MENTERI AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN DATI I PROPINSI MALUKU, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON, Beralamat di jalan Jenderal Sudirman, Hative Kecil Kecamatan Sirimau, Kota Madya Ambon.

MENTERI AGRARIA / KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAHHal 1 dari 57 Hal Pts No. 104/Pdt.G/2016/PN.Amb.BADAN PERTANAHAN DATI PROPINSI MALUKU, Cg.

Menteri Agraria/KepalaBadang Pertanahan Nasional C.qg. Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Kota Ambon) tidak akan menerbitkan sertifikat An.Penggugat JHON SAHUSILAWANE, SH, MH sampai kapanpun bahkanuntuk selamalamanya....

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.3. Bahwa, objek yang disengketakan Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik No.530/Hative Besar dulunya merupakan sebagian Tanah Negara bekas EigendomVerponding No. 1066 atas nama TJIO EK HEANG dengan luasannya 1.317.500 m?

Bahwa, tanah Negara bekas Eigendom Verponding No. 1066 dengan luas1.317.500 dengan diberlakukan Undangundang 1 Tahun 1958 yang lebih lanjutHal 23 dari 57 Hal Pts No. 104/Pdt.G/2016/PN.Amb.ditegaskan oleh Menteri Agraria dengan surat keputusan No.

Bahwa tanah Negara bekas Eigendom Verponding No. 1066 dengan luas11.1.317.500 dengan diberlakukan Undangundang 1 Tahun 1958 yang lebih lanjutditegaskan oleh Menteri Agraria dengan surat keputusan No.

Bahwa Njoo Seng Hoo mendapatkan tanah Eigendom Verponding No. 5725tersebut di atas dari Menteri Pertanian/ Agraria sebagaimana tercantumpada Surat Keputusan Menteri Pertanian/ Agraria No. Sk: 1/508/Katertanggal 7 September 1962;(Terlampir Bukti P8)Bahwa pada pokoknya Surat Keputusan Menteri Pertanian/Agraria No.

Astra (Federal Motor);berdasarkan: Surat Keputusan Menteri Pertanian/ Agraria No.

Astra (Federal Motor),oleh karena berdasarkan riwayat objek tanah sengketa berdasarkan SuratKeputusan Menteri Pertanian/Agraria No.

berdasarkan Surat Keputusan MenteriPertanian/Agraria No.

Priok), adalah terbukti tumpangtindih (overlapping) terhadap bukti kepemilikan Penggugat Rekonpensi,yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian/Agraria No.

FOO SHOO HONG telah mengajukanpermohonan kepada dahulu Residen Palembang, Bagian Agraria di PalembangHalaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 387 K/TUN/2014sekarang Badan Pertanahan Kota Palembang, agar diberi sesuatu hak di atas bidangtanah milik Pemohon FOO SHOO HONG dengan melampirkan Suratsurat aslikepemilikan tanah objek sengketa, namun permohonan tersebut belum dikabulkan,Pemohon almh.

dan daftar nama;Ayat 2: Bentuk, cara pengisian, penyimpanan, pemeliharaan dan penggantianpeta pendaftaran, daftar tanah, Surat Ukur, buku tanah dan daftarnama ditetapkan oleh menteri;Jadi pada pendaftaran tanah ada sejumlah buku yang harus disimpan dandipelihara oleh Tergugat antara lain: Peta Pendaftaran, daftar tanah, Surat Ukur,buku tanah dan daftar nama sedangkan pada tahun 1957 almh FOO SHOOHONG telah mengajukan permohonan untuk memperoleh sesuatu hak kepadadahulu Residen Palembang, Bagian Agraria

untukmengajukan gugatan dalam perkara ini;KEBERATAN TERHADAP GUGATAN PARA PENGGUGAT SUDAHKADALUARSA/LEWAT WAKTU;Bahwa Para Penggugat tidak berhak lagi untuk mengajukan gugatan dalam perkara inikarena sudah kadaluarsa/lewat waktu, antara lain:Suratsurat tanah usaha Para Penggugat tidak pernah dikonversi dan tidak pernahdidaftarkan seturut tatacara dan hukum yang berlaku, sehingga tanah usaha tersebuttelah beralih statusnya menjadi tanah negara menurut ketentuan dari Pasal 8 PeraturanMenteri Pertanian dan Agraria

penggugat tidak pernah menghadap TurutTergugat dan tidak pernah menandatangani akta jual beli tersebut.Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 2 tahun 2014 tentangPerubahan atas UndangUndang nomor 30 tahun 2004 tentang JabatanNotaris pasal 16 Ayat (1) , dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajibbertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjagakepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.Bahwa berdasarkan pasal 37 Ayat (1) PP nomor 24 Tahun 1997 danPasal 101 Peraturan Menteri Agraria

