MASDI, Umur 49 tahun, agama Islam, pendidikanS.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman diRT.002 RW.002, Desa Rabak, Kecamatan Kalimanah,Kabupaten Purbalingga, yang dalam hal ini memberi kuasakhusus kepada Nugroho Notonegoro, S.H., berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 10 Desember 2019, semula sebagaiPemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan suratsurat yangberkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding

No. 147/Pdt.G/2020/PTA.SmgMenimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh izin dari atasan langsungnya, sebagaimana Keputusan RektorInstitut Agama Islam Negeri Purwokerto Nomor 1094/In.17/R/Kp.01.2/7/2019tanggal 26 Juli 2016, dengan demikian Pemohon telah memenuhi aturanadministratif sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian .sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilsebagaimana

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 tentang jjinperkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, pembagian gajinyaharus dinyatakan dalam amar putusan secara declaratoir yang pelaksanaannyamelalui instansi yang bersangkutan, oleh karena itu petitum gugatanPenggugat Rekonvensi angka Ill, dapat dikabulkan sebagian sampaiPenggugat Rekonvensi menikah lagi yang pembagiannya diserahkan kepadainstansi tempat Tergugat Rekonvensi bekerja;

., adalah Advokat/ Pengacara yangberalamat di lingkungan Benteng Batu RT.001/RW.004Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, KotaTernate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat KuasaKhusus, tanggal 27 Januari 2022, dan telah didaftarkanpada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor83/II/PA.TTE/2022, tanggal 3 Februari 2022, sebagaiPemohon;melawanpekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat kediamandi Komppleks AlMunir, Kelurahan Makassar Barat RT.03/RW.004, Kecamatan Ternate Tengah

No.156/Pdt.G/2022/PA.Tte1015202530Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telahdipanggil dengan sepatutnya, maka jawaban atau tanggapan Termohonterhadap permohonan Pemohon tidak dapat didengar;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum melaksanakanperceraian wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari pejabat yangberwenang sebagimana yang dimaksudkan dalam Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 Pasal 3 ayat (1)

, dan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telahmenyerahkan sebagai lampiran Asli Surat Izin Cerai yang dikeluarkan olehKepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KotaTernate, Nomor 800/04/2022, tanggal 17 Januari 2022;Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telahmengajukan alatalat bukti berupa :A.

Negeri Sipil, bertempat tinggal di Mangga Dua Rt.005/Rw.002 Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan,Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut Bahwa saksi kenal, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yangsah; Bahwa saksi adalah saudara Pemohon; Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang belum dikarunialanak; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumahorang tua Termohon di Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate UtaraKota Ternate;Hal. 6 dari 13

No.156/Pdt.G/2022/PA.Tte1015202530Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 3 ayat (1), Pemohondiwajibkan untuk mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebelummelakukan perceraian dan Pemohon telah mendapatkan izin tersebut dariatasannya sebagaimana surat pemberian Izin Cerai yang dikeluarkan olehKepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KotaTernate

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat IzinPerceraian dari atasan yang dikeluarkan oleh Bupati Buton, Nomor 555 tahun2014, tertanggal 2 September 2014;9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohonsudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersamaTermohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akandatang.

Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakilatau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui massmedia pada tanggal 12 September 2014 dan 13 Oktober 2014 dan ternyataketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuktidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada daiildalilpermohonannya untuk bercerai dengan Termohon;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipil telah memperoleh izin dariatasan atau pejabat yang berwenang melalui Keputusan Bupati Buton Nomor: 555tahun 2014 tertanggal 2 September 2014;Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telahmenyampaikan kepada Pemohon, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990,bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajibmemperoleh

berdasarkan Pasal 49 ayat1 huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenanganabsolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secararesmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidakternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipiltelah memperoleh izin dari atasan atau pejabat yang berwenang, maka perceraianPenggugat telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45tahun 1990;Menimbang, bahwa dengan telah dipanggilnya Termohon secara resmidan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh oranglain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah tanpadidasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi danmohon putusan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara yaknimengenai Petitum dari Gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan halhal sebagai berikut ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Japontar Saragi, saksi RismawatinPanjaitan, saksi Rumata br Simorangkir dan saksi Rosita Desimeria br Sitompul, bahwaPenggugat adalah seorang Pegawai

Negeri Sipil (PNS) sebagai Guru; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No.45 Tahun 1990 Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Perceraian wajib memperoleh izinatau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.

