Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat IzinPerceraian dari atasan yang dikeluarkan oleh Bupati Buton, Nomor 555 tahun2014, tertanggal 2 September 2014;9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohonsudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersamaTermohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akandatang.

Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakilatau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui massmedia pada tanggal 12 September 2014 dan 13 Oktober 2014 dan ternyataketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuktidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada daiildalilpermohonannya untuk bercerai dengan Termohon;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipil telah memperoleh izin dariatasan atau pejabat yang berwenang melalui Keputusan Bupati Buton Nomor: 555tahun 2014 tertanggal 2 September 2014;Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telahmenyampaikan kepada Pemohon, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990,bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajibmemperoleh

berdasarkan Pasal 49 ayat1 huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenanganabsolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secararesmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidakternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipiltelah memperoleh izin dari atasan atau pejabat yang berwenang, maka perceraianPenggugat telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45tahun 1990;Menimbang, bahwa dengan telah dipanggilnya Termohon secara resmidan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh oranglain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah tanpadidasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi danmohon putusan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara yaknimengenai Petitum dari Gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan halhal sebagai berikut ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Japontar Saragi, saksi RismawatinPanjaitan, saksi Rumata br Simorangkir dan saksi Rosita Desimeria br Sitompul, bahwaPenggugat adalah seorang Pegawai

Negeri Sipil (PNS) sebagai Guru; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No.45 Tahun 1990 Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Perceraian wajib memperoleh izinatau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.

Maksudnya bahwa setiap Pegawai Negeri Sipilyang akan mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dariPejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima Gugatan perceraian (Tergugat)wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian.Permintaan izin perceraian diajukan oleh Penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluranhierarki sedangkan Tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istrisecara

tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambatlambatnya enam hari kerjasetelah menerima gugatan perceraian; Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara aquo, Penggugat/kuasanya tidakada mengajukan izin cerai atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat yang telah ditentukansesuai dengan profesi Penggugat, dimana izin cerai atau surat keterangan tersebut merupakansuatu kewajiban bagi Penggugat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 3 ayat

84 ayat (1) Undangundang No.Tahun 1989 yang diubah oleh Undangundang NO.3 Tahun 2006 tentangPengadilan Agama serta SEMA No.28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untukmengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapkepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal penggugat dan tergugat danKantor Urusan Agama tempat perkawinan penggugat dan tergungat untukdicatat dalam register yang tersedia untuk itu;Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai

Negeri Sipil dan dalam hal inisudah mendapatkan izin dari yaitu dengan Surat Keputusan Pemberian IzinPercerianNomor :B. 4384/Kk.4.5/BA.00/08/2018 tentang Pemberian IzinPerceraian Pegawai Negeri Sipil a.n Dra.

tanggal 13 September 2018;Mediator telan melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelispada tanggal 20 September 2018 bahwa mediasi antara Penggugat denganTergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaanperkara ini dilanjutkan;Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat denganTergugat, akan tetapi tidak berhasil;Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil,maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankanPenggugat;Penggugat selaku Pegawai

Negeri Sipil telah mendapat Surat IzinPerceraian dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian NomorXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Kepala Kantor Kementerian AgamaKota Pekanbaru;Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telan memberikanjawaban secara lisan pada tanggal 18 Oktober 2018 yang pada pokoknyasebagai berikut;Hal. 5 dari 13 hal.Putusan No. 1326/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Pbr.Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalamrumah tangga;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telahmendapat Izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini KepalaKantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, maka Penggugat telah memenuhisyarat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 3 PeraturanPemeritah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikandalildalil

Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :e Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa SANTIBinti HAMZA Alias SANTI datang kerumah SEHAN AL HAMID (Korban), danTerdawa bilang kalau anak Korban yang bersama Saksi Muhammad Fadli maujadi Pegawai Negeri di Kabupaten Morotai, nanti Terdakwa yang mengurusdengan syarat membayar sebesar Rp. 50.000.000 ( lima Puluh Juta Rupiah)dan pasti akan lulus menjadi PNS dan jika

tidak lulus maka uang Korban akandikembalikan yang pada saat itu Korban menyetujui.e Bahwa sekitar satu minggu kemudian Terdakwa datang lagi kerumah Korbandengan meminta uang sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yangHalaman 2 dari 10 HalamanPtsn.No.9/Pid.Sus/2016/PT TTEakan digunakan mengurus SK Honorer di Kantor Kabupaten Morotai, dan padasaat itu juga Korban langsung berikan, namun SK Honorer belum keluar laluada pengumuman dari RRI ada penerimaan Pegawai Negeri di KabupatenMorotai

dan Terdakwa datang ke rumah Korban dan bilang sudah adapengumuman kita pergi ke Morotai untuk ikut Test Pegawai Negeri dan padasaat itu Terdakwa bilang ke Korban agar sisa uang tersebut diberikan kepadaTerdakwa.Besok tanggal 19 November 2009, Korban dan Saksi ASLAMIAH LEWENUSSAAlias UMI (Istri Korban) antar uang sebesar Rp. 45.000.000, (empat puluh limajuta rupiah) sekitar jam 10.00 WIT ke rumah Terdakwa, dan pada saat itu adaorang tua Terdakwa, dan dia yang mempersilahkan Korban dengan SaksiASLAMIAH

Adapun perbuatan tersebut dilakukan olehterdakwa dengan caracara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut ;e Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa SANTIBinti HAMZA Alias SANTI datang kerumah SEHAN AL HAMID (korban), danterdakwa bilang kalau anak korban yang bernama saksi Muhammad Fadli maujadi Pegawai Negeri di Kabupaten Morotai, nanti terdakwa akan mengurusdenngan syarat membayar sebesar Rp. 0.000.000, (lima puluh juta rupiah) danpasti akan lulus menjadi PNS dan jika

Dansetelah sekitar 1 Bulan mereka di Morotai, setelah ada pengumuman di RRITernate, Korban mendengar bahwa nama anak Korban tidak lulus dalam testpenerimaan Pegawai Negeri Kabupaten Morotai.

PUTUSANNomor 946/Pdt.G/2019/PA.MksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Talak antara:PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 24 Maret 1969, agama Islam,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata ,tempat kediaman di Desa Bontoala, KecamatanPallangga, Kabupaten Gowa sebagai Pemohon,melawanTERMOHON, tempat dan tanggal

lahir Ujung Pandang, 15 Oktober 1973,agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempatkediaman di Kelurahan Pa Batang, KecamatanMamajang, Kota Makassar sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi danTermohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal

Bahwa Pemohon adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilpada Dinas Kebudayaan Kota Makassar, yang telah mendapatkan surat izinbercerai yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan PengembanganSumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar, Nomor 800/1474/BKPSDMD/IV/2019, tertanggal 08 April 2019. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satusatunya yang terbaikbagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauhmenyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan..

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatpemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon:Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon adalahrumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berutangtanpa sepengetahuan Pemohon, menyebabkan sejak bulan Januari 2015,Termohon telah meninggalkan Pemohon dan sejak itu tidak pernah kumpul lagilayaknya suami istri, oleh karena itu Pemohon berkehendak akan mentalakTermohon;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri sipil

Negeri Sipil telah mendapatkan Izinperceraian dari atasannya; Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonisdan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut, karena Termohon seringmeminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon; Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggalsejak bulan Januari 2015 berlangsung selama 4 tahun lebih sampaisekarang; Bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan mendamaikan Pemohondengan Termohon,

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Talak antara:PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 14 Februari 1961,agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, PendidikanStrata , tempat kediaman di JKAB BULUNGAN,Propinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon,melawanTERMOHON, tempat dan tanggal lahir Malinau, 25 Mei 1968, agamaIslam, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, PendidikanStrata I, tempat kediaman di KAB BULUNGAN, PropinsiKalimantan Utara sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksidi muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Desember2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 354/Pdt.G/2019/PA.TSe,tanggal 09 Desember

Negeri Sipil, Bukti tersebut telah bernazaelenserta telah cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda T.1 diberi tanggaldan paraf oleh Hakim;Bahwa Pemohon dan Termohon masingmasing telah menyampaikankesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;Halaman 7 dari 15 putusan Nomo 354/Pat.G/2019/PA.

