sebagaiPenggugat.melawanTERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaanBuruh Harian, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea,KecamatanTamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebutsebagai Tergugat.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca berkas perkara ini.Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alatalat bukti.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pengggat dengan surat gugatannya bertanggal11 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama MakassarNomor 1216/Pdt G/2016/PA Mks

Nomor 1216/Pdt.G/2016/ PA Mks. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senintanggal O03 April 2000 dan tercatat pada PPN KUA KecamatanTamalanrea, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor262/42A/I/2007 tanggal 11 Juni 2007,. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersamadi Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar..

Nomor 1216/Pdt.G/2016/ PA Mks Bahwa, Aakhir April 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat dantidak pernah kembali sehingga Penggugat sangat menderita.

Nomor 1216/Pdt.G/2016/ PA Mks

Antang Raya, Kompleks Antang Raya Valley, Blok.A,No.2, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, KotaMakassar, berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor629/SK/XI/2017/PA Mks. selanjutnya disebut sebagaiPenggugat.MelawanTERGUGAT, tempat tanggal lahir Makassar 20 April 1987, Umur 30 tahun,Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta,agama Islam, beralamat di Kelurahan MacciniSombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sertaSelanjutnya, selanjutnya disebut sebagai TergugatPengadilan Agama tersebut;Telah

Nomor 2169/Pdt.G/2017/PA MksDUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9November 2017 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor2169/Pdt.G/2017/PA Mks. dengan dalildalil sebagai berikut :i, Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya adalahsebagai pasangan suami istri yang sah, Menikah Hari Minggu, 08Februari 2009 M atau 12 Syafar 1430 H Pukul 11.00 di hadapan KUAKecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.

Nomor 2169/Pdt.G/2017/PA Mks

764/Pdt.P/2018/PN Mks

Tanda Penduduk Nomor7371060703710004 Tanggal Lahir 07 Maret 1971;Hal 1 dari 5 Penetapan Nomor 764/Pdt.P/2018/PN Mks Bahwa atas nama Pemohon di passport Hakim Abdullah dengan namaHakim adalah orang yang sama; Bahwa pemohon bersedia melengkapi surat bukti yang diperlukan; Bahwa berdasarkan uraian singkat di atas Pemohon mohon kehadapanBapak kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;2.

Lahir di UjungPandang, Tanggal 07 Maret 1971 sesuai dengan Kartu Keluarga No.7371061006991936 nama Kepala Keluarga Hakim, Kutipan AktaKelahiran atas nama Hakim, dan Kutipan Akta Nikah atas namaSuami Hakim dan Istri Nelly;Bahwa kesalahan identitas tahun kelahiran Pemohon pada passportsejak diterbitkannya passport tersebut oleh pihak Imigrasi;Bahwa Pemohon saat ini ingin memperbaiki identitasnya untukkeperluan administrasi pembuatan passport yang baru;Hal 3 dari 5 Penetapan Nomor 764/Pdt.P/2018/PN Mks

Junaedi, S.H., M.H.NIP.19611111 198203 1 003Hal 5 dari 5 Penetapan Nomor 764/Pdt.P/2018/PN Mks

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 125/Pen/2020/PTTUN Mks. tanggal 11 Juni 2020 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor47/G/2019/PTUN.GTO., tanggal 18 Maret 2020.;3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan suratsuratyang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B sertasuratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;4.

Putusan Nomor 125/B/2020/PTTUN Mks.2. Redaksi : Rp 10.000;3. Pemberkasan : Rp 5.000;4.Biaya Proses Penyelesaian : Rp 229.000; +PerkaraJumlah : Rp 250.000;(dua ratus lima puluh ribu rupiah)halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 125/B/2020/PTTUN Mks.

