Ditemukan 11193 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg 620/2010 620/pdt.g/2015/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.gtlo 620/pdt.g/2013/pa.prg. 620/pid.b/2015/pn sky
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Tanah
Putus : 26-10-2016 — Upload : 25-01-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 113 /PDT/ 2016/ PT.SMR.
Tanggal 26 Oktober 2016 — 1. Hj. ASTUTI SALEH, bertempat tinggal di Jalan Kartini, RT. 002, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I dahulu TERGUGAT II; 2. H. SULAIMAN, bertempat tinggal di Jalan Kartini, RT. 002, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II dahulu TERGUGAT III; Dalam hal ini Pembanding I/Tergugat II dan Pembanding II/Tergugat III memberikan Kuasa Khusus kepada RAMLAN ASRI, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan DR. Murjani 2, Gang Rawa Indah, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal18 Nopember 2015; Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING; LAWAN 1. YUNN LEE Alias UWO,bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, RT. 10, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I dahulu PENGGUGAT / TERGUGAT REKONPENSI I; 2. YOLANDA MARLYN MASSIE, bertempat tinggal di Jalan Dermaga, Nomor 13, RT. 008, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II/TERGUGAT I / TERGUGAT REKONPENSI II; 3. SUSILAWATI, S.H., Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Berau, berkantor di Jalan Durian I, Nomor 54, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan bertempat tinggal di Jalan Perum PT. Kertas Nusantara RT. 007, Desa Pilanjau, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada BILHAKI, S.H. dan PIUS PATI MOLAN, S.H., keduanya adalah Advokat yang berkantor di Jalan Durian III, Komplek Perum Seibin, Nomor 6B, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Nopember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I/TURUT TERGUGAT I / TERGUGAT REKONPENSI III; 4. Kantor Pertanahan Kabupaten Berau, berkedudukan di Jalan Dr. Murjani I, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II/TURUT TERGUGAT II;
45 — 15
  • Kuasa belum ada atau tidak pernah mengalihkan, memindahtangankan, menjual, serta tidak pernah menandatangani akta jual belli(AJB) atas sebidang tanah dimaksud sehingga jelaslah permintaanPenggugat kepada Majelis Hakim sangat bertentangan dengan hukumkarena tidak ada jual beli sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 37angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah, maka hakekatnya secara notariil jual beli belumtercapai dan terlaksana;Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-02-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1914 K/Pdt/2014
Tanggal 11 Februari 2015 — EDDY TRIO TJAN, dk melawan PT. ALFA GOLDLAND REALITY
81 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal inisesuai dengan Putusan MA Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999:Bila yang digugat adalah pejabat Tata Usaha Negara dan objekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahperadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri;.
Pengadilan PN BATUSANGKAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-10-2013 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 01-09-2014
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 20/Pdt.G/2013/PN BS
Tanggal 10 Juli 2014 — JANEWAR LAWAN SRI WARDINAL AKHYAR, CS
78 — 13
  • Bahwa Penggugat sendiri mengakui pada hari Jumat tanggal 28Maret 2008 bersama dengan Tergugat A datang ke kantor TergugatB dan menandatangani Akta Jual Beli atas seluruh tanah objekperkara seluas 620 M2 nggal 28 Maret 2 I .
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-06-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 903/Pdt.G/2014/PN.SBY
Tanggal 17 Juni 2015 — MASLICHAH DKK melawan PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) cq KEPALA DAERAH OPERASI (DAOP) VIII SURABAYA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) dulu bernama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA)
74 — 175
  • ;Menimbang, bahwa Tergugat Il mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut : : Gugatan para penggugat error in persona ; Karena PT PELABUHAN INDONESAA Ill (PERSERO) dengan alamat jalanperak timur no. 610 dan jalan perak timur no. 620 adalah berbeda. Gugatan para penggugat kurang pihak ; Karena adanya perbedaan antara PT. PELABUHAN INDONESIA Ill dan Tergugat Il tidak sama.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 29-05-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 41/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat:
1.I GUSTI PUTU EKA WIANTHA, SP.
2.I GUSTI MADE DWI ARI WIARTA
3.I GUSTI BAGUS TRI PRAWITA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT.
Intervensi:
SAHBAN
153 — 109
  • Hikmah,(fotokopi Sesual dengan aslinya);Surat Ukur Nomor : 620/Dopang/2016, tanggal 06 September2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);Buku Tanah Hak Milik No. 00638, terbit tanggal 07 Maret 2017,Surat Ukur Nomor 00621/Dopang/2016, tanggal 17/10/2016,Luas 1.829 m2, terletak di Desa Dopang, Kecamatan GunungSari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat,atas nama atas nama 1. Sahban. 2. Abdul Rauf. 3. Kalsum.4. Jumaiah. 5. Holminah. 6. Saripah. 7.