Negeri Sipil, Termohon telahmemberitahukan adanya gugatan perceraian dan telah memperoleh izinmelakukan perceraian dari atasan Termohon, sehingga Termohon telahmemenuhi Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 TentangIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talakterhadap Termohon dengan dalildalil sebagaimana terurai dalam suratpermohonan Pemohon;Menimbang

Negeri Sipil, sehingga Termohon telahmemenuhi Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 TentangIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P.1, P.2,P.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon terbukti faktafakta sebagai berikut:1.

Foto copy Kartu Tanda Penududuk (KTP) atas nama Buya Karim, yangselanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P.9) ;10.Foto copy Surat Penyerahan Anak tertanggal 05 Juli 2016, yang selanjutnyapada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P.10) ;11.Foto copy Surat Keputusan Bupati Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atasnama Salma Tosofu tertanggal 30 Maret 2014, yang selanjutnya pada foto copybukti tersebut diberitanda (P.11) ;12.Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 26 September 2016,

Negeri Sipil diKantor Kelurahan Tuguwaji dan Buya Karim bekerja sebagai Wiraswasta; Bahwa yang saksi tahu kedua orang tua kandung dari anak tersebut tidakkeberatan anaknya dijadikan anak angkat atau dipelihara dan dibesarkan olehpara Pemohon; Bahwa setahu saksi sudah ada penyerahan anak dari orang tua kandungkepada Para Pemohon dan telah dibuat surat penyerahannya;Saksi 2 : Nurani Hamadun Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan ParaPemohon ; Bahwa benar para Pemohon ada sebagai

suami isteri ; Bahwa setahu saksi sampai sekarang ini para Pemohon belum dikaruniai anak; Bahwa saksi melihat anak Rehan Ade sudah dipelihara dan diasuh oleh paraPemohon di rumah Para Pemohon sejak Lebaran Idul Fitri tahun 2016; Bahwa saksi mengenali orang tua kandung dari anak tersebut, yaitu PemohonSalma Tosofu adalah sepupu dari Rehan Ade/ ayah kandung anak tersebut; Bahwa orang tua kandung anak tersebut bekerja sebagai Petani; Bahwa Pemohon Salma Tosofu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di

atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya".Mengacu kepada dakwaan Subsidair yang didakwakan oleh PenuntutUmum, maka dapat diuraikan unsurunsur dari Pasal 11 UU Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UUNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,yaitu :1 Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara ;2 Menerima hadiah ataujanji ;3 Diketahuinya ; atauPatut Diduga bahwa hadiah atau

Negeri atau Penyelenggara Negara."

Unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara." hanya merupakanelement delict dan bukanlah bestandeel delict (delik inti) yang harusdibuktikan. Menurut hemat kami, unsur "pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara." harus dihubungkan dengan perbuatanselanjutnya apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak.Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 1891 K/Pid.

Sus/201324Kalau unsurunsur lainnya terpenuhi, barulah unsur "Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara." dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti.Dalam pembahasan unsur "pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"pada Dakwaan Primair telah kami kemukakan pembahasan yuridis yangpada pokoknya kami berpendapat bahwa unsur "Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara" tidak terbukti.

Oleh karena kami telah membahasunsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" di dalam DakwaanPrimair, secara mutatis mutandis pembahasan itu berlaku di dalampembahasan tentang dakwaan Subsidair ini yang tidak perlu kami ulangkembali.Oleh karena itu, kami tetap pada pendapat kami tersebut menyatakanunsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" tidak terbukti.Tidak Terbuktinya Unsur "Menerima hadiah atau janji.Bahwa, yang dimaksud dengan "hadiah", menurut Putusan Hoge Raadtanggal 25 April 1916

Negeri milik Sdr.

MAYASARI (karyawan bank Mandiri) sehubunganditanyakan tentang pelunasan pinjaman dana Sdri REHNI di bank BRIbegitu pula jika ditanyakan tentang pengambilan agunan berupa SKPengangkatan Pegawai Negeri milik Sdr.