38 ayat (1)Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1)dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yangbersangkutan dan disaksikan oleh sekurang kurangnya 2 (dua) orangsaksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalamperbuatan hukum itu.Bahwa Tergugat Ill juga melakukan Perbuatan Melawan Hukum, jugakarena kelalaiannya (negligence) telah melakukan kesalahan yaitumenerbitkan 9 (Sembilan) buah Sertifikat atas nama Tergugat .Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 3 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dan hal ini bukanlah perbuatan melawan hukum.Berdasarkan dalildalil tersebut di atas dengan ini mohon kepada yangterhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikanputusan dengan amarnya sebagai berikut:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);2.

Bahwa perihal Sertifikat Nomor: 1262 yang dimiliki oleh Turut Tergugat IVtidak dapat mengikat kepada Penggugat dikarenakan dalam prosedurpenerbitannya tidak sesuai dengan prosedural perundanganundangankhususnya UndangUndang Hukum Agraria, UndangUndang No. 5 Tahun1960 dan Peraturan Pelaksanaannya ;Atas faktafakta hukum dan berdasarkan uraian diatas maka kamimemohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura, cq.

(empat ratus meter persegi) sebagai miliknya adalah tidakberdasarkan hukum dan mengadaada ;Bahwa yang perlu Penggugat ketahui juga tanah obyek sengketa adalahtanah yang telah dibebaskan oleh negara dari kekuasaan adat berdasarkanSurat Meetbrief No. 55/5 RVO No. 31 tanggal 23 Desember 1952 yangdibuat oleh Kepala Kadaster En Kaartering (Agraria) J.A.A Zeller Hollandiasekarang Jayapura ;3. Tanggapan Turut Tergugat s/d IV terhadap Posita Point 5: bahwa tanahobjek Sengketa seluas + 400 M?

Tanggapan Turut Tergugat s/d IV terhadap posita point 6,7,8 adalah bahwaYacob Wopari sebagai orang tua dari Tergugat s/d VIII telah menempatitanah obyek sengketa seluas 400 M* (empat ratus persegi) sejak tahun 1962sampai sekarang dan atas permintaannya telah diterbitkan Surat UkurSementara oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Jayapura tertanggal 30Agustus 1983 No. 2009/1983 sehingga Yacob Wopari sebagai orang tuaTurut Tergugat s/d Ill mempunyai hak prioritas untuk mengajukanpermohonan hak atas rumah

Sertamelanggar dan mengabaikan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 54 ayat (2) huruf c yangberbunyi : melakukan penyelidikan riwayat tanah dan menarik suratsurat buktipemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima.

Jempong Baru, Kec.Sekarbela, Kota Mataram dan terdaftar atas nama I KETUT DERETA telah melanggardan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku yakni Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahpada paragraf 8 yakni Pengumpulan dan Penelitian secara Yuridis; Bahwa dalam hal ini Tergugat tidak cermat dan lalai dalam melakukan penelitian datayuridis bidangbidang tanah, dikarenakan

Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 TentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah dan tidak melanggar AzasAzas Umum Pemerintahan YangBaik (AAUPB); 22 222222 nnn nn nnn nnn nnn cnnBerdasarkan uraian dalam Eksepsi dan Jawaban diatas, Tergugat mohon kepada MajelisHakim yang terhormat untuk memutus perkara ini dengan amar yang menyatakan sebagaiberikut : 2222222 2 22202 222DALAM EKSEPSI : nn nnnMenerima Eksepsi

Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo karena sudah masuk kemateri pokok perkara maka dipertimbangkan untuk ditolak;Halaman 12 dari 16 Putusan Perkara Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.SDADalam Pokok Perkara:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg ParaPenggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;Menimbang, bahwa jual belli tanan termasuk beserta bendabendaikutan yang ada diatasnya tunduk pada ketentuanketentuan dalam UU RINomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

yang padaPasal 5 dinyatakan: Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruangangkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengankepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan persatuan bangsa,dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturanperaturan yangtercantum dalam undangundang ini dan dengan peraturan perundanganlainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsurunsur yang bersandarpada hukum agama;Menimbang bahwa sedangkan menurut hukum adat maka azas Jjualbeli tanah haruslah

P.10., tidakdipertimbangkan lebih lanjut karena pada buktibukti surat tersebut masihseperti dalam keadaan semula pembelian Tergugat I, Paiman Soehardjo atastanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya Type 45 yang terletak diPerumahan Taman Sari Rogo Blok DI/03, Sidoarjo, obyek sengketa dalamperkara ini kepada pihak pengembang atas tanggungan kredit harga tanahdan bangunan rumah tersebut kepada pihak Bank BTN;Memperhatikan Pasal 5 Undangundang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidaksesuai lagi dengan daftardaftar yang ada pada kantor pendaftarantanah.c jika orang yang memindahkan,memberikan hak baru,menggadaikan ataumenanggungkan hak atas tanah itu tidak berwenang berbuat demikian.d didalam hal jualbeli,oenukaran,penghibahan,pemberian dengan wasiat,pemberian menurut adat dan perbuatanperbuatan lain yang dimaksuduntuk memindahkan hak milik tidak diperoleh ijin dari menteri agrarianatau pejabat yang ditunjuknya.(2). oleh menteri agraria

diadakan ketentuan mengenai permintaan danpemberian ijin pemindahan hak yang dimaksud dalam ayat (1) huruf dDaSal INI. 222 nn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn en nn nnn nn ne nen ee neeBahwa dengan diterbitkannya surat keputusan berupa Sertipikat Hak MilikNomor : 13510 /Sungai Raya/ 09071997, Gambar Situasi tanggal29101996 No. 9518/1996 luas 9.548 M2 atas nama TAN TJESAN aliasHASAN MATAN, jelasjelas telah melanggar atau bertentangan denganPeraturan Menteri Negara Agraria /Badan Pertanahan Nasional

pembatalan keputusan pemberian hak,sertifikat hak atas tanah dan keputusan pemberian hak dalam rangkapengaturan penguasaan tanah.Ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut :Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkankarena terdapat cacad hukum administratif dalam penerbitan keputusanpemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusanpemgadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".Bahwa juga telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria

Sanggau dengan tujuan akan menyampaikan informasimengenai pelaksanaan program PTSL dan meminta kepada para KepalaDesa yang hadir untuk mengikuti program tersebut, saksi ADE SUPIADI,S.STbeserta pegawai BPN Sanggau lainnya juga menyampaikan kepada paraKepala Desa mengenai biaya yang dapat ditarik dari masyarakatberdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan MenteriDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor25

43/Pid.SUSTPK/2018/PN.PIk.Tanah Sistematis, pada poin ke 7 angka 3 dikatakan bahwa KalimantanBarat masuk ke dalam Katergori Ill dan terhadap biaya persiapanPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah sebesar Rp.250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembiayaan kegiatan yang meliputi :e Kegiatan penyiapan dokumen.e Kegiatan pengadaan patok dan materai.e Kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.Bahwa Berdasarkan Keputusan Bersama 3 (Tiga) Menteri yakni KeputusanBersama Menteri Agraria

Sanggau dengan tujuan akan menyampaikan informasimengenai pelaksanaan program PTSL dan meminta kepada para KepalaDesa yang hadir untuk mengikuti program tersebut, yang mana saksi ADESUPIADI,S.STbeserta pegawai BPN Sanggau lainnya juga menyampaikankepada para Kepala Desa mengenai biaya yang dapat ditarik darimasyarakat berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan TataRuang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, danMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Bahwa Keputusan Bersama 3 (Tiga) Menteri yakni Keputusan BersamaMenteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, MenteriDalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 5903167A tahun 2017,Nomor: 34 Tahun 2017 tertanggal 22 Mei 2017 tentang PEMBIAYAANPERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS, pada point KESATUHalaman 37 dari 59 hal.

