,M.H.Panitera Pengganti,d.t.o.Irwan, S.H.Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAHalaman 13 dari 14 Putusan Nomor 20./Pid/2019/PT.BnaT. TARMULI, S.H.NIP. 19611231 198503 1 029Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 20./Pid/2019/PT.Bna

PENGESAHAN:Salinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPih.PaniteraPanitera Muda Tipikor,H.SYAHRIR DAHLAN,SH.NIP.196511201989031004 Halaman 17 dari 17 Hal.Perkara Nomor 562/PID.SUS/2018/PT Mks Halaman 18 dari 17 Hal.Perkara Nomor 562/PID.SUS/2018/PT Mks

EVA ACHYANI ZULFA ,SH,MH :Bahwa ahli adalah sebagai pengajar tetap pada Bidang Hukum Pidanapada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ;Bahwa masalah Perbankan dalam tindak pidana korupsi apakah masuklkedalam ranah tipikor atau tidak dikaitkan dengan perkara tipikor masihmenjadi perdebatan ;Bahwa uang negara yang disertakan dalam BUMN tetap menjadi uangnegara jadi apabila ada kerugian keuangan negara maka termasukkedalam ranah tipikor ;Bahwa pada hakekatnya diskusi dalam dunia Perbankan tidak berbedadengan

Dalam hal ini kerugian negara dapatterjadi manakala Sumber dana berasal dari keuangan negara atau danamasyarakat ;Bahwa apabila ada beberapa tindak pidana yang berbeda maka yangdiutamakan adalah perkara Tipikor terebin dahulu dalam hal ini berlakuadagium specialis systemetiche atau lex specialis logis ;Bahwa perbedaan perkara Tipikor dengan Perbankan adalah PerkaraPerbankan mengacu pada managerial Perbankan itu sendiri sepertiketentuan SOP yang menjadi acuan administrasi Perbankan serdangkanperkara

Tipikor yang diatur dalam Undang Undang Nomor 31 tahun 1999adalah perkara pidana karena keseluruhan nya mengatur hukum pidanadan hukum acara pidana sekaligus ;Bahwa perkara tipkor mengacu pada jabatan atau PNS ;Bahwa perkara Tipikor dan Perbankan yang membedakan adalah sumberuang apabila uang nya adalah uang negara maka masuk kie ranah Tipikor;Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016 bahwa delik korupsi yang pada mulanya merupakan delik formalberubah menjadi deliak material

maka kerugian negara tidak sematamatabisa masuk keranah Tipikor ;Bahwa voltoid untuk perkara Tipikor pada BUMD atau BUMN yaitu ketikaakibat timbul bahwa tindak pidana perbankan yang dilakukan menimbulkankerugian keuangan negara ;Bahwa perpanjangan kredit menggunakan dokumen yang tidak benarmaka masingmasing perbuatan merupakan delik yang berdiri sendiri;Bahwa mens rea pada Tipikor di BUMN yang berperanBahwa adalah melibatkan beberapa orang, jarang yang berdiri sendiri danyang berperan adalah pertanggungjawaban

perjanjian batal sebagaimana diaturdalam pasal 1335 KUHPerdata ; Bahwa Direksi dapat menggunakan diskresi untuk menjalankan rodaperusahaan ; Bahwa Direksi berwenang dan bertanggungjawab penuh terhadapperusahaan dengan demikian ada dua fungsi Direksi yaitu fungsiManajemen dan Fungsi Mewakilli ;Ahli (a de charge) 2: LUBIS, SH,MH : Bahwa ahli adalah sebagai Dosen pada Fakultas Hukum UniversitasMataram ; Bahwa ahli adalah sebagai ahli hukum Pidana ; Bahwa unsur pasal 2 dan pasal 3 pada undangundang Tipikor

tanggal lahir 27 April 1991, anak kedua; bernamaAnak Il, tanggal lahir 07 Agustus 1994 dan anak ketiga bernama Anak Ill,tanggal lahir 04 juli 2000; .Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukunsebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah saksimengetahui Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugatselingkuh dengan wanita lain orang Bali (menurut pengakuan Tergugat sendiridalam persidangan tipikor

HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dandibantu oleh Didik Tri Sulistya, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri olehPemohon kasasi/T erdakwa dan Penuntut Umum;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H. ttd./ttd./Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. Timur P. Manurung, S.H.,MM.Panitera Pengganti :ttd.

manatelah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum padatanggal 16 April 2015;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontramemori banding tertanggal 24 April 2015 yang diterima di kepaniteraanPengadilan Negeri Serang pada tanggal 27 April 2015, kontra memori bandingmana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwapada tanggal 28 April 2015;1011Menimbang, bahwa baik kepada Penasehat HukumTerdakwa maupunJaksa Penuntut Umum oleh Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepadaTerdakwa, yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwapada tanggal 12 Oktober 2018 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukanpermohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin di Banjarbaru tersebut;

TARMULI,Salinan Putusan yang sama bunyinya oleh :Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehHalaman 12 dari 12 Putusan Nomor 301/PID/2019/PTBNAH. SAID SALEM, S.H.M.H.NIP. 19620616 198503 1 006Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 301/PID/2019/PTBNASalinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR.BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, SH.Nip.19611231 198503 0129Halaman 14 dari 12 Putusan Nomor 301/PID/2019/PTBNA

., tanggal 31Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penunitut Umum pada KejaksaanNegeri Batang;Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang Nomor 63/Pid.SusTPK/2017/PN Smg, tanggal 14 November2017, yang dimintakan banding tersebut, dan:Mengadili sendiri:Hal 7 dari 15 hal, Putusan Nomor 2523 K/Pid.Sus/20181. Menyatakan bahwa Terdakwa NURUDIN bin H.

Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 24 Mei 2015 s/d tanggal 22 Juni2015 ;4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d tanggal 22 Juli2015 ;5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2015 s/d tanggal 02Agustus 2015 ;6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 03 Agustus 2015 s/d tanggal O1September 2015 ;7.

Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 02 September 2015 s/d tanggal O01Oktober 2015 ;8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kupang, sejak tanggal 23 September 2015 s/d tanggal 22Oktober 2015 ;9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 23 Oktober 2015 s/d tanggal 21 Desember2015 ;10.

Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tipikor PadaPengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 Desember 2015 s/dtanggal 20 Januari 2016 ;11. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tipikor PadaPengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 21 Januari 2016 s/dtanggal 19 Februari 2016 ;Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukumyang bernama : AKHMAD BUMI, SH.

.+ Rp. 139.000,00,JUMIAN 20... eeeeeeeeeees Rp. 150.000,00,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERA,T.TARMULI,S.H.Nip.19611231 198503 1 029Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 87/PDT/2017/PT BNA

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, Penahanan Kota sejak tanggal27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;4. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Makassar, Penahanan Kota sejak tanggal29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggitersebut;Setelah membaca :1.

Pasal 55 Ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UndangUndang Nomor 46 Tahun2009 tentang Pengadilan Tipikor, dan paraturan lain yang terkait;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut;Hal. 46 dari 53 Hal. Put.

PUTUSANNo. 2327 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : dr.

MATHEUS REMANG,SE.6 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padaPengadilan Negeri Pontianak No. 02 / Pid.Sus /TP.Korupsi/ 2013 / PNPTKtanggal 17 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa dr. FADLY PERSI MARS, tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dalamdakwaan Primair ;2. Membebaskan Terdakwa dr.

keputusan yakni tidak mempertimbangkansama sekali alasanalasan kami dalam mengajukan Bandingsebagaimana tertuang dalam memori banding kami hal tersebutdibuktikan bahwa dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim tidakmemuat penolakan dengan alasanalasannya terhadap memori bandingyang kami ajukan;e Bahwa masyarakat Kabupaten Sanggau sangat terpukul atas atasringannya penjatuhan pidana rhadap Terdakwa sehingga PutusanPengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PontianakNomor : 02/Pid.sus/Tipikor

No. 21/G/2019/PTUN.PLKe.Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.2630/V.1398/99 tanggal 2 Oktober 2018, Perihal Surat PenyampaianData PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh KeputusanPemberhentian Tindak Dengan Hormat Sebagai PNS, menyampaikandata PNS yang terlibat tipikor melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan

No. 21/G/2019/PTUN.PLKbiasa atau umum bukan tindak pidana tipikor. Sehingga dalilPenggugattersebutsama sekali tidak benar.. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 15, angka16, angka17 Tergugat ajukan jawaban sebagai berikut ;a. Terbitnya Surat Keputusan Bupati Barito Utara tersebut dasarnyaadalah Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor :56/Pid.B/ 2008/PN.

tertanggal 20 Desember 2018 (fotokopisesuai dengan asli) j2e nner ree ere: Notulen Rapat Tim Pertimbangan Kepegawaian Daerahpembahasan tentang Tindak Pidana Korupsi oleh PNS danPelanggaran Disiplin PNS, tanggal 20 Desember 2018(fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;: Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Kepegawaian DaerahKabupaten Barito Utara Nomor : 862/250/BKPSDM tertanggal21 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan asili) ;Format Contoh 1 Keputusan Pembementian Tidak DenganHormat sebagai PNS yang melakukan Tipikor

tanggal 27 Juni 2015sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;4 Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2015 sampaidengan tanggal 11Agustus 2015;5 Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriTanjungpinang, sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29Agustus 2015;6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 30 Agustus 2015sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal27 Nopember 2015;8 Perpanjangan penahanan ke II oleh Ketua Pengadilan Tinggi/TipikorTingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 28 Nopember 2015 sampaidengan tanggal 27 Desember 2015;9 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;10 Perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai

Dalam hal iniTurut Termohon (BPKP) selaku auditor belum memiliki bukti yang cukup,kompeten dan relevan untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangannegara dalam perkara dugaan tipikor tersebut.Bahwahal tersebutsesuai dengan Peraturan Kepala Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PER1314/K/D6/2012 TentangPedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) yang mengatur bahwa:7) Untuk audit dalamrangka penghitungan kerugian keuangan negara berlakuketentuan sebagai berikut:(5) Permintaan

Bahwa dilanjutkan atau tidaknya proses penyidikan atas perkara tipikor tersebutsepenuhnya adalah kewenangan Penyidik dan tidak terikatpadaadatidaknyaHal 26 dari 46 Putusan Praperadilan No 10/Pid.

termasuk sebagai korban ataupun Pelapordalam perkara tindak pidana korupsi yakni negara yang sudah diwakili olehKejaksaan.Bahwa berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Jo PPNo 71 Tahun 2000 tidak mengatur hak gugat (legal standing) dari Pemohonsebagai lembaga swadaya masyarakat yang telah mempunyai persyaratansebagai Perkumpulan Masyarakatan Anti Korupsi Indonesia, sehinggaPemohon tidak memiliki kapasitas cukup untuk mengajuan gugatanPraperadilan atas terbitnya SP3 terhadap dugaan tipikor

GPI19 13 Maret 2013 Pemeriksaan Endah CPIsaksi dari JPU Rumbiyanti Transkrip dan Video Sidang Tipikor Ir. Ricksy Prematuri, Dipl.

GPIJPU19 13 Maret 2013 Pemeriksaan Endah CPIsaksi dari RumbiyantiJPU Transkrip dan Video Sidang Tipikor Ir.

Transkrip dan Video Sidang Tipikor Ir. Ricksy Prematuri, Dipl. M.M.tanggal 20 Desember 2012 23 April 2013 (2);Hal. 197 dari 293 hal. Put.

Sedangkan dalam Pasal 18Undang Undang Tipikor pada prinsipnya untuk mengembalikankerugian negara. Dengan tidak adanya kerugian negara dalamkasus ini, tetapi PT GPI telah dihukum untuk membayar kerugiannegara sejumlah US$ 3,089,281.26. Hal ini membuktikan negaramendapat keuntungan sebesar US$ 3,089,281.26 dalam kasus ini.Padahal filosofinya pasal 18 Undang Undang Tipikor tersebuthanya untuk mengembalikan kerugian negara bukan untukmendapat keuntungan untuk negara.

No. 36 PK/Pid.Sus/2015 XIV.Transkrip dan Video Sidang Tipikor Ir.

