Ditemukan 11616 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 05-06-2012 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 09-05-2014
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor Nomor : 59 - K / PM I-03 / AD / VI / 2012
Tanggal 6 Nopember 2013 — Pratu Roni Tua Silalahi
66 — 26
  • Karenapenyalahgunaan narkotika akan menimbulkan akibat yang sangatmerugikan perseorangan maupun masyarakat, karena narkotikadapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya,yang umumnya generasi muda harapan bangsa.Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerimapengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melaluipimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNIterlibat dalam masalah penyalahgunaan narkotika.Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaanpemakainya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-08-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1042 B/PK/PJK/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — PT. GUNUNG MELAYU VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
125 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);8.
    Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas banwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang Pengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber: http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelasdiberi penekanan
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakikatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukumdi bidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 773/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. RIGUNAS AGRI UTAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
207 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas banwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang Pengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataF ile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaanNegara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13 ayat(5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjaditidak relevan dalam hal ini karena Putusan Mahkamah Agung
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuan utamadari hukuman pidana pajak adalan agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penunaian dan pemenuhanakan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakan dalam menggalakanfungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pengadilan PA SUMENEP Perdata Agama
Register : 27-03-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PA SUMENEP Nomor 528/Pdt.G/2019/PA.Smp
Tanggal 24 Oktober 2019 — Pemohon:
SYECH MUKHAMAR REZA KHARAMI, SH Bin SYECH KHAIRIL ANWAR
Termohon:
ELA YULI JUM'ATI Binti KASRI
37 — 15
  • penentuan pemberian mutah harus berlandaskan dan ditegakkandi atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesualkemampuan;Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutah makaasas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutandan asas sesuai kemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patut mempunyaihubungan yang erat dengan asas sesuai kKemampuan yang bisa diketahui menurutsyariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Umum Penipuan
Register : 15-06-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 06-10-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 315/Pid.B/2017/PN Plk
Tanggal 14 September 2017 — Denny Juniardi bin Mahdini Ahmad Zaini
86 — 15
  • Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur Barang Siapaadalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwakarena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimanadituangkan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalahpelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatanyang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur iniadalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus PHI
Register : 03-08-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 17-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Smg
Tanggal 13 Desember 2016 — Penggugat: HEDY RINAWAN Dkk Tergugat: PT BANK MEGA tbk Cabang Semarang
136 — 42
  • berkisar antara Rp 750.000.000, sampai denganRp 1.000.000.000, per bulan, bahwa memperhatikan keterangan saksiHermawan Ari Pamungkas dan Danang Sasmito Tunggal target selalu dinaikkandari plafond mulai Ro 100.000.000, s/d Rp 200.000.000,, kemudian naik lagidari Rp 500.000.000, s/d Rp 750.000.000,, kemudian dinaikkan lagi dari Rp750.000.000, s/d Rp 1.000.000.000, bahwa kenaikan tersebut tidakdiperbolehkan mencari nasabah baru tetapi untuk menaikkan pinjaman nasabahyang sudah ada, hal demikian merupakan penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 14-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1538 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 September 2017 — PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
184 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ketentuan khusus;Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding):(1) Bahwa ilustrasi Majelis, PPN sebagai Pajak Objektifsebagaimana contoh Pengusaha Kena Pajak yangmelakukan penyerahan beras kepada orang lain diPulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaobjeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam);(2) Bahwailustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajak Objektifkarena penekanan
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Umum Perjudian
Register : 24-08-2015 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 15-05-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 182/Pid.B/2015/PN Mkd
Tanggal 22 September 2015 — WAHONO Bin WARSITO
55 — 4
  • Unsur Barangsiapa :Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangHalaman 33 dari43 putusan nomor 182/Pid.B/1015/PN Mkddilakukan, dengan demikian penekanan unsur Barangsiapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran terdakwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 16-05-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 371 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 16 Mei 2017 — JULIANI, VS PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
80 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampumemenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi;(cetakan tebal penekanan dari Pemohon);c.