Maksudnya bahwa setiap Pegawai Negeri Sipilyang akan mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dariPejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima Gugatan perceraian (Tergugat)wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian.Permintaan izin perceraian diajukan oleh Penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluranhierarki sedangkan Tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istrisecara

tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambatlambatnya enam hari kerjasetelah menerima gugatan perceraian; Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara aquo, Penggugat/kuasanya tidakada mengajukan izin cerai atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat yang telah ditentukansesuai dengan profesi Penggugat, dimana izin cerai atau surat keterangan tersebut merupakansuatu kewajiban bagi Penggugat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 3 ayat

84 ayat (1) Undangundang No.Tahun 1989 yang diubah oleh Undangundang NO.3 Tahun 2006 tentangPengadilan Agama serta SEMA No.28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untukmengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapkepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal penggugat dan tergugat danKantor Urusan Agama tempat perkawinan penggugat dan tergungat untukdicatat dalam register yang tersedia untuk itu;Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai

Negeri Sipil dan dalam hal inisudah mendapatkan izin dari yaitu dengan Surat Keputusan Pemberian IzinPercerianNomor :B. 4384/Kk.4.5/BA.00/08/2018 tentang Pemberian IzinPerceraian Pegawai Negeri Sipil a.n Dra.

tanggal 13 September 2018;Mediator telan melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelispada tanggal 20 September 2018 bahwa mediasi antara Penggugat denganTergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaanperkara ini dilanjutkan;Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat denganTergugat, akan tetapi tidak berhasil;Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil,maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankanPenggugat;Penggugat selaku Pegawai

Negeri Sipil telah mendapat Surat IzinPerceraian dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian NomorXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Kepala Kantor Kementerian AgamaKota Pekanbaru;Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telan memberikanjawaban secara lisan pada tanggal 18 Oktober 2018 yang pada pokoknyasebagai berikut;Hal. 5 dari 13 hal.Putusan No. 1326/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Pbr.Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalamrumah tangga;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telahmendapat Izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini KepalaKantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, maka Penggugat telah memenuhisyarat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 3 PeraturanPemeritah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikandalildalil

Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :e Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa SANTIBinti HAMZA Alias SANTI datang kerumah SEHAN AL HAMID (Korban), danTerdawa bilang kalau anak Korban yang bersama Saksi Muhammad Fadli maujadi Pegawai Negeri di Kabupaten Morotai, nanti Terdakwa yang mengurusdengan syarat membayar sebesar Rp. 50.000.000 ( lima Puluh Juta Rupiah)dan pasti akan lulus menjadi PNS dan jika

tidak lulus maka uang Korban akandikembalikan yang pada saat itu Korban menyetujui.e Bahwa sekitar satu minggu kemudian Terdakwa datang lagi kerumah Korbandengan meminta uang sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yangHalaman 2 dari 10 HalamanPtsn.No.9/Pid.Sus/2016/PT TTEakan digunakan mengurus SK Honorer di Kantor Kabupaten Morotai, dan padasaat itu juga Korban langsung berikan, namun SK Honorer belum keluar laluada pengumuman dari RRI ada penerimaan Pegawai Negeri di KabupatenMorotai

dan Terdakwa datang ke rumah Korban dan bilang sudah adapengumuman kita pergi ke Morotai untuk ikut Test Pegawai Negeri dan padasaat itu Terdakwa bilang ke Korban agar sisa uang tersebut diberikan kepadaTerdakwa.Besok tanggal 19 November 2009, Korban dan Saksi ASLAMIAH LEWENUSSAAlias UMI (Istri Korban) antar uang sebesar Rp. 45.000.000, (empat puluh limajuta rupiah) sekitar jam 10.00 WIT ke rumah Terdakwa, dan pada saat itu adaorang tua Terdakwa, dan dia yang mempersilahkan Korban dengan SaksiASLAMIAH

Adapun perbuatan tersebut dilakukan olehterdakwa dengan caracara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut ;e Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa SANTIBinti HAMZA Alias SANTI datang kerumah SEHAN AL HAMID (korban), danterdakwa bilang kalau anak korban yang bernama saksi Muhammad Fadli maujadi Pegawai Negeri di Kabupaten Morotai, nanti terdakwa akan mengurusdenngan syarat membayar sebesar Rp. 0.000.000, (lima puluh juta rupiah) danpasti akan lulus menjadi PNS dan jika

Dansetelah sekitar 1 Bulan mereka di Morotai, setelah ada pengumuman di RRITernate, Korban mendengar bahwa nama anak Korban tidak lulus dalam testpenerimaan Pegawai Negeri Kabupaten Morotai.

PUTUSANNomor 946/Pdt.G/2019/PA.MksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Talak antara:PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 24 Maret 1969, agama Islam,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata ,tempat kediaman di Desa Bontoala, KecamatanPallangga, Kabupaten Gowa sebagai Pemohon,melawanTERMOHON, tempat dan tanggal

lahir Ujung Pandang, 15 Oktober 1973,agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempatkediaman di Kelurahan Pa Batang, KecamatanMamajang, Kota Makassar sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi danTermohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal

Bahwa Pemohon adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilpada Dinas Kebudayaan Kota Makassar, yang telah mendapatkan surat izinbercerai yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan PengembanganSumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar, Nomor 800/1474/BKPSDMD/IV/2019, tertanggal 08 April 2019. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satusatunya yang terbaikbagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauhmenyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan..

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatpemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon:Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon adalahrumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berutangtanpa sepengetahuan Pemohon, menyebabkan sejak bulan Januari 2015,Termohon telah meninggalkan Pemohon dan sejak itu tidak pernah kumpul lagilayaknya suami istri, oleh karena itu Pemohon berkehendak akan mentalakTermohon;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri sipil

Negeri Sipil telah mendapatkan Izinperceraian dari atasannya; Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonisdan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut, karena Termohon seringmeminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon; Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggalsejak bulan Januari 2015 berlangsung selama 4 tahun lebih sampaisekarang; Bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan mendamaikan Pemohondengan Termohon,

NegeriBanyumas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acarapemeriksaan cepat dalam perkara :Nama lengkap : ABDUL ROHMANTempat lahir : BanyumasUmur/tanggallahir : 37 tahun/ 30 Januari 1983Jenis kelamin > Laki lakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Desa Kedungwringin RT.0O1 RW.004Kecamatan Kedungwringin KabupatenBanyumasAgama : IslamPekerjaan : Buruh Harian LepasSusunan Persidangan :Nama : RANDI JASTIAN AFANDI, S.H. sebagai Hakim;Nama : IMAM SUBEKTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai

Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 815/RP/XII/PPNS/BMS/2020.a.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 17 DESEMBER 2020oleh kami RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., selaku Hakim Pengadilan NegeriBanyumas yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas dandiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengandibantu oleh IMAM SUBEKTI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan NegeriBanyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Satuan

Nama : HariyantoTempat Tanggal Lahir : Banyumas, 24121968Jenis Kelamin > Laki LakiTempat Tinggal : JI Pinus no.07RT:001/ RW:004Desa/Kel Ridan PermaiKecamatan Bangkinang eberangKabupaten KamparPekerjaan : Pegawai Negeri SipilSelanjutnya disebut TERGUGAT I;2.

Nama : SyamsuarniTempat Tanggal Lahir : Padang, 18061959Jenis Kelamin : PerempuanTempat Tinggal : JI Pinus no.07RT:001/ RW:004Desa/Kel Ridan PermaiKecamatan BangkinangKabupaten KamparPekerjaan : Pegawai Negeri SipilSelanjutnya disebut TERGUGAT II;Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan sederhana ini, didalam petitum gugatanpoint 3 yang pada pokoknya meminta : Menghukum Tergugat dan Tergugat II untukmembayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepadaPenggugat sebesar Rp. 77.184.658

RAMIDJO UMI PARTAN : Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ,Tempat tinggal di jalan Hang TuahNomor: 42, Kelurahan Talise,Kecamatan Palu Timur, Kota Palu,Provinsi Sulawesi Tengah. Dalamhal ini diwakili oleh kuasahukumnya berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 14/SKA&R/ITI/2010, tanggal 22 Maret2010 masing masing kepada : 1.ARTYANTO BANDU S.H., 2. MOHAMMADARIF, S.H., 3.

ASAD LANIMPA : Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ,Tempat tinggal di Jalan LasosoDesa Lolu, Kec. Sigi Biromaru,Kab. = Sigi, Pro pinsi SulawesiTengah. Selanjutnya disebutsebagai Pihak .... TERGUGAT IIINTERVENSI 1;3.

