Ditemukan 18146 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : muhayat mujakar muhamat muzakar muakit mupakat mufaat munajat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-09-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 268 K/Pdt/2016
Tanggal 21 September 2016 — ALAN KAEPA ALANA Bin H IKING DARYAN VS LUNGNA JAYA, DKK
55 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perbuatannyayang telah menyalahi prosedur padahal kalau merasa benar prosedur telahterpenuhi siapa pun yang memohon meminta dibuka dokumendokumen yangada hubungan dengan SHM milik masyarakat tidak perlu takut maka dengandemikian apabila ternyata tidak ada dokumennya dan pemegang akta JualBeli atau sertipikat itu dinyatakan palsu harus dilakukan pengusutan dituntutsecara Pidana yang harus di pertanggungjawabkan di hadapan hukum;13.Bahwa pihak Penggugat tetap bersabar dan telah berusaha mengajakbermusyawarah mufakat
    Iking Daryan dan identitas lain serta keterangan palsu di dalamketiga isi Akta Jual beli tersebut di atas;22.Bahwa di mana Para Penggugat telah melaksanakan upayaupayamengambil jalan terbaik mencapai mediasi/musyawarah mufakat melaluiaparat yang berwenang dari mulai tingkat RT, Desa, Kecamatan akan tetapitidak ada tanggapan yang positif dari Tergugat seolaholah tidak ada itikadbaik untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan musyawarah kekeluargaan,sehingga dalam hal ini sangatlan rasional pribadinya
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 21-07-2011 — Putus : 18-04-2012 — Upload : 26-06-2012
Putusan PN AMBON Nomor 61/PDT.G/2011/PN.AB
Tanggal 18 April 2012 — 1. Direkotur CV.
96 — 69
  • Dikarenakan rasatanggung jawab itulah maka kami perlu meluruskan permasalahan diatas.Tergugat I datang ke Ambon dengan tujuan dapat menyelesaikan masalah inidengan musayawarah mufakat, oleh karenanya pada hari rabu, tanggal 14Januari 2011, Tergugat I melayangkan surat undangan kepada segenappenghuni/ Para pihak yang berjumlah 9 ruko dipertokoan Al Fatah yangmempunyai ikatan hukum dan perjanjian denganteguga I, surat yang pertamaTergugat I kirimkan tidak ditanggapi, Tergugat I pun mengirimkan surat
    Musyawarah mufakat tetap dilanjutkan diGedung Asari yang dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Yayasan Wakaf Al Fatah.Dalam musayawarah tersebut penggugat (pihak yayasan) menguraikan telahterjadi penyimpanganpenyimpangan tentang perjanjian sewa menyewa diantara pihak Yayasan Wakaf Al Fatah sebagai penggugat dan CV. Sal Sing(developer) Tergugat I demikian pula diantara CV. Sal Sing (developer)Tergugat I denga kesemua para pihak atau penghuni/pengguna ruko YayasanAl Fatah tersebut.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Kepegawaian
Register : 22-05-2013 — Putus : 05-09-2013 — Upload : 24-10-2013
Putusan PTUN KUPANG Nomor 10/G/2013/PTUN-KPG
Tanggal 5 September 2013 — RAMBU KATRINA ANANGGIA (PENGGUGAT) KEPALA SMAN 2 WAINGAPU (TERGUGAT)
84 — 67
  • Nomor 19 Tahun2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan:Pasal 511) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidangakademik dilakukan oleh rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala satuanpendidikan.2) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidangnonakademik dilakukan oleh komite sekolah/madrasah yang dihadiri oleh kepalasatuan pendidikan.3) Rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah dilaksanakan atas dasarprinsip musyawarah mufakat
    PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:Pasal 511) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidangakademik dilakukan oleh rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala satuanpendidikan.2) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidangnonakademik dilakukan oleh komite sekolah/madrasah yang dihadiri oleh kepalasatuan pendidikan.3) Rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah dilaksanakan atas dasarprinsip musyawarah mufakat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 13-07-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 P/HUM/2017
Tanggal 12 Oktober 2017 — H. MOCHAMAD CARKIM, DKK VS PRESIDEN RI;