Pengadilan (ecourt) dari pihakPenggugat/Pembanding dan telah diberitahukan secara elektronik kepadaTergugat, namun pihak Pembanding/Penggugat tidak mengajukan memoribanding sampai batas waktu yang telah ditentukan meskipun telah diberikesempatan untuk itu;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yangbersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaraHalaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 195/B/2021/PTTUN Mks

tingkatpengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkanseperti tersebut dalam amar putusan ini;Mengingat akan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang UndangNomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundangundanganlainnya yang terkait;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 195/B/2021/PTTUN Mks

Biaya Proses Penyelesaian : Rp. 230.000,00PerkaraJumlah Rp. 250.000,00( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 195/B/2021/PTTUN Mks

782/Pid.B/2019/PN Mks

Pid.1.A.3 PUTUSANNomor 782/Pid.B/2019/PN MksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 782/Pid.B/2019/PN MksPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor782/Pid.B/2019/PN Mks tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Penetapan Majelis Hakim Nomor

782/Pid.B/2019/PN Mks tanggal 24Mei 2019 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli* dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:Setelah mendengar permohonan

pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu kKeadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan:Keadaan yang meringankan:Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 782/Pid.B/2019/PN MksMemperhatikan, Pasal .................. dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 782/Pid.B/2019/PN MksHalaman 11 dari 11 Putusan Nomor 782/Pid.B/2019/PN Mks

189/PDT/2016/PT MKS

MKS,. yang ditandatangani olehSULEMAN SULE DUSUNG, Jurusita Pengadilan Negeri Makassar,menerangkan bahwa pada tanggal 03 Mei 2016 telah memberi kesempatanmasingmasing kepada Kuasa Insidentil Pembanding I,!I semula Pelawan I,II dankepada Terbanding semula Terlawan, untuk memeriksa berkas perkara diKepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, masingmasing dalam tenggangwaktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan;Hal 13 dari 21 hal Put.

Nomor:189/Pdt/2016/PT.Mks.Ad.3.Bahwa terhadap keberatan Termohon Eksekusinya/Pelawan berdasarkansuratnya tanggal 2 Mei 2015 yang pada pokoknya menyampaikan bahwapemindahan Hak pemilikan objek Hibah Nomor 39/WB/II/1965dan/atau objeksengketa perkara Nomor 34/pdt.G/2009/PN MKS berupa rumah 2 petak 2lantai terletak di jalan Veteran Utara No 85 dan atau Harta perolehanbersama Bata Dg Sere dengan perempuan TANI,telah ditetapkanberdasarkan pertimbangan Hukum Putusan Nomor 351 /R/1978.1/4 bagianmilik Bata

Bahwa dalil tersebut juga tidak dipertimbangkan /dan atau dikesampingkandibuktikan dengan tergugattergugat dihukum membayar biaya perkara.Bahwa terhadap dalil/argumentasi Hukum/Petitum gugatan pertimbanganHukum dan Diktum Putusan Nomor 351 /R/1978tersebut,Oleh pemohonEksekusi/Terlawan membicarakannya kembali dalam PerkaraNomor:34/pdt.G/2009/PN MKS tanggal 01122009.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri MakassarNomor:217/pdt.BTH/2015 PN MKS tanggal 28102015 yang dimohonkanbanding tersebut. 3. Mengadilisendiri. Menolak Eksepsi Terbanding/Terlawan. 1. Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untukseluruhnya.2. Menyatakan Para Pelawan~ adalah pelawan yang3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor351/R/1978 sah dan mengikat. 4.

Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri MakassarNomor.34/pdt.G/2009/PN MKS juncto Putusan Pengadilan TinggiMakassar Nomori14/pdt/2010/PT MKS juncto Nomor.786.K/pdt/2011TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN. 5. Menghukum Terlawan membayar biayaperkara. Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca danmeneliti dengan saksama memori banding dari Kuasa Insidentil Pembanding , IIsemula Pelawan I,Il, ternyata isi memori banding tersebut tidak memuat halhalHal 19 dari 21 hal Put.

218/Pdt.P/2021/PN Mks

Mks, telah mengajukan Permohonan Penerbitan AktaKematian dengan alasanalasan sebagai berikut :1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan NIK7371116410770001 pada KTP yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan danpencatatan sipil kota Makassar.2. Bahwa pemohon ingin menerbitkan Akta Kematian dari Suaminya AlmarhumIrfan Ardian Malkan.3.

Almira Kamila Dewi Irfan M.Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 218/Pat.P/2021/PN Mks Bahwa suami Pemohon yang bernama Irfan Ardian sudah meninggal duniapada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2008 di Makassar karena sakit yaituserangan jantung; Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untukdipergunakan pengurusan ahli waris dan pengurusan anak Pemohon untukmendapatkan beasiswa pendidikan anak Pemohon;Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;Menimbang, bahwa

Materai : Rp. 10.000,Jumlah : Rp.310.000,(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 218/Pat.P/2021/PN Mks

PUTUSANNomor : 113/B/2020/PTTUN Mks."

