Ditemukan 19089 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tipiter
Penelusuran terkait : Tipikor
Register : 02-11-2011 — Putus : 09-12-2011 — Upload : 03-09-2012
Putusan PT JAYAPURA Nomor 9/Tipikor.Bnading/2011/PT.Jpr.
Tanggal 9 Desember 2011 — H. SANGKALA SUBAIR alias SANGKALA dan TAMRIN
9363
Putus : 24-11-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 24 Nopember 2015 — - Drs. ABDUL AZIS BADJODA, MM.Mpub
9827
  • PERK: PDS05/TLMT/07/2015, menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR Gorontalo yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1. Menyatakan Terdakwa Drs. ABD. AZIS BADJODA, MM.Pub selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang UndangRepuplik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo.
Register : 25-06-2014 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN AMBON Nomor 15/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb
Tanggal 12 Nopember 2014 — IDRIS MUKADAR
11248
  • Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan NegeriAmbon tanggal 25 Juli 2014 Nomor : 17/Pid.SusTpk/2014/PN.Amb.tentang Penetapan Hari Sidang ;3. Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa IDRISMUKADAR beserta seluruh lampirannya ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa ;Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.
Register : 03-10-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT YYK
Tanggal 21 Nopember 2017 — SARANTA Bin SAMIN Als AMAT TARMIN
15574
  • rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 8 jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan padatanggal 16 Agustus 2017, agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor
    Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55ayal ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP ;Oleh karena itu mohon Pengadilan Tinggi menerima Permohon bandingJaksa Penuntut Umum serta memutus perkara a quo sesuai denganTuntutan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya mengajukankontra memori banding yang pada pokoknya menolak memori banding yangdiajukan Penuntut Umum serta meminta agar Putusan Majelis Hakim tingkatpertama agar supaya dikuatkan ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor
    Sesuai dengan dakwaan yang berbentukalternatif subsidaritas Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama telah memilihdakwaan kesatu primair sebagai dakwaan yang didahulukan untuk dibuktikan.Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama juga telah membuktikan dengan benar,telah mempertimbangkan dan menilai Tuntutan Jaksa Penuntut Umummaupun pembelaan / Pledoi dari Penesehat hukum Terdakwa secara rinci dansesusai dengan fakta persidangan dan hukum yang berlaku dengan tepat danbenar, oleh karena itu diambil alin
    dan dijadikan pertimbangan hukum sendirioleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.Berdasar pertimbangan ini keberatan dari pemohon banding/JaksaPenuntut Umum harus ditolak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tangga 7 September2017 Nomor: 12/Pid.SusTPK/20176/PN,Yyk, dapat dipertahankan dandikuatkan ditingkat banding ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahananmenurut ketentuan pasal
Register : 06-04-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 30-05-2018
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 2/PID.SUS-TPK/2018/PT YYK
Tanggal 30 Mei 2018 — HARYATI Binti POLESONO
13359
  • Ketua Pengadilan Tipikor, sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengantanggal 29 Januari 2018 ;4. Perpanjangan Kesatu Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampaidengan tanggal 28 Februari 2018 ;5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengantanggal 30 Maret 2018 ;6.
Register : 30-09-2013 — Putus : 30-10-2013 — Upload : 23-07-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 79/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg
Tanggal 30 Oktober 2013 — Drs. ADI DWIJANTORO Bin SAMIRAN ADI WARDOYO
8557
  • UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH; ----40. 1 (satu) bendel Salinan Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No. 79/Pid.Sus/2011/PN-TIPIKOR-Smg tanggal 19 Maret 2012 atas nama terdakwa Drs.
    Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 11September 2023 s/d 10 Oktober 2013 ;9. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 11Oktober 2013 s/d 9 Desember 2013 ; Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dr. H. UMAR MARUF,SH.,Sp.N. M.Hum, DEVI RIVALDISSH & SENO BASKORO,SH. Advokat dariKantor Advokat & Pengacara UMAR MF & PARTNERS yang beralamat di JalanSukarnoHatta No.28 Pedurungan Semarang.
    .; PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI ( TIPIKOR )PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampirdidalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 September 2013 Nomor: 46/Pid.Sus/ 2013/PN.TIPIKOR Smg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas.Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum,Nomor Reg.Perk : Reg.
    UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH. 1 (satu) bendel Salinan Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No.79/Pid.Sus/2011/PNTIPIKORSmg tanggal 19 Maret 2012 atasnama terdakwa Drs.
    UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH; 1 (satu) bendel Salinan Putusan Pengadilan Tipikor SemarangNo. 79/Pid.Sus/2011/PNTIPIKORSmg tanggal 19 Maret 2012atlas nama terdakwa Drs.