71 — 270 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, seharusnya pada saat itu Pemohon II Merupakan CalonTunggal pada Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2015 di wilayahKabupaten Cirebon tersebut, dikarenakan memang masyarakat DesaKlangenan menghendaki secara mufakat Pemohon II adalah calonkepala desa satusatunya (tunggal), namun dikarenakan adanyaketentuan Pasal 41 ayat 3 huruf c PP Nomor 43 tahun 2014 (VideBUKTI P1 PP No.43/2014), maka Pemohon II mengajukan istriPemohon Il sebagai Calon Kepala Desa/Kuwu Desa Klangenan,Halaman 11 dari 39 halaman
    Pemohon Ill merasa mendapatkan tekanan psikologis padasaat itu, dengan adanya wacana bila calon satunya mundur makapemilinan kepala Desa/Kuwu tidak dilanjutkan, sehingga pada akhirnyaPemohon Ill berpikir praktis dan pragmatis untuk memberikankompensasi materi kepada pihakpihak yang memanfaatkan situasi agarpencalonan tetap 2 (dua) calon Kuwu/kepala desa, hal ini menurutPemohon Ill sangat merugikan karena pertama merugikan calon yangbenarbenar ingin mengabdi di desa dan kedua merugikan masyarakatyang mufakat
Pengadilan PN KABANJAHE Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 29-07-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN KABANJAHE Nomor 261/PID.SUS/2015/PN.KBJ
Tanggal 28 September 2015 — -ARYO ADHI DARMO PURBA
80 — 30
  • tidak memenuhi unsur dengan sengaja tidakmelaporkan adanya tindak pidana Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 131 ayat (1) UU RINo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslahdibebaskan dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, tidak dapatdicapai mufakat
    berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berbeda pendapatnya Hakim terhadap sebuah putusanbukanlah sebuah hal yang tidak dibenarkan, sebaliknya hal tersebut adalah sebuah upayanyata yang dilakukannya dalam rangka penegakkan hukum dan keadilan, dan haltersebut dijamin oleh hukum sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 14 ayat (3)UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyisebagai berikut:Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 20-12-2016 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 16-03-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 197/PDT.SUS_BPSK/2016/PN RAP
Tanggal 13 Februari 2017 — Perdata - PT. BANK SYARIAH MANDIRI – KC RANTAU PRAPAT Lawan - PUJI PRIYANTO
68 — 48
  • ., sebagaimanatelah disepakati oleh PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHONKEBERATAN terdapat klausul tentang penyelesaian sengketa Pada Pasal15 jika terjadi perselisihan, yang menyebutkan: Apabila usahamenyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarahuntuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh keduabelah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untukmenunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada PengadilanNegeri di Rantauprapat untuk memberikan putusannya
    Bahwa dalam persidangan pada BSPK Pemerintah Kabupaten Batubara,ternyata TERMOHON KEBERATAN sengaja tidak mengeluarkan buktiberupa Akad Pembiayaan A/Murabahah No. 53 dan No. 54 bersertaaddendumnya, sebagaimana telah disepakati oleh PEMOHONKEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN, yang mana dalam akadtersebut terdapat klausul tentang penyelesaian sengketa jika terjadiperselisinan, yang menyebutkan:Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihanmelalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 02-10-2020 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 317/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 5 Mei 2021 — ANANTO ADRIANSAH BAKTI Melawan PT. MADINA NATAL PERMAI
123 — 32
  • Tergugat pada dasarnya tidak ingin perkara ini sampai kepengadilan dan ingin menyelesaikan secara baikbaik dan mufakat akantetapi dari pihak lain ingin memperpanjang perkara ini sampai kepengadilan;. Bahwa berdasarkan Pasal 24 angka (6) Pelanggaran Tata TertibPeraturan Perusahaan Indra Angkola Group menjelaskan Karyawanwajib mengganti kerugian perusahaan apabila ditemukan adanyakerugian karena kelalaian /kesengajaan berdasarkan analisa auditor;.
    Tergugat pada dasarnya tidak ingin perkara ini sampai kepengadilan dan ingin menyelesaikan secara baikbaik dan mufakat akantetapi dari pihak lain ingin memperpanjang perkara ini sampai kepengadilan;Halaman 42 Putusan Nomor 317/Padt.SusPHI/2020/PNMdn7.