Tipikor/2013/PN.Smda. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwapada tanggal 17 Juli 2014 Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa masingmasingmengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Juli 2014 dari Jaksa/PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

dan juga berdasarkan dokumen berita acarapemeriksaan lapangan No : 620/077/BAPPLBN.LMLB LS.KRY/DPU/XII/2006/DPU/ X/2005 TANGGAL 4 DESEMBER 2006MENYATAKAN PROYEK PEKERJAAN TELAH MEMENUHITARGET PELAKSANAAN 100%, dalam hal ini tidak ada bukti yangmembuktikan negara dirugikan, melainkan adanya bukti bahwa benarproyek tersebut tidak ditemukan kejanggalan sebagaimana hasil AuditBAWAS Provinsi Kalimantan Timur maupun Audit PEMDA Nunukan;Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 14/TIPIKOR

Tipikor/2013/PN.Smda tanggal 15 April 2014;MENGADILI SENDIRI1 Menyatakan Terdakwa Drs. H.

Membebani Terdakwa dan Terdakwa Il untuk membayar biayaperkara masingmasing sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang No. 12/TIPIKOR/2011/2011/PT.PLG., tanggal 22 Desember2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Terdakwa Ilserta dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang ;e Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11Agustus 2011 Nomor : 982

Pusri sebagai BUMN sebagai keuangan negara sehingganyaperbuatan Terpidana merugikan keuangan negara adalah batal demihukum, oleh karena itu seyogyanyalah Pemohon Peninjauan Kembalimohon Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini di tingkatPeninjauan Kembali berkenan menyatakan Putusan Judex FactiNo. 12/Tipikor/2011/PT.PLG., jo. No. 982/Pid.B/2010 /PN.PLG., adalahbatal demi hukum. Selanjutnya, dengan mengadili sendiri menyatakan Ir. H.Faisal Muaz dan Ir.

Oleh karena itu, seyogyanyalah putusan JudexFacti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang No. 12/Tipikor/2011/PT.PLG., dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaanPeninjauan Kembali ;2) Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Kelirudalam Acara (Vormverzuim) dan Melanggar Kewajiban MemberikanAlasan Pertimbangan yang Cukup (Motiveringplich) ex SuratEdaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 1974 ;Bahwa, Judex Facti, baik Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembangmaupun Pengadilan Negeri

sesungguhnya sehingga muncul kasus pidana yang menimpaPenggugat; Ternyata Tergugat tidak memperhatikan apalagi mempertimbangkandalam menerbitkan Keputusan a quo terhadap diri Penggugat, karenapada saat itu isteri Penggugat dalam keadaan sakit, melahirkankemudian meninggal dunia, selain itu diwaktu bersamaan Penggugatpada saat itu diperintahkan untuk mengikuti diklat PIM IV dihutan KotaPelaihari, Dengan demikian sangat jelas, nyata dan terang perbuatanPenggugat tidak aktif namun fasif atas perbuatan pidana Tipikor

Namun demikian perlu diketahui bahwa Penggugat senyatanya tidaksepenuhnya bersalah lazimnya predikat koruptor dikarenakan halhal,sebagai berikut:Halaman10 dari62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 9/G/2017/PTUN.BJM3.1.Putusan majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri BanjarmasinNomor :21/Pid.SusTPK/2016/PN.BJM yang secara jelas, nyata danterang perbuatan Penggugat dalam proses dalam kapasitas sebagaiAnggota Panitia/Pejabat Pengadaan BarangJasa Alat PeragaPendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah

Kemudian kamimeminta salinan ke Pengadilan Tipikor Banjarmasin, lalu akhirnya mendapatsalinannya, hasilnya Fahrul Armi tidak banding, dan sudah berkekuatan hukumtetap;Bahwa surat pemberhentian sementara dibuat sekitar Juni 2016;Bahwa setelah mendapat salinan putusan yang sudah berkekuatan hukumtetap Yang pertama kami bersurat ke BKN pada tanggal 16 Desember 2016,yang kedua kami melakukan rapat majelis tanggal 28 Desember 2016.