Ditemukan 14485 data
Pembanding/Tergugat IV : Fachrurozi Zar an
Terbanding/Penggugat : SYAFRIDA YAHYA
Turut Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Bukopin Tbk. Cabang Pekanbaru
Turut Terbanding/Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru
Turut Terbanding/Tergugat V : Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru
162 — 240
Bahwa dengan tidak jelasnya perihal yang dijadikan pokok perkaramenjadikan tidak jelas pula apa yang hendak diperiksa oleh Majelis HakimHalaman 18 dari 42 putusan Nomor 145/PDT/2017/PT.PBRdaiam perkara a quo, sehingga sesuai dengan Yurisprudensi yang berlakuseperti pada Putusan MA RI No. 565 k/Sip/1973, tgl. 21 Agustus 1974 yangmenyatakan bahwa Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidakdapat diterima, maka Tergugat Ill mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini untuk menyatakan
,M.Kn No.565/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dengan nilai tanggungan Rp.3.125.000.000, (Tiga milyar seratus dua puluh lima juta rupiah)didaftarkan oleh TergugatV sebagaimana Daftar Isian 307 No.28812/2014 tanggal 30 Mei 2014 dan Daftar Isian 208 No. 15945/2014tanggal 30 Mei 2014 ;Kemudian Hak Milik Nomor : 7360/Simpang Baru tanggal 21 Juni 2005Surat Ukur tanggal 17 Juni 2005 No. 3541/Sp.
50 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
. : 565/3068/2009 tanggal 31 Desember 2009. Anjuran tersebut Tergugatbalas secara tertulis melalui surat No. : 198/RSS/ADM/V/2010 tanggal 9Januari 2010. Di dalam jawaban tertulis tersebut Tergugat menolak anjurandan kami masih bersedia karyawan dan karyawati tersebut untukbernegosiasi ulang. Sehubungan telah dengan tegas Tergugat menolakanjuran mediator terbukti bahwa Tergugat tidak punya itikat baikmelaksanakan ketentuan Pasal 164 UndangUndang No. 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan.
ADNY MAHMUD, SH.
Terdakwa:
1.MUHAMMAD RIZKY alias TEKEK Bin ABDUL MUIN
2.MOCH. WAHYU AGUS PRIBADI alias GENG Bin MUHAMMAD SANI
111 — 26
Anggrek B3 Perumahan Sekardanga, Sidoarjoberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2019 ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 65/Pid.Sus/2019/PNSDA tanggal 23 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 565/Pid.Sus/2019/PN SDA tanggal 23Januari 2019 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan
108 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEP.565/4435/PP/2008.. Bahwa dari Peraturan Perusahaan PT.
62 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kerja sepihak tersebut, namunTergugat tidak beritikad baik untuk mengupayakan penyelesaianperselisihan Pemutusan Hubungan Kerja secara damai dan kekeluargaan;Bahwa oleh karena perundingan yang telah diupayakan tidak menghasilkanpersetujuan maka Para Penggugat mengajukan Permohonan PerselisihanHubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaPekalongan, yang mana tidak mencapai kesepakatan antara ParaPenggugat dan Tergugat, sehingga pihak Mediator mengeluarkan AnjuranTertulis Nomor: 565
75 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
beberapa yurisprudensi MahkamahAgung RI masingmasing sebagai berikut:Nomor: 663 K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972:Hanya merupakan tanda wajib pajak, dan belum menjamin, bahwa orang yangtercantum namanya di dalamnya adalah pemilik;Nomor: 461 K/Sip/1971 tanggal 14 Juli 1971:Pembayaran pajak oleh orang tersebut di dalam surat pembayaran pajak, belummembuktikan, bahwa ia menjadi pemilik tanah tersebut, oleh karena yangberhak membayar pajak tanah garapan adalah orang yang menguasai tanahtersebut;Nomor: 565
63 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terhadap gugatan yang tidak merinci adanya kerugian yangtimbul sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum, makaberdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor566/K/SIP/1973 juncto Nomor 565/K/Sip/1973 juncto Putusan MahkamahAgung Nomor 1149/K/Sip/1979 maka sudah semestinya gugatan tersebutdinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);Dalam Rekonvensi:1.Bahwa apa yang didalilkan dalam jawaban konvensi merupakan satukesatuan (mutatis mutandis) yang tidak terpisahkan dalam
217 — 171
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565.K/Sip/1973 tanggal 21Agustus 1974 : "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterimakarena dasar tidak sempurna".Hal.13 Putusan No. 41/Pdt.G/2016/PN. Tng2. Bahwa dengan adanya Alas Dasar Kerjasama berupa KONTRAKPERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN JASA KEBERSIHANantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT No. PBPMBK/230/PKSCS/IV/2014 tertanggal 01 April 2014, ini merupakan hal yang jelas hakdan kewajiban para Pihak.3.