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar, Nomor : 113/B/2020/PTTUN Mks, tanggal 16 Juli 2020, tentangPersidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;TENTANG DUDUKPERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor : 90/G/2019/PTUN.MKS. tersebut, dalam sengketa para pihak yangamar putusannya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI:1.

Putusan Nomor 113/B/2020/PTTUN Mks.

Mks Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah kakak kandung yang bernamaSanusi; Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ancu dan Dg.

Mks Bahwa selama pernikahannya tersebut, pemohon I dengan pemohon II telahtinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, maka antara pemohon Idengan pemohon II benarbenar telah menikah pada tanggal 09 Maret 2003 diMakassar, dan pernikahannya tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahanmenurut hukum syariat Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, makapermohonan pemohon I dan pemohon

Mks

MENGADILI

1. Membatalkan perkara nomor 680/Pdt.G/2018/PA Mks dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret dari daftar perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411000,00 ( empat ratus sebelas ribu rupiah);

O09,Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, KotaMakassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Maret2018 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Makassar dengan Nomor 680/Pdt.G/2018/PA Mks, tanggal 16 Maret 2018,dengan dalildalil sebagai berikut

Membatalkan perkara nomor 680/Pdt.G/2018/PA Mks.2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret dari daftarperkara.3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah411.000, (empat ratus sebelas ribu rupiah);.Demikian putusan ini dijatunkan pada hari senin tanggal 4 Juni 2018,bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H.Hasanuddin.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs H.A. Majid Jalaluddin,M.H. dan Drs.H.M.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 508/Pdt.P/2018/PN Mks;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000,00 (Seratus delpan puluh satu ribu rupiah) ;

508/Pdt.P/2018/PN Mks

G/2018/PA Mks. dari Penggugat;

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut ;- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 122/Pdt.G/2019/ PN Mks., tanggal 24 Oktober 2019, yang dimohonkan banding tersebut;- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);

122/Pdt.G/2019/PN Mks

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara dari Pemohon;
2. Menyatakan Perkara Nomor: 162/Pdt.P/2021/PN Mks dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

162/Pdt.P/2021/PN Mks

SELLI tersebut;- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 335/PDT/2020/PT MKS tanggal 10 Desember 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr tanggal 23 Juli 2020;

MENGADILI:

- Menerima permohonann banding dari Pembanding semula Penggugat;- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 54/PdtG/2019/PN Mks tanggal 3 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;- Menghukum Pembanding semula Para Penggugat untuk - membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000.00( seratus lima puluh ribu rupiah).;

54/Pdt.G/2019/PN Mks

:::::ceeeeeeeeee Tergugat VI;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Januari2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassarpada tanggal 31 Januari 2019 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Mks, telahmengajukan gugatan sebagai berikut:1.

Menghukum Para Penggugat untuk secara tanggung renteng membayarsemua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.556.000,00,(TigaJuta Lima Lima puluh Enam ribu rupiah)Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 olehMajelis Hakim , yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua PengadilanNegeri Makassar Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Mks tanggal 1 Februari 2019, putusantersebut pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober

R@CaKSI .........cccccsceeeesueeeeseeeeaees : Rp10.000,00;Halaman 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pat.G/2019/PN Mks Rp50.000,00;OSES .oeeeccccccceeeeeeesseeeeeseeeeeeeeeeesee eecccsssceeeeeeeeecccsssneeeeeeeeeeeeeeeeees PRp. 70.000,00;NBP ......ceccccceeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeesDo eccssececeeeeeeeseeeennsaeeeeeeeeeeeeeeeeeess PR.2.390.000,00;ANQGIAN ....... cee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesGoececcceeeeeeeeeeeenceeeeeeeeeeeseeeseeeeeeeees PRp1.000.000,00;emeriksaan setempat .............7.

BPN Pendaftaran .............0.001 Rp30.000,00;Jumlah Rp.3.556.000,00;(Tiga Juta Lima Ratus lima Lima Puluh Enam ribu rupiah )Halaman 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pat.G/2019/PN Mks

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor2/Pen/Pilkada/2018/PTTUN Mks., tanggal 21 Februari 2018 tentangpenunjukan Majelis Hakim Khusus untuk memeriksa, mengadili danmemutus sengketa ini;2. Gugatan tanggal 21 Februari 2018 dan Perbaikan Gugatan tanggal 23Februari 2018;3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 2/PENPG/Pilkada/PTTUN Mks.,tanggal 21 Februari 2018 tentang Penetapan hari dan tanggal persidanganperbaikan gugatan;4.

Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks. diterima karena dalampengajuan berkasmelewati waktu(daluarsa) .

Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks.6.

Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks.3.

Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks.

I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Kuasa Pembanding semula

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ; ----------------------------------------------

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 261/ Pdt.G/ 2017/ PN Mks

359/PDT/2018/PT MKS

., tanggal 23 Agustus 2017, selanjutnyadisebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT ; Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 28 September2018, Nomor 359/ PDT/ 2018/ PT Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan TinggiMakassar, tanggal 1 Oktober 2018, Nomor 359/ PDT/ 2018/ PT Mks, untukHalaman 2 dari 32 HalamanPutusanNomor 359 PDT 2018 PTMksmendampingi dan membantu

Berkas Perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;Telah membaca Berkas Perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARANYA :Mengutip dan memperhatikan keadaankeadaan mengenai dudukperkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan NegeriMakassar, tanggal 21 Maret 2018, Nomor 261/ Pdt.G/ 2017/ PN Mks, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 2.Menyatakan tanah sengketa

dalam Peradilan Tingkat Banding ;Membaca surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Makassar, yang menyatakan bahwa PermohonanBanding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksamakepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada 3 Mei 2018 ; Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor261/ Pdt.G/ 2017/ PN Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriMakassar, masingmasing kepada Kuasa Hukum Pembanding semulaTergugat I

Mks. tanggal 21 Maret 2018 ;4. Menghukum Terbanding / Penggugat Asal untuk membayar biaya yang timbul ;91Mohon Putusan seadiladilnya (ex aequo et bono) ; Menimbang bahwa, Kuasa Pembanding II Semula Tergugat III telahmengajukan Memori Banding, tertanggal 3 Mei 2018, yang diterimadikepaniteraan Pengadilan Negeri makassar pada tanggal 8 Mei 2018, yang pada pokonya sebagai berikut :.

Pemberkasan/Penjilidan/ : Rp. 136.000,Pengiriman, dllJumlah : Rp. 150.000, ( seratus lima puluh ribu rupiah )UNTUK TURUNAN SESUAI ASLINYAPANITERA,Halaman 32 dari 32 HalamanPutusanNomor 359 PDT 2018 PT MksSINTJE TINEKE SAMPELAN, S.H.NIP. 19570904 198401 2 001Halaman 33 dari 32 HalamanPutusanNomor 359 PDT 2018 PT Mks

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan MelawanHukum menghalanghalangi/menghilangkan hak politikPenggugat dalam Pemilihan Kades Olilit Raya, karena tidakmelaksanakan isi Putusan Perkara PTUN Ambon No.26/G/2015/PTUN/ABN, tertanggal 10 Pebruari 2016 In casuPutusan Banding PT.TUN Makasar NO. 51/B/2016/PT.TUN/MKS, tertanggal 21 Juni 2016 yang telah BerkekuatanHukum Tetap.3.

PANCRATIUS BATFUTU(Almarhum) dalam dasar pertimbangan Hukum Majelis Hakim PTUNAmbon NO. 26/G/2015/PTUN/ABN in casu Putusan Banding PT.TUNMakasar NO. 51/B/2016/PT.TUN/MKS yang telah incrakt.

Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT AMBdengan menganulir Putusan PTUN Ambon NO.26/G.2015/PTUN/ABN in casu Putusan PT.TUN Makasar NO.51/B/2016/PT.TUN/MKS yang telah final dan mengikat (incrakt)..

P.2 Surat Putusan Banding PT.TUN Makasar NO.51/B/2016/PT.TUN MKS (Bukti Asli)3. P.3 Surat Undangan Rapat Panitia Pemilihnan Kepala Desa NO.01/PANPILKADES/DO/2015 Tertanggal 06 Maret 2015 PerihalUndangan rapat Calon Kepala Desa (Bukti Asli)4. P.4.

Putusan Banding Makasar NO.51/B/2016/PT.TUN/MKS karena kedua Clon Kades Olilit a/n.PANCRATIUS BATFUTU & HERY MELSASAIL telahHalaman 36 dari 42 hal.