Bahwa menurut keputusan bersama 3 (Tiga) Menteri yakni KeputusanBersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan PertanahanNasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 5903167Atahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tertanggal 22 Mei 2017 tentangPEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATISmenegaskan tidak diperbolehkan memungut melebihi yang ditetapkan olehKeputusan Bersama tersebut.

Bahwa pada tanggal 12 Februari 1980, Penggugat telahmengajukan Hak Baru atas HGB Nomor 712 sebagaimanaterbukti berupa tanda terima yang dikeluarkan Pemerintah DKIJakarta, Walikota Jakarta Pusat, Kantor Agraria Jakarta Pusat,tanggal 23 September 1980, berisi atau tercantum faktafaktasebagai berikut:e Terima dari : PT.

NajibMuhamad bekas Badan Hukum milik Belanda sesuai Prk 5(Peraturan Presidium Kabinet Nomor 5/Prk/1965 junctoPeraturan Dirjen Agraria Nomor 3 Tahun 1968), maka sebelumditerbitkan Sertipikat pihak Kawil BPN Provinsi DKI Jakartamengumumkan kepada masyarakat melalui koran Pelita terbitantanggal 4 September 2004 ternyata atas pengumuman tersebutada pihak yang mengajukan keberatan yaitu dari pihakPenggugat (Lasmono) selaku Direktur Utama PT.

, nama pemegang hak NajibMuhamad, yang terletak di Jalan Lombok, Nomor 54, KelurahanGondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dinilai telahmelanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah terutama melanggar Pasal 30 ayat (1) a danc, kemudian juga melanggar Peraturan Menteri Agraria Nomor 9Tahun 1999 tentang Tata Cara dan Pembatalan Hak Atas TanahNegara terutama melanggar Pasal 34 yakni mengenai datadatayuridis tanah yang bersangkutan;19.Bahwa selain halhal tersebut di

terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1496/Kel.Gondangdia, tanggal 29 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 00015/Gondangdia/2012, tanggal 2 Agustus 2012 luas 319 m*, namapemegang hak Najib Muhamad, yang terletak di Jalan Lombok, Nomor54, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat,Penggugat pernah mengajukan permohonan hak baru atas tanah aquo pada tanggal 12 Februari 1980, sebagaimana terbukti berupatanda terima yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta, WalikotaJakarta Pusat, Kantor Agraria

Burhanuddin ZAsesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 26/Kutamakmur/1990 tertanggal 27Januari tahun 1990 yang mempunyai dasar hukum yang autentik karenaHalaman 9 dari hal 26 Putusan Nomor 3/Pdt/2017/PTBNAtelah dibuat dalam akta jula beli dan dihadiri oleh saksisaksi dibuat olehpejabat pembuat akta tanah yang diangkat oleh negara dan diberikewenangan dan syaratsyarat sesuai dengan aturan hukum yangberlaku, yang dapat dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dandihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria

Pegawai dan bekas pegawai dalam lingkungan departemen Agraria,3. Para pegawai pamongpraja yang pernah melakukan tugas seorangpejabat,4. Orang yang telah lulus dalam ujian yang diadakan oleh Menteri Agraria.

Burhanuddin ZA sesuai dengan aturanhukum jual beli dan Tergugat Ill sebagai Camat Kuta Makmur pada saatitu pihak yang diberi kKewenangan oleh Pemerintah telah melaksanakanamanah berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Agraria no.10/1961bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.Jadi jelaslah apa yang dinyatakan Para Penggugat dalam gugatanya semuatidak benar karena Tergugat tidak pernah menguasai hak milik orang laindan tidak pernah merekayasa objek perkara tersebut,Tergugat membeliobjek perkara

obyek tanahyang dijual tidak secara khusus disebutkan lokasi tanah yang dijual oleh Tergugat dalam surat kuasa ini, dan disisi lain diketahui didalam jawabanya oleh karenaPenggugat berada di Kota Makasar maka Tergugat berbicara dengan penggugatagar tanah sengketa dijual saja untuk menutupi hutang tersebut dan Penggugatmenyetujuinya ;Menimbang bahwa oleh karena sipemberi kuasa sejak awal tidak hadirdan tidak memberikan tandatangan secara langsung pada surat kuasanya makaberdasarkan peraturan Menteri Agraria