84 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
(selaku Penjual) saat ini sedang dalam proses pemeriksaan olehPengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana dengan Register PerkaraNo.954/Pid.B/2007/PN.DPK ;12.Bahwa, Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, menganut AsasPraduga Tidak Bersalah (Presumtion of Innoncent), dengan demikiansebelum adanya keputusan Hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde) hakPenggugat atas Tanah obyek sengketa tidak sempurna/tidak jelas ;13.Bahwa, Putusan Mahkamah Agung R.I No.565.K/Sip/1973, tanggal 21Agustus 1974
173 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Helindo Bangun Raya Sejahtera di lain pihak sebagai Tergugatmenimbulkan kesulitan untuk mejawabnya dan hal tersebut melanggar tertibHukum Acara Perdata;Bahwa berdasarkan halhal yang dikemukakan tersebut di atas adalahberalasan menurut hukum eksepsi Tergugat untuk dikabulkan, sesuaiYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16Desember 1970 juncto Nomor 565 K/sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974yang menentukan, dasar gugatan tidak sempurna atau tidak jelas harusdinyatakan tidak dapat
272 — 26
Putusan MA tanggal 21 8 1974 Nomor ; 565/SIP/1973, dalamperkara Perdata (RY. Il 1977 . Hal 192)F. Bahwa atas butir E diatas menjadi tidak pantas gugatan dalam perkara a quountuk meminta ganti rugi dimana gugatannya tidak sempurna dan apalagiTergugat sudah menjalani hukuman badan atas putusan perkara Pidana diPengadilan Negeri Manado;G.
170 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karenanya sudah sepatutnyamenurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvanketijkeverklaaard),Bahwa dalil Para Tergugat tersebut di atas dikuatkan dengan berdasarkan:Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973, Tanggai 21 Agustus1974, yang menyatakan Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatantidak dapat diterima;Dalam Rekonvensi19.20.21.22.Bahwa eksepsi dan jawaban dalam konpensi tersebut di atas adalahmerupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensiini
58 — 10
Pemilik, Penyewa dan atau Pemakai, sehingga gugatan a quodianggap tidak rnemenuhi syarat dan tidak sempurna dan sepatutnya.DITOLAK ( Vide Yurisprudensi putusan MA No. 565 K/ Sip/ 1973, 2181974) ;3.