., M.Si;Tempat lahir : Tanjung Pinang;Umur / Tanggal lahir =: 42 Tahun/ 21 Agustus 1968;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Kartini HI No. 11 RT. 002/RW. 003Kelurahan Sei Harapan, KecamatanSekupang, Kota Batam;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batamsebagai berikut :PERTAMA :Bahwa Terdakwa HUSNUL HAFIL, S.

., M.Si selaku Pegawai Negeri Sipil(PNS) NIP. 19680821 198909 1 003 yang diangkat menjadi PNS berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: SK.821.2/DPB/90/29tanggal 24 Oktober 1990 selanjutnya berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor:KPTS.155/BKDM/IX/2007 tanggal 10 September 2007 Terdakwa diangkat menjadiKepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Batam, pada bulan Februari 2009 tanggal 6Maret 2009, 13 April 2009, tanggal 12 Mei 2009, tanggal 3 Juni 2009, tanggal 21Agustus

Sos., M.Si selaku Pegawai Negeri Sipil(PNS) NIP. 19680821 198909 1 003 yang diangkat menjadi PNS berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: SK.821.2/DPB/90/29tanggal 24 Oktober 1990 selanjutnya berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor:Hal. 7 dari 19 hal. Put.

Ag;1 (satu) rekening Koran Bank Mandiri atas nama Husnul Hafil No.1090006795017;1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank Mandiri atas nama JalaluddinNo. 1090042247005;1 (satu) lembar salinan/fotocopy Kutipan Surat Keputusan (SK) GubernurKepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: SK.813.2/P/89/28 tanggal 28 Oktober1989 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil an.

Negeri Sipil an.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah memperolehSurat izin perceraian dari atasan Penggugat, yang di keluarkan oleh Kepala KantorKementrian Agama Kota Baubau Nomor 01 tahun 2018, tertanggal 7 Agustus2018;9.

G/2018/PA Bb.Bahwa Penggugat yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkunganKementrian Agama Kota Baubau, telah mendapatkan izin dari atasannya berdasarkansurat keputusan izin perceraian dengan Nomor 1 tahun 2018, tertanggal 7 Agustus2018, yang dilampirkan dalam mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Baubau;Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara sepihak agarmengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap padadalildalil gugatannya untuk bercerai

;Menimbang bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam melakukanperceraian di Pengadilan sudah tentu melekat aturan yang berlaku pada dirinya untuktertidb administrasi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 PeraturanPemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 yang merupakan perubahan atas PeraturanPemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagiPegawai Negeri Sipil;Menimbang bahwa sesuai pertimbangan tersebut di atas, telah ternyataPenggugat yang merupakan Pegawai Negeri

G/2018/PA Bb.memenuhi syarat administratif selaku Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukanperceraian;Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang,maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendakioleh pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo. pasal 143 ayat (

PUTUSANNomor 2745/Pdt.G/2015/PA.Grtaia 5M yak SN al abyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Garut yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara :Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,pendidikan Pasca Sarjana, tempat kediaman di Perum SawungSari Wates Blok A No. 12, RT. 002 RW. 017, Desa Godog,Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, dalam

Saksi , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,tempat tinggal di Kp.

Kondang Rege, RT. 010 RW. 012, Kelurahan Regol,Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, di persidangan telah memberikanketerangan di bawah sumpah sebagai berikut :e Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena samasamasebagai Pegawai Negeri Sipil;e Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 20093;e Bahwa, saksi hadir pada saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;e Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di Perum Saung Sari Wates, Desa

Saksi ll, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,tempat tinggal di Jalan Pembangunan No. 115, RT. 005 RW. 003, KelurahanJayawaras, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, di persidangantelah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena berteman;Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;Bahwa, saksi hadir pada saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;Bahwa, setahu saksi setelah menikah

Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, dimana menurut ketentuan, apabilamelakukan perceraian harus terlebin dahulu memperoleh izin dari Pejabat yangberwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 Jo.

Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk Pegawai Negeri Sipil, diterbitkan bulanJanuarii 2014, oleh Badan Kesbang Politik Dan Linmas Kabupaten Luwu Utara,bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telahbermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P4.5.

Negeri Sipil.2.