    ABDUL ROCHIM, SH.Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim KetuaMajelis, H. DJOHAN AFANDI, SH. MH. Hakim Tinggi Tipikor dan HJ. ELISRUSMIATI, SH. MH.. Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarangmasingmasing sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanTipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 OKTOBER 2013 Nomor : 79 /Pen.Pid.Sus / 2013/PT. TPK Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara inidalam tingkat banding.
Register : 29-10-2013 — Putus : 26-11-2013 — Upload : 23-07-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 83/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg
Tanggal 26 Nopember 2013 — Tdw I. SUTOMO Bin SASTRO MIHARDJO Tdw II. ARIEF KUSNANDAR, SE Bin MASENO
5736
  • - Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II ARIEF KUSNANDAR, SE bin MASENO tersebut ;- Mengubah amar putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 September 2013 Nomor 48 / Pid.Sus / 2013 / PN. Tpk. Smg., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara sehingga amar selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut : 1.
    Tipikor, sejak tanggal 19 Oktober 2013sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 ;Terdakwa II didampingi Penasihat Hukumnya, yang bernama BAMBANG SRIWAHONO, SH Sp.N, MH. dan RIZKY FEBRIAN KRISNAWATI, SH, Advokat padaKantor Advokat KANTOR ADVOKAT BAMBANG SRI WAHONO, SH, Sp.N, MH.& ASSOCIATES, yang berkantor di Jalan Gatot Subroto No. 112 Cilacap, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2013 ;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan
    Tipikor Pengadilan Tinggi Semarangtanggal 1 Nopember 2013 Nomor : 83 / Pend.
    Smg., tentangPenunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya serta turunanresmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 September2013 Nomor 48/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Tipikor.Smg.dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31Januari 2013 No Reg. Pkr : PDS 04/ 03.10 / Ft.
    Panitera Muda Tipikor PengadilanTipikor Semarang masingmasing pada tanggal 19 dan 20 September 2013 sebagaimanaternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 109 dan 112 / Banding / Akta. Pid.Sus / 2013 / PN. Tipikor. Smg. Jo Nomor 48 / Pid. Sus / 2013 / PN. Tipikor.
    Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ABDUL ROCHIM, SH...Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang dan DERMAWAN SDJAMIAN, SH,CN. sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang masingmasing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari SELASAtanggal 26 NOPEMBER 2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh HakimKetua Majelis tersebut beserta Para Hakim Anggota dan dibantu P.
Putus : 13-11-2012 — Upload : 26-08-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 61/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg
Tanggal 13 Nopember 2012 — SITI HARYANI binti MOCHADI
6944
Register : 27-02-2023 — Putus : 18-07-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg
Tanggal 18 Juli 2023 — Penuntut Umum:
SRIYONO, S.H., M.H
Terdakwa:
AGUS HARTONO
188144
Putus : 15-06-2016 — Upload : 01-07-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 15 Juni 2016 — - ADAM DUMBI, S.H., M.H.
11483
Upload : 03-09-2014
Putusan PT JAYAPURA Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2014/PT JAP
ROBERT MELIANUS NAUW
7835
  • Menerima permintaan banding dari: Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari tersebut ;- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor: 55/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 10 Februari 2014, sekedar mengenai lamanya pemidanaan tersebut pada amar No. 4 putusan a quo, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa: ROBERT MELIANUS NAUW tersebut dengan pidana penjara
    Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor15/Pen.Pid.SusTPK/2014/PT JAP. tanggal 22 April 2014, tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Penetapan Hari Sidang pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 Nomor :15/Pen.Pid.SusTPK/Hari Sidang/2014/PT JAPBerkas perkara dan Suratsurat lain yang berkaitan dalam perkara ini, sertaturunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kelas A Jayapura Nomor: 55/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal10 Februari
Putus : 19-09-2016 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn
Tanggal 19 September 2016 — - RUDI AZHARI,SE
7921
Register : 19-07-2011 — Putus : 12-09-2011 — Upload : 12-01-2012
Putusan PT JAYAPURA Nomor 1/Tipikor.Banding/2011/PT.Jpr.
Tanggal 12 September 2011 — Drs. PHILIP WONA
9048
Putus : 07-07-2011 — Upload : 28-08-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 1/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg
Tanggal 7 Juli 2011 — BISRI Bin MOHAMMAD HAMZAH
5757
  • Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Semarang ; Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Semarang tanggal tanggal 25 April 2011 Nomor : 06/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan pidana denda sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini. 1.