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 26-08-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 08-04-2021
Putusan PN AMBON Nomor 176/Pdt.G/2020/PN Amb
Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat:
YOSPHINA LUARMASSE alias YOS
Tergugat:
1.ARIE SANJAYA alias ARI
2.MIMI LESSY alias MIMI
3.IBRAHIM PARERA alias IM
91 — 32
  • Padt.G/2020/PN.AmbORATMANGUN sebagai Pihak Kedua tanggal 15 Maret 2007,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI,II 4;Foto copy sesuai dengan asli Surat Perjanjian Pelepasan Hak antaraDrs.IBRAHIM PARERA sebagai Pihak Pertama dan A.RAKMAWATIMASEWA sebagai Pihak Kedua tanggal 15 September 2007,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI,II 5;Foto copy sesuai dengan focopy Sertifikat Hak Milik No.205 tanggal10 September 2009, luas 125 M2 (Hak tanggungan 1 No.620
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-09-2020 — Putus : 04-09-2017 — Upload : 24-09-2020
Putusan PN KEPANJEN Nomor PK 169/Pdt.G/2016/PN Kpn
Tanggal 4 September 2017 — Perdata Yohanes Prawira Searjaya, Dkk melawan Danlanud Abd. Saleh, Dkk
246 — 129
  • denganmana kebendaan tak bergerak dijual, dihibahkan, dibagi, dibebaniatau dipindahtangankan harus dibuat dalam bentuk otentik, atasancaman kebatalanPasal 1459 KUHPerdata, menentukan : hak milik atas barangyang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selamapenyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616Pasal 616 KUHPerdata, menentukan : Penyerahan ataupenunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan denganpengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara sepertiditentukan dalam pasal 620
Pengadilan PN Labuan Bajo Perdata
Register : 04-12-2019 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj
Tanggal 27 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
136 — 51
  • Pejabat Pemerintahan, yaitu unsur yangmelaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintahMmaupun penyelenggara negara lainnya.Dalam membahas kedudukan Kepala Desa, maka harus pula dicermatipengertian kepala desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,dimana Pasal 1 angka (3) mengatur bahwa Pemerintahan Desa adalahKepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desasebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 29-09-2015 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1807 K/PID.SUS/2015
Tanggal 29 September 2015 — MOSTAFA MORADALIVAND Bin MORADALI
94 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 620 K/Pid/2006 tanggal 5 Juni 2006 dalamperkara atas nama Terdakwa Ratna Tumbingo, yang menyatakan:Pengadilan Tinggi (Judex Facti) telah keliru dalam pertimbanganhukum dan putusannya, karena terjadi contradictio in terminis dalamputusannya dimana di salah satu pihak memperberat pidana yangdikenakan kepada Terdakwa, di pihak lain dalam pertimbanganhukumnya menyatakan bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korbanada hubungan keluarga yaitu Saksi korban adalah adik kandungTerdakwa sendiri4.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 17-03-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 14/G/TF/2020/PTUN.SRG
Tanggal 22 September 2020 — Penggugat:
ENDANG NATALIANTINI
Tergugat:
KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUAS JALAN TOL CENGKARENG-BATUCEPER-KUNCIRAN
440 — 320
  • Bukti T.ll1 Keputusan WalikotaTangerang Nomor: 593/Kep.314Bappeda/2011 tanggal26 Juli 2011 tentang Perpanjangan Masa BerlakuKeputusan Walikota Nomor : 620/Kep.144BAP/2008Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi PembangunanJalan Tol JORR 2 Ruas BandaraBatuceperSerpong(fotokopi dari fotokopi);2.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-08-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 1007/Pdt.G/2015/PN.Sby
Tanggal 18 Agustus 2016 — SOFYAN HADI Dkk melawan Panglima TNI Cq. Kepala Staff Angkatan Laut Cq. Panglima Armada Timur Cq. Danlantamal V Cs
62 — 3
  • Pelabuhan Indonesia Ill (Persero), beralamat di Perak TimurNo.620 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai : Turut Tergugat Konpensi/Turut Tergugat Rekonpensi ; Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak ;Setelah mempelajari suratsurat bukti yang diajukan dipersidangan ;Hal. 2 dari 57 Putusan No.1007/Padt.G/2015/PN.SbySetelah mendengar keterangan saksisaksi dipersidangan ; TENTANG DUDUK PERKARA:Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Pertanahan
Register : 25-07-2012 — Putus : 06-12-2012 — Upload : 01-04-2014
Putusan PTUN MATARAM Nomor 21/G/2012/PTUN-MTR
Tanggal 6 Desember 2012 — J O N I, S.T. vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BESAR
52 — 28
  • Hayatuddin, serta Pemegang Hak terakhir atas nama JONI , Sarjana Teknik (fotokopi dari fotokopi) keterangan : Asli ada pada Penggugat ; 14 :IBueat Keterangan Nomor : 474.4/1566/Juranalas/2012 tertanggal 06September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Juranalas, yakni MASHUN(fotokopi sesuai dengan asli) ; 1H :ISufat Keterangan Nomor 450/520/VU/DB/2012, Tanggal 23 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baru, yakni SYAFRUDDIN (fotokopi sesuai dengan 1d :bufat Keterangan Nomor 620/9935/VIII/