PUTUSANNOMOR : 19/PDT/2012/PTKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAaaa Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara : MARSEL FAHIK, Umur 63 Tahun, Jenis kelamin lakilaki, AgamaKatholik, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil,Kebangsaan Indonesia, Alamat Kompleks BTNWekatimun, Kelurahan Umanen, KecamatanAtambua Barat, Kabupaten Belu, dalam PengadilanTingkat Banding

FENTA LAWALU, Umur 47 Tahun, Jenis KelaminPerempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun Betun Kota,Desa Webhali, Kecamatan Malaka Tengah,Kabupaten Belu, Semula sebagai Tergugat IIsekarang Terbanding II ;tein Telah membaca berkas perkara dan surat surat yangbersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusanPengadilan Negeri Atambua Nomor : 03/Pdt.G/2011/PN.ATB. tanggal2a NOpeMber 2011 =~ =n nn nn nnn== Mengutip serta memperhatikan uraian uraian dan pertimbanganpertimbangan

Rahmawati Melleng;tidak ada, bertempat tinggal di AnabanuaKelurahan Anabanua KecamatanManiangpajo Kabupaten Wajo, dan untukselanjutnya disebut sebagaiTerbantah ; Umur + 56 tahun, agama islam, pekerjaanPNS (Pegawai Negeri Sipil)/ guru, bertempattinggal di Carede Lr.

Cimpu 25 KelurahanPontap Kecamatan Wara Timur KotaPalopo, dan untuk selanjutnya disebutsebagai Terbantah Il; Umur + 54 tahun, agama islam, pekerjaanPNS (Pegawai Negeri Sipil), bertempattinggal di Bolamallimpong KelurahanAnabanua Kecamatan ManiangpajoKabupaten Wajo, dan untuk selanjutnyadisebut sebagaiTerbantah Ill; Umur + 50 tahun, agama islam, pekerjaanwiraswasta, bertempat tinggal di AlausaloKelurahan Anabanua KecamatanManiangpajo Kabupaten Wajo, dan untukselanjutnya disebut sebagaiTerbantah IV

Nama > XXXXXXXKXKXKXKXKK KKK XKTempat/tanggal lahir : Banda Aceh, 02071959Umur : 60 tahun,Jenis kelamin : lakilakiAgama : IslamKewarganegaraan : IndonesiaPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ( PNS)Status kawin : KawinPendidikan : SMANIK : 1117040207600001Tempat tinggal : Gampong Lut Kucak, Kecamatan WihPesam,Kabupaten Bener Meriah, disebutPemohon I;.

Nomor. 260/Pat.P/2020/MS.Bna Halaman 2 dari 23 Hal.7.8.10.Tempat tinggalKabupatenNamaTempat/tanggal lahirUmurJenis kelaminAgamaKewarganegaraanPekerjaanStatus kawinPendidikanNIKTempat tinggalAcehNamaUmurJenis kelaminAgamaKewarganegaraanPendidikan TerakhirPekerjaanNIKAlamatPemohon VIII;NamaUmurJenis kelaminAgamaKewarganegaraanPendidikan TerakhirPekerjaanNIKAlamatIX;NamaUmurJenis kelaminAgamaKewarganegaraanPendidikan Terakhir> XXXX: 45 Tahun> Lakilaki: Islam: Indonesia: SMA: Pegawai Negeri Sipil (PNS

): 1104110110740003: Gampong Lot Kala, Kecamatan Kebayakan,Desa Asihasih, Kecamatan Lut Tawar,Aceh Tengah, disebut Pemohon VI;> XXXXXXXKXKXKXKXKK KKK XK: Takengon, 02101978: 42 tahun,: Perempuan: Islam: Indonesia: Pegawai Negeri Sipil: Kawin:S1: 11100648107800004: Desa Tanah Bara, Kecamatan , KabupatenTengah, disebut Pemohon VII;KXKXKXXKKXKXKRXKKKKKabupaten Aceh Tengah, disebut> XXXXKXKXKXKXKKXKXKKXKKKK: 43 Tahun> perempuan: Islam: Indonesia: SDLB: Tidak Bekerja> 1104115212760001: Gampong Lot Kala

Negeri Sipil (PNS): 1104112908800001: Kampung Lot Kala, KecamatanKebayakan,Kabupaten Aceh Tengah,Pemohon XII;> XXXXXXXXXKXKXKXKKXXKXK: 41 Tahun> lakilaki: Islam: SMA: Pegawai Negeri Sipil (PNS): 1104112601790001: Gampong Lot Kala, Kecamatan Kebayakan,Kabupaten Aceh Tengah, disebut Pemohon> XXKXKXKXKXXKXKKKKKKXKKX: 38 Tahun: Islam> perempuan: Sl: Karyawan HonorerPenetapan.