127 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
haknya, dengan disertai SuratKeterangan dari Kepala Desa yang membenarkan suratsurat buktihaknya dengan perkuat oleh Asisten Wedana, dimana Penggugat hanyameminta dalam petitum pada pokok perkara adalah menyatakan batalatau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat HakMilik Nomor 625/ Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, KabupatenDeli Serdang, Provinsi Sumatera Utara; Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut di atas Tergugat menghunjukYurisprudensi tetap Mahkama Agung RI Nomor 565
Pembanding/Penggugat IV : JUNIANTO, S,Pd Diwakili Oleh : FRANKOLAI, S.H.,C.L.A
Pembanding/Penggugat II : PETRUS Diwakili Oleh : FRANKOLAI, S.H.,C.L.A
Pembanding/Penggugat V : KASNAYATI Diwakili Oleh : FRANKOLAI, S.H.,C.L.A
Pembanding/Penggugat III : LONIKA Diwakili Oleh : FRANKOLAI, S.H.,C.L.A
Pembanding/Penggugat I : HERDIANA INTAN Diwakili Oleh : FRANKOLAI, S.H.,C.L.A
Terbanding/Tergugat : MARIA HERLINA
75 — 28
Hal inisesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1979 yang menyatakan : Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan, dasargugatan tidak sempurna, karena hak Penggugat atas uangRP.5000.000.000, ( Lima milyar rupiah ) dengan tanah seluas 4.500M2 dengan bangunanbangunannya, tanah = yang berukuranpanjang 90 Meter dan lebar 50 Meter, serta dengan 1 ( Satu ) Unitmobil merk Zenia dengan No.
48 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pihak Tergugat tetapmenyampaikan tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat I s/d XII/ParaPenggugat ;Bahwa, pada tanggal 11 April 2011, Disnaker Kota Pekanbaru,mengeluarkan surat Nomor : Naker/C.4/565/407/04/2011, yang ditujukan1011kepada Penggugat I s/d XII/Para Penggugat dan Tergugat, perihal anjuranagar Tergugat segera membayar kepada Para Penggugat, hakhaknya berupauang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantianperumahan dan pengobatan, cuti tahunan yang belum diambil, THR Tahun2010
38 — 6
Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sudah seharusnyaditolak atau setidaktidaknya tidak diterima, hal mana sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 565 K/Sip/1973 tanggal 21Agustus 1974 yang menyatakan :Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima. Bahwa, dalam gugatan ini Tergugat digugat selaku Pribadi sedangdalam posita no: 2.17 maupun petitum gugatan no: 2.17, yangberhubungan dengan CV. Lautan Indah Cargo dan CV.
64 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pol : LP/565/C/V /2008/Polsek, tertanggal11 Juni 2008 ( Bukti P1/ terlampir) ;Bahwakejadian pencurian/perampokan itersebut selanjutnyamengakibatkan kebangkrutan atas usaha Para Pelawan sehingga perusahaanPara Pelawan tidak bisa bertahan dan mengalami kebangkrutan/stagnan.Selanjutnya dengan adanya kejadian itu. pula mengakibatkan padaketidakmampuan Para Pelawan dalam menjalankan/memenuhi kewajibannyaatas pengembalian pinjaman kreditnya kepada Terlawan dan atau mengalamihambatan ;Bahwa, meskipun Para
74 — 25
menimbulkankonsekuensi misainya, untuk gugatan ingkar janji/wanprestasi harusada petitum yang menyatakan bahwa perjanjian (dilakukan secaralisan) yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sah.Hal. 6 putusan Nomor.247/Pdt/2016/PT SMGMaka konsekuensi yuridis terhadap surat gugatan Para Penggugat yangtidak sempurna tersebut adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapatditerima (niet ontvankelijk verklaard), hal tersebut sejalan denganYurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1974 Nomor:565
63 — 12
butir 1,2 diatas tanah objek sengketa yang terletak diKrendang Timur Gang III No.10 Rt.10/001 Kelurahan Krendang, KecamatanTambora Jakarta barat, dengan luas tanah lebih kurang 7 M2 X 15 M2 danbangunannya 6 M2 X 15 M2 merupakan masih berstatus tanah negara tanah objeksengketa tersebut, sebagaimana dalil Penggugat butir 1,2 diatas ;Dengan demikian tidak ada alasan hukum Penggugat yang menggugat Tergugatkarena tanah objek sengketa adalah tanah Negara sebagaimana YurisprudensiMahkamah Agung R.I No.565