    Tipikor. Smg : Sejak tanggal : 25 Januari 2011 s/d 23 Februari201;5. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSemarang : sejak tanggal 24 Februari 2011 sampaidengan 24 April 201 16. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggak 25 April 2011 s/d 24 Mei 2011 ; 7. Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 2 Mei 2011 s/d31 Mei 2011 ; Hal.1 dari 29 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg. 8.
    Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 1 Juni 2011 s/d 30 Juli 2011 ; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor PengadilanNegeri Semarang tanggal 25 April 2011 Nomor : 06/Pid.Sus/2011/PN TipikorSmg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh JaksaPenuntut Umum berdasarkan dakwaan Nomor Reg.
    Menimbang, bahwa setelah mem pelajari berkas perkara, turunanresmi putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tanggal9 Pebruari 2011 Nomor.06 / Pid.Sus / 2011 / PN.
    ) Pengadilan Negeri Semarang ;e Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)Pengadilan Negeri Semarang tanggal tanggal 25 April 2011 Nomor :06/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. yang dimintakan banding sekedarmengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan pidana denda sehinggaamar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini.1.
    ,Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan TinggiSemarang sebagai Ketua Majelis, H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH. danHj.
Register : 06-10-2011 — Putus : 08-12-2011 — Upload : 02-01-2012
Putusan PN BANJARMASIN Nomor /Tipikor/2011/ PN.Bjm.
Tanggal 8 Desember 2011 — SALMANI bin MUJADI
18836
  • /Tipikor/2011/ PN.Bjm.
    /Tipikor/2011/ PN.Bjm. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadlan NegeriBanjarmasin yang memeriksa, mengadili, dan memutus' perkaratindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama denganacara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara terdakwa:Nama lengkap : SALMANI bin MUJADI.Tempat Lahir : Kelampaian Tengah Banjar.Umur/ Tgl.
    /Tipikor/2011/PN.Bjm tanggal 6 Oktober 2011.3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasinsejak tanggal 5 Nopember 2011 s/d tanggal 3 Januari 2012berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 19/Pid.Sus.
    /Tipikor/20111/ PN.Bjm. tanggal 27 Oktober 2011.Terdakwa menerangkan bahwa = selama penyidikan dikepolisian setempat didampingi oleh Penasihat Hukumnyabernama M.NOOR, SH., namun sekarang dalam keadaan sakit dansampai dengan perkara selesai diperiksa Penasihat Hukumnyatidak pernah hadir tanpa keterangan yang sah.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan NegeriBanjarmasin No. 19/ Pid.Sus.
    /Tipikor/2011/PN.Bjm.tanggal 6 Oktober 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri BanjarmasinNo. 19/ Pid.Sus./ Tipikor/ 2011/ PN.Bjm. tanggal 6Oktober 2011 tentang Penetapan Hari Sidang ; Telah mendengar keterangan saksi saksi , keteranganterdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukandi persidangan.Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut UmumNo. Reg.
Putus : 07-12-2015 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 7 Desember 2015 —
285189
  • TOBING,SH.MT dan DENNY ISKANDAR, SH.MH masingmasing Hakim AdHoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal : 7 Desember 2015, oleh KetuaMajelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota yang sama, dengandibantu oleh VERANITA PURBA, SH Panitera Pengganti Pengadilan TindakPidana Korupsi tersebut, dengan dihadiri oleh MUHAMMAD HAYKAL, SH,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri RANTAU PRAPAT dan Terdakwa yangdidampingi Penasihat
Register : 10-01-2014 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 04-06-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 6/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg
Tanggal 22 Januari 2014 — WAGIRAN MARTONO
6335
  • - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;------- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 76/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg, tanggal 16 September 2013, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : ---------------------------------1.
Register : 17-06-2009 — Putus : 11-02-2010 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 237/Pid.B/2009/PN Bna
Tanggal 11 Februari 2010 — H. MAHIRUL ATHAR, S.Pd. I
2020
Register : 12-05-2012 — Putus : 04-09-2012 — Upload : 18-10-2012
Putusan PN AMBON Nomor 14/Pid.SUS/2012/PN.AB
Tanggal 4 September 2012 — EDI TRI SUKMONO , SH alias EDI;
13598
  • kerugian keuangan Negara atauperekonomian Negara, dalam undangundang No.1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga /instansi yang berwenang untukmelakukan audit terhadap keuangan Negara adalah BPK / BPKP, namun tidakmenghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugianKeuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah banyak dilakukan HakimHakim baik di peradilan umummaupun peradilan Tipikor
Register : 28-04-2013 — Putus : 22-05-2013 — Upload : 18-07-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg
Tanggal 22 Mei 2013 — Drs. SLAMET SUGITO, MM
10564