Bireuen Takengon Gampong DayaTumi,Kecamatan Kebayakan, Kabupaten AcehTengah,disebut Pemohon XVIII;> XXXXXXXKKXKKXKKXKKXKK: Banda Aceh, 21041984: 37 tahun,: Lakilaki: Islam: Indonesia: Pegawai Negeri Sipil (PNS): Kawin: SMA: 1171052104840002: Jin. T.lbrahim No.48, GampongKecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;disebut Pemohon XIX;> XXXXKXKXKXKKXKKKXKKXKXK: Banda Aceh, 19081988: 31 tahun,: Perempuan: Islam: Indonesia: lbu Rumah Tangga: Kawin: SMA: 1171055908880002: Jin.

Negeri Sipil /Dosen, alamat di Kota Padang, Sumbar, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa buktibukti dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaPayakumbuh dalam register Nomor 0244/Pdt.G/2018/PA.Pyk, tanggal 24April 2018 dengan dalildalil gugatan sebagai berikut:1.

Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) danterlebin dahulu mengajukan permohonan izin untuk melakukan gugatanperceraian, yang mana surat permohonan Penggugat telah ditindaklanjuti oleh atasan Penggugat sesuai dengan surat rekomendasi untukmelakukan perceraiaan dengan nomor yang dikeluarkan olehSekretariat Daerah Kabuapten Lima Puluh Kota tertanggal 29 maret2018:4.

Bahwa pada tahun 2006 atas kesepakatan berdua antara Penggugatdan Tergugat hidup terpisah dikarenakan Penggugat bekerja diPayakumbuh sebagai pegawai Negeri sipil dan tinggal dirumah orangtua Penggugat di Kabupaten Lima Puluh kota, sedangkan Tergugatmasih tetap bekerja di kota Padang dan tinggal dirumah orang tuanya,Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2018/PA.Pykdan sejak saat itulan pertengkaran dan perselisinan terjadi secara terusmenerus yang disebabkan oleh:* Bahwa selama Penggugat

Negeri Sipil pada DinasKesehatan Kabupaten Limapuluh Kota telah menyerahkan SuratRekomendasi Untuk Melakukan Perceraian Nomor tentang Pemberian IzinPerceraian yang dikeluarkan oleh Pj.

Negeri Sipil padaDinas kesehatan Kabupaten Limapuluh Kota telah melampirkan suratrekomendasi untuk me melakukan perceraian Nomor tentang PemberianIzin Perceraian, yang dikeluarkan oleh Pj.

PUTUSANNomor 104/Pdt.G/2019/PN TobDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara gugatan antara :Susanti Sadou, Umur 39 tahun, lahir di Soatabaru, pada tanggal 29April 1980, jenis kelamin Perempuan, Agama KristenProtestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggaldi Desa soatabaru, Kecamatan Galela Barat, KabupatenHalmahera Utara, untuk selanjutnya

Negeri Sipil ;Bahwa menurut saksi karena antara Penggugat dengan Tergugat tidakbisa dipersatukan lagi dan demi kebaikan mereka berdua lebih baikdipisahkan saja;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugatmenyatakan benar;2.

Negeri Sipil ; Bahwa menurut saksi karena antara Penggugat dengan Tergugat tidakbisa dipersatukan lagi dan demi kebaikan mereka berdua lebih baikdipisahkan saja;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugatmenyatakan benar ;Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan

Negeri Sipil yang akan mengajukan Gugatan Perceraian diPengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah Nomor10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai NegeriSipil jo Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang ljinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukanoleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat adalah

Negeri Sipil jo Pasal 3 (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagiPegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenaipokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanapakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan

PENETAPANNomor 021/Pdt.P/2021/PA.Trp.enDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tarempa yang mengadili perkara tertentu padatingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonanPengangkatan Anak, yang diajukan oleh :es, Yur 42 Tahun,AgamaIslam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggaldi jan reMM, Kabupaten kepulauan anambas, sebagai Pemohon :danRee, Unur 43 Tahun, Agama Islam, PendidikanSLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempattinggal

baik bagiCalon Anak Angkat, ayah kandung/ibu kandung menyerahkan kepadaPemohon dan Pemohon II untuk mengasuh anak tersebut, guna memberiperhatian terhadap tumbuh kembangnya baik segi fisik dan psikologinya,pendidikan dan agamanya, kesehatan, perlindungan dan rasa amannya;Bahwa Pemohon dan Pemohon II mampu menjadi orang tua angkat untukkepentingan dan memberikan harapan masa depan yang lebih baik bagiCalon Anak Angkat, baik dari segi ekonomi, pendidikan dan spiritual, karenaPemohon bekerja sebagai Pegawai