Bahwa para Pemohon tergolong mampu secara ekonomi karena paraPemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil.Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapunlagi dan pada kesimpulannya tetap pada dalil permohonannya.Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalamperkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang takterpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon sebagaimanadiuraikan di atas.Menimbang

Negeri Sipil pada BadanKesbang Politik Dan Linmas Kabupaten Luwu Utara, membuktikan bahwa Pemohon(Dania) mempunyai penghasilan tetap.Menimbang, bahwa bukti P5, berupa fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuatoleh ibu kandung dari Rania Humaira Zahra bernama Cahyaning Wulan danPemohon (Dania), pernyataan mana disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi dandiketahui oleh Kepala Desa setempat (Mappadeceng).Menimbang, bahwa orang tua dari Rania Humaira Zahra tidak dapat didengarketerangannya karena tidak hadir

Bahwa para Pemohon tergolong mampu secara ekonomi karena Pemohon(Dania) adalah Pegawai Negeri Sipil.Menimbang bahwa keterangan saksi para Pemohon tersebut adalah faktayang dilinat sendiri dan atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harusdibuktikan oleh para Pemohon, keterangan mana bersesuaian satu dan lainnya, olehkarena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal309 R.Bg., oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kKekuatan atau nilai pembuktian.Menimbang, bahwa

PUTUSANNomor : 237/Pdt.G/2013/PA.PtkBISMILLAAHITRRAHMAANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ceraitalak yang diajukan oleh :PEMOHON, Umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KOTA PONTIANAK,sebagai Pemohon;MelawanTERMOHON, Umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir

Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif guna memenuhimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990, di depan sidang Pemohon telah menyerahkan surat Izin PerceraianDirektur Nomor 31/Kpts/KP.050/I/2013 yang dikeluarkan oleh Direktur tertanggal 6Januari 2013;Bahwa, pada hari sidang perdamaian Pemohon dan Termohon

SAKSI P I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,bertempat tinggal di KOTA PONTIANAK, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalahteman sekantor saksi, sedangkan Termohon adalah ister1 Pemohon yangbernama TERMOHON; Bahwa, mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon saksi tidakmengetahui karena sewaktu kenal dengan Pemohon Pemohon dan Termohonsudah sebagai suami isteri; Bahwa, Pemohon

tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan olehbukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 26 Oktober 1991 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama KecamatanBatu Ampar, Kota Pontianak serta keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya,10terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalamperkawinan yang sah;Menimbang, bahwa, Pemohon selaku Pegawai

Negeri Sipil yang masih aktifguna memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990, di depan sidang Pemohon telah menyerahkan suratIzin Perceraian Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 31/Kpts/KP.0S0/I/2013 yangdikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan tertanggal 6 Januari 2013;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonanperceraian yang didasarkan atas dalil antara Pemohon dan Termohon sering terjadipertengkaran dan perselisihan

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang sudah memperolehizin untuk bercerai dari atasan sebagaimana diterangkan dalam SuratKeputusan Bupati Solok Nomor : Tentang Pemberian Izin PerceraianBupati Solok pada tanggal 18 Oktober 2016;9.

Negeri Sipil telah melampirkanKeputusan Bupati Solok Nomor: tentang pemberian izin perceraian yangdikeluarkan oleh Bupati Solok tanggal 18 Oktober 2016;Bahwa, Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agarrukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil,sedangkan upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakankarena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

telah ditetapkan,Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugattidak pernah hadir di persidangan sampai sidang pembacaan putusan dan telahnyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan olehhukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikianberdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secaraverstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatunkan tanpa hadirnya Tergugat(verstek);Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telahmelampirkan Keputusan Bupati Solok Nomor: tentang pemberianizinperceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Solok tanggal 18 Oktober 2016,dengan demikian telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izinperceraian dan perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Termohonsebagai Pegawai Negeri Sipil tidak ada menyerahkan surat keterangan untukmelakukan perceraian;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka amanatPERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan, akanHalaman 6 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor 372/Pdt.G/2018/PA.KBrtetapi Majelis Hakim tetap berusaha melakukan upaya damai denganmenasehati Penggugat