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 23-09-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 18-01-2017
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 120-K/PM.III-12/AD/IX/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — FRANS HARTANTO Serma NRP 21980223740178.
52 — 34
  • gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya.Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika dimana pada saat iniPanglima TNI sedang berupaya untuk memberantas penyalahgunaan Narkobadilingkungan TNI dengan mengeluarkan ST Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009dan ditindaklanjuti oleh Kepala Staf TNI AD hingga Danrem 084/BJ dengan harapanPrajurit TNI AD tidak mengulangi lagi penyalahgunaan Narkoba, hal ini menunjukkanketidak pedulian Terdakwa terhadap perintah ataupun penekanan
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 14-01-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 1-K/PM.I-02/AD/I/2019
Tanggal 21 Maret 2019 — Oditur:
DARWIN HUTAHAEAN, SH
Terdakwa:
Mauluddin Jamil
49 — 19
  • penyalahgunaan Narkotika dapat merusakgenerasi muda termasuk Terdakwa selaku Prajurit TNI,dimana tugas Prajurit TNI adalah menjaga pertahanandan keamanan negara oleh karena itu harus diisi olehprajurit yang memiliki disiplin serta sehat jasmani danrohani berarti apabila perbuatan Terdakwa tidak ditindaktegas maka sama juga dengan membiarkan negaradalam ambang kehancuran.Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintahtersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya STPanglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 11-07-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 88/PDT/2016/PT PBR
Tanggal 12 Oktober 2016 — Pembanding/Tergugat V : KOLIANTO Diwakili Oleh : KECIK
Pembanding/Tergugat I : KECIK Diwakili Oleh : KECIK
Terbanding/Penggugat : ATAN HUSIEN
Turut Terbanding/Tergugat IV : ZULKHAINEN
Turut Terbanding/Tergugat II : HENDRIK MUNARDI
Turut Terbanding/Tergugat III : RAJA KHAIRUDDIN
77 — 42
  • melakukan kewajiban serta tidak pulabersedia menerima pengembalian dana awal yang telahdiserahkan;Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 88/PDT/2016/PT.PBR Bahwa perbuatan Penggugat tersebut telah membawa kerugiankepada Tergugat dan kepada masyarakat umum atas hibah yangdiberikan sebagai fasilitas umum; Bahwa jelas terlinat ada itikad tidak baik dari Penggugat untuktidak melaksanakan pembayaran pelunasan terhadap tanahtersebut dengan mencaricari berbagai macam alasan danterkesan Penggugat melakukan penekanan
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Khusus
Putus : 12-01-2011 — Upload : 27-10-2013
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 553/Pid.Sus/2010/PN.Kdi
Tanggal 12 Januari 2011 — AGUNG SANTOSO, SE
56 — 20
  • Saksi Verbalisan SYAMSUL HUDA,; Bahwa saksi adalah yang melakukan pemeriksaan terhadap Dimas Yogi padatanggal 5 April 2010; Bahwa awalnya yang bersangkutan datang bersama isterinya kemudian berkasdari Polwil saksi tunjukkan pada saksi Dimas Yogi untuk dibaca; Bahwa saksi tidak pernah melakukan penekanan terhadap saksi Dimas; Bahwa metode pemeriksaan adalah tanggung jawab langsung kemudian diketikpada tap tap dan saksi Dimas Yogi saksi sudah baca kembali dengan saksi tanyaapa merasa dipaksa kemudian
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Khusus
Register : 04-04-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 16-04-2019
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Pbm
Tanggal 15 April 2019 — Pemohon:
ASPIHAN MAHA BIN M. SAID MAHA
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Prabumulih
100 — 66
  • dan terhadap uraian di atasdapat di lihat dan dinubungkan dengan bukti surat T8, T11. 4 dan bukti surat T11. 5;Menimbang, bahwa tentang lembaga Penyelidikan dan Penyidikan ini MYahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan danPenerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan edisi kedua berpendapatbahwa Penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsipenyidikan, Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsipenyidikan (Hal 101); Pada tindakan penyelidikan penekanan
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 15-03-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 26-04-2021
Putusan PA KISARAN Nomor 638/Pdt.G/2021/PA.Kis
Tanggal 26 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 9
  • Bahwa diawal ini dengan tegas TERMOHONmenyampaikan penekanan bahwa apabila dipelajari dengan teliti danseksama dalildalil Permohonan PEMOHON, maka tidak menunjukkansedikitpun rasa tanggungjawab PEMOHON = sebagai SuamiTERMOHON sekaligus tidak menunjukkan sedikitpun rasatanggungjawab PEMOHON sebagai seorang Ayah dari anak kandungPEMOHON dan TERMOHON;3.