Pengadilan PA PANGKAJENE Perdata Agama
Register : 31-05-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 01-07-2016
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Pkj
Tanggal 28 Juni 2016 — Penggugat
8 — 5
  • Xxxxxxx atas bagian masing masing selaku ahli warisberdasarkan musyawarah, mufakat, dan kesepakatan diantara para Pemohonberdasarkan surat Kesepakatan bersama yang dibuat dan ditandatangani olehPara Pemohon tanggal 27 Maret 2016;7 Bahwa terhadap objek 5.2 Para Pemohon telah sepakat untuk menjual danmembagi secara adil kepada Para Ahli Waris;Berdasarkan hal hal tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Hakimyang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene untuk Menetapkan :1 Mengabulkan Permohonan
Pengadilan PA PANGKAJENE Perdata Agama
Register : 18-08-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 0178/Pdt.P/2020/PA.Pkj
Tanggal 3 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
12 — 14
  • sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksimenerangkan bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminyaberstatus jejaka, anak Pemohon dan calon suaminya menjalin hubungan yangbegitu akrab karena keduanya sering jalan berdua sampai larut malamsehingga menjadi gunjingan masyarakat dan di kawatirkan keduanya akanmelakukanhal yang lebih parah lagi yang dilarang olehagama Islam danmenjadi aio keluarga, keluarga Pemohon dengan keluarga calon suami anakPemohon telah bermusyawarah dan mufakat
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-12-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 3613/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Tanggal 12 Maret 2019 — Penuntut Umum:
INDRA COSMAS SILALAHI, SH
Terdakwa:
TOMMY UTAMA Alias TOMY
59 — 29
  • Bahwa apabila suatu delik pokok yang sudah ditentukan secaralimitatif dalam Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut telahselesai maka yang diterapkan adalah Pasal dari delik pokoktersebut, tidak lagi mencantumkan Pasal 132 ayat (1), sebab bilatetap dicantumkan akan membuat dakwaan tersebut kabur dantidak rasionil, sebab tidak mungkin perbuatan pidana yang belumselesai (percobaan) atau perbuatan yang belum dilaksanakan(mufakat jahat) secara
Pengadilan PA SEKAYU Perdata Agama Harta Bersama
Register : 26-10-2015 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 04-04-2016
Putusan PA SEKAYU Nomor 824/Pdt.G/2015/PA.Sky
Tanggal 3 Februari 2016 — Penggugat dan Tergugat
51 — 10
  • ., memiliki pendapat berbeda (Dissenting Opinion) sebagai berikut:e Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Dalam hal sidangpermusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yangberbeda wajib dimuat dalam putusan.
Pengadilan PA DOMPU Perdata Agama
Register : 02-11-2020 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 24-02-2021
Putusan PA DOMPU Nomor 835/Pdt.G/2020/PA.Dp
Tanggal 2 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 9
  • beradadi Mataram menjenguk anak Penggugat;4.Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat pada poin 3 yangmenyatakan Penggugat sejak memasukan perkara cerai gugat yangpertama tanggal 15 Juni 2020, Penggugat sudah tidak bersedia untukditemui baik secara langsung maupun lewat HP karena nomor HP Tergugatsudah diblokir Penggugat itu tidak benar sama sekali alasan Tergugatsangatsangat tidak masuk akal itu bohong semua;Watak dan sifat Tergugat selaku pegawai negeri yang sangat tidak bisadiajak musyawarah dan mufakat
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Agama Perceraian
Putus : 26-01-2014 — Upload : 23-12-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 166/Pdt.G/2013/PN BB
Tanggal 26 Januari 2014 — Penggugat :  YULENNIA, Tergugat :  WIYANA JANADI HARTANTO,
70 — 7
  • Tergugat akan berusahamencari Solusi bersama Penggugat dengan jalan musyawarahSampai mufakat, bila belum mufakata masalah tersebut dibawabersamasama dalam doa kepada Tuhan Yesus;.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 08-09-2017 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 137/Pdt.G/2017/PN Smr
Tanggal 9 Mei 2018 — Penggugat:
LANI SUGEHA
Tergugat:
1.Dewan Pengurus Pusat Partai Golongan Karyaatau DPP GOLKAR c.q. Drs. SETYA NOVANTO, Ak
2.Dewan Pengurus Pusat Partai Golongan Karya atau DPP GOLKAR c.q. IDRUS MARHAM
3.Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya atau DPD Partai Golkar Kalimantan Timur. C.q. RITA WIDYASARI. Ph.D
4.Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya atau DPD Partai Golkar Kalimantan Timur. C.q. ABDUL KADIR. SAg
5.H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S. Sos, MH
6.H. M. SUTAMSIS
84 — 13
  • batal dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 32 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah termasukPerselisihan Partai Politik yaitu pemecatan tanpa alasan yang jelas Karenapemecatan tanpa alasan yang jelas termasuk perselisihan Partai Politik, yangdiselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD danART dengan cara musyawarah mufakat
Pengadilan PA SERUI Perdata Agama Perceraian
Putus : 21-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PA SERUI Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Sri.