SALINANPUTUSANNomor 1831/Pdt.G/2021/PA.Kjntoa .seasDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkatpertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dukuh Blumbang,RT.002 RW.002 Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, KabupatenPekalongan, sebagai Penggugat;MELAWANTergugat, umur

yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Bahwa pada persidangan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkanTergugat telah tidak hadir dan tidak menguasakan kepada wakilnya yang sahsebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentangketidak hadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilansesuai dengan ketentuan yang berlaku;Bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi,karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telah memperoleh suratizin melakukan perceraian dari atasannya sebagaimana Keputusan BupatiPekalongan Nomor 841.6/737 tanggal 24 November 2021, sehingga secaraadministrasi perkara ini dapat diproses lebih lanjut;Bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agarmengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, laludibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugatmenyatakan tetap pada gugatannya itu;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya

No.10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akanmelakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebihdahulu dari Pejabat;Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990Tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa bagi Pegawai NegeriSipil (PNS) yang mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajibmemperoleh

tanggapan terhadap Kontra memori bandingyang pada pokoknya:DALAM KONPENSIDALAM EKSEPSI Masih mempersoalkan surat izin yang di keluarkan oleh pejabat atasanPemohon yang dinilai premature oleh Termohon/Pembanding;DALAM POKOK PERKARA Masalah Termohon/Pembanding yang masih keberatan (Tidak maudiceraikan oleh Pemohon/Terbanding);DALAM REKONPENSI Tentang pembagian gaji Pemohon/Terbanding sebagai Pegawai NegeriSipil berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Tentang pembagian gajiPemohon/Terbanding sebagai Pegawai

Negeri Sipil berdasarkanketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan Termohon/ Pembandingdalam eksepsi dan dalam pokok perkara, Pengadilan Tingkat Banding merasaperlu memberikan pertimbangan sebagai berikut:DALAM KONPENSIDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa anggapan Termohon/Pembanding tentang suratizin Pemohon/Terbanding Nomor 474.2/0190/101.6.10/2018 tertanggal 23Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan WilayahKota Malang

2015 harus dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Malang;Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding harus sudah dianggapmempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus diperbaiki yangamar selengkapnya sebagaimana diktum putusan Pengadilan Tingkat Banding;DALAM REKONPENSITentang pembagian gaji Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbandingsebagai Pegawai

Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, nafkah madiyah dan hartabersama (gono gini).Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikanpertimbangan terhadap tuntutan Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tentang pembagian gaji Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 19883, telah diajukan olehTermohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding

Negeri Sipil tidak dapat diterima;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biayaperkara ditingkat pertama sebesar Rp 916.000,00 (sembilan ratusenambelas ribu rupiah); Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara padatingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (saratus lima puluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019Miladiyah, bertepatan dengan

PUTUSANNomor 27/Pdt.G/2020/PA.TulSayaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yangdilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkarapermohonan cerai talak yang diajukan olehPEMOHON, tempat dan tanggal lahir Rat, 25 September 1968, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,pendidikan Si, tempat kediaman di Ohoi Rat,Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten MalukuTenggara

hukumBahwa pada harihari sidang yang telah ditetapbkan, Pemohon datangmenghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutdan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halanganyang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai

Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izindari atasan sesuai peraturan yang berlaku;Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakankarena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;Hal. 3 dari 12 Hal.

TulPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohontelah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, makatelah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo.Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo.

negeri sipilharus sesuai menurut peraturan yang berlaku, dan alat bukti tersebut telahmemenuhi syarat formil, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan olehPemohon, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakanterbukti bahwa Pemohon telah memenuhi syarat administratif menurut aturanhukum yang berlaku bagi seorang pegawai negeri sipil yang hendakmengajukan perceraian, hal tersebut sesuai

PENETAPANNo. 0008/Pdt.P/2012/PA.CrpBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalamperkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:1 ISDIYANTO bin MADIONO, umur 34 tahun, Agama Islam,pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada SLB NegeriKepahiang, bertempat tinggal di Jalan Madrasah RT.11 RW.