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-06-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 26-05-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Pbu
Tanggal 7 Desember 2016 — PENGGUGAT : M. JAMALUDIN Alias M. JAMALUDIN Bin H. M JAIKIN MELAWAN TERGUGAT : 1. PT. KORINTIGA HUTANI 2. PT. ASPEX KUMBONG 3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 4. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Cq. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 5. 5. Notaris & PPAT EKO SOEMARNO, SH
140 — 35
  • yang berlaku, yang bersifat konkret,indivual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI No. 88K/TUN/1993tanggal 7 September 1994 yang Kaidah Hukumnya adalah :Meskipun Sengketaterjadi akibat dari Surat Keputusan Pejabat tetapi Perkara tersebut menyangkutPembuktian Hak Milik atas tanah, Gugatan harus diajukan terlebih dahulu kePengadilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata.Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI No. 620
Pengadilan PN WONOGIRI Perdata
Register : 24-07-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN WONOGIRI Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Wng
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
1.PARNI
2.GUNARMO
Tergugat:
1.PT Bank Pembangunan Daerah Banten Persero Tbk Kantor Cabang Solo Manahan
2.NOOR SAPTANTI, S.H., M.H.
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
4.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Wonogiri
80 — 26
  • tanggal 2 Oktober 2018 ;Fotokopi Surat Pemberitahnuan Hasil Lelang HakTanggungan Nomor 210/LelangPPK/10/2018 tertanggal 22Oktober 2018 dikirim melalui Kantor Pos Indonesia denganlampiran Resi Pos dengan = nomor transaksi1857100000000352212 ;Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan LelangEksekusi Hak Tanggungan Nomor 001/210/Solo/LelangPPK/IX/2018 tertanggal 17 September 2018, denganlampiran Resi Pos dengan nomor Transaksi185710000000019343 ;Fotokopi sesuai dengan salinan Kutipan Risalah LelangNomor 620
Pengadilan PN SLEMAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-04-2015 — Putus : 04-01-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN SLEMAN Nomor 59/PDT.G/2015/PN Smn
Tanggal 4 Januari 2016 — PERDATA: 1.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia disingkat LPKNI 2.YUSUF ARIFIN X 1.PT.BankPensiunan Tabungan Nasional, Tbk. Mitra Usaha Rakyat 2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Bank Indonesia Indonesia Jakarta Pusat, Cq Bank Indonesia 3.Pemerintah Republik Indonesia Cq Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor pusat Jakarta Cq. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)Yogyakarta
93 — 28
  • Karena itu sudah sepantasnya dan berdasar hukum apabilaPengadilan Negeri dalam putusan menyatakan Gugatan tidak dapatditerima (niet ontvankelijke verklaard); Yurisprudensi Mahkamah AgungRI No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 memberikan kaidahhukum sebagai berikut :bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha NegaraDan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negarabukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 25-07-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 366 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Tanggal 25 Juli 2014 — MULTI ACCESS LIMITED VS PT WONGLOKAT INTERNASIONAL
711 — 1181 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SQ NS 490 83. 620 9. 440 99440 473.440erancis . / .P 2.360 2.260 NCO 22.600 2.260 33.900 65.540Inggris AWS TSAO, 24. 850 22.600 33.900 106.220Spanyol 6.X80 TH8 4 8.820/31. 640 49.720 51.980 167.324 Pora@l f = 2.260 2.260 2.260 6.780Jerman : 2.260 2.260Hongari AKA 2 2.260 2.260 4.520~~ Rumania 2 2.260 = 2.260 NSas YL 9.040 9.040 WYShQTeial 35.000 88.224 133.340 185.010 203.400 262.160 907.134Toial Jumlah Karton (24 Kaleng Per Karton)il gfe Negara2006 2007 2008 2009 2010* 2011 Total6 USA 214.271134.889
Pengadilan PN Oelamasi Perdata Waris
Register : 18-07-2012 — Putus : 15-04-2013 — Upload : 30-05-2013
Putusan PN Oelamasi Nomor - 27/PDT.G/2012/PN.OLM
Tanggal 15 April 2013 — - YAN LASDER ALFA RATUARAT Melawan - MAYA L. E. RATUARAT-REFIALY, Dkk
92 — 46
  • NO. 620/Pjt/1999 tanggal 29 Desember1999 yang dinyatakan bila yang digugat adalah Badan / Pejabat TataUsaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang Pejabat tersebut, masalah yang diberi wewenang untukmengadili perkara tersebut, adalah Pengadilan Tata Usaha Negarabukan wewenang Pengadilan Negeri. Dengan demikian berpedomanpada Yurisprudensi MARI termaksud diatas, Pengadilan Negeri /Olm(Hakim Perdata) tidak berwewenang untuk mengadili perkara ini ;7.
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata
Register : 16-11-2020 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 17-08-2021
Putusan PN SUMEDANG Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Smd
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
1.momon alian omon
2.Asep Sulaeman
3.Dudung
4.Iwan Sobari
Tergugat:
5.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Cq. DITJEN BINA MARGA Cq. SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN BEBAS HAMBATAN CISUMDAWU
6.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYI – SUMEDANG – DAWUAN
7.MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG
8.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTRIAN DALAM NEGERI Cq. INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN)
Turut Tergugat:
1.CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION (CRBC)
2.Yoyo Iskandar, ST (Kepala Desa Cibeusi)
174 — 36
  • Terdapat putusan MA yang telah mengadili dan memutus sengketaTUN antara lain:e Putusan MA Nomor 14 K/TUN/1993, MA berpendapat sengketa yang terjadiantarapenggugat dan tergugat merupakan sengketa TUN karena objek gugatannyamerupakan putusan pejabat Tata Usaha Negara;e Yurisprudensi Perdata 620 K/Pdt/1993 bila yang digugat adalah badan atauPejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadiliperkara tersebut adalah
    Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri AgrariaNomor 9 Tahun 1965 dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40tahun 1996 dimana tanah yang merupakan tanah Negara diberikan kepadaTergugat (Pemerintah Republik Indonesia cq Kementrian Dalam Negeri cqIPDN) dengan Hak Pakai sebagaimana bukti surat T I1;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.IV 5 dimana awalnyaadanya surat permohonan dari Gubernur Jawa Barat Cq Sekretaris DaerahNomor 620
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 28-03-2018 — Putus : 15-05-2018 — Upload : 24-05-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 444/Pid.B/2018/PN Mks
Tanggal 15 Mei 2018 — Penuntut Umum:
BAYU MURTI YWANJONO, SH.
Terdakwa:
FADRI TAHIR, SE
32 — 5
  • Faktur 620, tanggal 06 September 2017, jumlah Rp. 4.012.710,- ;
  • Aira Toko No. Faktur 529, tanggal 18 Juli 2017, jumlah Rp. 3.368.400,- ;
  • Aira Toko No. Faktur 353, tanggal 30 Agustus 2017, jumlah Rp. 167.280,- ;
  • Aira Toko No. Faktur 615, tanggal 30 Agustus 2017, jumlah Rp. 3.149.440,- ;
  • Asa No. Faktur 0506, tanggal 02 Nopember 2017, jumlah Rp. 5.000.000,- ;
  • Mardi Kampas No.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 04-04-2022 — Putus : 19-08-2022 — Upload : 24-08-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby
Tanggal 19 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
TARNI PURNOMO, SH
Terdakwa:
H. AMIRUDDIN, SE. MM
120 — 50
  • Iwan Sulistiono;

    2) 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana secara detailnya tercantum dalam Akta SHGB Nomor 620 dan Akta SHGB Nomor 621 a.n. Iwan Sulistiono.

    (13) Barang Bukti berdasarkan Penetapan Persetujuan Sita Pengadilan Negeri Jombang, yang disita dari RUKIMAH, berupa:

    1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana secara detailnya tercantum dalam Akta SHM Nomor 189 a.n.