/Kepala BPN No 3 Tahun 1997 menjelaskanbahwa surat kuasa harus dibuat berdasarkan Akta Notaris bila sipemberi kuasa tdkbisa hadir dan selama persidangan aquo surat kuasa yang dimaksud setelahHal. 18 dari 24 hal.Putusan No.42Pdt.G/2019/PN.Rbidicermati tidak berdasrkan Akta Notaris sebagaimana dalam ketentuan peraturanMenteri Agraria/Kepala BPN No 3 Tahun 1997 diatas ;Menimbang bahwa salah satu poin pokok gugatan penggugat bahwapenggugat tidak pernah menjual tanah sengketa kepada Tergugat II dan tanpa

seiin Pengugat, Tergugat menjual tanah kepada Tergugat II ; sehingga apabiladikaitkan dengan keterangan saksi para Tergugat bahwa para saksi tidak pernahmelihat langsung penggugat menandatangani surat kuasa penjualan tanahsengketa oleh Tergugat kepada Tergugat II, serta dalam surat kuasa penjualantanah letak obyek tanah yang dijual tidak secara khusus disebutkan lokasi tanahyang dijual dengan tidak berdasarkan Akta Notaris sebagaimana dalam ketentuanperaturan Menteri Agraria/Kepala BPN No 3 Tahun

kepadasaudara Syarifudin untuk menjual tanah sengketa tersebut dan oleh karenasipemberi kuasa sejak awal tidak hadir dan tidak memberikan tandatangan secaralangsung pada surat kuasanya maka berdasarkan Peraturan MenteriAgraria/Kepala BPN No 3 Tahun 1997 menjelaskan bahwa surat kuasa harusdibuat berdasarkan Akta Notaris bila sipemberi kuasa tdk bisa hadir dan selamapersidangan aquo surat kuasa yang dimaksud setelah dicermati tidak berdasarkanAkta Notaris sebagaimana dalam ketentuan peraturan Mentri Agraria

Bahwa tindakan Termohon yang menerbitkan Peraturan Daerah ProvinsiDKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruangdan Peraturan Zonasi tanopa meminta masukan dan tanpa berkoordinasidengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan PertanahanNasional cq Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara telahmelanggar asas kelembagaan dan asas kesesuaian sebagaimana telahPemohon uraikan dalam poin 10 dan poin 11 di atas sehingga sangatlahberalasan bila Majelis Hakim pada Mahkamah

Dengan tidak adanya salah satu dari syarat tersebut di atasdiantaranya berupa pendelegasian baik oleh Undangundang PokokAgraria (UUPA) maupun dari Menteri Agraria dan Tata Ruang dan BadanPertanahan Nasional serta Menteri terkait lainnya, maka dapat diketahuibahwa tidak ada delegasi kewenangan yang diberikan kepada Termohonuntuk menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi,Oleh karena itu PERDA a quo haruslah dinyatakan

Putusan Nomor 11 P/HUM/2017Pasal 5 huruf b dan c UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 TentangPembentukan Peraturan Perundangundangan;Bahwa tindakan Termohon dalam menerbitkan Peraturan DaerahProvinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail TataRuang dan Peraturan Zonasi tanoba meminta masukan dan tanpaberkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan BadanPertanahan Nasional cq Kantor Pertanahan Kota Administrasi JakartaUtara telah melanggar asas kelembagaan dan asas kesesuaianBahwa

pemerintahantentunya akan bertentangan dengan warganya, apalagi apabila didalammenjalankan urusan pemerintahan membangun fasilitas sarana umumakan berbenturan dengan kepentingan warganya khusus apabilakebijakan pemerintah tersebut secara langsung akan berbenturanmisalnya memerlukan tanah yang dimiliki atau dikuasai warganya namunharuslah diingat bahwa kepemilikan hak atas tanah berfungsi sosial(serta mutlak) sebagaimana ketentuan UndangUndang No. 5 Tahun1960 yakni UndangUndang tentang ketentuan pokok agraria

baliknama dengan dilakukannya proses Akta Jual Beli sebagaimana peraturanyang berlaku.13.Bahwa sebagaimana pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnyaperjanjian di nyatakan bahwa dalam suatu perjanjian tersebut harus harusada kesepakatan para pihak, para pihak cakap hukum, ada objeknya, dankausanya halal.14.Bahwa sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwasemua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundangbagi mereka yang membuatnya.15.Bahwa pasal 5 Undang Undang Pokok Agraria

) danPenggugat tanggal 13 Nopember 2012 adalah telah benarbenar terjadi.Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.BtlMenimbang bahwa kemudian untuk menilai apakah perjanjian jual belitersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum = mengikat, Majelismempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa mengenai jual beli tanah, hukum Nasional di Indonesiaberdasarkan kepada hokum adat, sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undangundang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria

(UUPA)Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat,sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yangberdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta denganperaturanperaturan yang tercantum dalam Undangundang ini dan denganperaturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsurunsur yang bersandar pada hukum agama.

Hal manasebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan Setiap pejanjian yang bermaksudmemindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah,Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Btlmenggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagaitanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapanpenjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam PeraturanPemerintah

Bahwa Tergugat dalam melaksanakantugas telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dimanakewenangan dari Tergugat telah diatur dalam UndangUndang Dasar 1945 Pasal 33ayat (3 ), UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2006, jo.Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun1999, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3Tahun 1997, Peraturan

PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1999 Jo.,Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun1997, jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. Tahun 2010 tentangStandar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, ( vide Putusan PTUNBDG No.63120VVPTUNBIDG: Wal.

Dengan demikianpermohonan kepada TERGUGAT untuk mengalihkan sertipikatsertipikattersebut atas nama PT Bank QNB INDONESIA,Tbk adalah melanggarhukum;Bahwa oleh karena pengajuan balik nama obyek oleh PT Bank QNBINDONESIA,Tbk adalah telah melanggar hukum maka proses yangdilakukan oleh TERGUGAT terhadap proses balik nama juga telahmelanggar hukum sebagaimana diatur dalam :Peraturan Pemerintah Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasionalnomor : 9 tahun 1999 yaitu Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi :

Bahwa yang terjadi terkait dengan Keputusan a quo yangdiambil TERGUGAT justru tidak berpedoman pada Undang UndangnPokok Agraria, Undang Undang Hak Tanggungan dan Peraturanperbankan dengan mengalinkan hak kepemilikan yang tidakberdasarkan pada alasan yang jelas, terang, benar, obyektif dan adilsehingga menimbulkan kerugian yang sangat nyata kepadaPENGGUGAT akibat keputusan yang diambil TERGUGAT;14.

Ketentuan baliknama atau peralihan hak diatur dalam ketentuan PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah JoPeraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan,Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.Sedangkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara PemberianDan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan,yang merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996tentang Hak Guna Usaha

Sedangkan ketentuan Pasal 13 ayat (1)Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No. 9 tahun 1999 terkait dengan Tata Cara Pemberian HakMilik Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tidaktepat dan tidak ada relevansinya dengan peralihan hak atas tanahdari Penggugat kepada Tergugat II Intervensi;12.5.Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan ...... dimana permohonanSertipikat Hak Milik tersebut cacat hukum karena

Bahwa setiap keputusan KepalaPertanahan harus berpedoman pada ketentuan Permen No. 9 Tahun2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di LingkunganKementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasionaldan Lampiran Permen No. 9 Tahun 2018;13.3.Bahwa dalam konteks Individual sebagaimana dimaksud olehketentuan Pasal 1 butir 3 UndangUndang No.5 tahun 1986sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.9 tahun 2004tentang perubahan atas UndangUndang No. 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara

Hak Guna Bangunan(HGB) No.7/ Desa Sendangharjo bahwa hak tersebut telah berakhir padaTanggal 23 September 1980 karena mempunyai masa berlaku 20 (dua puluh)tahun sejak adanya UndangUndang Pokok Agraria dan berdasarkan KeppresAlNomor 32 Tahun 1979 Tentang PokokPokok Kebijakan Dalam RangkaPemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Koneversi HakHak Barat.

Direktorat Jenderal Agraria 2. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.Jawa Timur Up. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur melalui : BapakBupati/ Walikota Kepala Daerah Tingkat II. Tuban Up.

Kepala Kantor Agraria diTuban, tertanggal 11 September 1980, selanjutnya diberi tanda P19 ;Photo copy surat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : Btu.8/ 356/8/ 79, lampiran : 2 (dua) ex., perihal : Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 danPeraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979, yang ditujukan kepada Yth. 1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah, 2. Sdr.

Emman, S.H., M.S., di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan :Bahwa saksi adalah Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas AirlanggaSurabaya ;Bahwa saksi mengajar dan memiliki keahlian terkait dengan hukum pertanahan ;Bahwa sebelum berlakunya UndangUndang Pokok Agraria, hak atas tanah terbagi 2(dua) yaitu hak yang berasal konvensi hak barat yang disebut hak EigendomVerponding dan Hak atas tanah yang berasal dari tanah adat contohnya tanah gogol ;Bahwa setelah berlakunya UndangUndang Pokok Agraria

Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Jawa Timur melalui : Bapak Bupati Kepala Kantor PertanahanKabupaten Tuban, tertanggal 19 Mei 2008, selanjutnya diberi tanda T.III.30 ;Photo copy surat Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 TentangPelaksanaan Ketentuan UndangUndang Pokok Agraria, selanjutnya diberi tandaT.HI.31 ;32.

ukurdisebutkan bidang tanah milik Penggugat seluas158 M2 berbatasan disebelah selatan dengantanah dengan surat ukur Nomor: 154 Tahun 1954.Halaman 11 dari 53 halaman Putusan No.21/G/2011/PTUNPLG12Berdasarkan data Yuridis dan Data fisik yangdimilik Pengugat maka bidang tanah dan bangunanrumah milik Penggugat yang diterbitkan ObjekSengketa oleh Tergugat, sah secara hukum milikPenggugat, dengan demikian Tergugat dalammenerbitkan Objek sengketa telah tidak mematuhiketentuan peraturan Menteri Negara Agraria

berdiri diatasnya yang terletak di JalanSungai Gerong Nomor : 1178, RT. 043, RW. 00,Kelurahan Plaju IJILir, Kecamatan plaju Palembang,senyatanya telah terdaftar dikantorAgraria; Halaman 13 dari 53 halaman Putusan No.21/G/2011/PTUNPLG1417.2.AZAS KECERMATAN :Tergugat tidak cermat dalam meneliti persyaratanuntuk dapat diterbitkanya Objek sengketa, karenanyata nyata tanah dan bangunan rumah milikPenggugat adalah bangunan lama dan telah terdaftarsebagaimana Keputusan Residen Palembang, KepalaBagian Agraria

OktoberP.2: Surat keterangan jual beli tertanggal 25 Juni1962; P32 Gambar kasar Tanah atas namaH.Hambali; P.4: Salinan Surat jual beli Nomor; 36 tertanggal 15Nopember 1954; P.5: Surat jong hie Djoen kepada Residen Palembang,tertanggal 27 Nopember 1954.P.6: Ichtisar kepala bagian Agraria tertanggal 23 April1955. P.7: Iuran pembangunan daerah (IPEDA) tanggal 28 Januari1986 atas namaHambali.

sebagaimana yang dimaskud pasal 53 ayat(1) Undang undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahanundang undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsahaNegara: 522 eee eer er ee ee ee eee ee eeeMenimbang, bahwa Surat Gugatan Penggugat padapokoknya mendalilkan terdapat kepentingan dirinya yangdirugikan oleh tindakan Tergugat dalam penerbitan objeksengketa a quo yang dinilai telah melanggar peraturanperundang undangan, khususnya Pasal pasal 2 ayat (2)angka 2 , pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri agraria

) yangdildalamnya menerangkan bahwa tanah yang didaftarkanadalah tanah negara, dimana pengertian tanah negaramenurut pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah bahwa Tanah Negaraadalah Tanah yang belum dilekatkan oleh suatu hak,Majelis Hakim berpendapat berarti Tergugat telah mengakuibahwa sebelumnya Objek Sengketa a quo belum dilekatisuatu hak;Menimbang, bahwa, menurut pasal 20 ayat (1) dan(2) undang undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang undangundang Pokok Agraria