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 16-05-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 186/Pid.Sus/2016/PN.TBT
Tanggal 16 Mei 2016 — CHANDRA GUNAWAN Alias CHANDRA, DKK
25 — 9
  • Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanyasubyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagaiTerdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkansebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaantersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umummengajukan 2 (dua) orang lakilaki yang bernama CHANDRAGUNAWAN Alias CHANDRA dan
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 15-11-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 23-01-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 529/Pid.Sus/2019/PN Srh
Tanggal 21 Januari 2020 — Penuntut Umum:
FERDINAN SEBAYANG, SH.MH.
Terdakwa:
MUJIONO Alias PEPENG
47 — 22
  • Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanyasubyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagaiTerdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkansebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaantersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umummengajukan seorang lakilaki yang bernama MUJIONO Alias PEPENGsebagai Terdakwa
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 05-10-2011 — Upload : 24-10-2013
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 400/Pid.B/2009/PN.Kdi
Tanggal 5 Oktober 2011 — HARIS PURTIONO bin SUPRAPTO; PRIYO AGUNG bin PAIDI;
29 — 2
  • Haris Purtiono telah menjemput suaminyasekira jam 20.00 wib dan pulang jam 24.00 wib dalam keadaan mabuk ; Bahwa Terdakwa II Priyo Agung bin Paidi pada hari Senin, 27 April 2009 adadirumah tidur bersamawon= Menimbang, bahwa Terdakwa I (HARIS PURTIONO bin SUPRAPTO) di mukapersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikute Bahwa Terdakwa I (HARIS PURTIONO bin SUPRAPTO) pernah di Polres Kediri dantanpa adanya penekanan dan =masih tetap dengan keterangan padae Bahwa Terdakwa I (HARIS PURTIONO bin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-09-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 397 K/Pdt/2016
Tanggal 20 September 2016 — SUGIANTO HARDJO lawan G. MOCHTAR RUDY, SH, dkk dan BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO, dk
88 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nasional, Kantor PertanahanKabupaten Sidoarjo, Turut Tergugat IV Bank Rakyat Indonesia(PERSERO), Kantor Cabang Surabaya Kusuma Bangsa, namundemikian kepada Turut Tergugat I/ Badan Pertanahan Nasional, KantorPertanahan Kabupaten Sidoarjo, Turut Tergugat I/ Bank RakyatIndonesia (PERSERO), Kantor Cabang Surabaya Kusuma Bangsaperlu. dihukum untuk wajidb mematuhi, mentaati dan melaksanakanputusan atas perkara gugatan aquo;Bahwa guna untuk memberikan kepastian hukum kepada Penggugat/Sugianto Harjo dan penekanan
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Pidana Umum
Register : 14-11-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gns
Tanggal 19 Desember 2019 — Penuntut Umum:
ANITA CERLINA, SH.
Terdakwa:
JONI IRAWAN Als BOJES Bin AHMAD EFENDI Als SOMAD
104 — 49
  • Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih denganbersekutu;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1 Unsur barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalahmanusia/ orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menuruthukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalamHalaman 23 dari 34 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gnsdakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan