PUTUSANNOMOR 250/Pdt.G/2016/MSJthSes DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara Cerai Gugat antara :Fauziah Husen binti Husen, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal GampongLamngeu Baro Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten AcehBesar, sebagai Penggugat ;melawanAnwar bin M.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin dariatasan untuk melakukan gugatan perceraian berdasarkan surat dari RektorUIN ArRaniry Banda Aceh nomor UN.08/R/PW.01/900/2016 tanggal 08Agustus 2016;10.Bahwa sekarang Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan ikatanperkawinan dengan Tergugat, karena tidak sesuai dengan tujuanHalaman 2 dari 11 hal.Put.No 250/Pdt.G/2016/MSJth.perkawinan untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah wa rahmahmaupun peraturan perundangundangan lainnya, untuk

Negeri Sipil Penggugat telahmenyerahkan Surat Keputusan tentang Pemberian Izin Perceraian, Nomor:Un.08/R/PW.01/ 900/2016 tanggal 08 Agustus 2016, Atas nama Fauziah, yangdikeluarkan oleh Rektor UIN ArRaniry;Halaman 3 dari 11 hal.Put.No 250/Pdt.G/2016/MSJth.Bahwa, untuk menguatkan dialildalil gugatan Penggugat telahmengajukan alatalat bukti berupa :A.

Negeri Sipil telah mendapat izinatasan dengan Fotokopi Surat Keputusan tentang Pemberian Izin Perceraian,Nomor: Un.08/R/PW.01/ 900/2016 tanggal 08 Agustus 2016, Atas namaFauziah, yang dikeluarkan oleh Rektor UIN ArRaniry, sesuai dengan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo.

Peraturan Pemerintah Pasal 3 ayat (1)Nomor 45 Tahun 1990, tentang tata cara proses Pegawai Negeri Sipil untukmelakukan perceraian maka pasal tersebut telah terpenuhi dan dapat di prosesdan di pertimbangkanHalaman 7 dari 11 hal.Put.No 250/Pdt.G/2016/MSJth.Menimbang bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat didasarkanpada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Intruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991, Penggugat mendalilkan

Johan sebagai kelengkapanumroh dan Penggugat menyampaikan ke Tergugat untuk segera pulangsehingga Tergugat marah karena menganggap Penggugat tidak mau berbaikdan berlamalama di rumah orangtua Tergugat sehingga terjadi pertengkaranantara Penggugat dan Tergugat yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai dengan sekarang;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat Surat izinNomor : 879/943/III.25/2012 tanggal 15 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Walikota Bandar Lampung

hadir ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telahberusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali denganTergugat sesuai ketentuan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahung 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, namun upaya tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil, sesuaiketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentangizin melakukan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugattelah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yangberwenang dengan surat keputusan Nomor : 879/943/III.25/2012 tertanggal 15 Maret 2012 tentang Pemberian Izin Perceraian;Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 10 April 2012 dibacakanlahsurat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan

mendamaikan dengan memberikan arahan dan nasihat kepada Penggugatagar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahung 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangHal 9 dari 13Putusan No : 0265/Pdt.G/2012/PA.TnkPerubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, namun upayatersebut tidak berhasil; Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil, sesuaiketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentangizin melakukan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugattelah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yangberwenang dengan surat keputusan Nomor : 879/943/III.25/2012 tertanggal 15Maret 2012 tentang Pemberian Izin Perceraian; Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi danpatut, tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menunjuk orang lainsebagai

PUTUSANNomor 07/Pdt.G/2015/PA Plp.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkarayang diajukan oleh :XXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada DPPKAD Kota Palopo, bertempat tinggal di JalanXXXXX, Perumahan XXXXX, Kelurahan XXXXxX,Kecamatan XXXXX, Kota Palopo, sebagai Pemohon;melawanXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipilpada KPTSP Kota Palopo, dahulu bertempat tinggal diXXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, KotaPalopo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnyadiwilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan Pemohon;Telah memeriksa buktibukti yang diajukan olen Pemohon;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya,tertanggal 06 Januari 2015 yang terdaftar

ANAK 4, 12 tahun;Anakanak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon ;4.Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semulaberjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan November2011, Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembalimenemui Pemohon dan tidak pernah ada khabar beritanya bahkantidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia ;Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang telahmemperoleh Surat Izin Cerai Nomor 800/627/BKD/XI/2014 yangdikeluarkan

Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin Perceraian dari pejabat yang berwenang Nomor:800/627/BKD/X1/2014 tertanggal 19 Nopember 2014, sehingga pemeriksaanatas perkara ini dapat dilanjutkan;Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, makaproses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim tetap berusahamenasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersamaTermohon dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailahpemeriksaan perkara ini dalam

Negeri Sipil telahmendapat ijin perceraian dari Pejabat yang berwenang untuk melakukanperceraian dengan Termohon Nomor: 800/627/BKD/XI/2014 tertanggal 19Nopember 2014, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990 yang merubah ketentuan pasal 3Peraturan Pemerintah nomor : 10 tahun 1983;Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telahberusaha menasihati Pemohon agar kembali dapat hidup rukun dan damaidalam membina rumah tangganya seperti

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya;Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil padaKementerian Kesehatan Pelabuhan Kelas Il Banten untukmelakukan perceraian dengan Termohon, ternyata setelahdiajukan kepada pejabat yang berwenang, permohonan tidak dapatdiproses untuk diterbitkan surat izin cerainya, karenaTermohon pada Form.

Bahwa Pemohon telah mengingkari perdamaian dari hasilkesepakatan mediasi tertanggal 21 Juni 2010, karenasejak persidangan ditunda untuk mengurus surat. izincerai sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas KesehatanPelabuhan II Banten sampai dengan pesidangan berikutnya,ternyata Termohon tidak ada niat baik untuk memenuhikewajibannya ;3.

Negeri Sipil pada DinasKesehatan Pelabuhan kelas Il Banten dan mempunyaipenghasilan tetap, tetapi jumlahnya saksi tidak tahu; Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidakberhasil; Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulituntuk dirukunkan;2.

Negeri Sipil dan mempunyaipenghasilan tetap, tapi jumlahnya saksi tidak tahu; Bahwa benar Pemohon sewaktu) akan mengajukan perceraian,telah berjanji, akan memberikan satu unit rumah dannafkah selama iddah kepada Termohon jika terjadiperceraian, karena saksi mendengar ucapan Pemohonsendiri sewaktu. diadakan musyawarah keluarga, sertapada waktu dilaksanakan mediasi di Pengadilan Agama padabulan Juni 2010; Saksi sudah berusaha menasehati Termohon dan Pemohontetapi tidak berhasil; Bahwa rumah tangga

Meskipun Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetapiTermohon tidak masuk dalam daftar tunjangan isteri (FormKP4), sebagaimana bukti P.2, oleh karenanya surat izinPemohon tidak dapat diproses, sehingga pemeriksaan perkaraini tetap dilanjutkan;3. Sejak bulan April 2010 antara Pemohon dengan Termohonsering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus, terlepas dari apa penyebabnya;4.

Bidung, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan D IV/ S1,pekerjaan pegawai negeri sipil, beralamat Jalan Lamaranginang,Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kab.

hari sidang yang telah ditentukan Penggugat materil tidak datang dipersidangan dan diwakili oleh kuasanya sedangkan Tergugat datang menghadap dipersidangan.Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, maka Majelis Hakimberusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya kepada Penggugatdengan Tergugat diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi akan tetapimediator menyatakan dalam laporannya bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidakberhasil.Bahwa Penggugat sebagai pegawai

negeri sipil telah memperoleh izin dari atasannyaberdasarkan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/04/BKDD/III/2016, Tentangpemberian izin perceraian kepada pegawai negeri sipil atas nama Hasmiati, S.Pd., izintersebut dikeluarkan tanggal 8 Maret 2016.Bahwa oleh karena Penggugat untuk melakukan perceraian telah memperoleh izindari atasannya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diawali dengan pembacaansurat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum.Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut

dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009.Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, makaPenggugat dengan Tergugat telah pula diberikan kesempatan untuk menempuh prosesmediasi dengan mediator Mahdys Syam, S.H., namun berdasarkan laporan mediatortersebut bahwa upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.Menimbang, bahwa terkait status Penggugat sebagai pegawai

negeri sipil KabupatenLuwu Utara, dalam hal ini Penggugat telah memperoleh izin yang diterbitkan oleh BupatiLuwu Utara berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.4.45/04/BKDD/III/2016, Tentangpemberian izin perceraian, oleh sebab itu secara formil Penggugat harus dinyatakantelah memenuhi syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang perubahan atas Peraturan PemerintahNomor 10 tahun 1983, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri

ditetapbkan Pemohon hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lainsebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutsesuai surat panggilan relaas Nomor 0116/Pdt.G/2015/PA Rh pada tanggal 02Juni 2015 dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanoa alasan yang sahmenurut hukum;Bahwa Pengadilan dalam upaya damai telah berupaya menasihatiPemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon akantetapi tidak berhasil;Bahwa Pemohon adalah Pegawai

Negeri Sipil dan di dalam persidanganPemohon menyatakan bahwa atasan Pemohon tidak memberikan ijinsebagaimana Surat Pernyataan Tidak Mengizinkan Mengajukan Gugatan Ceraidengan Nomor 474.2/1725/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasPendidikan Kabupatena Muna tanggal 20 April 2015, namun untuk melanjutkanperkaranya Pemohon telah membuat surat pernyataan siap menanggungsegala resiko akibat yang timbul dari perceraian Pemohon dan Termohon;3Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil dan proses mediasi

seorangPegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izindari atasan Pegawai yang bersangkutan;Menimbang, bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon tidak mendapatijin dari atasan Pemohon berdasarkan surat penolakan pemberian ijin dari6atasan Pemohon namun Pemohon dimuka persidangan telah mengajukansurat pernyataan bersedia menanggung segala resiko administrasikepegawaian tertanggal 22 September 2015, maka selanjutnya perkara inidapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai

Negeri Sipil untukmelakukan perceraian ini sudah memenuhi ketentuan sebagaimanadikehendaki pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah siap menanggungsegala resiko kepegawaian sebagaimana ketentuan pasal 16 PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil jo. pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun

1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipi;.Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi danpatut untuk menghadap sidang tidak hadir, dan tidak pula meyuruh orang lainmenghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwaketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sahmenurut hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa ternyata

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai talak antara:Zulfikar bin Muhammad, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman Gampong Keude LuengPutu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie, sebagai Pemohon,MelawanRosnidar binti Ridwan, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan Pedagang, tempat

Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah mendapatizin untuk bercerai dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pidiedengan Nomor : 800/1696/2016, tanggal 18 Oktober 2016:.

Hasan, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikanSMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Gampong Lambaro,Kecamatan Glumpag Tiga, Kabupaten Pidie, di bawah sumpahnyamemberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah Zulfikar.

Negeri Sipiltelah memperoleh izin perceraian dari Pejabat yang berwenang sesuai denganbukti (P.2). yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocokdengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai izin atasan Pemohon,sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sertamempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Dengan7 Dari 12 Halaman Putusan No : 347/Pdt.G/2016/MSSGIdemikian maka maksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun1983

tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yangtelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, telahterpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.3Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukupdan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti nikahPemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syaratformal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat

PUTUSANNomor 1993/Pdt.G/2019/PA.WsbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara Permohonan Izin Ikrar Talak antara;PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Pendidikan Diploma Il, tempat kediaman diXXXXXXXXXXXX RT. xXx/ RW. xx, Desa/ KelurahanXXXXXXXXXX, Kecamatan Wadaslintang, KabupatenWonosobo, Jawa Tengah, dalam hal ini

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh oranglain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halanganyang sah;Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuktidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dailildalilpermohonannya untuk bercerai dengan Termohon;Menimbang, bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai

Negeri Sipil(PNS) yang masih aktif, maka untuk melakukan perceraian, Pemohon terikatdengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Jo.

suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patutakan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir danpermohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusanyang dijatuhnkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjangberdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu. majelis membebaniPemohon untuk membuktikan dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai

Negeri Sipil(PNS) yang masih aktif, maka untuk melakukan perceraian, Pemohon terikatdengan Paraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Jo.

perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara CeraiTalak antara :Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan DIII pertanian, pekerjaanPegawai Negeri Sipil (PNS) di Satpol PP Provinsi Riau,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Sail Kota Pekanbaru,selanjutnya disebut sebagai Pemohon;MelawanTermohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan DIV Kebidanan,pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil (PNS) di RSUD Arifin AhmadPekanbaru , kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXKXKXXXKXKXKXXKXKXXKXKXXXKXXKKXKXKKXKecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagaiTermohon.Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara Pemohon;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi Pemohon;DUDUK PERKARAPemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis denganpermohonannya tanggal 13 Nopember 2019, yang diterima dan didaftar diKepaniteraan

Negeri Sipil, Pemohon telah mendapat izin daripejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan Kepala Badan KepegawaianDaerah Provinsi Riau Nomor : Kpts.xxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTermohon juga sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak menyampaikan SuratKeterangan dari Pejabat yang berwenang karena tidak pernahhadirdipersidangan;Untuk mempertahankan dalildalil permohonan Pemohon, Pemohontelah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah NomoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Yang dikeluarkan

Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat(1), ayat (2) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akantetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf b Perma No.1Tahun 2016, bahwa pemeriksaan yang dilakukan tanpa hadirnya Termohon,adalah sengketa yang dikecualikan untuk dimediasi, dengan demikian MajelisHakim tidak melakukan proses mediasi dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipil telahmendapat izin dari pejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan KepalaBadan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Nomor:KptS.xxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hal ini sudah sesuai dengan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atasPeraturan pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan danperceraian Pegawai Negeri Sipil;Halaman 8 dari 13 halaman Put.No.1775/Pdt.G/2019/PA.PbrMenimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan iniadalah, Pemohon mohon

Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang harusmengajukan izin kepada atasan dalam hal ini Keputusan MenteriPerhubungan sesuai dengan PP Nomor 10 tahun 1983 tentang izinperkawinan dan perceraian bagi PNS sebagaimana telah diubah dengan PPNomor 45 tahun 1990 dan izin perceraian tersebut telan Pemohon milikisebagaimana terlampir dalam berkas gugatan;HIm 2 Putusan Nomor 1183/Pdt.G/2017/PA. Sel4.

disebabkanoleh suatu halangan yang sah;Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar maubersabar menunggu Termohon dan kumpul kembali dengan Termohon akantetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang telahdidaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, Pemohon menyatakantetap dengan permohonannya dengan perbaikan pada posita permohonanangka 1 dan 2 nama kecamatan yang benar adalah kecamatan Kramat Jati;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipil telah mendapatkan izinuntuk melakukan perceraian dari Kementrian Perhubungan dengan KeputusanMentri Perhubungan Nomor : KP.550 Tahun 2017 tentang Pemberian IzinMelakukan Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil, tanggal 5 Juni 2017;dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakanpermohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa untuk mendukung dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan alat bukti surat berupa :1.

Oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnyaTermohon;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil makasesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983HIm 8 Putusan Nomor 1183/Pdt.G/2017/PA.

Seltentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilsebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990, ternyata Penggugat telah mendapatkan izin untuk melakukanperceraian dari Kementrian Perhubungan dengan Keputusan MentriPerhubungan Nomor: KP.560 Tahun 2017 tanggal 5 Juni 2017, oleh karena itupemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Surat keterangan

Bahwa dikarenakan Pemohon adalah seorang pegawai Negeri Sipil Aktif,oleh karenanya Pemohon telah Mendapatkan Surat Ijin Atasan secara Resmi,dari beberapa Tahapan salah satunya melalui mediasi antara Pemohon danTermohon yang mana intinya Pemohon dan Termohon Sepakat untukmenyelesaikan Permasalahan Rumah Tangganya dengan Jalan perceraian;9.

sidang yang telah ditetapbkan Pemohon hadir diwakiliKuasanya dalam persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau tetapitidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagaiwakil/kuasanya yang sah;Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuktidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalildalilpermohonannya untuk bercerai dengan Termohon;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipil telah memperoleh izin dariatasan atau pejabat yang berwenang melalui Keputusan Kepala Dinas PendidikanBuranga, Kabupaten Buton Utara, Nomor: 154 Tahun 2016 tertanggal 20September 2016;Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telahmenyampaikan kepada Pemohon, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990,bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang

yangdiajukan oleh Pemohon sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorangPegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian telah ternyata dikeluarkanoleh pejabat yang berwenang, in cassu Kepala Dinas Pendidikan BurangaKabupaten Buton Utara yang merupakan atasan langsung dari Pemohon, sertatelah pula sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga patut dinyatakan bahwaSurat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang diajukan oleh Pemohon dapatditerima ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipiltelah memperoleh izin dari atasan atau pejabat yang berwenang, maka perceraianPemohon telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45tahun 1990;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu. putusan yang dijatuhnkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkansepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaniPemohon untuk membuktikan dalildalil permohonannya

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Cipil (PNS) telah mendapatsurat izin dari Kepala Puskesmas dengan nomor: SURAT IZIN,tanggal 20 Mei 2014;11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbulakibat perkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agarKetua Pengadilan Agama Solok Cq. Majelis Hakim memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnyaberbunyi:PRIMER:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.

2014,sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatuhalangan yang sah;Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,maka usaha damai tidak dapat dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupunmelalui Mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Solok,kecuali hanya memberi nasehat dan pandangan seperlunya kepadaPenggugat supaya Penggugat bersabar dan berusaha untukmempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidakberhasil;Bahwa Pemohon adalah Pegawai

Negeri Sipil yang diwajibkan untukmemperoleh surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang;Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakansurat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:KUTIPAN AKTA NIKAH tanggal 23 Maret 2011 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama, KABUPATEN SOLOK (bukti P);Bahwa Penggugat di samping mengajukan alat bukti surat

ketidakhadiran Tergugattersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanyaHalaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2014/PA Sik0117/Pdt.G/2014/PA.SIkberdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. perkara ini dapat diputus denganverstek,Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 Angka Il ayat (2) tentang petunjuk pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai

Negeri Sipil dinyatakan Pegawai Negeri Sipilbaik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian danberkedudukan sebagai Penggugat wajib memperoleh izin tertulis lebihdahulu dari Pejabat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak peraturan tersebut,Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh danmenyerahkan kepada Majelis Hakim Surat Rekomendasi dari KepalaPuskesmas Singkarak dengan Nomor: 103/Kepeg/V/2014, tanggal 20 Mei2014, oleh karenanya syarat formil pengajuan perkara telah terpenuhi

I AGAMA MALUKU UTARADalam tingkat banding majelis hakim telah memeriksa, mengadili danmemutuskan dalam perkara cerai gugat yang diajukan :PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipildi Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Timur), pendidikanStrata II (S.2), bertempat tinggal di Kecamatan Ternate Tengah,Kota Ternate, untuk sementara berdomisili di RT 005/RW 003.Dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada Darwis Moh.Said, S.H, Muh. Afdal Hi. Anwar, S.H, dan Abd.

Bahwa Pembanding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbanganhukum Majelis Hakim yang berpendapat bahwa Pembatalan Surat IzinPerkawinan telah lewat waktu karena diterima pada sidang tahap Pembuktian,tentu hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan danperceraian bagi pegawai negeri sipil, oleh karena telah dikeluarkan pembatalanSurat

Bahwa selama proses dikeluarkannya/diterbitkannya Surat Izin PerceraianPembanding tidak pernah mengetahui dan tidak pernah dipanggil untuk didengar keterangannya oleh atasan Pembanding, hal tersebut jelasbertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil.Demikian alasanalasan Pembanding, selanjutnya mohon kepada KetuaPengadilan Tinggi Agama Maluku Utara Cq Majelis Hakim Pengadilan TinggiAgama

Ketentuan tersebut bersifatadministratif yang mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi Pegawai NegeriSipil yang bersangkutan dengan pejabat atasannya atau institusinya, artinyaketentuan tersebut diluar kewenangan lembaga peradilan dan tidak menjadibagian dari hukum acara yang berlaku (due process law);Menimbang, bahwa Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil untukmengajukan gugatan perceraian telah mendapatkan surat izin perceraian daripejabat atasannya Nomor 188/95/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017

Negeri Sipil merupakan wilayahhukum dari institusi yang bersangkutan atau diluar kewenangan lembagaperadilan, oleh karena itu keberatankeberatan yang diuraikan dalam memoribanding Pembanding harus dikesampingkan;Dalam Pokok PerkaraMenimbang bahwa gugatan Penggugat/Terbanding terdiri dari gugatanperceraian dan pemeliharaan anak (hadhonah).

Bahwa sejak akad nikah Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai,dan Pemohon adalah satusatunya istri dari Bakarudin Paris bin Paris;Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipildi Kejaksanaan Tinggi Palembang yang telah Pensiun serta telah menerimauang peensiun terhitung mulai tanggal 1 September 2012;Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 1 September2012 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam dan dikebumikan di TPUDesa Muara Penimbung, Kabupaten

Negeri SipilKejaksaan Tinggi Palembang dan telah mendapat Pensiun; Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah, karenaPemohon dengan suaminya bernama Bakarudin Paris bin Paris sejak pemikahsampai sekarang belum memempunyai Buku Nikah, yang akan digunakan olehPemohon untuk mengurus hakhak Pensiun suaminya ke PT.TASPEN Palembang;Marzuki binti Sulaiman, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan PensiunanPegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Perumnas Sako Jalan Sianum RayaRT.11, RW.04

suami Pemohon telah dikaruniai 7 oranganak, dari ke 7 orang anak, 2 orang anak sudah meninggal dunia; Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah bercerai dengan suaminya dantetap memeluk agama Islam; Bahwa suami Pemohon bernama Bakarudin Paris bin Paris telah meninggal dunia diPalembang hari Sabtu tanggal 1 September 2012 karena sakit; Bahwa sepengatahuan saksi sampai saat ini Pemohon adalah satusatunya istri dariBakarudin Paris bin Paris; Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon adalah sebagai Pegawai

Negeri Sipil pada KejaksaanTinggi Palembang telah menjalani masa Pensiun terhitung mulai tanggal 01September 2010;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti foto kopi (P.4) Surat Kematian yangdikeluarkan Lurah Sialang, terbukti bahwa Bakarudin Paris bin Paris telah meninggaldunia pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012;Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang dikuatkan buktibuktitertulis dan keterangan saksisaksi dimuka persidangan telah ditemukan fakta yangpada pokoknya sebagai berikut;Bahwa Pemohon

Al Novas bin Bakarudin Paris, lakilaki, umur 23 tahun;e Bahwa Suami Pamohon bernama Bakarudin Paris bin Paaris semasahidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kejaksaan TinggiPalembang terhitung tanggal 01 September 2011 telah menjalani Pensiun;e Bahwa suami Pemohon bernama Bakarudin Paris bin Paris telah meninggaldunia pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 karena sakit;Hal 7 dari9 halaman Perkara Nomor 93/Pdt.G/2012/PA.PlgMenimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas telah terbukti denganmeyakinkan

., MT Bapak Kandung dari ArrielRadja Herawan) berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 216.2Tahun 2018 Tanggal 7 Desember 2018, Telah Diberhentikan Tidak DenganHormat (Tanpa Hak Pensiun) Sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga saat initidak mempunyai kemampuan secara finansial untuk memenuhi biayaHalaman 1 dari 8 Penatapan No.139/Pdt.P/2020/PN Bglpendidikan anakanak (Arriel Radja Herawan, Ratnarisa Sashi Kirana dan AlyaKirania Herawan);Bahwa atas dasar point 1 (Satu) sampai dengan point 4 (empat

Foto copy Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 216.2 Tahun 2018 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas NamaDr.lr. HERAWANSYAH, M.Sc.,M.T., yang diberi tanda bukti P4;5. Fotocopy Akta Hibah Nomor 02/2016 tanggal 4 Januari 2016, yang diberitanda bukti P5;6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon, yang diberi tanda bukti P67. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon sebagai Kepala keluarga, yang diberitanda bukti P7;8. Fotocopy Surat Pernyataan dari Hj. MAGHDALIANSI, S.H.

No.02/2016 tanggal 04012016; Bahwa ARRIEL RADJA HERAWAN beserta 2 (dua) orang saudaranya yaituRATNARISA SASHI KIRANA dan ALYA KIRANIA HERAWAN saat ini tinggaldan dalam perwalian Pemohon;Halaman 3 dari 8 Penatapan No.139/Pdt.P/2020/PN BglBahwa Pemohon telah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehinggasaat ini tidak mempunyai kemampuan secara finansial untuk memenuhi biayapendidikan anakanaknya dan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anakanak, tanah tersebut akan dijual kepada Sdr.

HERAWANSYAH, M.Sc, bukti P4 adalah Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 216.2 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dr.Ir. HERAWANSYAH, M.Sc.,M.T., bukti P5 adalahAkta Hibah Nomor 02/2016 tanggal 4 Januari 2016, bukti P6 adalah Kutipan AktaNikah Pemohon, bukti P7 adalah Kartu Keluarga Pemohon sebagai Kepala keluarga dan bukti P8 adalah Surat Pernyataan dari Hj. MAGHDALIANSI, S.H.

No.02/2016 tanggal04012016 dan sekarang ARRIEL RADJA HERAWAN beserta 2 (dua) orangsaudaranya yaitu RATNARISA SASHI KIRANA dan ALYA KIRANIA HERAWAN saatini tinggal dan dalam perwalian Pemohon;Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi SRI RAHMI GUSTIANI,S.H. dan saksi DONI SAPUTRA yang saling bersesuaian, Pemohon telahdiberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga saat ini tidak mempunyaikemampuan secara finansial untuk memenuhi biaya pendidikan anakanaknya danuntuk memenuhi kebutuhan pendidikan

KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telahmenjatunkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkaraantara:1.NamaKewarganegaraan :Tempat tinggalPekerjaanNamaKewarganegaraan :Tempat tinggalPekerjaanNamaKewarganegaraan :Tempat tinggalPekerjaanBaig Rochini:Indonesia,Jin Nuri No. 51 Monjok Baru Mataram, KelurahanMonjok Timur, Kecamatan Selaparang, KotaMataram;Pensiunan Pegawai

Negeri Sipil,;Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;Lalu Rusnan Mulyadi;Indonesia,Jin Nuri No. 52 Monjok Baru Mataram, KelurahanMonjok Timur, Kecamatan Selaparang, KotaMataram;Pegawai Negeri Sipil;Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;Baiq Dewi Trisnawati, S.T.

Il Mataram, Kelurahan MataramTimur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;Pegawai Negeri Sipil;Selanjutnya disebut sebagai Penggugat3;Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 210/B/2020/PTUN.SBY.4.

NamaKewarganegaraan :Tempat tinggalPekerjaanNamaKewarganegaraan :Tempat tinggalPekerjaanNamaKewarganegaraan :Tempat tinggalPekerjaanLalu Putrawangsa;Indonesia;Jin Jombang 1/15 BIN Taman Baru, KelurahanPagesangan Timur, Kecamatan Mataram, KotaMataram;Wiraswasta;Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 4;Lalu Rahmat Suryaningrat;Indonesia;Blok XIll No. 6BIN Taman SejahteraKelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, KotaMataram;Pegawai Negeri SipilSelanjutnya disebut sebagai Penggugat 5;Lalu Kusuma Wijaya;Indonesia

;Jin Walet No. 11 Mataram, Kelurahan Pejanggik,Kecamatan Mataram, Kota Mataram;Pegawai Negeri Sipil,Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 6;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18Maret 2020 memberikan Kuasa kepada: ArifRahman Abadi, S.H., M.H., berkewarganegaraanIndonesia, beralamat di Kantor Advokat &Konsultan Hukum Arif Rahman Abadi, S.H.M.H.

PENETAPANNomor 24/Pdt.P/2021/PA.BuolSes DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapandalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil diDinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pendidikan S1,tempat kediaman di Kecamatan Biau, Kabupaten Buol,sebagai Pemohon;Dalam hal ini bertindak

Negeri Sipil diKementerian Agama Kabupaten Buol; Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalahuntuk melengkapi syarat administrasi yang diajukan di PT.

Islam,maka berdasarkan Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (3) yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya padahuruf b dan perubahan Kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009,Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo,Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonanPenetapan Ahli Waris adalah karena saudara kandung Pemohon bernamaAlmarhum yang mana merupakan Pegawai

Negeri Sipil diKantor Kementerian Agama Kabupaten Buol ; Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untukmelengkapi syarat administrasi yang diajukan di PT.

Kanigaran KotaProbolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaProbolinggo dalam Register Kuasa Khusus Nomor: 0020/Kuasa//2019/PA.Prob. tanggal 21 Januari 2019, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,tempat tinggal di Kota Probolinggo, sebagai " Tergugat";Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa

Negeri Sipil diPemkab Probolinggo saksi tidak mengetahui besar penghasilan/gajiTergugat; Bahwa Kedua anak Penggugat dan Tergugat baikbaik sajadalam keadaan sehat walafiat; Bahwa Penggugat sudah mendidik kedua anaknya dengan baikdan tidak pernah menelantarkan kedua anaknya; Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tergolong orang yangmampu mendidik dan membesarkan kedua anaknya dan siap mendidiksecara Islami karena sampai saat ini kedua anaknya masih sekolah dankalau sore dingajkan ke TPQ;2.

Negeri Sipil diPemkab Probolinggo, saksi tidak mengetahui besar gaji Tergugat; Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat baikbaik sajadalam keadaan sehat walafiat dan tidak pernah diterlantarkan;.

,yang membiayai adalah ibunya (Penggugat); Bahwa selama dia tinggal bersama ibu, ayah tidak pernah datangmenjenguk tetapi dia pernah datang kerumah ayah (Tergugat) mintauang untuk keperluan sekolah tetapi tidak diberi; Bahwa selain kebutuhan sekolah , ayah pernah nyampaikan kedia akan membeilkan HP., tetapi setelah dia minta tidak diberi ; Bahwa keperluan selolah, biaya les dan ngaji di TPQ diberi olehibu dia; Bahwa Ayah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Ibu diabekerja sebagai karyawati PT

PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990);Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yangberpangkat Pengatur/Gol Il C sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15tahun 2019 tentang gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang terbaru menyebutkanseorang Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pengatur/II C dengan masakerja 9 tahun sejumlah Rp 2.526,200;00 (Dua juta lima ratus dua puluh enamribu dua ratus rupiah) ditambah tunjangan yang lainlain dalam hal ini, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa mengenai

Kediri ;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup,kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalamperkara terdakwa Ninik Rukmini Binti Ngasiono, tersebut diatas ;Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Pegawai Negeri SipilSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri dan suratsurat bukti lainnya;Mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa ;Menimbang

Kediri ;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup,kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalamperkara terdakwa Siska Yuliani Fatimah Binti Sabar, tersebut diatas ;Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Pegawai Negeri SipilSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri dan suratsurat bukti lainnya;Mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa ;Menimbang

Kediri ;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup,kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalamperkara terdakwa Indra Irawan Bin Sukijan tersebut diatas ;Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Pegawai Negeri SipilSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri dan suratsurat bukti lainnya;Mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa ;Menimbang, bahwa

Kediri ;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup,kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalamperkara terdakwa Ahmad Septi Juharwanto Bin Hartono tersebut diatas ;Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Pegawai Negeri SipilSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri dan suratsurat bukti lainnya;Mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa ;Menimbang

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalamperkara terdakwa Erwan Ardiansyah Bin Yatiman tersebut diatas ;Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Pegawai Negeri SipilSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri dan suratsurat bukti lainnya;Mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan terdakwa,maka Hakim berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbuktibersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya

sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yangditentukan kemudian ;e Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;Subsider :e Mohon putusan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohonhadir di persidangan, sedang termohon tidak datang dan tidak mengutus oranglain datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun termohon telah dipanggilsecara resmi dan patut sebgaimana relas panggilan Nomor 188/Pdt.G/2011/PA.Rh tanggal 14 November 2011;Menimbang, bahwa pemohon seorang Pegawai

Negeri Sipil, maka bagipegawai Negeri Sipil dalam mengajukan perceraian harus tunduk kepadaPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu bagi seorang pegawai negeri sipildalam mengajukan perceraian harus memperoleh izin dari pejabat yangberwenang:Menimbang, bahwa oleh karena pemohon sebagai Pegawai Negeri sipilbelum mengurus Izin Perceraian dari pejabat berwenang

, maka Ketua majelismenunda sidang untuk memberi kesempatan kepada pemohon untuk mengurusSurat Izin perceraian kepada atasannya atau pejabat yang berwenang selama 6bulan sesuai dengan SEMA Nomor 5 Tahun 1984;Menimbang, bahwa setelah sidang ditunda ternyata pemohon sebagaiPegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian telah memperolehsurat izin dari pejabat yang berwenang yang dikeluarkan oleh Bupati MunaNomor : 160 Tahun 2012 tanggal 5 Maret 2012, dengan demikian pemohonsebagai Pegawai Negeri

Negeri Sipil, dalam halini hendak melakukan perceraian telah memperoleh surat izin dari pejabat yangberwenang sebagaimana surat yang dikeluarkan oleh Bupati Muna Nomor : 160Tahun 2012 tanggal 5 Maret 2012 telah memenuhi ketentuan hukum yang17berlaku yaitu Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang telahdisempumakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah melakukan prosesmediasi yang dimediasi oleh mediator Hakim Pengadilan Agama Raha

Negeri sipilyang mempunyai penghasilan tetap dan memperoleh gaji setiap bulannya,maka majelis hakim akan membebankan mutah kepada pemohon sesuaikepatutan dan kelayakan yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amarputusan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) dan pasal152 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang bekas istri berhak memperolehnafkah iddah dari bekas suaminya apabila bekas istri tersebut tidak berbuatnusyuz, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya;Menimbang