang dimiliki oleh BPPNtersebut juga dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung RIyang menolak permohonan hak uji materiil terhadap PP No. 17/1999 yangdiajukan oleh Dewan Pengurus Pusat Assosiasi Advokat Indonesia (DPPAAI), yang berbunyi bahwa Pemberian wewenang yang besar kepadaBPPN jika dihubungkan dengan urgensi dan emergency dan tuntutankeadaan tidak merupakan pelanggaran yang dikategorikan bertentangandengan fundamental law.