., M.H. sebagai Hakim;Nama : NURUL BASTIL FUAD, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 392/RP/VIII/PPNS/BMS/2020.a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;b. Saksi yang diajukan:1. Saksi SUTANTO;2. Saksi SLAMET RIYADI;c.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 3 SEPTEMBER 2020oleh kami AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H., selaku Hakim PengadilanNegeri Banyumas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumasdan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu jugadengan dibantu oleh NURUL BASTIL FUAD, S.H., Panitera PenggantiPengadilan Negeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipildari Satuan Polisi Pamong

., M.Hum. sebagai Hakim;Nama : SRI DWIWINDARYATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 397/RP/VII/PPNS/BMS/2021a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;b. Saksi yang diajukan:1. Saksi MUSLIKHUL AMAL;2. Saksi RETNO KURNIAWATI;c.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari JUMAT tanggal 16 JULI 2021 olehkami SURYO NEGORO, S.H., M.Hum., selaku Hakim Pengadilan NegeriBanyumas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumas dandiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itujuga dengan dibantu oleh SRI DWI WINDARYATI, S.H., Panitera PenggantiPengadilan Negeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipildari

., M.H. sebagai Hakim;Nama : DIAH MUSTIKOWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 739/RP/XI/PPNS/BMS/2020.a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;b. Saksi yang diajukan:1. Saksi SUTANTO;2. Saksi SLAMET RIYADI;c.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari JUMAT tanggal 27 NOVEMBER2020 oleh kami AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H., selaku HakimPengadilan Negeri Banyumas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan NegeriBanyumas dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariitu juga dengan dibantu oleh DIAH MUSTIKOWATI, S.H., Panitera PenggantiPengadilan Negeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipildari Satuan Polisi Pamong Praja

,S.Pd. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 472/RP/IX/PPNS/BMS/2020.a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;b. Saksi yang diajukan:1. Saksi SUTANTO;2. Saksi SLAMET RIYADI;c.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 24 SEPTEMBER2020 oleh kami SURYO NEGORO, S.H., M.Hum, selaku Hakim PengadilanNegeri Banyumas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumasdan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu jugadengan dibantu oleh MOHAMAD ASNAWI, S.H., S.Pd., Panitera PenggantiPengadilan Negeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipildari Satuan

Pengadilan NegeriBanyumas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acarapemeriksaan cepat dalam perkara :Nama lengkap : ISRONTempat lahir : BanjarnegaraUmur /tanggallahir : 41 tahun/ 24 Desember 1979Jenis kelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Desa Grecol RT.0O01 RW.003 KecamatanKalimanah Kabupaten PurbalinggaAgama : IslamPekerjaan : Karyawan SwastaSusunan Persidangan :Nama : RANDI JASTIAN AFANDI, S.H. sebagai Hakim;Nama : DARMINAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai

Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 494/RP/IX/PPNS/BMS/2020.a.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari JUMAT tanggal 25 SEPTEMBER2020 oleh kami RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., selaku Hakim PengadilanNegeri Banyumas yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan NegeriBanyumas dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariitu. juga dengan dibantu oleh DARMINAH, S.H., Panitera PenggantiPengadilan Negeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipildari Satuan Polisi

., M.H. sebagai Hakim;Nama : AGUS PURNOMO, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 419/RP/VII/PPNS/BMS/2021a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;b. Saksi yang diajukan:1. Saksi TEGUH PURWANTO;2. Saksi TRI WINARNI;c.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari JUMAT tanggal 23 JULI 2021 olehkami FIRDAUS AZIZY, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan NegeriBanyumas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumas dandiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itujuga dengan dibantu oleh AGUS PURNOMO, S.H., Panitera PenggantiPengadilan Negeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipildari Satuan Polisi Pamong Praja

Munthe menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, karenaPenggugat sendiri menyadari dan mengetahui betul kapasitas Tergugathanya membantu memasukkan dan meminta bantuan kepada DinasKesehatan Labuhan Batu, agar anak Penggugat dapat diterima menjadiPegawai Honor di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu,yang selanjutnya memohon kembali setelah masuk menjadi PegawaiHonorer dapat pula dimasukkan dalam data base untuk prosespengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di wilayah hukumPemerintahan

No. 2527 K/Pdt/201 1persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menyatakan uangsebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) yang diberikanPenggugat sebagian telah diberikan Tergugat kepada Dinas KesehatanKabupaten Labuhanbatu dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD)Kabupaten Labuhanbatu yang merupakan jasa pengurusan untuk diangkatdari Tenaga Kesehatan Sukarela (tidak menerima gaji) menjadi PegawaiHonor (menerima gaji dari APBD) dan sampai proses upaya untuk diangkatmenjadi CPNS (Calon Pegawai

Negeri Sipil) di Dinas Kesehatan KabupatenLabuhanbatu ;Bahwa uraian Tergugat tersebut diatas sangat jelas tentang penggunaansebagian uang jaSa pengurusan yang diberikan Penggugat kepadaTergugat, dimana uang sebesar Rp 34.000.000,00 (tiga puluh empat jutaRupiah) telah diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatudan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Labuhanbatu sebagaiuang jaSa pengurusan untuk ditetapkan dan didaftarkan Nurintan br.

Munthe untuk menjadi CPNS di DinasKesehatan Kabupaten Labuhanbatu,.... dst" ;Bahwa fakta hukum tersebut dihubungkan dengan keterangan saksisaksi sebagaimana tersebut dalam Putusan Pidana Nomor 76/Pid.B/2009/PN11RAP, telah jelas menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasitidaklah mencari orang untuk menjadikan Pegawai Negeri Sipil, akan tetapiterdakwa dipertemukan dengan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasimelalui saksi Edi Nullah Hasbi Ritonga.

Bahwa Termohonlah yang bersikerasmeminta tolong kepada Pemohon Kasasi, agar anak Termohon Kasasi dapatmasuk menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan DinasKesehatan Kabupaten Labuhanbatu). Bahwa selanjutnya Termohon Kasasimengetahui betul uang yang diminta Pemohon Kasasi adalah untuk pengurusananak Termohon Kasasi yang bernama Nurintan br. Munthe menjadi CPNS(Calon Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Dinas Kesehatan KabupatenLabuhanbatu.

No. 03 K/AG/20131983 tentang ijin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil yangmenyatakan bahwa yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu:a.

Pegawai bulanan disamping pensiun;Pegawai Bank Badan Milik Negara;Pegawai Bank milik Negara;Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;2090 5Kepala Desa, Perangkat Desa dan petugas yang menyelenggarakanurusan pemerintah di Desa;Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon yang merupakanPegawai BPD Purbalingga yang berarti termasuk dalam Badan Usaha MilikDaerah maka Pemohon statusnya disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil(PNS) sehingga harus tunduk terhadap ketentuan yang terdapat dalamPeraturan Pemerintah

tersebut;Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1990tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentangizin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa;1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperolehizin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atauPegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untukmemperoleh izin atau surat keterangan

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yangsekarang dalam asuhan Penggugat.Hal. 5 dari 19 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2015/PA.Pal Bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagaiPegawai Sipil pada Rumah sakit Madani Palu. Bahwa Tergugat digaji golongan IV sebanyak Rp 4.000.000,lebihperbulan namun ada potongan Bank. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugatmengambil kredit take over.

SAKSI 2, umur 38 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kota Palu,diatas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena teman kerjaRumah sakit Jiwa Madani. Bahwa saksi kenal Tergugat kurang lebih satu tahun, Tergugatpindahan dari Rumah sakit Umum Palu. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah punya hubungan suamiisteri, namun sejak tahun 2014 sudah bercerai. Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3orang anak.

Bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja diRumah Sakit Jiwa Madani. Bahwa gaji Tergugat kurang lebin Rp 4.000.000, perbulan,namun Tergugat telah mengambil Kredit di Bank setelah berceraidengan Penggugat.Hal. 6 dari 19 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2015/PA.Pal Bahwa selain gaji rutin, Tergugat menerima tunjangan kinerjasebanyak Rp 1.600.000, yang pada bulan Maret 2015,Penggugat sendiri langsung mengambil dari Bendahara, danuntuk bulan April diterima oleh Tergugat.

Negeri Sipil di Rumah SakitMadani Palu.Hal. 8 dari 19 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2015/PA.PalBahwa Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugattinggal dirumah ibunya.Bahwa selama berada dirumah ibunya, Tergugat menanggungibunya dan kemanakannya yang masih sekolah di SMA, disampingmembiayai anakanaknya.Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat, tergugat telahmengambil kredit di Bank dan membuka peraktek Psikhoterapi.Saksi tidak tahu berapa penghasilan ditempat peraktek Tergugat.2.

Bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang aktif di rumahsakit Madani.e.

Maka sejaksaat itu Pemohon dan Termohon hidup rukun dan baik sampai Pemohonterangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada akhir tahun 2000 dan ditempatkan10di xxxxx, hingga Pemohon dimutasikan ke xxxxx pada bulan Oktober tahun2008;Bahwa sejak Pemohon pindah tugas di xxxxx sedikit demi sedikit sifatTermohon yang sering cemburu mulai muncul kembali.

Amg., tanggal 26 Maret 2014;Hal 5 dari 28 halBahwa berdasarkan laporan Mediator hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 tersebut,Mediator telah melaporkan bahwa mediasi telah dilaksanakan pada hari dan tanggaltersebut, akan tetapi mediasi tidak berhasil;Bahwa sehubungan dengan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohontelah menyampaikan surat izin dari atasan Pemohon yang dikeluarkan oleh xxxxx,dengan nomor xxxxx tertanggal xxxxx, yang pada intinya memberikan izin kepadaPemohon untuk bercerai dengan Termohon

negeri sipil, yang menurut pengakuan Tergugat Rekonvensi sendiridianggap terlalu sedikit untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan pendidikan danhidup anakanak serta Penggugat Rekonvensi sendiri sebagaimana pertimbangan a quo,persentase mana pula menurut Majelis Hakim dinilai tidak terlalu tinggi apabila diukurdengan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa oleh karena antara tuntutan Penggugat Rekonvensi danpernyataan kesediaan Tergugat Rekonvensi, meskipun pernyataan

Negeri bersangkutan dan duapertiga (2/3)untuk bekas isteri dan anak,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan a quo maka untuk selanjutnyaMajelis Hakim harus menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah ketigaanak sebesar 1/3 gaji dan tunjangan lainnya yang diakibatkan oleh status TergugatRekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak putusan ini dijatuhkan hinggaanak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan a quo kepada Tergugat Rekonvensidihukum

pula untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 1/3 gajidan tunjangan lainnya yang diakibatkan oleh status Tergugat Rekonvensi sebagaiPegawai Negeri Sipil, sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga PenggugatRekonvensi menikah lagi;Menimbang, bahwa jika diasumsikan dengan pendapatan gaji TergugatRekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil maka kepadanya diwajibkan membayarnafkah atas Anakanak sebesar 1/3 x pendapatan gaji dan tunjangan, dimisalkan 1/3 xGaji Pokok + tunjangan jabatan

,M.H.........cccccee cceceeseeee eee cee cae eee eee eee eeeaeeaeaes Hakim;Ade Sajidin, S.H... 12... ccc cee cee cee cee cee cee cee eae eee cee ceaeneeeeeeeeeeeees Panitera Pengganti;Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) Kota Tasikmalaya, tanggal 15 Juli 2021 No. 183/65/PPNSSATPOL PP;a. Terdakwa mengakui dakwaan;b.

Panitera Pengganti, Sandi Afriadi Sugih, S.Sos Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)Kota Tasikmalaya selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.Panitera Pengganti, Hakim,Ade Sajidin, S.H. Muhamad Martin Helmy, SH.,M.H..Halaman 2 Petikan Putusan Nomor 34/Pid.C/2021/PN Tsm

UAW AND. .ST. watiseccteasinenuniieecnedotwnaaiiens.. dengan eer sumpah jabatan serta berdasarkan Peraturan DaerahProvinsi Jawa Trey er 4 Tahun rely ates redo Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pada hari ini tangas pukul O 728. WIB telah mengadakan pemeriksaanOs ccenccounionmianmecammmucins terhadap nagaTERSANGKA Tanda tangan Tanda tanganNama.... AGUS. SURYANTE... Umur...3+...Th ksi Saksi IITempat / Tal. / Lahir. i 123. leemin ae Jae Suku Bangs K 3/1 bes ... Agama, islam. AAlamat...

Untuk menguatkan tersangka membubuhkan Jok a pane Taeen DAFOE EER,tanda tangan is ,Z ik Pegawai Negeri Sipil* jIOs 7N IYANTO.

Jagir Won asessiterhith: ceseen No, 352 Tolp, (091) 8412169 Fax, (091) #412259PP jatimprov.qo.id, Emel : salpolppjalim 950@igmall.camKocderPos 60244 Weal (fo JUSTITIAERITA ACAR8 A PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERDA / PERKADANomor ; REG, 33+/ l/ X /2020/Satpol.PPSPINS (OL aman (angen aibawa in, naman SAA AD 2 BN fcrProvinsi Jawa Tim r 4 dengan mengingat sumpah jabatan serta berdasarkan Peraturan Daerahpada PR ni Thy a Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwadi.

Sie ee NQ.20.BB. ssntanda tangan a ont : :Tersangka en Pegawai Negeri SipilGe : pages: Youd ian CUO OM ex : 40. ai : : eyPUTUSAN PENGADILAN ,e PELAKSANAAN HUKUMANKurunganDendaPerlakuan Barang BuktiBiaya Perkara eres 'Tanda tangan Tanda tangan Tanda tanganPanitera Hakim eeeed tnePERHATIAN Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap ses dahUndang undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216aumonnereeynagpadse see 6 oe MERAH : Tersangka BIRU a ksaanPUTIH : Pengadilan KUNING : Biro

NegeriBanyumas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acarapemeriksaan cepat dalam perkara :Nama lengkap : WAYEMTempat lahir : BanyumasUmur/tanggallahir : 67 tahun/ 15 Maret 1953Jenis kelamin : PerempuanKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Desa Banjarpanepen RT.004 RW.004Kecamatan Sumpiuh Kabupaten BanyumasAgama : IslamPekerjaan : Petani/ PekebunSusunan Persidangan :Nama : RANDI JASTIAN AFANDI, S.H. sebagai Hakim;Nama : SRI DWI WINDARYATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai

Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 787/RP/XII/PPNS/BMS/2020.a.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari JUMAT tanggal 4 DESEMBER 2020oleh kami RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., selaku Hakim Pengadilan NegeriBanyumas yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas dandiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengandibantu oleh SRI DWI WINDARYATI, S.H., Panitera Pengganti PengadilanNegeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari SatuanPolisi

Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran PeraturanDaerah Kabupaten Tabanan yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri SipilSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan Nomor:BAP.26/11/PPNS/Sat.Pol.PP/2019 ;b.

., telahbersesuaian dengan keterangan Terdakwa Ni Made Sinarwati adalah benardan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahKabupaten Tabanan pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan PolisiPamong Praja Kabupaten Tabanan;c.

., M.KN. ..........ccccceesseeeeeeaeees Hakim;Al INSAN, S.H. woe. cceccccecccceececeaeeeeeeeceeeeeeeeueeeeuueeeeeeeseeaeeues Panitera Pengganti;Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah, Nomor004/BAPPPD/VII/2021/PPNS yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan PolisiPamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo tanggal 22 Juli 2021.a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah ;b.

,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Muh Erwin Syamsuddin, SH., selakuPenyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanKabupaten Wajo serta Terdakwa ;Hakim,A. Rico H. Sitanggang, S.H., M.Kn.Panitera Pengganti,Al Ihsan, S.H.

,M.H ......cccccccccccceccceeeceeeeeeeeeeeeeeeeseaaee aes Panitera Pengganti;Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah, Nomor0016/BAPPPD/X1/2020/PPNS yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada SatuanPolisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo tanggal 30Nopember 2020.a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah ;b. Keterangan saksisaksi :(1). Andi Indra Dewa Hasrul, (2).

,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeritersebut, dan dihadiri oleh Muh Erwin Syamsuddin, S.H., selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipilpada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajoserta Terdakwa ;Hakim,A. Rico H. Sitanggang, S.H., M.Kn.Panitera Pengganti,Eka Herfiani, S.H.,M.H

PUTUS ANNomor 1430/Pdt.G/2014/PA.Ckrapo en DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalamperkara Cerai Gugat antara :NAMA , agama Islam, umur 45 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),ALAMAT , Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 04Nopember 2014 memberi kuasa kepada NAMA , advokat pada PusatBantuan Hukum Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah

Selanjutnya disebut sebagai: "Penggugat";melawanNAMA ., agama Islam, umur 50 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),ALAMAT , Jawa Barat.