Negeri Sipil;Bahwa calon anak angkat tersebut telah berada dalam asuhan Pemohon dan Pemohon II semenjak lahir ;Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 021/Pdt.P/2021/PA Trp10.Bahwa Pemohon dan Pemohon II sangat senang dan bahagia dapatmengasuh calon anak angkat tersebut;11.Bahwa kebahagiaan Pemohon dan Pemohon II adalah karena disampingada tambahan anggota keluarga, ibu dari calon anak tersebut adalah AbangKandung Pemohon Il.Bahwa berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Pemohon dan Pemohon Ilmohon

Negeri Sipildan berpenghasilan cukup, serta dan saksi yakin bahwa ParaPemohon mampu merawat, memelihara dan mendidik anat tersebutdengan baik hingga dewasa;Bahwa gaji Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp.4.000.000, setiap bulan;Saksi mengetahui bahwa kedua orangtua Chika Noviani telahsepakat dan setuju atas niat Para Pemohon, dan saksi mengetahuiPara Pemohon orangnya amanah dan penyayang;Saksi tahu bahwa telah ada musyawarah keluarga dalam hal ini, dansemua keluarga merestui dan mendukung

negeri sipil dan berpenghasilancukup, sehingga hal ini membuktikan bahwa Para Pemohon dipandangmampu memelihara dan membiayai kebutuhan hidup anak bernama ChikaNovianidalam waktu yang akan datang;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 walaupun dinilai bukanakta autentik, yaitu akta dibawah tangan yang mempunyai nilai pembuktianbebas, tetapi bukti tersebut ternyata dapat meyakinkan Majelis Hakimbahwa Para Pemohon serius dan mempunyai komitmen terhadap kehendakmengangkat anak bernama Chika Noviani

NOFDINAL YEFRI, M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggalNan Panjang, Jorong Koto Tuo, Nagari Balai Gurah, Kecamatan AmpekAngkek, Kabupaten Agam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);Dengan ini memberikan kuasa kepada :1. ERIZAL EFFENDI, S.H., MH.52. SYAMSIRUDIN, S.H.520 222222 o2 ene ne ene3. DODI ARIESTA, S.H.;0 222222222 2ee ene ne eee4.

NOFDINAL YEFRI, M.Si adalah Pegawai Negeri Sipil denganJabatan sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat KabupatenPasaman Barat, dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman BaratNomor: 800/800/BKD/2016 tentang Pembebasan SementaraHalaman 3 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDGDRS.H.NOFDINAL YEFRI, M.Si sebagai Kepala Badan Kepegawaian danDiklat Kabupaten Pasaman Barat tanggal 18 Agustus 2016, dan SuratKeputusan tersebut adalah Objek Sengketa dalam Peradilan Tata UsahaNegara, maka

NOFDINAL YEFRI, M.si adalah Kepala Badan Kepegawaian danDiklat Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Keputusan BupatiPasaman Barat Nomor: 821/60/BUPPASBAR/2013 Tentang PemberhentianDan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon IIDi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tanggal 18 Juni2013, dan berdasarkan Surat Keputusan tersebut terhitung Tanggal 18 Juni2013 Penggugat sudah melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitumelaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

Menerbitkan Surat Perintah Bapak Bupati Pasaman Barat No.01/SPT/TPK/BUPPASBAR/2016 tanggal 15 Agustus 2016kepada Tim Pemeriksa Khusus melakukan Pemeriksaandugaan Pelanggaran Disiplin selama 15 Agustus 2016 s/d 23Agustus 2016 atas dugaan Pelanggaran Disiplin Pasal 4 angka10 dan 11 jo Pasal 7 ayat 4 jo pasal 13 angka 9 dan 10 jo Pasal25 dan Pasal 27 ayat 1 peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;c.

