Guntur PusakaMadya dan meminta agar data elektronik PIB segera dikirim ke Sistem Komputer Pelayanan Bea dan Cukai : Dari hasil penelitian secara elektronik terhadap data yang telah dimasukkandalam sistem komputerisasi Bea dan Cukai, kontainer EOLU 4302808/40yang tercantum dalam Bill of Lading (B/L) No.

Guntur Pusaka Madya serta meminta agar data elektronik PIB segeradikirim ke Sistem Komputer Pelayanan Bea dan Cukai ;Dari hasil penelitian secara elektronik terhadap data yang telah dimasukkandalam sistem komputerisasi Bea dan Cukai, terhadap kontainerEOLU4302808/40 yang berisi barang impor yang diurus oleh Terdakwa, dinyatakanmelalui pemeriksaan jalur merah artinya dilakukan pemeriksaan fisik barangyang berada didalam kontainer tersebut ; Pada tanggal 14 Agustus 2009, saksi Anhar Bongsu Harahap

KojaJakarta Utara, saksi membeli sebanyak 3 (tiga) gram dan pergramnyaseharga Rp. 1.200.000, (Satu juta dua ratus ribu rupiah); Bahwa maksud saksi membeli Narkotika untuk saksi jual kembalikepada pemesannya kemudian pembayarannya dengan sistem cicilan /apabila sudah ada yang laku langsung dibayar; Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga)plastik klip kecil dengan masingmasing perplastiknya berisi 1 (Satu) gramSaksi pulang kerumah dirumah, sesampainya dirumah Saksi membaginya

Narkotika golongan dalam bentuk bukantanaman jenis Sabu dengan berat brutto 5,01 gram; Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan disimpan didalam bekasbungkus rokok Sampoerna Mild yang dibungkus kantong warna hitam; Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr.LUKMAN (belum tertangkap) dengan cara bertemu disekitar jalan Sukapura,Jakarta Utara dan Terdakwa membeli sebanyak 9 (Sembilan) gram danpergramnya seharga Rp. 1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah) dibayardengan sistem

Utrdisimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 LampiranUURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr.LUKMAN (belum tertangkap) dengan cara bertemu disekitar jalanSukapura, Jakarta Utara dengan membeli sebanyak 9 (Sembilan) gram danpergramnya seharga Rp. 1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah) dibayardengan sistem cicilan/apabila sudah ada yang laku langsung dibayar

dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistikdisimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 LampiranUURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr.LUKMAN (belum tertangkap) dengan cara bertemu disekitar jalanSukapura, Jakarta Utara dengan membeli sebanyak 9 (Sembilan) gram danpergramnya seharga Rp. 1.100.000, (Satu juta seratus ribu rupiah) dibayardengan sistem

Sehingga akibat dari perbuatanAnak dan Anak Rio Gio Sompotan (DPO), saksi Dewi Triana Sarimengalami kerugian keselurunan kurang lebih sebesar Rp. 26.424.000,(dua puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) atausejumlah itu.Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke3dan ke (4) KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak,Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2020/PN Son1015202530Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak

26.424.000, (duapulun enam juta empat ratus duapuluh empat ribu rupiah) atau sejumlah itu.Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Anak yang Berhadapandengan Hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum telahdidakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diaturdalam Pasal 363 ayat (1) ke3 dan ke (4) KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012tentang Sistem

dengan cara membakar kabel pada rumah kuncikontak sepeda motor tersebut sehingga kemudian sepeda motor menyala.Setelah itu Anak bersamasama dengan Anak Rio Gio Sompotan (DPO) denganmengendarai sepeda motor masingmasing pergi kearah Jalur B Aimas.Menimbang bahwa bengan demikian unsur dilakukan oleh dua orangatau lebin dengan bersekutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum.Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke3 danke (4) KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Klas II Sorong,diputus dengan pidana penjara seringanringannya.Anak masih bersekolah .Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang Berhadapan dengan Hukumdijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, 363 ayat (1) ke3 dan ke (4) KUHP Jo UU No. 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undangundang NomorHalaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2020/PN Son10152025308 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Informasi Debitur dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan OtoritasJasa Keuangan No. Laporan 3445532/IDEB/0101009/2020 tanggal 21September 2020 a.n KomariKeterangan singkat: Alat bukti surat tersebut menunjukkan secara nyatakualitas kredit Tergugat atas fasilitas kredit yangdimilikinya.9. Print Out Rekening Pinjaman a.n.

Alfon Budiyanto Nomor Rekening269922724Keterangan singkat: Alat bukti surat tersebut menunjukkan secara nyatajumlah hutang Tergugat kepada Penggugat yangtercatat pada sistem Penggugat yaitu sebesar Rp.381.013.597, (tiga ratus delapan puluh satu juta tigabelas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah),yang terdiri dari :Hutang Pokok Rp 251.941.157,Tunggakan Bunga Rp 23.278.112.

Print out informasi debitur pada Sistem Layanan Informasi KeuanganNomor Laporan: 3445532/IDEB/0101009/2020 tertanggal 21 September2020 atas nama Komari, diberi tanda P8;Menimbang, bahwa bukti surat P1 sampai dengan P8 telah diberimaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P7dicocokkan dengan fotokopi, sedangkan bukti P4, P5, P6, dan P8merupakan hasil print out,Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak akanmengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;Menimbang,

Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara inisebesar Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 olehWahyu Noviarini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, putusantersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untukumum dengan dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Penggantipada Pengadilan Negeri Kota Agung dah telah dikirim secara elektronikmelalui sistem informasi pengadilan pada

mengenaiperbuatannya di persidangan, dan berjanji untuk tidak mengulang kembaliperbuatannya;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bertetap padatuntutannya;Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadaptanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap padapermohonannya;Setelah mendengar keterangan yang diberikan oleh orangtua Terdakwa(memperhatikan Pasal 60 Ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2011tentang Sistem

delicti ternyata Terdakwamasih berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat kejadian, atau dengan kata lainmasih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga Terdakwa sesuaidengan Pasal 1 Angka 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentangSistem Peradilan Pidana Anak dikualifikasikan sebagai Anak berkonflik denganhukum, yang tunduk pada undang undang tersebut;Menimbang, bahwa terkait pula dengan pemidanaan yang dapatdijatunkan kepadanya, berdasarkan Pasal 69 Undang Undang Nomor 11Tahun 2011 tentang Sistem

Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim dalamputusannya wajib mempertimbangkan laporan penelitian kKemasyarakatan dariPembimbing Kemasyarakatan, meskipun demikian Hakim dalam penjatuhanpidana tidak terikat dengan hasil laporan penelitian dimaksud;Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan pada pokoknyamenyarankan agar klien Ino Saputra Hidayat Bin Kamiluddin Dg Gassing diberikeringanan hukuman dengan pertimbangan klien masih anak anak, klienberjanji tidak mengulangi lagi bermasalah

bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwapidana yang dijatunkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dantidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 dan Ke 5 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang UndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang UndangNomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem

TPK/2018 Him. 89 321terhadapn SPM serta melakukan upload data ke aplikasi konversi agar bisaditerima di aplikasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) ;Bahwa sesuai dengan SOP SPAN (Sistem Perbendaharaan AnggaranNegara) mekanisme penerimaan SPM pada KPPN, antara lain sebagai berikut:1)2)11)12)Petugas Pengantar SPM yang memiliki KIPS (Kartu Identitas PetugasSatker) mengambil nomor antrian di pintu masuk KPPN;Penerimaan SPM dilakukan secara berurutan sesuai nomor antrian, dimana Petugas

Tanggal 04 Desember 2015 sebesar Rp. 44.000.000, (empat puluhempat juta rupiah).Bahwa saldo uang titipan perkara korupsi saat ini adalah sebesarRp.117.870,00 (seratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) ;Bahwa tandatangan yang tercatat pada Signature Verification Sistem(SVS) dalam Sistem BRI untuk Rekening BPG. 180.

DEISRI, dan yang melakukan fiatapproval adalah saksi.Bahwa langkah yang dilakukan untuk memastikan tandatangan yang adapada 7 (tujuh) lembar cek dimaksud merupakan tandatangan asli daripihakpinak yang namanya tertera pada lembar cek dimaksud adalahdengan mencocokkan tandatangan yang ada pada lembaran cek denganspesimen tanda tangan yang terdapat pada Signature Verification Sistem(SVS) yang ada di Sistem Bank BRI, dan menurut hasil penilaian kami ketujuh cek dimaksud cocok dengan tandatangan yang

Bahwa yang saksi lakukan pada saat ada pengajuan cek adalah membukadata yang ada di system BRI, untuk melakukan pencocokkan tandatangandan cap yang ada pada lembar cek apakah sama dengan spesimentandatangan yang terdapat pada Signature Verification Sistem (SVS) yangada di Sistem Bank BRI.

Pencairan 2 (dua) lembar cektersebut dari Rekening BPG. 180 Kejaksaan Negeri Marisa Nomor : 064801000096300 ;Bahwa tugas saksi hanya sebatas mencocokkan tandatangan yang adapada lembaran cek, apakah sama dengan spesimen tandatangan yangterdapat pada Signature Verification Sistem (SVS) yang ada di Sistem BankBRI.

Pembuktian Menurut Undangundang secara Negatif.Artinya pembuktian yang didasarkan atas adanya alat buktidan keyakinan Hakim (Gabungan antara sistem pembuktiansecara Positif dengan Convection in time)Bahwa sistem pembuktian yang diambil oleh HukumIndonesia adalah sistem pembuktian menurut UndangundangSecara Negatif dimana alat bukti yang sudah diatur dalam perundangundangan dan didukung dengan keyakinan HakimBahwa berdasarkan keteranganketerangan Terdakwa danpara Saksi di bawah sumpah serta alat bukti

Tentunyapenilaian tersebut tidak dapat dilepaskan dari situasi dan kondisimiliter pada umumnya dalam hubungannya dengan sistem senjatasosial dan sistem senjata teknologinya serta doktrindoktrin yangberlaku.Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja Menurut MvTKesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinyasuatu tindakan beserta akibatnya.

sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh riburupiah), sehingga Saksi tergiur akan keuntungannya dan Saksi setuju untukmenjadi donatur Arisan Online Duos mini yang diselenggarakan olehTerdakwa; Bahwa Terdakwa menawarkan 2 (dua) jenis arisan online kepada Saksi yaituArisan Online Duos Mini dan Arisan Online Duos Big kemudian Terdakwamenyerahkan kepada Saksi untuk ikut Arisan Online Duos Mini atau ArisanOnline Duos Big dan saat itu Saksi memilih untuk menjadi donatur ArisanOnline Duos Mini; Bahwa sistem

keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh riburupiah), sehingga Saksi tergiur akan keuntungannya dan Saksi setuju untukmenjadi donatur Arisan Online Duos mini yang diselenggarakan olehTerdakwa;Bahwa Terdakwa menawarkan 2 (dua) jenis arisan online kepada Saksi yaituArisan Online Duos Mini dan Arisan Online Duos Big kemudian Terdakwamenyerahkan kepada Saksi untuk ikut Arisan Online Duos Mini atau ArisanOnline Duos Big dan saat itu Saksi memilih untuk menjadi donatur ArisanOnline Duos Mini;Bahwa sistem

terletak di DusunIV, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagaisejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) danyang kedua kalinya pada tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 18.00 WIB diRumah Makan Cindelaras, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten SerdangBedagai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);Bahwa Saksi melihat langsung kejadian saat tanggal 24 Mei 2021,sedangkan saat kejadian tanggal 24 Mei 2021 Saksi hanya menunggu diparkiran;Bahwa sepengetahuan Saksi sistem

Arisan Online Duos Mini yangditawarkan oleh Terdakwa yakni 1 (satu) set modal adalah sebesarRp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam jangka waktu 15(lima belas) hari donatur melakukan penarikan menjadi Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah), sedangkan sistem Arisan Duos Big yakni 1 (Satu) setmodal adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dalam jangkawaktu 20 (dua puluh) hari donatur melakukan penarikan Rp1.350.000,00(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa

Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),jumlah total uang yang Terdakwa terima dari Saksi Astriati Siagian adalahRp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dan jumlah totaluang yang Terdakwa terima dari Saksi Sri Suryani Fraha adalah sejumlahRp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada Saksi Eryka Astriana,Saksi Astriati Siagian, dan Saksi Sri Suryani Fraha agar mau menjadi donatorarisan online yang Terdakwa jalankan;Bahwa sistem

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepadaPenggugat Rekonvensi sebesar Rp. 239,848,746,33 (dua ratus tiga puluhsembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empatpuluh enam dan tiga puluh tiga rupiah) yang diperhitungkan sekaliguspokok, bunga, denda dan ongkos berjalan pada tanggal pembayaran(Sesuai sistem perbankan).4.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepadaPenggugat Rekonvensi sebesar Rp. 239,848,746,33 (dua ratus tiga puluhsembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empatpuluh enam dan tiga puluh tiga rupiah) yang diperhitungkan sekaliguspokok, bunga, denda dan ongkos berjalan pada tanggal pembayaran(Sesuai sistem perbankan atau sesuai dengan besaran nilai anggunan yangtelah dianggunkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi);4.

Oleh karena itu dalam perkaraaquo, terbanding telah lalai dalam tugasnya, sehingga menimbulkan perkarain yang menimbulkan kerugian bagi pembanding = sebesarRp.239.848.746,33 (dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empatpuluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enan dan tiga puluh tiga rupiah)yang diperhitungkan sekaligus pokok, bunga, denda dan ongkos berjalanpada tanggal pembayaran sesuai sistem perbankan.Maka mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapuramenghukumterbanding

membayar kerugian pembanding sebesarRp.239.848.746,33 (dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empatpuluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enan dan tiga puluh tiga rupiah)yang diperhitungkan sekaligus pokok, bunga, denda dan ongkos berjalanpada tanggal pembayaran sesuai sistem perbankan ;Hal. 19 Putusan Nomor 02/Pdt/2017/PT JAP204.

Menghukum terbanding membayar kerugian pembanding sebesarRp.239.848.746,33 (dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empatpuluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enan dan tiga puluh tiga rupiah)yang diperhitungkan sekaligus pokok, bunga, denda dan ongkos berjalanpada tanggal pembayaran sesuai sistem perbankan.3.

Litmas: 212/I.B/IX/2020 tanggal 05 Oktober2020 atas nama Anak yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan HastomoArbi dari Balai Pemasyarakatan Kelas Il Bengkulu, yang pada pokoknyamerekomendasikan sebagai berikut: Apabila dalam masalah ini Klien Anakterbukti bersalah dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak kiranya klienanak dapat dikenakan Pidana dengan syarat berupa Pengawasan,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b ke3 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

pertimbangan yang diuraikan di atas,Hakim berkesimpulan pidana dengan syarat berupa pengawasan tidaklah tepat;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penasihat Hukum Anakyang mana apabila Anak dihukum memohon supaya ditempatkan di PolresBengkulu Selatan karena pihak Polres Bengkulu Selatan akan memberikanbantuan untuk sekolah Anak dan memberikan pekerjaan untuk Anak menyapu diMasjid Polres Bengkulu Selatan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (1) huruf e UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, dalamwaktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya UndangUndang inikementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukumwajid membangun LPKA dan LPAS di provinsi;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut LPKA tersedia pada wilayahProvinsi yang mana telah tersedia di Provinsi Bengkulu dan beralamat di KotaBengkulu;Menimbang, bahwa dalam penerapan Sistem Peradilan Pidana Anakdengan berlandaskan pada kepentingan terbaik bagi anak dimana tentu Anakakan

memperbaiki dirinya selama masa pidana dengan tidakmengurangi hakhak Anak sebagaimana yang ditentukan dalam peraturanperundangundangan;Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai pidana yangdijatunkan terhadap Anak , maka perlu diperhatikan halhal sebagai berikut : Bahwa pidana yang dijatunkan terhadap Anak bukanlah sebagai balasdendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidikkepada Anak agar setelah menjalani pidana ini Anak dapat memperbaiki diridi kemudian hari ; Bahwa sesuai dengan sistem

terang ; Anak tidak merencanakan perbuatannya tetapi karena adanyakesempatan; Anak belum pernah dipidana ;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal222 ayat (1) KUHAP dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RINomor: M.14PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman PelaksanaanKUHAP, maka cukup beralasan Anak dibebani untuk membayar biaya perkarayang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undangundang Nomor 11 tahun 2012tentang Sistem

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 28 Agustus 2020sampai dengan tanggal 11 September 2020;Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undangundang Nomor 11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap perkara ini tidak dilakukan Divers!oleh karena perkara Anak didakwa dengan ancaman pidana selama 15 (lima belas) tahun;Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Pidana Anak.

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).Setelah mendengar pembelaan Advokat/Penasihat Hukum Anak dan atau Anakyang pada pokoknya sebagai berikut:Kami selaku Penasehat Hukum Anak mohon kepada Bapak Hakim Yang Muliaagar dapat memberikan putusan yang terbaik untuk kepentingan Anak, dimana sesuaidengan Pasal 71 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem PeradilanPidana Anak, pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak merupakan alternatifterakhir

, untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukumdan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar dan karenaAnak masih bisa untuk disadarkan dan merekapun telah menyadari akan perbuatan yangtelah dilakukannya adalah tidak benar dan Pasal 79 ayat (3) Undang Undang Nomor 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa minimal khususpidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, namun apabila Bapak Hakim Yang Muliaberpendapat lain,

betulbetul menyesal dan saya berjanji tidak akan mengulangiperbuatan ini.Saya juga memohon maaf kepada keluarga besar saya sudah buat malu papah mamahsaya, Saya berjanji akan jadi anak yang baik yang nurut Sama papah dan mamah sayadan tidak nakal lagi.Setelan mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanAdvokat/Penasihat Hukum Anak dan atau Anak, serta permohonan dari Anak yang padapokoknya tetap pada tuntutannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undangundang Nomor 11 Tahun 2012Tentang Sistem

Hakimberdasarkan Pasal 57 Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem PeradilanPidana Anak, telah memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakanlaporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak tersebut tertanggal 10 Agustus2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Roliyah,S.H. dan diketahui Plh. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto yaitu Kadis,S.H.

Hal ini tentu tidak mempertimbangkan keadaan dandinamika yang terjadi pada setiap mahasiswa;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) UndangUndangNomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan: (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkanprinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan Ketentuan diatas mengartikan bahwa asas keadilan harus dijunjungtinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Dengan demikian,pasal 9 ayat (1) Permendikobud Nomor 25 Tahun 2020, sejatinyatelah bertentangan dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003,tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 47 ayat (1), dimanadalam pembayaran Uang Kuliah Tunggal(UKT) juga harusmemperhatikan aspek kondisi sosial dan ekonomi dari mahasiswa,yang dalam hal ini kita melinat banwa keadaan (Pandemi Covid19)sejatinya harus bisa mengesampingkan frasa wajib membayar UangKuliah Tunggal (UKT) secara penuh dalam ketentuan pasal 9 ayat(1)

Hal tersebut tentu saja saling berkaitan, karenasanksisanksi seperti ini tentu saja tidak akan terjadi apabila objekpermohonan a quo melihat kebutuhan dan situasi yang terjadi akibatpandemi serta mengakomodir aspirasi mahasiswa (Bukti P 36);Bahwa dalam teori sistem hukum yang dikemukakan oleh LawrenceM. Friedman yang menyatakan ada 4 elemen dari sistem hukumyaitu 1) isi hukum (Legal Substance) 2) Struktur Hukum (LegalStructure) 3) budaya hukum (/egal culture) 4) dampak hukum (/ega/impact).

Dalam hal ini ke4 sistem hukum harus berjalan secaraseimbang. Namun jika melihat Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020,justru tidak menyelesaikan masalah, namun malah menimbulkanrespon dari masyarakat dan/atau mahasiswa yang menilai aturantersebut belum mengakomodir aspirasi mereka.

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem PendidikanNasional:3. UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007, tentang PenanggulanganBencana;4.

Mojarhhit 1a MakoDemikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan ates kekuatan ard / jabatan, ditutup dan ditandakembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju He. hari 2g tanggal membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadilldengan sistem peradilan cepat seperti ini/ UAtuk menguatkan tersangka membubuhnkan tanda tang ee.Te ng PUTUSAN PENGADILAN PELAKSANAAN HUKUMANKurtuingan . ud 3

ZAN9 seveevnsess jam.dengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkantersangka membubuhnkan tanda tanganT LDZG AIR MA NIP LORSEN IF LQ9Z(2 100 PUTUSAN PENGADILAN PELAKSANAAN HUKUMANKurunganDendaPerlakuan barang buktiBiaya perkara Tanda tangan

PUTUSANNOMOR : 113 / G / 2020 /PTUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan AcaraBiasa, sistem ecourt yang dilangsungkan digedung yang telah ditentukan untuk itu diJalan Bunga Raya No.18 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang,Kota Medan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkaraEFORI GIAWA ; Kewarganegaraan Indonesia,

Pasal 102 ayat (1), Pasal 103 ayat (2) huruf b, dan Pasal 104 ayat (1) danayat (3) Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standardan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;Pasal 102 ayat (1):Peserta yang menyampaikan dokumen penawaran dapat mengajukan sanggahmelalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dalam hal menemukan:a. Kesalahan dalam melakukan evaluasi;b.

Hal ini juga dikarenakan bahwa proses pengadaan barang/jasa dalamsengketa a quo menggunakan sistem elektronik atau eprocurement dan secarasistem seluruh peserta dapat mengakses pengumuman dalam sistem SPSE.Artinya objek sengketa a quo tidak memenuhi pengkualifikasian objek gugatantata usaha negara Pasal 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5

Dokumen penawaran harga Metode evaluasi : Harga terendah sistem gugur.IV. TATA CARA EVALUASI1.

Dewi Anda Linda padahalmenurut ketentuan yang dimuat Surat Edaran Direksi PD BPR Tanggo RajoNomor : 014/BPRTR/KEPDIR/KRD/I/2005 tentang ketentuanketentuanumum sistem perkreditan di PD BPR Tanggo Rajo Kuala Tungkal yangantara lain berisi :e Huruf A Kredit umum adalah kredit yang diberikan kepadamasyarakat umum dengan berbagai tujuan penggunaannya.

Justus Pasaribu) karena hal tersebut melanggar sistem danprosedur perbankan, namun Dirut (FR. Justus Pasaribu) mengatakan, Jniadalah bisnis.

Dewi Andalinda itu adalah Tim Sukses Bupati ;Kas bon atas nama Isman Ismail tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebutsama saja dengan bank di dalam bank, menyalahi sistem dan prosedurperbankan;Dalam Permendagri No. 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan BankPerkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, tidak dikenal istilah kas bonuntuk bukan pegawai;Atas penyimpangan sistem dan prosedur perbankan dalam pemberian kreditatas nama Dewi Andalinda dan kas bon atas nama Isman Ismail itu, saksiselaku Dewan

Adapun sistem pemberian kredit dilakukansecara bertahap hingga 12 (dua belas) kali penarikan;e Pada hari yang sama yakni 25 April 2006 dilakukan penarikan yang pertamaoleh Dewi Andalinda sebesar Rp. 13.856.000, (tiga belas juta delapan ratuslima puluh enam ribu rupiah) dan seterusnya sampai dengan penarikanterakhir atau yang kedua belas pada tanggal 4 Agustus 2006 sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah).