Tanggal 21 Juli 2021 — Penggugat Melawan Tergugat
78 — 33
  • Menimbang, bahwa terhadap proses pemeriksaan gugatanPenggugat tersebut di atas yang tidak dihadiri oleh Tergugat, maka asasmendengar kedua belah pihak (audiatur et altera pars) di muka sidangdinyatakan tidak dapat diwujudkan yang disebabkan karena Tergugattidak pernah datang menghadap di persidangan secara in person dantidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidanganyang dimaksud;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadirdalam persidangan, maka untuk menghindari adanya mufakat
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 08-06-2018 — Putus : 07-12-2018 — Upload : 23-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 46/PDT/2018/PT JAP
Tanggal 7 Desember 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
56 — 19
  • Jap, yang dimohonkan banding harus dibatalkan,Halaman 13 Putusan Nomor :46/PDT/2018/PT.JAPselanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amarputusannya selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diusahakan denganSungguhsungguh agar tercapai musyawarah dengan mufakat yang bulat,namun hal tersebut tidak tercapai, maka perkara ini diputus berdasarkan suaraterbanyak ;Menimbang, bahwa Hakim Anggota SRI PURNAMAWATI, S.H.berpendapat lain, oleh
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 10-04-2013 — Putus : 03-07-2013 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 153/Pdt.P/2013/PN.JKT.PST.
Tanggal 3 Juli 2013 — PT LINTAS BENUA HARAPAN INDONESIA (PT LBHI) TERHADAP Ny. Dra ZULVIA MARINI HANIM
194 — 90
  • dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau denganIklan dalam Surat Kabar.Pemanggilan tersebut telah dilaksanakan oleh Pemohon, akan tetapi tidakditanggapi dengan baik oleh Termohon, sehingga Termohon tidak hadirdalam agenda RUPS yang dilaksanakan Dewan Direksi dan DewanKomisaris.4.Bahwa pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) diatur dalam Pasal 87 Undang Undang Nomor : 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi :(1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyavaerah untuk mufakat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 20-01-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 K/TUN/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — I. EDI SUSANTO., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG VS AISYAH, DKK;
41 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IlIntervensi memperoleh tanah dengan itikad baik melalui jual beli sertamenguasai tanah yang termuat dalam objek sengketa a quo sehinggadiperlukan terlebih dahulu pengujian secara substansi terkait kepemilikan hakatas tanah di Peradilan Umum;Bahwa alasanalasan kasasi ini dapat dibenarkan sehingga cukupalasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamMajelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidaktercapai mufakat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 25-05-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 25 Mei 2016 — MAPPI Bin GALASI
59 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • adalahputusan yang tepat dan benar karena telah mempertimbangkan semuaunsurunsur dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yang terungkapdi persidangan yang diperoleh dari keterangan 5 (lima) orang saksi danketerangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barangbarang bukti,yang akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapatbahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Adanya mufakatjahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanamanberatnya lebih dari 5 (lima) gram ;2 Bahwa kata Mufakat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 13-04-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 K/Pdt/2016
Tanggal 13 April 2016 — HAJJAH RAWILAH, DKK VS HJ. RASMIN, DKK
29 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nurpiadi (almarhum) beserta anak danistrinya tidak menghargai niat baik dan belas kasihan dari almarhum AmaqDiraoh yang sudah menghidupi dan merawatnya dengan baik bahkanmenikahkan mereka, akan tetapi mereka justru menghianati jasajasaalmarhum Amaq Diraoh dan berusaha bagaimana caranya memiliki/menguasai tanahtanah milik almarhum Amaq Diraoh, bahkanmensertifikatkan tanah sengketa ataupun menerbitkan SPPT atasnamanya Nurpiadi secara secara melawan hukum;Bahwa pada tahun 2010, secara musyawarah, mufakat