IV No. 23Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten RejangLebong, sebagai PEMOHON I;2 MELIANA binti GURATNO, umur 30 tahun, Agama Islam,pendidikan Sl, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada SMKN 1Kepahiang, bertempat tinggal di Jalan Madrasah RT.11 RW.

belum dikaruniai anak;Bahwa, NAZWA FADHILAH adalah anak dari NURAINI binti ZAINIsebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor : 17002LU011020120017Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 01Oktober 2012;Bahwa, orang tua tersebut sebagai wiraswasta dan tergolong orang tidak mampu,sehingga masa depan anak kemungkinannya akan lebih baik bila diadopsi olehPemohon;Bahwa, Pemohon akan memelihara dan mengasuh anak tersebut layaknya anakkandung sendiri;Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipil (PNS) berkecukupan untukmemenuhi kebutuhan memenuhi kebutuhan hidupnyaseharihari, biayapendidikan, kesehatan dan keperluan lainnya ;Bahwa, permohonan pengangkatan anak ini diajukan untuk kepentinganpemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama NAZWA FADHILAH;Bahwa, berdasarkan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanUndangUndang Nomor 7 tahun 1989 dan intruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991, serta Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam, Pengadilan

Negeri Sipil dan mereka adalah orang baik,tidak pernah dipidana;Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah merawat Calon AnakAngkat secara baik dan tidak pernah menyakiti jasmaninyaBahwa Pemohon I dan Pemohon IJ membenarkan buktibukti surat danketerangan para saksi dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikankesimpulan yang intinya tetap dengan permohonannya serta mohon agar dijatuhkanpenetapan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk berita acarapersidangan yang

TERGUGAT pernah menjalin hubungan dengan wanita lain danperempuan yang menjalin hubungan dengan TERGUGAT tersebutsampai mengalami kehamilanBahwa TERGUGAT juga selalu memaksa PENGGUGAT untuk pindahtinggal di kota Kendari dan hal tersebut tidak bisa dituruti olehPENGGUGAT karena PENGGUGAT mempunyai pekerjaan tetap sebagaiPNS (Pegawai Negeri Sipil) tepatnya sebagai salah seorang guru di SMP 3Tomia Timur, sedangkan TERGUGAT tidak mempunyai pekerjaan tetap dikota Kendari.Bahwa Puncak keretakan hubungan

Tomia Timur kabupaten Wakatobi.Bahwa PENGGUGAT adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah telahmemperoleh izin cerai tertulis dari atasan yakni BUPATI KabupatenWakatobi yang dalam hal ini atas nama bupatati Wakatobidiwakili/ditandantangani oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Wakatobidengan Nomor: ;Bahwa PENGGUGAT bersedia membayar biaya perkara sesuai denganketentuan yang berlaku;Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, PENGGUGAT mohon agar KetuaPengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili

MajelisHakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex Aequo etbono)Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakilikuasanya dan Tergugat diwakili kuasanya, maasingmasing hadir sendiri dipersidangan.Menimbang bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telahdapat memperoleh/menyerahkan surat izin perceraian No. , tanggalwnennnnnnn=nn === dari Sekretaris Daerah Kabupaten Wakkatobi maka majelis hakimmenyatakan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat

Negeri Sipil , sedangkan Tergugat tidakmempunyai pekerjaan tetap di Kendari, kemudian pada 11 J anuari 2011,antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan yangmeninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat lalu upayaperdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasilkarena Tergugat tetap berkeras tinggal di Kendari dan tidak mau tinggal diwana nnnnn === , maka Penggugat dinilai tetap tinggal di rumah kediamanbersamanya di Kabupaten Wakatobi, kemudian Tergugatlahyang

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai wanna nnnnn === Kabupaten Wakatobi telah memperoleh izin perceraian dariPemerintah Kabupaten Wakatobi melalui surat Keputusan PemberianIzin Perceraian No. , yang dikeluarkan oleh SekretarisDaerah Kabupaten Wakatobi pada tanggal , maka MajelisHakim berpendapat bahwa sudah semestinya apabila Penggugatmengajukan gugatannya di Pengadilan Agama BauBau untukmemeriksa dan mengadili sekaligus memutuskan perkara ini karena wn Kabupaten Wakatobi