Nofdinal yefri sebagaiKepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten PasamanBarat terhitung 18 Agutus 2016 sampai dengan ditetapkanyakeputusan disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tujuan untukmemperlancar pemeriksaan yang bersangkutan;e. Bupati Pasaman Barat Pada Tanggal 18 Agustus 2016menetapkan Sdr. Teguh Suprianto, SE, MM selaku PejabatPelaksana Harian Kepala Badan Kepegawaian dan DiklatKabupaten Pasaman Barat berdasarkan SK Nomor 800/803/BKD/201 6; 2020222 222 nn nnn nnn nnn n ne nne nee6.

Wib atau setidak tidaknya pada waktulain dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di bawah tugu Pahlawan takdikenal Simpang Kangkung Jalan penurunan jam Gadang kota Bukittinggi atausetidak tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Bukittinggi telah melakukan perbuatan dengan kekerasanatau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang Pegawai Negeri yangmelakukan pekerjaannya yang syah, atau melawan kepada orang yang waktumembantu Pegawai Negeri itu karena kewajibannya

menurut undangundangatau karena permintaan Pegawai Negeri itu, yang dilakukan dengan carasebagai berikut;Awalnya pada tanggal serta waktu sebagaimana tersebut diatas saksiPandu Permana Pgl Pandu anggota SATPOL PP Bukittinggi bersama anggotaSat Pol PP Lainnya dengan surat Perintah Tugas Nomor;35/Pol.PPOps/VII2016 tanggal 01 Juli 2016, sedang melaksanakan tugas penertipanpedagang kaki lima disekitar Tugu Pahlawan Tak Dikenal simpang kangkungBukittinggi, dan saat itu saksi Pandu mendekati terdakwa

Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepadaseseorang Pegawai Negeri yang melakukan pekerjaannya yang syah,atau melawan kepada orang yang waktu membantu Pegawai Negeri itukarena kewajibannya menurut undangundang;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur Barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsurini adalah siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang mampumempertanggungjawabkan atas perbuatannya

Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawankepada seseorang Pegawai Negeri yang melakukan pekerjaannyayang syah, atau melawan kepada orang yang waktu membantuPegawai Negeri itu karena kewajibannya menurut undangundang;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2016 Jam 17.00 Wibbertempat dibawah Tugu Pahlawan Tak Dikenal Pasar Atas Kota Bukittinggi,Terdakwa melawan petugas Satpol PP yang sedang bertugas, kejadiannya yaituTerdakwa

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah sah mempunyai izinuntuk melakukan perceraian yakni sebagai Keputusan Bupati Hulu SungaiSelatan nomor : 873.04/144/BKD,DIKLAT tentang Pemberian Izinperceraian tanggal 08 Mei 2017;.

Negeri Sipil, dansesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983,tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo.

PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang bersangkutan berkewajiban untukmendapatkan Surat Ijin Perceraian dari pejabat yang berwenang/ atasannya;Menimbang, bahwa Penggugat telah mendapatkan surat dimaksudberupa Fotokopi Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan tentangPemberian Izin Perceraian Nomor: 873.4/144/BKD, DIKLAT yang dikeluarkanoleh Wakil

Bupati Hulu Sungai Selatan pada tanggal 8 Mei 2017, dengandemikian Penggugat telah memenuhi akan ketentuan Pasal 3 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinandan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo.

/Pdt.G/2017/PA.KdgTanggal 07 Juni 2017bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa pokok perkara adalah Cerai Gugat dimanaPenggugat menggugat agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandanganmenjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengandalildalil pokok sebagai berikut:1.Bahwa pada tanggal 23 Desember 2001, Penggugat telah menikah denganTergugat, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, KotaBanjarbaru;.

Putusan No 248/Padt.G/2019/PA.MS.Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya denganTergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, makamediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada KantorKecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka gunamemenuhi ketentuan PP. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian

bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP. 45tahun 1990, Penggugat menyatakan telah mendapat izin perceraian dari atasandengan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur, Nomor 471/Tahun2019, tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil, yangdikeluarkan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur, tanggal 03 Juli 2019;Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, Penggugattetap dengan dalildalil gugatannya;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan

Pasal 4 ayat (2)huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadirselama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil padaKantor Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, makaguna memenuhi ketentuan PP. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP. 45tahun

1990, Penggugat menyatakan telah mendapat izin perceraian dari atasandengan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur, Nomor 471/Tahun2019, tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil, yangdikeluarkan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur, tanggal 03 Juli 2019, olehkarena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara MajelisHakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu /egal standing Penggugatdalam mengajukan perkara a quo;Menimbang