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH Cq KANTOR BADAN PERTANAHAN NEGARA KABUPATEN GROBOGAN, beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.47 Purwodadi-Grobogan, Kota Purwodadi sebagai TERLAWAN III ;

gugatan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan NegeriPurwodadi No.06/Pdt.Eks/2014/PN.Pwd tanggal 10 Agustus 2016 tentangPelaksanan Perintah Eksekusi telah mengikutsertakan pula Pemerintah RepublikIndonesia Cq Kementerian Keuangan RI Cq Direktur Jenderal Kekayaan NegaraCq Kantor Wilayah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah danDaerah Istimewa Yogyakarta Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negera Dan Lelang(KPKNL) Semarang sebagai Terlawan II dan Pemerintah Republik Indonesia CqKementerian Agraria

terhadap Penetapan KetuaPengadilan Negeri Purwodadi No.06/Pdt.Eks/2014/PN.Pwd tanggal 10 Agustus2018 tentang Pelaksanaan Perintah Eksekusi, yang telah mengikutsertakan ataumenarik pihak Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Keuangan RI CqDirektur Jenderal Kekayaan Negara Cq Kantor Wilayah Direktur JenderalKekayaan Negara Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Cq KantorPelayanan Kekayaan Negera Dan Lelang (KPKNL) Semarang sebagai TerlawanII dan Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Agraria

dalam hal Para Pelawan keberatan terhadap Penetapan Ketua PengadilanNegeri Purwodadi No.06/ Pdt.Eks/2014/PN.Pwd tanggal 10 Agustus 2016 tentangPelaksaan Perintah Eksekusi, menarik pihak Pemerintah Republik Indonesia CqKementerian Keuangan RI Cq Direktur Jenderal Kekayaan Negara Cq KantorWilayah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan Daerah IstimewaYogyakarta Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negera Dan Lelang (KPKNL)Semarang sebagai Terlawan II dan Pemerintah Republik Indonesia CqKementerian Agraria

Kelas I Wilayah Semarang.Il DALAM POKOK PERKARA.1Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan sebagai Terlawan IIImenyatakan apa yang telah didalilkan dalam Eksepsi mohon dipakaidalam pokok perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkandengan jawaban pokok perkara sehingga Penanganan Perkara Pertanahanini dapat segera terselesaikan.Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan sebagai Terlawan III,sudah sesuai dengan syarat dan prosedur peralihan hak sebagaimana diaturdalam peraturan Menteri Agraria

Dan kemudian dijelaskan dalam pasal 108 Ayat (2)yakni Dalam hal lelang telah dilaksanakan sebagai tindak lanjut sita yangtercatat dalam Daftar umum di Kantor Pertanahan maka PermohonanPendaftaran Peralihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusdisertai dengan keterangan dari kepala Kantor lelang bahwa sita itu sudahditindaklanjuti dengan lelang yang hasilnya dimohonkan Pendaftarannya413 Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan sebagai TerlawanI,menyatakan sah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria

Pemerintah RI Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan PertanahanNasional RI Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau CqKepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru, beralamat diJalan Nagasakti, Simpang Baru, Kelurahan Bina Widya, Tampan, KotaHalaman 1 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Pbr Pekanbaru, Selanjutnya disebut SCDAQAl ......... ccc cece cee eee ee eases ene eee eees TurutTergugat ;3.

Pihak yang diajukan dalam gugatan hanya Pemilik Tanahdan Pihak Pemerintah Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional RI Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)Provinsi Riau Cq Kepala badan Pertanahan Nasional (BPN) KotaPekanbaru, Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negri (mendagri) CqGubernur Riau Cq Walikota Pekanbaru Cq Camat Payung Sekaki KotaPekanbaru, Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Riau CqWalikota Pekanbaru Cq CamatPayung Sekaki Cq Lurah Labuh Baru BaratSedangkan

Undangundang Nomor 5 tahun 1960 Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria;Halaman 21 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Pbr b.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang PendaftaranTanah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang PendaftaranTanah;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban tersebut, Penggugattelah mengajukan tanggapan/replik pada tanggal 1 Juli 2020;Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 8 Juli 2020;Menimbang, bahwa Penggugat

Payung sekakiMenimbang, bahwa dengan adanya bukti T12, TT.I1 tersebut, telahmembuktikan Turut Tergugat sebelum menerbitkan sertifikat hak milik (SHM)atas tanah objek sengketa tersebut telah melakukan langkahlangkahsebagaimana telah ditentukan oleh Undangundang Nomor 5 tahun 1960Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang KetentuanHalaman 44 dari 48