Effendy HA sebagai mediator mereka dan mediatortelah melakukan upaya mediasi tetapi tidak berhasil merukunkan kedua belahpihak;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian,berupa surat Pemberian Izin Perceraian, nomor 474.2/Kep/89/Disdik/2014tanggal 19 Maret 2014 dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untukselanjutnya dimasukkan dalam berkas perkara ;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil

Print Out Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil tahun 2015 atasNAMA (Tergugat) tidak dinasegelen, (bukti T.2);Halaman 17 dari 29Putusan nomor 1430/Padt.G/2014/PA.Ckr3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3 dari Kepala Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kota Bekasi tidak dinasegelen, (bukti T.3);Menimbang, bahwa kemudian Tergugat menghadirkan saksisaksisebagai berikut;1. Manotap NAMA , umur 57 tahun, agama Kristen, pekerjaanwartawan, tempat tinggal di .

Hal sesuai Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Negeri Sipil;Bahwa, akan tetapi hingga ditahun 2017 ini, Pemohon sudah berusahauntuk mempertahankan rumah tangga, agar tidak terjadi perceraian, akantetapi tidak berhasil;Bahwa dengan demikian kondisi rumah tangga makin hari semakin tidakada harapan untuk bersatu kembali dengan Termohon dan antaraPemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun;Hal 2 dari 26 hal Putusan Nomor 0121/Padt.G/2017/PA.Cbn8.Bahwa apabila dipaksakan juga Rumah Tangga antara Penggugat danTergugat lebin banyak

Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;SUBSIDAIR; Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lainmohon kiranya putusan yang seadiladilnya, Ex Aqua Et Bono;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin dari atasannya;Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohondengan Termohon, tapi tidak berhasil;Menimbang

Negeri Sipil, berapa gajinyasaksi tidak tahu;Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belahpihak;2.

Negeri Sipil, berapa gajinyasaksi tidak tahu;Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belahpihak;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi Pemohon tersebut,Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut telah cukup, dan Termohonmenyatakan tidak keberatan;Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan jawabannya telahmengajukan bukti berupa saksi yaitu :.

Negeri Sipil, berapa gajinyasaksi tidak tahu;Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Termohon tetapi tidakberhasil;Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belahpihak;.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baikpemohon maupun termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihaknamun tidak berhasil, begitupula telah dilakukan upaya mediasi namun tetaptidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan suratpermohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;Bahwa pemohon selaku seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperolehizin dari atasannya untuk melakukan perceraian

;Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukanjawaban secara tertulis yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:1. bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan AgamaBulukumba sudah mempunyai surat izin bercerai dari atasan langsungsehinga pemohon sebagai pegawai negeri sipil melakukan pelanggarandisiplin, terlebih lagi pemohon sudah menikah dengan perempuan lain tanpapersetujuan dari termohon) 222222 nn nnn nnn nn nnn2. bahwa pada poin satu yaitu benar pemohon dan termohon

negeri sipil yang diatur oleh PeraturanKepegawaian yaitu terhadap isteri yang diceraikan wajib memperoleh '% gajidari tergugat sebagai suami namun apabila majelis hakim berpendapat lainmohon dipertimbangkan secara jelas, apakah diatur di Pengadilan Agamaatau dikembalikan ke atasan pemohon sehingga putusan Pengadilan AgamaBulukumba nantinya menjadi tidak simpang siur dalam hal penentuan hakpenggugat dari tergugat sebesar % dari gaji tergugat;bahwa penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga

(delapan belas juta rupiah);2.b. bahwa penggugat juga menuntut nafkah iddah karena penggugatmempunyai masa iddah yaitu sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta limaratus ribu rupiah); 222222 n nen en ne nnn neec. bahwa penggugat juga mohon kepada majelis hakim untukmemerintahkan kepada tergugat untuk meberikan mut'ah kepadapenggugat sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);bahwa tergugat sebagai pegawai negeri sipil yang diatur oleh PeraturanKepegawaian yaitu terhadap isteri yang diceraikan

negeri sipil sebagaimana pasal 8 PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 tahun 1990 bahwa % gaji dari seorang pegawai negerisipil diserahkan kepada bekas isterinya apabila suami isteri suami menceraikanisterinya yang tidak mempunyai anak;Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah tersebut diatas adalahPeraturan untuk Pegawai Negeri Sipil, bukanlah hukum acara Peradilan Agama,sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 11K/AG/2001, sehinggatuntutan penggugat