dan Standar Pengelolaan dan PendidikanKhusus dan Pendidikan Layanan Khusus Direktorat Jenderal PLBKementrian pendidikan Nasional dengan Pihak Komite PembangunanUSBSLBN Borong tahun 2010 dan pada tanggal 10 Desember 2010diikuti dengan pencairan tahap II sebesar Rp. 600.000.000, (enam ratusjuta rupiah) dengan perjanjian kerja sama yang ditandatangani PejabatPembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sistem dan StandarPengelolaan dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan KhususDirektorat Jenderal PLB

dan pekerjaantersebut baru dapat diselesaikan sekitar bulan Juli 2012 dan berdasarkanPetunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USBSLBN Tahun2010 serta perjanjian kerjasama yang dilakukan untuk pelaksanaanpembangunan ini bahwa pekerjaan tersebut sudah harus dapat diselesaikanpada bulan Mei 2011 dan pelaksanaannya harus dilakukan secaraswakelola dengan melibatkan masyarakat disekitar lokasi pembangunanakan tetapi oleh Vitus Akong, St selaku Ketua Pelaksana pekerjaantersebut dilaksanakan dengan sistem

Pemproses, AdministrasiKredit dan Sistem InformasiDebitur : Prastiwi Handayani, SE dan Sugiarto7.

;Bahwa setahu saksi cara yang dilakukan oleh terdakwa Sugiarto dalampenyalahgunaan kredir tersebut dengan cara sistem domplengan dansistem topengan;Bahwa On The Spot harus dilaksanakan dan diatur dalam KeputusanDireksi PD BPR BKK Demak Kota mengenai Standar OperasionalProsedur dan Petunjuk Pelaksanaan Perkreditan PD BPR BKK DemakKota Kabupaten Demak;Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan pertama kali terdakwaSugiarto menyalahgunakan kredit dengan sistem domplengan maupunsistem topengan,

Melakukan pencatatan pada sistem komputer segala sesuatu yangberkaitan dengan debitur (melakukan pencatatan terhadap debiturbaru di dalam sistem komputer untuk nomor anggota) ;2. Melakukan verifikasi akhir terhadap permohonan kredit kepada atasanuntuk diteruskan kepada Pimpinan Cabang (mengecek kebenarankelengkapan administrasi permohonan kredit dari debitur) ;3.

Sedangkan slipslip penerimaandan pengeluaran oleh teller diserahkan kepada Kasi pelayanan untukdisimpan;Bahwa buku Register Permohonan yang saksi buat tidak dimasukkandalam sistem komputer, entry data dilakukan ketika permohonan sudahdirealisasi yang bertugas memasukkan entry data adalah terdakwaSugiharto;Bahwa yang ada dalam buku Realisasi Kredit otomatis nanti akandimasukkan dalam sistem komputer karena setelah dientry agar uangbisa dicairkan melalui teller harus memaluli proses approve/ persetujuandari

Pemproses, AdministrasiKredit dan Sistem InformasiDebitur :Prastiwi Handayani, SE dan Sugiarto ;7. Customer Service,Administrasi Dan KYC Miftahul Choiri, S.IP.

Menyatakan terdakwa JAMES MANURUNG Bin DEMIKIAN MANURUNGtelah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan, dengan sengaja mengedarkan pupuk yangtidak sesuai dengan label dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f Jo Pasal 37ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992Tentang Sistem Budidaya Tanaman Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu.2.

Bahwa sesuai dengan Hasil Analisis Laboratorium Badan Penelitian danPengembangan Pertanian Sumatera Utara menyatakan bahwa pupuk yangdiedarkan oleh terdakwa bersamasama dengan ZULKIPLI komposisinyatidak sesuai dengan label yang tercantum pada sak/karung pupuk.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat(1) huruf f Jo Pasal 37 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana,ATAUKedua:Bahwa

akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f Jo Pasal37 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992Tentang Sistem

;Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur initelah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (1)huruf f Jo Pasal 37 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif kesatu.